Indonesia of Journal Business Law
Indonesia of Journal Business Law adalah jurnal yang memuat hasil penelitian atau kajian ilmu di bidang Hukum Bisnis. Indonesia of Journal Business Law (IJBL) terbit setiap dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli. IJBL mempublikasikan karya ilmiah berdasarkan proses seleksi (peer review) di bidang hukum dan bisnis dengan berfokus pada penerbitan makalah berkualitas. Artikel yang diserahkan akan ditinjau oleh komite teknis Jurnal. Semua artikel yang dikirimkan merupakan laporan asli, memiliki nilai kebaruan atau hasil kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, eksperimental atau teoritis, dan akan diulas oleh mitra bestari dengan sistem Double Peer Review. Artikel yang dikirim ke jurnal IBJL tidak boleh dipublikasikan di tempat lain. Naskah harus mengikuti pedoman penulis yang disediakan oleh IBJL dan harus ditinjau dan disunting. IBJL diterbitkan oleh Information Technology and Science (ITScience), sebuah Lembaga Penelitian di Medan, Sumatera Utara, Indonesia.
Articles
53 Documents
<![CDATA[PENTINGNYA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM TENTANG HAK ATAS TANAH ]]>
<![CDATA[Rahmadany Rahmadany]]>
<![CDATA[ Indonesia Journal of Business Law Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2, July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/ijbl.v2i2.2563
<![CDATA[Tanah sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam kegiatan produksi manusia, baiksebagai tempat maupun sebagai faktor produksi. Tulisan ini di latar belakangi belumterjaminnya kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Masih banyak sengketa tanahyang timbul dari akibat letak atau batas-batas yang tidak benar contohnya sertifikatganda. Sertifikat hak atas tanah adalah salinan buku tanah dan surat ukurannya setelahdi jilid menjadi satu bersama-sama dengan surat kertas sampul yang bentuknyaditetapkan dengan Peraturan Menteri. Penulisan ini bertujuan untuk memahamisertifikat sebagai tanda bukti hak serta pembuktian hak atas tanah. Metode yangdigunakan pada penulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisisperaturan perundang-undangan yang ada beserta literatur. Berdasarkan banyaknyaperkara yang menyangkut tanah maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pentingnyakepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti dasar atas hak milik kepemilikan bidangtanah. Hak milik atas tanah akan melekat kepada pemiliknya sepanjang pemilik tidakmelepaskan haknya atau peralihan hak.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL SUATU PRODUK ]]>
<![CDATA[Rahmadany Rahmadany]]>
<![CDATA[ Indonesia Journal of Business Law Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2, July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/ijbl.v2i2.2573
<![CDATA[Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahanbaku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.Makanan menjadi sumber energi bagi semua makhluk hidup tidak terkecuali manusia. Bagi manusia yang beragama Islam makanan yang baik dikosumsi adalah makanan yang halal, yang diperbolehkan oleh ajaran agama, dan tidak ada larangan terhadapnya. Ajaran tegas Syariat Islam untuk menghindari hal-hal yang dilarang Allah SWT dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan membuat konsumen Muslim bukanlah konsumen yang permissive (serba membolehkan) dalam pola konsumsinya. Mereka dibatasi oleh ke-Halalan dan ke-Haraman yang dimuat dalam nash Al Qur’an dan AlHadist yang menjadi panduan utama bagi kaum muslimin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Labelisasi Halal terhadap perilaku konsumen memilih produk makanan Syar’ih sangat berpengaruh pada Masyarakat. Kata Kunci: Label Halal, Produk Makanan dan Minuman, Keputusan Pembelian]]>
<![CDATA[Akibat hukum terhadap pembatalan risalah lelang eksekusi hak tanggungan: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2868 K/Pdt/2018 ]]>
<![CDATA[Maria Selviana Br. Sembiring]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilham]]>
<![CDATA[ Indonesia Journal of Business Law Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2, July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/ijbl.v2i2.2780
<![CDATA[Proses lelang yang dilakukan oleh para pihak yang terkait dalam jaminan hak tanggungan akan menimbulkan akibat hukum yaitu peralihan hak obyek lelang dari penjual kepada pemenang lelang. Peralihan hak atas tanah melalui lelang merupakan perbuatan hukum yang sah. Namun dalam peralihan hak tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru, seperti obyek lelang yang tidak dapat dikuasai oleh pemenang lelang/pembeli, serta pembatalan lelang karena putusan Pengadilan. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini yaitu akibat hukum terhadap pembatalan risalah lelang eksekusi hak tanggungan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 2868 K/Pdt/2018. