cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Afifah Mayaningsih
Contact Email
afifahmayaningsih@iainkediri.ac.id
Phone
+6282143360367
Journal Mail Official
verfassung@iainkediri.ac.id
Editorial Address
Jalan Sunan Ampel No.7 Kota Kediri
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara
Published by Institut Agama Islam Negeri Kediri
ISSN : -     EISSN : 29644623     DOI : https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara merupakan media diseminasi pemikiran dan hasil penelitian para akademisi dan praktisi di bidang hukum tata negara. Jurnal akses terbuka ini terbit 2 (dua) kali dalam setahun: Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 60 Documents
 2   3   4   5   6 
Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden di Indonesia Aidah, Nur Lailatul; Prilasa, Wahyu Arsa; Artanti, Aisyah Triulfa; Salsabila, Farah; Fadiyah, Dinda
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i1.200

Abstract

Wacana amandemen konstitusi muncul dengan usulan untuk menambah masa jabatan presiden menjadi 3 (tiga) periode. Upaya pembatasan atas wacana tersebut perlu dilakukan agar konstitusionalitas masa jabatan presiden tetap terjaga. Menghindari adanya hambatan-hambatan yang ada yang perlu diformulasi ulang dalam konstitusi Indonesia, maka perpanjangan kepemimpinan presiden hanya dibatasi sebanyak 2 (dua) periode. Pasalnya, jika amandemen kelima muncul, maka banyak hambatan yang terjadi pada sisi masyarakat, karena dianggap sebagai pematah semangat pejuang reformasi dalam melawan kekuasaan masa otoriter.
Sejarah Pemerintahan Islam: Suatu Tinjauan Singkat Rizal, Moch Choirul; Saputri, Fenolia Intan; Imanda, Siti Annisa Rahmi
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i1.212

Abstract

Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, muncul problem tentang siapa yang pantas menggantikannya. Oleh karena itu, artikel hasil tinjauan kepustakaan ini akan mendeskrispsikan beberapa konsepsi mengenai sejarah pemerintahan Islam dengan menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif-kualitatif. Pertama, sejarah pemerintahan Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat dimulai pada tahun 632 M yang melibatkan Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, dan Dinasti Abbasiyah. Kedua, sejarah pemerintahan Islam setelah tahun 1250 M dimulai dengan invasi bangsa Mongol dan serangan-serangan Timur Lenk yang membuat pemerintahan Islam dapat dikatakan gulung tikar saat itu. Namun, di sisi yang lain, masih kokohnya Dinasti Mamalik di Mesir beserta juga kerajaan besar di Turki, Persia, dan India. Ketiga, gerakan modern Islam, misalnya, gerakan Wahabi, sebuah gerakan reformis puritanis (salafiyah).
Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Wicaksono, Agung Tri; Nur, Achmad Arby; Mar’ah, Sayidatul; Huroiroh, Ernawati
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i1.217

Abstract

Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Aswanto, menciderai kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Padahal, seharusnya kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang merdeka atas intervensi manapun selama tidak menyalahi hukum. Artikel ini menganalis praktik inkonstitusional tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif. Secara normatif, tindakan pemberhentian yang dilakukan kekuasaan legislatif dan didukung oleh kekuasan eksekutif merupakan praktik inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan berbagai syarat dan prosedur sebagaimana menurut undang-undang yang mengatur mengenai kelembagaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Perkembangan Peradilan Islam pada Masa Rasulullah Hendy Musthofa, Mohammad
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i1.221

Abstract

Dalam hukum Islam, Rasulullah adalah sumber hukum dalam menjawab problematika umat pada masa itu. Oleh karena itu, praktik peradilan pada masa Rasulullah relatif masih sangat sederhana, karena sumber hukum yang dipakai adalah berupa wahyu yang turun dan hasil ijtihad dari Rasulullah sendiri. Artikel ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif-deskriptif. Hasilnya, setiap perkara umat secara langsung dapat diselesaikan pada saat itu juga. Hal tersebut mengingat Rasulullah, selain sebagai hakim, adalah sumber dari hukum Islam itu sendiri, sehingga setiap problematika umat bisa langsung diselesaikan tanpa ada perbedaan pendapat dan perdebatan.
Pengesahan Susunan Kepengurusan Partai Politik di Daerah sebagai Upaya Pemenuhan Kepastian Hukum Partai Politik Mahardika, Ahmad Gelora
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i1.222

