cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuperiorukb@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnallexsuperiorukb@gmail.com
Editorial Address
Kampus A, Lantai 2, Jl. Mayjen HM Ryacudu No.88, 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30253
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
LEX SUPERIOR
Published by Universitas Kader Bangsa
ISSN : -     EISSN : 29618282     DOI : 10.54816
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ruang Lingkup dan fokus kajian dari jurnal ini adalah sebagai berikut : 1. Hukum Perdata 2. Hukum Pidana 3. Hukum Tata Negara 4. Hukum Internasional 5. Hukum Islam 6. Hukum Lingkungan 7. Hukum Administrasi Negara 8.Hukum Kesehatan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
PERTIMBANGAN HAKIM PADA SENGKETA PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH WARISAN YANG DIKUASAI OLEH MANTAN ISTRI DARI SALAH SATU AHLI WARIS (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/PN Bta) Ainita, Okta; B, Erlina; Aini, Nurul
Bahasa Indonesia Vol 1 No 2 (2022): JURNAL LEX SUPERIOR
Publisher : Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (796.041 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujun untuk mengetahui faktor penyebab peralihan hak atas tanah waris yang dikuasai oleh mantan istri dari salah satu ahli waris (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/PN Bta) dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/PN Bta). Karena penggugat yang telah menjadi mantan istri dari almarhum Saiman Kesuma Dharma masih merasa mempunyai hak atas ahli waris tanah dan tergugat selaku saudara kandung dari almarhum Saiman Kesuma Indra berdalih kepemilikan atas tanah tersebut masih menjadi milik penggugat karena penggugat dan almarhum telah bercerai saat hidup didasari dengan Putusan Pengadilan Agama OKU Timur No.748/Pdt.G/2020/PA/Mpr. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. . di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa Pasal 174 Ayat 1 Lampiran Innstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dari ketentuan tersebut maka ketika suami istri telah bercerai dan telah habis masa idah (masa tunggu), maka tidak ada lagi hubungan kewarisan antara keduanya. Hal ini karena hubungan perkawinanya telah putus. Pertimbangan Hakim dalam menolak gugatan penggugat secara keseluruhan. Karena gugatan pengugugat mengalami obscuur libel yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (oduidelijk), formulasi gugatan yang tidak jelas.
TINJAUAN TENTANG KEABSAHAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN (Studi Putusan Nomor : 21/Pdt.G/2021/PN.Mgl) Seftiniara, Intan Nurina; Rusli, Tami; Rahma, Luthfiah
Bahasa Indonesia Vol 1 No 2 (2022): JURNAL LEX SUPERIOR
Publisher : Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (684.995 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan surat perjanjian jual beli tanah dibawah tangan, untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam keabsahan surat perjanjian jual beli tanah dibawah tangan pada (Studi Putusan Nomor : 21/Pdt.G/2021/PN.Mgl). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implikasi yuridis perjanjian jual beli tanah adat melalui kesepakatan dibawah tangan menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 adalah jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan (tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah) tetaplah sah, karena sudah terpenuhinya syarat sahnya jual beli menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu syarat materiil yang bersifat tunai, terang dan riil. Selain itu juga jual beli tersebut sudah memenuhi syarat jual beli menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian. Tetapi untuk memperoleh pemindahan hak atas tanah dan balik nama harus memiliki akta yang dibuat oleh PPAT karena pemindahan hak atas tanah melalui jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, dan eksepsi gugatan Penggugat terkait kualifikasi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan ganti kerugian memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan memeriksa dan menguji alat-alat bukti yang diajukan sehingga hal tersebut menyangkut atau meru pakan bagian dari materi pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah ditolak.
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Fatricia, Enzelica; Hartono, Bambang; Hasan, Zainudin
Bahasa Indonesia Vol 1 No 2 (2022): JURNAL LEX SUPERIOR
Publisher : Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (848.811 KB)

Abstract

ABSTRAK Sanksi pidana bagi pelaku yang tidak melaporkan tindak pidana narkotika di tinjau dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan hal yang patut di ketahui oleh seluruh masyarakat dalam kaitannya dengan kewajiban untuk melaporkan terjadinya tindak pidana dan peranserta masyarakat untuk memberantas dan mencegah tindak pidana narkotika di lingkungannya. Masalah yang akan di bahas adalah sanksi bagi seseorang yang melakukan pembiaran tindak pidana narkotika. Metode yang di gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, karena terdapat kekaburan norma di dalam Pasal 131 UU.No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai kondisi/kategori dimana seseorang dapat di katakan melakukan pembiaran tindak pidana narkotika. Analisis dilakukan dengan cara interpretasi yang di perkuat oleh pendapat ahli hukum. Kesimpulan yang di dapat adalah kondisi/kategori seseorang di anggap melakukan pembiaran tindak pidana narkotika ketika seseorang tersebut melihat secara langsung terjadinya tindak pidana tersebut namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajiblah yang dapat di kategorikan melakukan pembiaran tindak pidana dan dapat di jerat dengan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK DI TERIMA OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA SEWA MENYEWA RUMAH (Studi Putusan Nomor : 178/Pdt.G/2022/PN Tjk) Ramadan, Suta; B, Erlina; Bafaddol, M Bagas
Bahasa Indonesia Vol 1 No 2 (2022): JURNAL LEX SUPERIOR
Publisher : Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.325 KB)