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasannya yaitu pembatalan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sebagaimana berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016. Pertimbangan hakim terhadap pembatalan risalah lelang eksekusi hak tanggungan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 2868 K/Pdt/2018, maka pertimbangan hakim yang dilakukan sudah tepat, dikarenakan lelang tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016, sebagaimana hal tersebut di dasarkan hakim dengan mempertimbangkan perihal adanya itikad baik dari Penggugat (ahli waris) untuk membayar hutang atas pinjaman orang tuanya kepada kreditur, akan tetapi pihak kreditor menolaknya, pertimbangan Hakim terhadap perbuatan melawan hukum karena peserta lelang merupakan pihak terkait dengan Tergugat/Kreditur, serta pertimbangan Hakim terhadap nilai limit objek lelang yang terlalu rendah.Akibat hukum terhadap pembatalan risalah lelang eksekusi hak tanggungan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2868 K/Pdt/2018bahwa barang kembali kepada kepemilikan debitor, namun tetap menjadi barang jaminan sebagaimana status barang tersebut sebelum terjadinya lelang. Terkait akibat hukum bagi pemenang lelang, maka pembeli lelang atas objek lelang akan menjadi berakhir. Hal ini juga membawa dampak yang sangat besar terhadap pihak-pihak dirugikan yaitu kreditor yakni terhambat atas pembayaran piutang dari pelaksanaan lelang yang dibatalkan serta kerugian bagi pemenang lelang dimana uang yang telah disetor untuk pembelian objek lelang menjadi tertahan karena objek lelang yang dilelang dibatalkan oleh pengadilan]]>
<![CDATA[BUDAYA ORGANISASI PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP 2 LANGSA ]]>
<![CDATA[Hakiki, Nurul]]>;
<![CDATA[Sapitri, Devi]]>;
<![CDATA[Nurhamidah, Sy]]>;
<![CDATA[Adhar, Alawi]]>;
<![CDATA[Hidayat, , M Farhan]]>;
<![CDATA[Julfikar, Raja]]>;
<![CDATA[Aulia, M.Rinaldi]]>;
<![CDATA[fitra, Nanda]]>
<![CDATA[ Indonesia Journal of Business Law Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/ijbl.v3i1.4065
<![CDATA[Abstrak: Latar belakang: Mayoritas karyawan dalam melaksanakan pekerjaan akan mengikuti pemimpin, mereka cenderung mencontoh pemimpinnya dan menerima perilaku organisasi seperti yang dilakukan pemimpin tersebut. Jika budaya kerja selalu bersahabat, maka karyawan juga akan bersahabat. Sebaliknya, jika budaya kerja kritis, maka karyawan akan kritis. Metode penelitian: Penelitian ini merupakan jenis library research dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian: Pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP 2 Langsa sudah menerapkan contoh baik kepada bawahannya, indikator yang mendukung untuk kebudayaan klan yaitu: selalu menerapkan suasana kekeluargaan pada seluruh pegawainya. Jika sudah tercipta suasana kekeluargaan semuanya akan mudah untuk bekerja sama dan saling menghormati diantara satu dengan yang lainnya. Kesimpulan: Budaya organisasi yang diterapkan di BSI KCP 2 Langsa memiliki dua tipe kebudayaan. Pertama menerapkan kebudayaan klan. Jika sudah tercipta suasana kekeluargaan semuanya akan mudah untuk bekerja sama dan saling menghormati diantara satu dengan yang lainnya. Kedua menerapkan tipe kebudayaan orientasi tim.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE ( SHOPEE ) ]]>
<![CDATA[Masyittah, Masyittah]]>;
<![CDATA[Isma, Ulva Nur]]>;
<![CDATA[Saputra, Muhammad Taufiq]]>;
<![CDATA[Zaskya, Fadhilah]]>;
<![CDATA[Shofa, Cut Gaitsa Zahira]]>;
<![CDATA[Ramadhani, Irma]]>;
<![CDATA[Mustiana, Dina]]>
<![CDATA[ Indonesia Journal of Business Law Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/ijbl.v3i1.4066
<![CDATA[Abstrak: Latar belakang: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online di paltform e-commerce shopee. Penelitian ini dilakukan karena dengan perkembangan di bidang transaksi online tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga ada dampak negatifnya, oleh karena itu penelitian ini kami lakukan untuk mengetahui apakah ada perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online apabila konsumen mengalami penipuan dan sebagainya. Metode penelitian: Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam pengalaman dan persepsi konsumen terkait dengan belanja online, serta tantangan yang mereka hadapi dalam transaksi online. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami konteks sosial, budaya, dan psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam konteks belanja online. Hasil penelitian: Penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun ada mekanisme penyelesaian masalah yang efektif, masih ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen. Ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi masalah seperti barang tidak sesuai deskripsi dan memastikan transaksi jual beli online yang lebih aman dan adil bagi konsumen. Kesimpulan: Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun platform seperti Shopee sangat populer di kalangan mahasiswa dan memiliki mekanisme penyelesaian masalah yang cukup efektif, masih terdapat masalah signifikan terkait keaslian dan kondisi barang yang dijual. Ini menekankan pentingnya perlindungan hukum yang kuat bagi konsumen untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan untuk meningkatkan kepercayaan dalam transaksi online.]]>
