cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Afifah Mayaningsih
Contact Email
afifahmayaningsih@iainkediri.ac.id
Phone
+6282143360367
Journal Mail Official
verfassung@iainkediri.ac.id
Editorial Address
Jalan Sunan Ampel No.7 Kota Kediri
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara
Published by Institut Agama Islam Negeri Kediri
ISSN : -     EISSN : 29644623     DOI : https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara merupakan media diseminasi pemikiran dan hasil penelitian para akademisi dan praktisi di bidang hukum tata negara. Jurnal akses terbuka ini terbit 2 (dua) kali dalam setahun: Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 63 Documents
 2   3   4   5   6 
Jaminan Keselamatan dan Kesehatan bagi Pekerja Perempuan di Pasar Pabean Kota Surabaya Farid, M. Lutfi Rizal; Prabowo, Moch.
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i1.153

Abstract

Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi: “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Penerapan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bentuk pemberian hak kepada pekerja ketika melakukan pekerjaan. Kasus yang diteliti adalah pekerja perempuan pada Pasar Pabean yang tidak diberikan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu melakukan penelitian dengan menganalisis suatu sistem norma atau peraturan perundang-undangan. Kontribusi pada penelitian ini adalah untuk dapat memberikan edukasi pada pekerja dan pengusaha di Pasar Pabean tentang pentingnya jaminan keselamatan dan kesehatan pada lingkungan kerja serta saat melakukan pekerjaan agar mengurangi resiko adanya kecelakaan kerja.
Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam al-Mawardi Saputri, Fenolia Intan; Rizal, Moch Choirul
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i1.157

Abstract

Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi termasuk penulis yang produktif dan beliau meninggalkan banyak sekali tulisan-tulisan yang terkumpul dalam beberapa buku. Dalam bidang fiqh siyasah atau politik, karya yang termasyhur adalah al-Ahkam as-Sulthaniyyah Fi Al-Wailaayah Ad-Diniiyyah yang kemudian diterjemahkan dengan judul buku “Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam”. Studi konseptual ini menelaah bagaimana pemikiran-pemikiran Imam al-Mawardi dalam konteks kekinian dengan menilik pada pendapat-pendapat para ilmuwan yang sebidang. Hasil studi telaah pemikiran tokoh ini menemukan bahwa walaupun berada dalam suatu sistem pemerintahan monarki, diantaranya, Imam al-Mawardi tetap menganggap rakyat berhak untuk melakukan pemakzulan terhadap raja yang sudah tidak lagi cakap untuk memimpin.
Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesia Mar’ah, Geges Idhiana; Malinda, Rosi; Pramesta, Shelly Dwi
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i1.159

Abstract

Ada kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa. Oleh karena itu, artikel konseptual ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (statute approach) dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasilnya, pertama, tahapan pembentukan peraturan desa dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan. Kedua, partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa merupakan wujud adanya hubungan politik yang demokratis dalam tata kelola desa. Selain itu, partisipasi yang dimaksud dapat dijadikan sebagai sarana untuk berdiskusi dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
Analisis Yuridis Penerapan Produk Hukum Corporate Social Responsibility dalam Pembangunan Daerah Hutrin Kamil; Dermawan, Agus
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i1.161

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan sebagian dari keuntungan guna membantu masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Namun, apakah setiap perusahan tambang telah menunaikan kewajiban sosial sesuai amanat atau produk hukum terkait CSR terhadap masyarakat? Artikel penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mendapatkan prespkripsi tentang upaya hukum yang lebih efektif terkait penerapan CSR dalam pembangunan daerah. Beberapa perusahaan yang berskala relatif besar dan nasional memang telah sukses melaksanakan program CSR. Namun, secara umum, pelaksanaan CSR oleh perusahan skala daerah belum begitu maksimal dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat daerah tempat perusahaan itu berada.
Politik Hukum Pembentukan Bank Tanah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Widodo, Muhammad Fajar Sidiq; Musthofa, Moh Ahza Ali
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i1.163

Abstract

Kebutuhan akan ketersediaan tanah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Namun, banyak sekali tanah-tanah terlantar dan tingginya harga tanah di tangan spekulan menjadi masalah tersendiri dalam mewujudkan cita Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan Bank Tanah hadir untuk memberikan alternatif solusi untuk menjawab permasalahan tersebut. Badan Bank Tanah lahir dari amanat undang-undang terkait cipta kerja. Kelembagaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Kehadirannya tentu sedikit banyak akan bersinggungan atau bahkan merubah sistem hukum yang telah ada.
Pengaruh People Power dalam Peradilan di Indonesia Firnanda, Amalia; Romadhon, Muhammad Zainur
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i2.177