Abstract

ABSTRAK Piagam Madinah merupakan sebuah catatan sejarah yang tidak akan pernah hilang dari memori kejayaan Islam. Karena piagam ini merupakan bukti nyata bahwa Islam bukan hanya sekedar agama yang mengatur dalam kegiatan yang bersifat religius saja tetapi merupakan agama yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk masalah ketatanegaraan. Rasulullah telah memberikan contohnya kepada kita semua bagaimana hidup bermasyarakat, berbangsa, beragama, dan bernegara, rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni Bagaimana Piagam Madinah dalam Sistem Ketatanegaraan dalam Islam, metode penelitian menggunakan data yang berasal dari kepustakaan, sehingga hasil penelitian ini adalah Dalam Piagam Madinah sebagaimana telah diuraiakan di atas terdapat ketetapan mengenai dasar-dasar negara untuk mengatur suatu umat dan membentuk suatu masyarakat serta menegakkan suatu pemerintahan. Oleh karenanya para pakar tentang piagam Madinah sependapat bahwa Piagam Madinah adalah sebuah konstitusi pertama dalam Islam yang sangat penting dan memiliki nilai dan posisi strategis dalam mengantarkan misi Nabi saw untuk mempersatukan penduduk Madinah yang heterogen dan multi dimensi dalam ikatan persaudaraan kebersamaan dalam satu negera. Dalam Piagam Madinah disebutkan bahwa semua manusia sama tanpa harus membedakan suku, warna, kulit, dan agama. Siapa saja yang melanggar baik dari golongan sendiri harus dikenakan sanksi. Dengan demikian Piagam Madinah mengadung nilai-nilai atau prinsip persamaan, dan prinsip ini pun sangat penting dalam sistem perundang-undangan dan politik modern.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESEP MINUMAN KOPI NUJU DALAM PRESPEKTIF RAHASIA DAGANG (Studi Pada Kemenkumham dan Nuju Bandar Lampung) Difa, Muhammad Anta; Ramadan, Suta; B, Erlina
Bahasa Indonesia Vol 1 No 2 (2022): JURNAL LEX SUPERIOR
Publisher : Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.896 KB)

Abstract

ABSTRAK Coffee shop merupakan suatu bisnis yang sedang berkembang pesat di era industri saat ini. Permasalahan yang terdapat pada bisnis coffee shop dalam hal ini adalah terjadinya persaingan yang curang dalam bentuk pelanggaran rahasia dagang yang berupa pembocoran atau pencurian terhadap resep dan bahan biji kopi yang digunakan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa informasi rahasia dagang dalam bisnis Coffee Shop yang berupa resep dan bahan biji kopi telah dilindungi oleh hukum dan tidak boleh diketahui oleh umum. Pihak yang telah menyalahgunakan atau membocorkan informasi rahasia dagang dapat dikenai sanksi perdata dan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU No. 30 tahun 2000. Melihat masih banyak para pekerja yang membocorkan informasi rahasia dagang maka perlu adanya perjanjian kerja secara tertulis mengenai larangan untuk menyalahgunakan atau membocorkan rahasia dagang agar bisa digunakan sebagai alat untuk menuntut jika terjadi pelanggaran rahasia dagang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi rahasia dagang pada resep minuman kopi nuju dalam prespektif rahasia dagang dan cara penyelesaian sengketa rahasia dagang apabila terjadi pelanggaran pada kedai kopi nuju.
POTRET KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM WAJAH POLITIK INDONESIA PERSEPEKTIF REGULASI DAN IMPLEMENTASI Ningsih, Julia Sintia; Jidin, Habila; Maharani, Rizki
Bahasa Indonesia Vol 2 No 1 (2024): JURNAL LEX SUPERIOR
Publisher : Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54816/jls.v2i1.710

Abstract

This study discusses the description of women's representation in the realm of political politics by paying attention to the perspective of regulation and implementation. The study focused on women's political rights, all of which stated that women have the same political rights as men. By using qualitative research methods. This study concludes that women's representation in the political system has a very important role to create a gender-just political system because if women's representation is replaced by men, the mechanism in gender justice will turn into a gender bias where women are still applied unfairly and this can also be said to be a partial and detrimental condition. the representation of women in politics is a manifestation of the fulfillment of citizenship rights, namely the right granted by the state to a citizen or community to have the right to participate in the political field whose mechanism has been regulated in legislation.
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENJATUHAN VONIS HAKIM Utami, Rizky Dwi; Saputra, M Adi
Bahasa Indonesia Vol 2 No 1 (2024): JURNAL LEX SUPERIOR
Publisher : Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54816/jls.v2i1.712