Abstract

Pengesahan kepengurusan partai politik di tingkat daerah disahkan berdasarkan surat keputusan partai politik di tingkat pusat. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, implikasi konflik internal partai politik di daerah memiliki sejumlah konsekuensi, antara lain, ancaman partai politik tidak ikut pemilihan umum kepala daerah dan recall sepihak. Oleh karena itu, diperlukan legalitas sebagai upaya memberikan kepastian hukum ketika terjadi konflik internal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulannya, pengesahan kepengurusan partai politik di daerah seharusnya menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Potensi Pelanggaran Konstitusional terkait Eksistensi Kepala Otorita dalam Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara Nasution, Addriana Della
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i2.243

Abstract

Eksistensi kepala otorita yang merepresentasikan kepala daerah di ibu kota negara yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU No. 3 Tahun 2022) memunculkan problematika hukum yang baru. Proses penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala otorita yang dilakukan langsung oleh Presiden bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Posisi kepala otorita sebagai pejabat setingkat menteri juga akan memunculkan permasalahan terkait kedudukan produk hukum yang diterbitkan. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum. Kesimpulannya, terdapat potensi pelanggaran konstitusional terkait eksistensi kepala otorita dalam UU No. 3 Tahun 2022.
Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945 Jannah, Hairul; Firdaus, Fahmi Ramadhan
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v3i1.260

Abstract

Pemilihan umum (pemilu) adalah proses yang dilakukan oleh negara untuk menerapkan sistem demokrasi. Pemilu diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam negara demokratis, pemilu sangat penting untuk dipertahankan. Di sisi yang lain, warga negara berhak (dapat pula menjadi wajib) terlibat secara langsung dalam proses penegakan kedaulatan. Artinya, apabila terdapat penundaan pemilu, maka terhambat juga partisipasi rakyat untuk menegakkan kedaulatan itu sendiri.
Peran Pemilih Pemula melalui Ruang Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum 2024 Musticho, Alfian Wahyu; Salsabilla, Ikhda Aini; Laila, Rafidatul; Sari, Masyiva Alfi
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i2.271

Abstract

Pemilih pemula merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024, karena jumlah dari keseluruhan pemilih pemula ini termasuk mendominasi. Namun, pemilih pemula, sebagai pengguna ruang digital, terkadang gampang percaya pada berita-berita yang belum tentu benar adanya. Artikel ini mengulik sejauh mana peran pemilih pemula melalui ruang digital dapat membangkitkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasilnya, peran semua masyarakat, termasuk pemilih pemula, sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pemilu, khususnya mengenai upaya menumbuhkan partisipasi melalui ruang digital.
Peran dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Ibad, M. Nasaikul; Salbiyah, Binti; Saputri, Fenolia Intan
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i2.272

Abstract

Artikel ini mendeskripsikan dan menganalisis peran serta kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 di Kota Kediri. Selain itu, memuat pula penjelasan mengenai faktor-faktor penunjang dan penghambat penegakan hukum pemilu. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Hasilnya, peran serta kewenangan Bawaslu dalam penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu di Kota Kediri diawali dari temuan panitia pengawas tingkat kecamatan, lalu ditentukan jenis pelanggaran, dan dilakukan registrasi. Selanjutnya, dilaksanakan sidang pendahuluan serta putusan pendahuluan, lalu sidang pemeriksaan, dan terakhir pembuatan putusan akhir oleh majelis pemeriksa.
Noncompetition Clause: Pembatasan Pindah Pekerjaan terhadap Pekerja/Buruh Perspektif Hak Asasi Ekonomi Farid, M. Lutfi Rizal
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i2.279

Abstract

Konsep noncompetition clause memberikan batasan, misalnya, ketentuan kesamaan jenis usaha terhadap pekerja/buruh untuk pindah pekerjaan, sehingga dapat menimbulkan masalah hukum. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasilnya, pertama, persyaratan noncompetition clause yang ditetapkan oleh pengusaha dapat memberikan dampak negatif kepada pekerja/buruh, karena masih terikat dalam perjanjian yang menentukan batasan-batasan kepada pekerja/buruh untuk pindah pekerjaan setelah berakhirnya hubungan kerja. Kedua, persyaratan noncompetition clause melanggar hak asasi ekonomi yang dimiliki oleh pekerja/buruh, karena adanya pembatasan untuk pindah pekerjaan, sehingga pekerja/buruh tidak mempunyai kebebasan untuk pindah pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau kualifikasi tertentu yang dimiliki oleh pekerja/buruh.

Page 5 of 6 | Total Record : 60

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2025) Vol 3 No 2 (2024) Vol 3 No 1 (2024) Vol 2 No 2 (2023) Vol 2 No 1 (2023) Vol 1 No 2 (2022) Vol 1 No 1 (2022)