<![CDATA[HUKUM BISNIS TERHADAP PERBEDAAN HARGA ANTARA ALFAMART DAN INDOMARET ]]>
<![CDATA[Nisya, Chairun]]>;
<![CDATA[Hamdi, Hafidzul]]>;
<![CDATA[Muna, Khairatul]]>;
<![CDATA[Tsany, Luqyana]]>;
<![CDATA[Syahirina, Putri]]>;
<![CDATA[Ramdani]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Riski]]>
<![CDATA[ Indonesia Journal of Business Law Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/ijbl.v3i1.4067
<![CDATA[Latar belakang: Dalam era modern ini, minimarket seperti Alfamart dan Indomaret telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Perbedaan harga antara produk yang sama di Alfamart dan Indomaret bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk strategi pemasaran, kebijakan penetapan harga, biaya operasional, dan promosi yang berbeda. Fenomena ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan konsumen, terutama ketika mereka merasa bahwa harga yang mereka bayar tidak sesuai dengan yang diiklankan atau berbeda signifikan antar toko. Metode penelitian: Metode penelitian ini menggunakan metode wawancara atau disebut metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian: Perbandingan harga antara Alfamart dan Indomaret memiliki variasi yang signifikan tergantung pada produk tertentu. Faktor-faktor seperti strategi promosi, kebijakan harga, biaya operasional, dan kualitas produk memengaruhi perbedaan harga ini. Kesimpulan: Penelitian ini menyoroti pentingnya kesadaran konsumen terhadap perbedaan harga antara Alfamart dan Indomaret serta perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam menjaga keadilan harga bagi konsumen]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA DALAM MENGATUR HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ilham]]>
<![CDATA[ Indonesia Journal of Business Law Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/ijbl.v3i1.4146
<![CDATA[Latar Belakang: Amandemen UUD 1945 pada era reformasi memperkuat perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, dengan menambahkan pasal-pasal yang secara eksplisit menjamin hak-hak tersebut. Implementasi prinsip-prinsip konstitusional ini diwujudkan melalui berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika dan kompleksitas hubungan antara negara dan agama dalam konteks hukum tata negara di Indonesia Hasil dan Pembahasan: Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi masih ada, terutama terkait dengan intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama. Penutupan rumah ibadah dan kekerasan terhadap komunitas agama tertentu menunjukkan bahwa kebebasan beragama belum sepenuhnya terjamin di lapangan. Upaya pemerintah dan masyarakat sipil dalam mempromosikan dialog antaragama dan toleransi menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan tersebut. Kesimpulan: dari makalah ini menegaskan bahwa perkembangan hukum tata negara di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam perlindungan kebebasan beragama, namun upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat menjalankan hak-hak keagamaan mereka tanpa diskriminasi. Kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas agama sangat penting untuk menciptakan iklim toleransi dan kerukunan beragama di Indonesia. Kata Kunci: Hukum Tata Negara, Kebebasan Beragama, UUD 1945, Pancasila, Hak Asasi Manusia.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ilham]]>
<![CDATA[ Indonesia Journal of Business Law Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/ijbl.v3i1.4147
<![CDATA[Latar Belakang: Pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif hukum tata negara Indonesia merupakan topik yang krusial mengingat kekayaan alam Indonesia yang melimpah dan pentingnya pemanfaatan yang berkelanjutan. Meotode Penelitian: menganalisis bagaimana hukum tata negara Indonesia mengatur pengelolaan sumber daya alam, dengan menitikberatkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hasil dan Pembahasan: Dalam praktiknya, pengelolaan ini diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam diakui sebagai elemen penting, dengan tujuan meningkatkan kualitas keputusan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi partisipasi masyarakat, seperti kurangnya akses informasi, keterbatasan kapasitas, dan konflik kepentingan. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif dapat memberikan dampak positif signifikan terhadap keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Diperlukan strategi penguatan akses informasi, pemberdayaan masyarakat, dan mekanisme penyelesaian konflik untuk mengoptimalkan partisipasi tersebut. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan lingkungan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA KENDARAAN YANG PARKIR BERLANGGANAN DI TEPI JALAN UMUM PASCA TERBITNYA PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 26 TAHUN 2024 ]]>
<![CDATA[Ilham, Muhammad]]>
<![CDATA[ Indonesia Journal of Business Law Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/ijbl.v3i1.4279
