cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Khoiruddin Harahap
Contact Email
publikasi@itscience.org
Phone
+6282251583783
Journal Mail Official
publikasi@itscience.org
Editorial Address
Medan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Indonesia of Journal Business Law
Published by Information Technology and Science
ISSN : -     EISSN : 28098439     DOI : https://doi.org/10.47709
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Indonesia of Journal Business Law adalah jurnal yang memuat hasil penelitian atau kajian ilmu di bidang Hukum Bisnis. Indonesia of Journal Business Law (IJBL) terbit setiap dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli. IJBL mempublikasikan karya ilmiah berdasarkan proses seleksi (peer review) di bidang hukum dan bisnis dengan berfokus pada penerbitan makalah berkualitas. Artikel yang diserahkan akan ditinjau oleh komite teknis Jurnal. Semua artikel yang dikirimkan merupakan laporan asli, memiliki nilai kebaruan atau hasil kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, eksperimental atau teoritis, dan akan diulas oleh mitra bestari dengan sistem Double Peer Review. Artikel yang dikirim ke jurnal IBJL tidak boleh dipublikasikan di tempat lain. Naskah harus mengikuti pedoman penulis yang disediakan oleh IBJL dan harus ditinjau dan disunting. IBJL diterbitkan oleh Information Technology and Science (ITScience), sebuah Lembaga Penelitian di Medan, Sumatera Utara, Indonesia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 53 Documents
 2   3   4   5   6 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN Ilham, Muhammad
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 1 (2025): Artikel Riset Januari 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i1.5371

Abstract

Latar belakang: Korporasi sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak beberapa abad yang lalu. Pada awalnya, korporasi hanya merupakan suatu wadah kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai modal, untuk mendapatkan keuntungan bersama, dan belum seekslusif seperti korporasi dewasa ini. Namun di sisi lain, korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen Perlindungan lingkungan hidup menjadi isu krusial dalam era globalisasi ini. Selain itu, dengan mengidentifikasi tantangan dalam penerapan hukum pidana lingkungan, seperti masalah-masalah bukti, prosedur pengadilan, dan keterbatasan sumber daya, langkah-langkah perbaikan dapat dirancang untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Misalnya, peningkatan pelatihan untuk petugas penegak hukum, peningkatan akses terhadap informasi hukum, atau peningkatan kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, tinjauan yuridis merupakan langkah awal yang penting dalam upaya untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan, dan pada gilirannya, meningkatkan perlindungan lingkungan hidup secara keseluruhan Metode penelitian: Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian: Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan memerlukan pendekatan yang holistik dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Reformasi hukum dan peningkatan kapasitas penegak hukum akan memperkuat perlindungan lingkungan dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan memerlukan sinergi antara regulasi yang kuat, aparat yang kompeten, dan dukungan publik yang aktif. Dengan mengatasi berbagai hambatan yang ada, perlindungan lingkungan dapat dilakukan secara lebih efektif untuk keberlanjutan generasi. Secara keseluruhan, tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana lingkungan memberikan gambaran tentang pentingnya sinergi antara regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, dan kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kerangka hukum dan praktik penegakan hukum yang lebih adil dan berkelanjutan dalam melindungi lingkungan hidup dari ancaman kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas korporasi. Kesimpulan: Penelitian ini menyoroti pentingnya pembaruan kebijakan yang lebih tegas untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan oleh korporasi, guna melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Lingkungan
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENYEDIA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL Yunianto, Wahyu Agus; Astutik, Sri; Handayati, Nur
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 1 (2025): Artikel Riset Januari 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i1.5390

