cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Afifah Mayaningsih
Contact Email
afifahmayaningsih@iainkediri.ac.id
Phone
+6282143360367
Journal Mail Official
verfassung@iainkediri.ac.id
Editorial Address
Jalan Sunan Ampel No.7 Kota Kediri
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara
Published by Institut Agama Islam Negeri Kediri
ISSN : -     EISSN : 29644623     DOI : https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara merupakan media diseminasi pemikiran dan hasil penelitian para akademisi dan praktisi di bidang hukum tata negara. Jurnal akses terbuka ini terbit 2 (dua) kali dalam setahun: Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 65 Documents
 3   4   5   6   7 
Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024 Hasyim, Abdulloh; Azkia, Sharla Shafa Salsabila
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i2.281

Abstract

Kebijakan hukum mengenai partai politik di Indonesia mempunyai keterkaitan dengan pendidikan politik untuk pemilih pemula dalam pemilihan umum (pemilu) 2024. Pentingnya pendidikan politik pemilih pemula dalam pemilu 2024 agar menjadi pemilih yang cerdas serta memahami dinamika politik yang terjadi. Artikel ini mengunakan metode penelitian hukum melalui studi kepustakaan. Hasilnya, pendidikan politik oleh partai politik, misalnya, akan menumbuhkan kesadaran dari pemilih pemula serta kontribusinya dalam rangka mensukseskan pemilu 2024. Partisipasi pemilih pemula terdorong dari adanya stimulus dari penerimaan pemahaman setelah pendidikan politik, lingkungan yang memberikan pengaruh, serta sistem politik yang diharapkan dan dicita-citakan oleh pemilih pemula.
Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Kediri Firnanda, Amalia; Fahresy, Salsabella Hannisa; Imanda, Siti Anisa Rahmi
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v3i1.342

Abstract

Artikel ini membahas penanganan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kediri. Artikel ini menggunakan socio-legal research dengan menghimpun data primer dan sekunder. Hasilnya, kewenangan Bawaslu Kabupaten Kediri dalam menangani pelanggaran netralitas ASN sebatas pada ruang lingkup pengawasan, pemeriksaan, dan pengkajian terhadap dugaan pelanggaran untuk kemudian merekomendasikan dugaan pelanggaran ASN kepada Komisi ASN.
Kajian Hadis tentang Keharusan Taat kepada Pemimpin Rahayu, Lulus; Barokah, Nila Rohmatul; Khamim, Khamim
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v3i1.414

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang konsep ketaatan kepada pemimpin yang sah dalam Islam melalui kajian hadis. Ketaatan kepada pemimpin merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dalam suatu negara. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dalam konteks ini hadis Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utama pemahaman prinsip dan kewajiban mengenai ketaatan kepada pemimpin. Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ketaatan kepada pemimpin yang sah dalam konteks ajaran Islam. Sebagai kontribusi terhadap literatur agama dan ilmu sosial, artikel ini berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam untuk memahami peran dan tanggung jawab yang timbul dari ketaatan kepada pemimpin mereka dan sebagai bahan diskusi untuk merumuskan konsep-konsep baru sesuai dengan tuntutan zaman.
Amanah sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin: Analisis Penerapan Isi Hadis tentang Batasan Kewenangan Pemimpin Aji , Michelle Salma Khotom; Purwanti, Unsa Elen; Khamim, Khamim
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v3i1.415

Abstract

Pemimpin merupakan unsur penting dalam suatu tatanan negara, sebab tanpa adanya seorang pemimpin, maka suatu negara tidak akan berjalan dengan baik. Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku dan batasan-batasan kewenangan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan hadis yang berisi tentang batas-batas kewenangan seorang pemimpin dan peran apa saja yang dilakukan seorang pemimpin yang amanah. Artikel ini menggunakan metode kajian studi pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan referensi sebanyak-banyaknya berupa jurnal, buku, dan lain sebagainya. Hasilnya, di dalam hadis telah diatur mengenai batas-batas kewenangan seorang pemimpin, salah satunya, amanah. Seorang pemimpin yang amanah memegang peran yang sangat penting, karena berjalan atau tidaknya suatu negara itu tergantung pada, salah satunya, pemimpin.
Sistem Ketatanegaraan Maroko sebagai Negara Islam Nurhidayah, Rifani; Farikhah, Dina Salma Nor; Saputri, Fenolia Intan
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v3i1.425

