cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Afifah Mayaningsih
Contact Email
afifahmayaningsih@iainkediri.ac.id
Phone
+6282143360367
Journal Mail Official
verfassung@iainkediri.ac.id
Editorial Address
Jalan Sunan Ampel No.7 Kota Kediri
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara
Published by Institut Agama Islam Negeri Kediri
ISSN : -     EISSN : 29644623     DOI : https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara merupakan media diseminasi pemikiran dan hasil penelitian para akademisi dan praktisi di bidang hukum tata negara. Jurnal akses terbuka ini terbit 2 (dua) kali dalam setahun: Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 70 Documents
 3   4   5   6   7 
Menggagas Unit Khusus Pengelola Tanah Adat: Optimalisasi Perlindungan Hukum Tanah Adat di Ibu Kota Nusantara Mahdi, Wahyu Laksana; Alfandy, Muhammad Daffa; Rambe, Sultan
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i2.519

Abstract

Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik pembebasan tanah adat di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi terjadinya konflik kepentingan antara masyarakat adat dengan pihak pemerintah dan pengembang. Oleh karena itu, perlu digagas suatu pembaharuan sistem dalam melindungi hak komunal masyarakat adat mengenai pembebasan tanah melalui pembentukan unit khusus. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasilnya, eksistensi unit khusus pengelola tanah adat sangat dibutuhkan dalam menciptakan pembebasan tanah yang berkeadilan bagi masyarakat adat. Kedudukan unit tersebut berada di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dalam susunan keanggotaannya melibatkan unsur pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.
Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Studi Perbandingan antara Indonesia dengan Prancis Widodo, Muhammad Fajar Sidiq; Rohmah, Anni Nur
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i2.705

Abstract

Artikel ini menganalisis perbandingan model pengujian konstitusionalitas undang-undang di Indonesia dan Prancis dengan fokus pada perbedaan kelembagaan, mekanisme, dan dampaknya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Artikel ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan perbandingan. Hasilnya, Indonesia, melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) menerapkan sistem a posteriori, yaitu berwenang menguji undang-undang setelah berlaku, sedangkan di Prancis menggunakan sistem a priori melalui Conseil Constitutionnel untuk menguji rancangan undang-undang sebelum diundangkan. Sistem yang berlaku di Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan pengujian, namun berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum akibat pembatalan undang-undang yang telah berlaku. Di sisi yang lain, sistem yang berlaku di Prancis dinilai lebih efisien dalam mencegah kerugian konstitusional, namun kurang melibatkan partisipasi publik.
Strategi Bawaslu Kota Kediri dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi Farikhah, Dina Salma Nor; Pramudani, Danur Riski; Ali, Mochammad ‘Azmi
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i2.750

Abstract

Artikel ini menganalisis strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kediri dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat melalui kerjasama dengan stakeholder, khususnya dengan lembaga perguruan tinggi dan mahasiswa. Artikel ini menggunakan metode penelitian socio-legal. Hasilnya, Bawaslu Kota Kediri tidak dapat bekerja sendiri dan perlu bersinergi dengan berbagai stakeholder guna meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Salah satu strategi utama: memberdayakan mahasiswa sebagai mitra strategis dalam beberapa kegiatan, seperti talk show, sosialisasi, dan program magang bersama perguruan tinggi. Strategi ini dinilai efisien, karena mahasiswa memiliki kemampuan kritis, idealisme, serta pemahaman substansial tentang nilai demokrasi yang diperlukan untuk mendorong pengawasan pemilu yang terintegrasi dan berintegritas.
Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XXII/2024, tanggal 12 September 2024, terkait Syarat Usia Minimum Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Noorlaila, Maulidya; Firmansyah, Muhamad Atji; Adzan, Robith Haqqi; Rohayatun, Siti; Nabawi, Naufal; Agustin, Nur Laila
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i2.709

Abstract

Anotasi ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) Nomor: 68/PUU-XXII/2024, 12 September 2024, terkait syarat usia minimum calon pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Anotasi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundangan-undangan. Hasilnya, adanya batasan usia untuk pendaftaran calon pemimpin KPK tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), khususnya prinsip kesetaraan (equality) dalam konteks hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Anotasi ini merekomendasikan penghapusan pembatasan usia dan penekanan seleksi pada pengalaman serta kompetensi sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip HAM.
Mekanisme Pembuktian dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan oleh Bawaslu Kota Kediri Fahmi, Sanabilul; Zamzami, Alfan Jamil; Octarica, Rahma
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i2.761

Abstract

Penanganan tindak pidana pemilihan menuntut sistem pembuktian yang efektif, terutama pada level daerah yang menjadi garda terdepan dalam menilai kecukupan unsur formil dan materiil suatu perkara. Artikel ini menganalisis mekanisme pembuktian tindak pidana pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kediri serta mengidentifikasi hambatan yang mengakibatkan banyak laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Artikel ini menggunakan metode penelitian socio-legal. Hasilnya, sebagian besar dugaan tindak pidana pemilihan tidak memenuhi standar minimal pembuktian, karena keterbatasan waktu penanganan, sempitnya kewenangan investigatif Bawaslu Kota Kediri, dan kesulitan memperoleh alat bukti, terutama dalam kasus perusakan alat peraga kampanye. Selain itu, perbedaan interpretasi antar-unsur sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) turut menghambat proses penanganan tindak pidana pemilihan.
Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XXII/2024, tanggal 26 Juni 2025, terkait Pemisahan Waktu Pelaksanaan antara Pemilihan Umum Nasional dengan Daerah Mukammal Mukammal; Mochammad Rafli Bagus Pratama; Wistyo Dwi Setiawan; Putri Wahyuning Ratri
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v5i1.778