Abstract

Latar belakang: Maraknya pinjaman online ilegal belakangan ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Tak jarang, mereka terjebak menerima perlakuan tak etis, bahkan teror saat ditagih pinjaman online ilegal. Rumusan masalah dalam penelitian ini tindak pidana pinjaman online illegal. Pertanggungjawaban pidana penyedia aplikasi pinjaman online ilegal dalam hukum positif. Metode penelitian: Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan Pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kontekstual.Bahan hukum yang menggunakan bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Pengumpulan semua bahan hukum yang diperoleh dari studi Pustaka. Analisis pada penelitian hukum menggunakan metode deduktif dalam menjawab permasalahan Hasil penelitian: Tindak pidana pinjaman online ilegal. Ketentuan pidana bagi fintech yang beroperasi secara ilegal pada Pasal 32 Juncto (jo), juncto Pasal 48 UU ITE tidak secara eksplisit mengatur sanksi yang harus dijatuhkan pada fintech ilegal. Namun Pasal 26 UU ITE dan POJK No. 77/POJK.01/2016.Pertanggungjawaban pidana penyedia aplikasi pinjaman online ilegal dalam hukum positif. Kesimpulan: Pertanggungjawaban pidana dijatuhkan terhadap penyedia aplikasi. Pidana yang dikenakan terhadap penyedia aplikasi pinjaman online ilegal ini akan dijerat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, seperti termaktub dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kata kunci : Tindak Pidana, Penyedia Aplikasi, Pinjaman Online, Ilegal
TRANSFORMASI REGULASI PERDAGANGAN ELEKTRONIK DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Hutagalung, Oskar; Saragih, Yasmirah Mandasari; Sembiring, Tamaulina Br; Purba , Paulus; Siregar, Raja Arsyadil Fiqry
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 1 (2025): Artikel Riset Januari 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i1.5436

Abstract

Platform digital, seperti e-commerce, ride-hailing, dan layanan pemesanan online, telah mengubah cara konsumen dan penyedia layanan berinteraksi. Konsumen dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan dan produk dari berbagai tempat tanpa batasan geografis. Namun, dengan kemudahan tersebut muncul berbagai masalah, seperti penipuan, produk yang tidak sesuai deskripsi, layanan yang tidak memenuhi standar, hingga penyalahgunaan data pribadi konsumen. Oleh karena itu, peran hukum dalam mengatur kewajiban penyedia layanan dalam bisnis platform digital menjadi sangat penting untuk melindungi konsumen dari potensi risiko yang ada dalam ekosistem digital ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini ditetapkan sebagai berikut: Bagaimana efektivitas regulasi yang ada saat ini dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perdagangan elektronik di Indonesia? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses transformasi regulasi perdagangan elektronik untuk meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia? Bagaimana peran dan kontribusi pemerintah serta pelaku usaha dalam mengimplementasikan regulasi perdagangan elektronik untuk menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang lebih baik? Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskanperaturan perundang-undangan (law in books). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik. Analisis yang digunakan adalah kualitatif yaitu menganalisis data penelitian untuk selanjutnya dikaji secara mendalam dan diinterpretasikan oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan. Hasil penelitian: pengawasan terhadap pelaku usaha dalam perdagangan elektronik masih belum optimal. Banyak konsumen yang melaporkan adanya penipuan, barang yang tidak sesuai deskripsi, hingga kerugian akibat data pribadi yang disalahgunakan, namun penanganannya sering kali lambat atau tidak tuntas  sehingga terkesan proses hukum dalam menangani kasus ini tidak Berjalan. Program literasi digital yang lebih intensif di tingkat konsumen sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang transaksi elektronik yang aman dan memberikan perlindungan konsumen dapat optimal sehingga bisa menjawab dari tantangan tersebut. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan konsumen. Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai regulasi terbaru, sementara pelaku usaha dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai regulasi yang lebih praktis dan mudah diterapkan di lapangan.
PERAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PENEGAKAN HUKUM DAN REGULASI PERSAINGAN USAHA Ritonga, Joni Sandri; Pulungan, Ja'far Hamzah; Avellyola, Ouren; Fajrillah, Raja Nasrullah; Munthe, Muhammad Fikri Almajid; Harahap, Ahmad Taufiq; Agustin, Amanda; Nasution, Eliza Mahzura; Anggraini, Rina; Fazri, Sahrul
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 1 (2025): Artikel Riset Januari 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i1.5447