<![CDATA[Latar belakang: Masalah parkir di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Medan, telah menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan serius. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, kebutuhan akan lahan parkir yang aman dan tertib menjadi semakin mendesak. Ketidakjelasan tarif parkir, keamanan kendaraan, dan sengketa antara pengguna kendaraan dan petugas parkir adalah beberapa masalah yang sering terjadi. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum. Metode penelitian: Metode penelitian menggunakan kajian hukum normatif yaitu dengan melakukan kajian terhadap regulasi dan perundang-undangan Hasil penelitian: perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah langkah yang penting dalam menjaga keadilan dan keamanan dalam transaksi parkir. Hal ini juga menguatkan posisi konsumen sebagai subjek yang dilindungi dalam hubungannya dengan penyedia layanan parkir, serta mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan beretika di sektor parkir serta undang-undang ini memberikan fondasi yang kokoh untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan dalam layanan parkir. perlindungan hukum bagi pengguna kendaraan dapat diberikan kepada pengguna parkir berlangganan Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 belum mempertimbangkan kepentingan umum dalam pengaturan parkir di Kota Medan Kesimpulan: Perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah langkah yang penting dalam menjaga keadilan dan keamanan kendaraan dalam transaksi parkir. Hal ini juga menguatkan posisi konsumen sebagai subjek yang dilindungi dalam hubungannya dengan penyedia layanan parkir. Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 tidak memberikan rasa keadilan, dan keamanan bagi pengguna kendaraan yang parkir di pinggir jalan Kata kunci: Perlindungan hukum, Perindungan Konsumen, Peraturan Walikota]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PENYEBARAN DATA PRIBADI YANG TERSIMPAN PADA BARCODE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) ]]>
<![CDATA[Ilham, Muhammad]]>;
<![CDATA[Akbar, Muhammad]]>
<![CDATA[ Indonesia Journal of Business Law Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/ijbl.v3i1.4281
<![CDATA[Latar belakang: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara spesifik mengatur tentang teknologi barcode secara langsung. UU ITE lebih berfokus pada regulasi tentang transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan informasi, serta tata kelola sistem informasi elektronik di Indonesia. Namun demikian, penggunaan barcode dalam konteks pengolahan dan penyimpanan data pribadi tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU ITE. Ini mencakup kewajiban untuk melindungi informasi pribadi dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, atau penyebaran yang tidak sah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. Metode penelitian: Penelitian normatif digunakan untuk meneliti norma-norma hukum yang berlaku terkait perlindungan data pribadi dan pertanggungjawaban pelaku penyebarluasan data pribadi. Dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Hasil penelitian: Aparat penegak hukum memainkan peran krusial dalam menegakkan hukum terkait dengan perlindungan data pribadi yang disimpan dalam barcode. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan yang mendalam dan memastikan kejahatan yang melibatkan penyebaran data pribadi ini. Proses ini memerlukan penggunaan teknik investigasi yang canggih dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mengumpulkan bukti yang kuat. Menurut UU ITE, penting bagi setiap pemegang data untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna mencegah akses yang tidak sah atau penyebaran yang tidak sah terhadap informasi pribadi. Hal ini menunjukkan fokus utama dari undang-undang dalam memastikan bahwa data pribadi yang dikelola oleh setiap pihak, baik individu maupun organisasi, harus dilindungi secara efektif dari potensi penyalahgunaan dan akses yang tidak sah. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang adekuat terhadap privasi individu dalam lingkungan digital yang kompleks, di mana risiko terhadap kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi semakin meningkat. Kesimpulan: Aparat penegak hukum memainkan peran penting dalam membuktikan terjadinya kejahatan terkait dengan penyebaran data pribadi yang disimpan dalam kode batang. Melalui investigasi yang cermat dan penggunaan teknik forensik yang canggih, mereka berperan dalam menegakkan hukum untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi dalam konteks teknologi barcode. Dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penyebaran data pribadi yang tersimpan pada barcode sangat diatur dan harus dipatuhi. UU ITE menetapkan aturan yang jelas mengenai perlindungan data pribadi dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran. Menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam mengelola informasi pribadi dalam format teknologi seperti barcode. Kata kunci: Pertanggung jawaban Hukum, Aparat Penegak Hukum, UU ITE]]>