Abstract

The judge's consideration is one of the most important points in realizing the value of a judge's decision which contains justice (ex aequo et bono) and contains legal certainty, of course it is also beneficial for the parties concerned. However, sometimes it is felt that the judge's decision in corruption decisions has not touched the legal objective. Therefore, the author wants to know about law enforcement in the consideration of judges in imposing a decision (Decision Study Number: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn). The writing of this research uses the normative juridical research method, which is a method used to review/analyze data in the form of legal materials, especially primary legal materials and secondary legal materials related to the material discussed. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the basic considerations of judges in imposing a decision are based on juridical considerations and non-juridical considerations. Where this is the District Court in determining judex facti, with the authority to examine the facts and evidence of a case. While the factors of law enforcement of corruption in the imposition of judges' verdicts (Decision Study Number: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn) can be determined from 5 factors namely, Legal Factors, Law Enforcement Factors, Facilities and Infrastructure Factors, Community Factors and Cultural Factors. Where from the judge's verdict can analyze law enforcement.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENYALAHGUNAAN NAMA PEJABAT NEGARA YANG DI LAKUKAN DALAM UPAYA PENERIMAAN TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN Hakim, Lukmanul; ., Anggalana; Wijaya, Zullya
Bahasa Indonesia Vol 2 No 1 (2024): JURNAL LEX SUPERIOR
Publisher : Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54816/jls.v2i1.841

Abstract

Global law enforcement requires the role of the police as representatives of the state, with varying duties in each country. In Indonesia, the National Police (Polri) serves a dual function as law enforcer and social worker. Becoming a police officer is an attractive choice, especially for the younger generation, as it is regarded as a noble profession and an educational alternative. However, admission to the Police Academy (Akpol) has a limited quota, which puts pressure on prospective cadets. Some candidates fall victim to fraud schemes involving the misuse of the names of state officials. This research examines such fraudulent crimes using the case study of Decision Number 377/Pid.B/2023/PN.Tjk. The case involves defendants who used false names to obtain funds from prospective cadets. This study aims to provide insights into the penalties for perpetrators of such crimes and contribute to protecting the integrity of the admission process in police education institutions.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENYIMPAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV (Studi Putusan Nomor : 461/Pid.Sus./2023/PN.Tjk) Febriyanta, Ade Armanda; Seregig, I Ketut
Bahasa Indonesia Vol 2 No 1 (2024): JURNAL LEX SUPERIOR
Publisher : Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54816/jls.v2i1.842

Abstract

Social deviance, particularly among adolescents, is often influenced byl the abuse of psylchotropic substances. The use of psylchotropics not in accordance with medical prescriptions and legal regulations is considered abuse. This studyl discusses the judges' considerations in rendering decisions against perpetrators of psylchotropic substance storage offenses under Decision Number: 461/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. The methods used are juridical-normative and juridical-empirical approaches, utilizing secondaryl and primaryl data, as well as qualitative analylsis. The results indicate that judges' considerations include juridical aspects such as the indictment, prosecutor's demands, and evidence, as well as non-juridical aspects such as the defendant's attitude and social impact. The causes of these crimes include internal factors such as desires and weak faith, as well as external factors like environment and social interactions. The author recommends that judges consider rehabilitation for psylchotropic substance abusers and enhance law enforcement against psylchotropic drug dealers.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA YANG DILAKUKAN SECARA ILEGAL (Studi Putusan Nomor : 01/Pid.Sus./2022/PN.Tjk) Marpaung, Lintje Anna; Rahmaddin, Nopdi Surya
Bahasa Indonesia Vol 2 No 1 (2024): JURNAL LEX SUPERIOR
Publisher : Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54816/jls.v2i1.843

Abstract

Indonesia is very rich in its abundant natural resources, making mining one of the industrial ventures that can be relied upon to bring foreign exchange to the country. However, in managing these natural resources, many people misuse them, as is often reported, with an increasing number of illegal miners operating without official government permits. Several locations for non-metallic mineral and rock mining are allowed to operate without business licenses. This clearly violates legal provisions because, according to Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, mining operations can only be conducted if they have a Mining Business License (IUP). The issue to be discussed is whether the factors causing individuals to commit illegal mining offenses, based on the study of Decision No. 1098/Pid.Sus/2022/PN Tjk, and how criminal liability for those involved in illegal mineral and coal mining should be addressed, also based on the study of Decision No. 1098/Pid.Sus/2022/PN Tjk. The research method used is normative juridical and empirical approaches, utilizing secondary and primary data obtained from literature studies and field studies, with data analysis conducted through normative juridical analysis.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2022 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 1 (2024): JURNAL LEX SUPERIOR Vol 1 No 2 (2022): JURNAL LEX SUPERIOR Vol 1 No 1 (2022): JURNAL LEX SUPERIOR