Abstract

Latar belakang: Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk penegakan hukum dan regulasi persaingan usaha. AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga penegak hukum dengan kemampuannya dalam menganalisis data dalam jumlah besar, mendeteksi pola-pola kompleks, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun, di Indonesia, penerapan AI dalam penegakan hukum dan regulasi persaingan usaha masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, regulasi yang belum sepenuhnya adaptif, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem berbasis AI. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai peran AI dalam meningkatkan efisiensi penegakan hukum serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen. Sumber data diperoleh dari berbagai jurnal akademik, laporan industri, serta kebijakan terkait penggunaan AI dalam regulasi bisnis dan persaingan usaha. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tren penerapan AI, tantangan implementasi, serta dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum dan regulasi. Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI berkontribusi dalam mendeteksi praktik monopoli dan kartel melalui analisis data besar (big data) serta machine learning. Selain itu, AI juga meningkatkan efisiensi investigasi dengan mengotomatisasi pengolahan data hukum dan pelaporan kasus. Namun, terdapat tantangan utama yang meliputi aspek hukum, etika, dan kesiapan infrastruktur teknologi di Indonesia. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri dalam mengembangkan kebijakan adaptif untuk optimalisasi AI dalam sektor ini. Kesimpulan: Penerapan AI dalam penegakan hukum dan regulasi persaingan usaha berpotensi meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam mendeteksi pelanggaran. Namun, implementasi AI masih memerlukan dukungan regulasi yang jelas dan kesiapan infrastruktur yang memadai. Dengan strategi yang tepat, AI dapat menjadi solusi inovatif dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil dan kompetitif di Indonesia Kata kunci: Artificial Intelligence, Penegakan Hukum, Regulasi Persaingan Usaha, Big Data, Machine Learning
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI KERJA TERKAIT TIDAK DILAKSANAKANNYA PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN Wulandari; Iran Sahril; Ahmad Yani
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 1 (2025): Artikel Riset Januari 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i1.5599

Abstract

Latar belakang: Bahwa Pembuatan perjanjian kerjasama pembangunan sebaiknya dilakukan secara autentik dan diatur oleh Undang-Undang, khususnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun faktanya masih ditemukan masyarakat/pelaku usaha yang melakukan perjanjian kerjasama pembangunan perumahan dibuat dibawah tangan tanpa keterlibatan pejabat berwenang. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana akibat hukum terhadap pemberi kerja terkait tidak dilaksanakannya perjanjian kerjasama pembangunan perumahan yang dibuat dibawah tangan dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi kerja terkait tidak dilaksanakannya perjanjian kerjasama pembangunan perumahan yang dibuat dibawah tangan. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini : Teori Akibat Hukum R Soeroso, dan Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo. Metode penelitian: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analisis. Serta Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif bahan pusaka dan sumber bahan hukum yang dikaji, untuk teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian: Hasil penelitian Akibat hukum terhadap pemberi kerja terkait tidak dilaksanakannya perjanjian kerjasama pembangunan perumahan yang dibuat dibawah tangan walaupun fenomena yang terjadi dalam perjanjian diberikan kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, faktanya masih menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak pemberi kerja dikarenakan dalam penelitian ini pemberi kerja tersebut tidak memperoleh jaminan uang muka pekerjaan sesuai aturan Pasal 57 Nomor 2 tahun 2017 tentang Undang-undang Jasa Kontruksi sehingga ketika penerima kerja wanprestasi pekerjaan pembangunan terhambat bahkah terhenti. Perlindungan hukum dalam perjanjian yang mendasari kebebasan berkontrak belum memberikan perlindungan hukum bagi warga negara karena tidak semua warga negara menguasai/memahami pembuatan perjanjian/kontrak pembangunan perumahan yang di buat dibawah tangan terlebih khusus pemberi kerja. Kesimpulan: Bahwa akibat hukum terhadap pemberi kerja terkait tidak dilaksanakannya perjanjian kerjasama pembangunan perumahan yang dibuat dibawah tangan walaupun fenomena yang terjadi dalam perjanjian diberikan kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, faktanya masih menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak pemberi kerja dikarenakan dalam penelitian ini pemberi kerja tersebut tidak memperoleh jaminan uang muka pekerjaan sesuai aturan Pasal 57 Nomor 2 tahun 2017 tentang Undang-undang Jasa Kontruksi sehingga ketika penerima kerja wanprestasi pekerjaan pembangunan terhambat bahkah terhenti.
KEPASTIAN HUKUM KESEPAKATAN PERDAMAIAN TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA PADA PLATFORM YOUTUBE SEBAGAI INDUSTRI KREATIF Rachmawati; Emmy Marni Mustafa; Refki Ridwan
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 1 (2025): Artikel Riset Januari 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i1.5613