Abstract

Pemohon sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK)  Nomor: 135/PUU-XXII/2024, tanggal 26 Juni 2025, memohon kepada MK untuk memberikan penafsiran konstitusional terkait waktu pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah. Anotasi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya, putusan MK menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan merumuskan: pelaksaanaan pemilu nasional dan daerah harus dilaksanakan pada waktu tertentu, sehingga menyebabkan adanya  norma baru. MK, dalam putusan tersebut, bertindak sebagai positive legislator, yang sesungguhnya merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang, sehingga MK melampaui kewenangannya.
Tantangan Pengelolaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pelindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Atiqah Nurmaulidyawati; Ema Zaskia Neza Bella; Suryaningsi Suryaningsi
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v5i1.782

Abstract

Artikel ini menganalisis efektivitas sistem pemerintahan parlementer dan presidensial di Indonesia dalam perspektif hukum tata negara dengan fokus pada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta pelindungan hak asasi manusia (HAM). Artikel ini menggunakan metode penelitian socio-legal. Hasilnya, sistem presidensial pasca-amandemen UUD NRI Tahun 1945 lebih stabil dalam mendukung penguatan IPTEK dan mekanisme akuntabilitas, namun masih menghadapi tantangan berupa literasi digital rendah, kebocoran data, dan potensi pelanggaran HAM melalui pengawasan digital dan bias algoritmik. Sementara itu, contoh negara parlementer menunjukkan fleksibilitas politik yang lebih tinggi, namun rentan terhadap instabilitas eksekutif.
Makna Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia Perspektif al-Qur’an terkait Isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Areza, Mohammad Darel Aska
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v5i1.831

Abstract

Artikel ini menganalisis makna prinsip kesetaraan dalam al-Qur’an, khususnya surat al-Hujurat ayat 13 serta implikasinya terhadap pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terkait isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian peraturan perundang-undangan, ayat al-Qur’an, literatur tafsir, dan konsep HAM dalam Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa surat al-Hujurat ayat 13 menegaskan kesetaraan manusia dalam harkat dan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi berdasarkan atribut lahiriah dengan ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan. Namun, kesetaraan dalam perspektif Islam tidak dimaknai sebagai legitimasi terhadap orientasi seksual atau perilaku yang bertentangan dengan fitrah dan nilai syariat. Pemenuhan HAM terhadap individu LGBT dalam Islam menekankan pelindungan martabat kemanusiaan tanpa membenarkan penyimpangan moral.
Kepemimpinan Perempuan di Jawa Timur Perspektif al-Qur’an Anastasia Anggi Pramesti
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v5i1.834

Abstract

Artikel ini menganalisis kepemimpinan perempuan di Jawa Timur perspektif al-Qur’an, khususnya surat an-Naml ayat 32 hingga 34. Ayat tersebut menggambarkan kepemimpinan Ratu Balqis yang menekankan musyawarah, kehati-hatian dalam mengambil keputusan, serta pertimbangan terhadap dampak kebijakan bagi rakyat, namun tetap mampu mengambil langkah strategis. Artikel ini termasuk sebagai penelitian socio-legal yang bersifat deskriptif-kualitatif. Hasilnya, kepemimpinan perempuan di Jawa Timur mencerminkan prinsip kehati-hatian dan stabilitas kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai dalam surat an-Naml ayat 32 hingga 34. Namun, pada periode kepemimpinan lanjutan, kebijakan yang cenderung berorientasi pada keberlanjutan yang memunculkan evaluasi kritis mengenai sejuh mana prinsip tersebut diimbangi dengan visi inovatif dan terobosan kebijakan dalam mewujudkan kemaslahatan publik.
New York sebagai Kota Kosmopolitan: antara Keberagaman dengan Ketimpangan Rasial Perspektif Hak Asasi Manusia Elok Fitrotul Maulidah; Mutiara Anugerah Pekerti
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v5i1.892

Abstract

Artikel ini membahas kosmopolitanisme New York dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), yang fokus pada kesenjangan antara keberagaman dengan kesetaraan rasial. Artikel ini termasuk sebagai penelitian socio-legal yang analisisnya bersifat deskriptif-kualitatif berbasis pada prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi sebagaimana tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights dan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Hasilnya, kosmopolitanisme di New York hanya bersifat simbolik, yaitu keberagamannya tidak disertai dengan pemenuhan hak yang merata. Oleh karena itu, kosmopolitanisme perlu direkonstruksi sebagai kerangka yang berbasis HAM agar dapat mewujudkan keadilan sosial di kota global.

Page 7 of 7 | Total Record : 70

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2026) Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 2 (2022) Vol 1 No 1 (2022)