Abstract

Peran masyarakat dalam penegakan hukum di negeri ini sangatlah penting. Peran tersebut perlu ditunjang dengan disiplin dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Artikel yang menggunakan metodologi penelitian hukum normatif ini menyimpulkan, sejatinya, isi dari rule of law yang diterapkan di Indonesia mengandung asas dignity of man, yaitu berisi prinsip dari demokrasi mengenai ide-ide konstitualisme beserta pemerintah yang diberi kewenangan terbatas. Dengan adanya rule of law, maka keadilan juga kesejahteraan rakyat bisa tercapai, karena adanya hak dari rakyat untuk ikut serta dalam menyuarakan keadilan sesuai dengan Pancasila sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan Syndo, Sivana Amanda Diamita
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i2.178

Abstract

Pemaknaan hakim sebagai wakil Tuhan menjadikan putusan hakim seakan mandat langsung dari Tuhan yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, baik buruk segala sesuatu yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan merupakan aspek penting yang menentukan kualitas suatu putusan itu sendiri. Namun, faktanya saat ini, menunjukkan terjadinya penurunan kualitas dalam beberapa putusan hakim, sehingga membuat segala aspek yang berhubungan dengan penetapan suatu putusan, termasuk penerapan kode etik, harus dilakukan sebuah pengkajian guna evaluasi pelaksanaan. Penerapan dan penegakan kode etik dirasa efektif dalam upaya meningkatkan kualitas putusan hakim, karena sifatnya yang batiniah. Pun, infrastruktur etika mampu secara komplementer dalam hal pembangunan dan pengembangan infrastruktur hukum itu sendiri.
Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY Mayaningsih, Afifah; Hanin, Kamilatul
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i2.185

Abstract

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor: 155/G/2021/PTUN.SBY, Surat Keputusan Bupati Bangkalan tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, dianggap batal dan tidak berlaku. Artikel hasil studi kepustakaan yang menggunakan metode penelitian hukum normatif ini menyimpulkan, pertama, surat keputusan yang dimaksud diputuskan batal dan tidak berlaku sejak putusan PTUN memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, Bupati Bangkalan perlu membuat keputusan baru menyesuaikan dengan hasil perhitungan terbanyak saat pemilihan umum. Ketiga, perlu adanya penegakan hukum terkait upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan sanksi adminitratif jika Bupati Bangkalan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam putusan pengadilan yang dimaksud.
Tinjauan Asas Equalty Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia Waliden, Ibnu Alwaton Surya; Maulida, Selvia Fitri; Rachmatulloh, Mochammad Agus
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i2.186

Abstract

Penegakan hukum merupakan upaya tegaknya serta berfungsinya nilai-nilai keadilan yang tertuang dalam aturan formal. Namun, yang kerap menjadi penghambat adalah tindakan oknum aparat penegak hukum yang bertentangan dengan prosedur yang ada. Artikel ini membahas penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif konstitusi dan asas equality before the law dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris melalui studi kepustakaan. Hasilnya, terjadinya beberapa penyimpangan dalam proses penegakan hukum yang menjadi hambatan dalam mewujudkan asas equality before the law. Penyebab yang paling mempengaruhi, salah satunya, moralitas dari aparat penegak hukum itu sendiri.
Judicial Review terkait Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi dalam Optik Hak Asasi Manusia Widodo, Muhammad Fajar Sidiq; Munajad, Munajad; Bazla, Bahru Rosyid
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 1 No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v1i2.188

Abstract

Pengaturan mengenai presidential threshold masih berdiri kokoh, meskipun telah dilaksanakan judicial review sebanyak 14 (empat belas) kali, yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, sehingga artikel ini mengulasnya dengan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan sejarah dan konseptual. Hasilnya, presidential threshold sebenarnya tidak cocok digunakan dalam negara bersistem multipartai dan pemerintahan yang presidensial, karena persentase kekuatan presiden dengan parlemen harus terjadi secara natural dan praktik yang transaksional akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sistem checks and balance juga tidak akan terwujud dengan baik jika dibentuk dari perhitungan ambang batas pemilu sebelumnya. Hak warga negara untuk maju dan dipilih sebagai calon presiden juga kian terbatas.

Page 4 of 7 | Total Record : 63

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025) Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 2 (2022) Vol 1 No 1 (2022)