Abstract

YouTube, sebagai platform terkemuka dalam industri kreatif, sering menjadi arena pelanggaran hak cipta yang memicu sengketa hukum. Dalam konteks penyelesaian sengketa ini, mediasi yang diatur dalam Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PERMA No. 1 Tahun 2016 menawarkan alternatif yang lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi. Penelitian ini dirancang berdasarkan rumusan masalah yang berfokus pada pelaksanaan kesepakatan perdamaian dan kepastian hukumnya di era digital. Dengan mengacu pada teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch serta teori penyelesaian sengketa oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana kesepakatan perdamaian hasil mediasi dapat memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa hak cipta di YouTube. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara dengan mediator, serta analisis terhadap beberapa kasus, seperti sengketa "Lagu Anak Papua," "Discover Aceh," dan konflik antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel. Proses analisis dilakukan dengan menafsirkan dokumen hukum serta melakukan evaluasi terhadap praktik mediasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan perdamaian hasil mediasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Pasal 1851 KUHPerdata. Namun, implementasinya menghadapi kendala akibat absennya kekuatan eksekutorial, yang mengurangi keefektifannya. Penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian Hukum dan HAM melibatkan notaris dalam mediasi untuk meningkatkan kepastian hukum dengan menjadikan kesepakatan sebagai akta otentik. Selain itu, pengembangan sistem berbasis teknologi untuk memantau implementasi kesepakatan perdamaian juga penting guna menjamin pelaksanaannya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang efisien, adil, dan berkelanjutan dalam mendukung perlindungan hak cipta di platform digital.
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MENURUNKAN ANGKA RESIDIVIS DI KABUPATEN PAMEKASAN Sunariyah, Siti; Warka, Made; Zeinudin, Moh.
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 1 (2025): Artikel Riset Januari 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i1.5627

Abstract

Latar belakang: Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran strategis dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi klien pemasyarakatan ke dalam masyarakat. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembimbing yang memberikan dukungan emosional dan sumber daya bagi klien agar dapat memperbaiki perilaku dan menyesuaikan diri setelah pembebasan. Namun, meskipun telah dilakukan pembimbingan, masih ditemukan kasus residivisme di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pamekasan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peran PK dalam menurunkan angka pengulangan tindak pidana. Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana norma hukum berinteraksi dengan masyarakat, khususnya dalam konteks pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan di Bapas Klas II Pamekasan. Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa PK memiliki peran penting dalam menurunkan angka residivisme melalui pembimbingan dan pengawasan. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain pendampingan secara berkelanjutan, pemberian penyuluhan hukum, serta fasilitasi akses terhadap pelatihan keterampilan. Meskipun demikian, efektivitas peran PK masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran hukum klien, serta dukungan masyarakat yang belum optimal. Kesimpulan: Secara umum, peran PK dalam pembinaan klien pemasyarakatan di Bapas Klas II Pamekasan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka residivisme. Masih diperlukan penguatan dalam aspek pembimbingan, peningkatan koordinasi dengan pihak terkait, serta pendekatan yang lebih komprehensif agar klien lebih sadar akan kepatuhan hukum dan dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat.
PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN KONSTITUSIONALITAS DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG: - Yulia Pratama, Topan
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 1 (2025): Artikel Riset Januari 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i1.5694