Abstract

Artikel ini menganalisis bagaimana sistem ketatanegaraan serta isu-isu yang berkembang di negara Maroko sebagai negara Islam. Jenis penelitian yang digunakan di dalam artikel ini termasuk sebagai socio-legal studies. Hasilnya, Maroko, yang tidak dapat lepas dari zaman ekspansi sampai Maroko era modern, sistem peradilannya menggunakan hukum Islam dengan berlakunya fiqih mahzab Maliki, terutama dalam hukum keluarga. Sementara itu, dalam hukum pidana dan perdata, mengikuti hukum modern, tetapi tidak lepas dari pengaruh mahzab tersebut. Di samping itu, terdapat 4 (empat) isu yang berkembang hingga saat ini, yaitu sengketa Maroko dengan Aljazair, pembaharuan hukum keluarga Islam di Maroko, peran maroko dalam mempertahankan Sahara Barat, serta hubungan diplomatik Maroko dan Israel.
Interpretasi Asas Equality Before the Law dalam Analisis Hadis terkait Bani Khuzaimah Fahmi, Sanabilul; Zamzami, Alfan Jamil; Khamim, Khamim
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i1.552

Abstract

Prinsip equality before the law kiranya masih belum terlaksana dengan baik, padahal merupakan prinsip utama dalam hukum. Hal tersebut juga telah menjadi prinsip penting dalam hukum Islam. Nabi Muhammad SAW sangat memegang teguh prinsip yang dimaksud ketika mengadili seseorang dari kalangan terhormat yang melakukan kejahatan. Artikel ini membahas prinsip equality before the law yang dijadikan sebagai dasar dalam ruang keislaman dengan melakukan interpretasi terhadap hadis yang mempunyai relevansi dengan keadaan masa kini. Jenis penelitian socio-legal digunakan dalam artikel ini dengan pendekatan keislaman dan hukum itu sendiri. Hasilnya, pengajaran dan penerapan equality before the law dalam hukum Islam melalui hadis telah ada sejak dahulu dan dapat beriringan juga dengan perkembangan hukum saat ini.
Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Tahun 2024 Rosyad, Rizki Faiz Sabila; Aria, Vellani
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i1.630

Abstract

Pada prosesnya, tidak jarang terjadi sengketa antara peserta pemilihan umum (pemilu) dengan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyelesaian sengketa pemilu pada tahun 2024 dengan menggunakan metode socio-legal. Temuan menunjukkan, Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mediator dan penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu. Dengan memastikan mekanisme penyelesaian sengketa berjalan efektif dan adil, Bawaslu dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.
Aktualisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Era Digital menurut Kebijakan Hukum terkait Keterbukaan Informasi Publik Ma'ruf, Syochibul Amar
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i1.682

Abstract

Keterbukaan informasi publik lahir setelah tumbangnya rezim Presiden Suharto. Isu keterbukaan informasi publik disuarakan oleh jurnalis dan aktivis lingkungan yang kesulitan mengakses informasi dari pemerintah karena alasan rahasia negara. Artikel ini membahas ketentuan dan implementasi keterbukaan informasi publik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008). Artikel ini termasuk sebagai penelitian socio-legal dengan menggunakan studi kepustakaaan dan menganalisisnya secara deskriptif. Hasilnya, Komisi Informasi Publik (KIP) memiliki peran penting dalam memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi pada badan publik.
Hakikat Penegakan Hukum yang Progresif terhadap Korupsi dan Upaya Pencegahannya di Masyarakat Pratama, Widhy Andrian; Widyaningsih, Halimah Endang
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i1.689

Abstract

Fenomena korupsi bagaikan penyakit yang merusak integritas seseorang dan sulit untuk diatasi. Meskipun semboyan antikorupsi banyak terlihat di berbagai tempat, hal itu sering kali terasa seperti hanya sekadar simbol tanpa makna. Artikel ini menerapkan pendekatan berbasis data dengan menggunakan metode penelitian socio-legal yang mengumpulkan data melalui pencarian berbagai dokumen yang relevan dan dianalisis secara substantif. Hasilnya, penegakan hukum yang progresif tidak terikat pada pandangan lama dalam menangani korupsi dan mampu mengambil langkah hukum terhadap pejabat daerah demi tercapainya kesetaraan sosial. Dampak buruk dari korupsi dapat dirasakan di berbagai sektor, seperti kemiskinan sosial, birokrasi pemerintahan, sistem politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, serta kerusakan lingkungan.
Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, tanggal 10 Juni 2024, terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Agustin, Aditya Restu; Septianingrum, Gita Ayu Ajeng; Barokah, Nila Rohmatul; Giana, Vivi Safaatul Janah Putri; Aria, Vellani
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i1.708

Abstract

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Dalam Putusan MK Nomor: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, tanggal 10 Juni 2024, permohonan yang diajukan pemohon mempersoalkan hasil perolehan suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Sumatra Barat yang tidak mencantumkan nama pemohon. Anotasi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil anotasi menunjukkan, MK tidak menafsirkan frasa PHPU sebagai sengketa proses pemilu, karena merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tetapi mengenai perselisihan hasil pemilu. Putusan MK tersebut membedakan secara tegas antara sengketa proses dan perselisihan hasil pemilu.

Page 6 of 7 | Total Record : 65

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 2 (2022) Vol 1 No 1 (2022)