Abstract

Abstrak: Latar belakang: Proses pembentukan undang-undang di Indonesia berperan sangat penting dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tantangan utama dalam pembentukan undang-undang adalah memastikan bahwa seluruh prosedur yang berlaku diikuti dengan benar, sehingga produk legislasi yang dihasilkan sah dan tidak cacat secara formil. Pengujian formil terhadap undang-undang menjadi salah satu mekanisme penting untuk memastikan bahwa proses legislasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pembuktian terbalik, yang mengalihkan beban pembuktian kepada pihak pembentuk undang-undang, diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislatif. Meskipun demikian, penerapan pembuktian terbalik dalam pengujian formil undang-undang di Indonesia masih menemui berbagai kendala, baik dari segi regulasi, transparansi, maupun akses terhadap dokumen yang diperlukan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pembuktian terbalik dapat diterapkan secara efektif untuk meningkatkan penegakan konstitusionalitas dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, terkait dengan pembuktian terbalik dalam pengujian formil undang-undang. Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, serta doktrin dan teori hukum konstitusional yang mendasari penerapan pembuktian terbalik dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian akan menganalisis kesesuaian antara praktik hukum yang ada dengan prinsip-prinsip konstitusional yang diharapkan, serta memberikan pemahaman mengenai efektivitas pembuktian terbalik dalam meningkatkan kualitas dan legitimasi proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Hasil penelitian: Penelitian ini menemukan bahwa penerapan pembuktian terbalik dalam pengujian formil undang-undang di Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat penegakan konstitusionalitas. Dengan membebankan beban pembuktian kepada pihak pembentuk undang-undang, seperti DPR dan pemerintah, pembuktian terbalik dapat memastikan bahwa prosedur legislasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, penerapan konsep ini masih terkendala oleh kurangnya regulasi yang secara eksplisit mengatur pembuktian terbalik dalam pengujian formil. Selain itu, proses legislasi di Indonesia masih terbentur pada masalah transparansi, dengan dokumen-dokumen terkait yang sulit diakses oleh publik atau pihak yang mengajukan pengujian. Mahkamah Konstitusi juga menghadapi tantangan dalam memastikan adanya bukti yang cukup untuk mendukung pengujian formil. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi dan peningkatan transparansi untuk memastikan efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam pengujian undang-undang. Kesimpulan: Penerapan pembuktian terbalik dalam pengujian formil undang-undang di Indonesia memiliki potensi signifikan untuk memperkuat penegakan konstitusionalitas dengan memastikan bahwa prosedur legislasi diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembuktian terbalik dapat memindahkan beban pembuktian kepada pembentuk undang-undang, seperti DPR dan pemerintah, untuk membuktikan bahwa proses pembuatan undang-undang telah sah secara prosedural. Namun, penerapannya menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya regulasi yang mengatur secara spesifik pembuktian terbalik dalam pengujian formil undang-undang dan rendahnya transparansi dalam proses legislasi. Kendala lainnya adalah keterbatasan akses terhadap dokumen-dokumen penting yang diperlukan untuk membuktikan bahwa prosedur legislasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi juga mengalami kesulitan dalam memastikan bukti yang cukup untuk mendukung pengujian formil. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan regulasi dan penambahan klausul dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk mewajibkan penyediaan dokumen yang relevan guna mendukung pengujian formil. Dengan langkah-langkah ini, penerapan pembuktian terbalik dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas dalam proses legislasi di Indonesia.
URGENSI REFORMASI HUKUM KESEHATAN DI ERA DIGITAL: ANTARA ETIKA, PRIVASI DATA, DAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN Sintyasari, Desi; Risdawati , Irsyam
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 2 (2025): IJBL - Artikel Riset Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.5878

Abstract

Latar belakang: Di tengah transformasi digital ini, hukum memiliki peran sentral sebagai instrumen untuk menjamin perlindungan terhadap pasien, menjaga etika profesi medis, dan mengatur penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Namun, hingga kini belum terdapat sistem regulasi yang secara terstruktur dan terpadu mengatur semua aspek hukum kesehatan digital, baik dalam hal perlindungan data, tata kelola sistem digital medis, maupun akuntabilitas hukum. Situasi ini mencerminkan urgensi untuk membangun dan memperkuat landasan hukum yang dapat merespons dinamika dan tantangan di era digital Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang terkandung dalam prinsip-prinsip hukum umum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan privasi, etika medis, serta hak-hak pasien dalam konteks penggunaan teknologi di bidang kesehatan Hasil penelitian: hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun norma hukum telah tersedia, masih terdapat kekosongan dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, dan pemahaman di tingkat penyelenggara layanan kesehatan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Selain itu, koordinasi antara instansi seperti Kementerian Kesehatan, Komisi Informasi, dan otoritas perlindungan data pribadi masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan perlindungan yang lebih maksimal terhadap hak pasien atas privasi dan datanya Kesimpulan: Penguatan sistem perlindungan hukum terhadap privasi dan data pasien memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pemerintah perlu segera menetapkan peraturan pelaksana dari UU PDP yang secara khusus menyasar sektor kesehatan, serta mendorong rumah sakit dan institusi layanan medis untuk menerapkan standar keamanan informasi yang sesuai. Di samping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan etika digital dan pemahaman hukum perlindungan data juga menjadi langkah krusial dalam menjamin terpenuhinya hak pasien di era digital.
PERALIHAN RISIKO DALAM JUAL BELI ONLINE MENURUT WAHBAH ZUHAILI DAN HUKUM POSITIF Miftah, Zaini; Sarwini, Ahmad; Chusanti, Dima; Abrori, Muhammad
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 2 (2025): IJBL - Artikel Riset Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6306

Abstract

Latar belakang: The development of information and communication technology has brought significant changes in the way people transact, one of which is through online buying and selling. Although it offers convenience, this transaction also presents various risks, especially in relation to the quality of the goods and the responsibility of the seller. In this context, an understanding of risk transfer in online buying and selling is very important, especially from the perspective of Islamic law and positive law. Wahbah Zuhaily, a prominent scholar, provides guidance on the rights and obligations in buying and selling transactions, including the right of khiyar for buyers if the goods received are not as promised. On the other hand, positive law, particularly the Civil Code (KUHPerdata), also regulates the seller's responsibility for the goods sold. Metode penelitian: To find out the answers to the problems above, this study is directed at Clinical Law research (Legal Research), this type of research aims to find legal provisions for concrete problems. The data analysis technique used is by collecting data related to the problem being studied using special rules, then analyzing it and drawing conclusions. Then, to complete this problem can be resolved with valid answers, a data collection instrument is used, namely interviews. Hasil penelitian: The research results show that many online shop sites are not responsible for defects in the goods promised. So, this is not in accordance with Islamic concepts or Fiqh and the Civil Code. In line with Wahbah Zuhaily's opinion in the Book of al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh that if there is damage to an item being bought and sold, the buyer is given the khiyar right to continue the sale and purchase by paying for the item according to the defect or canceling the transaction. Likewise, in the Civil Code, responsibility for the risk of an item is still borne by the seller in accordance with Articles 1456, 1474 and 1491 of the Civil Code. Kesimpulan: If there is a risk in the goods being traded, the buyer has the khiyar right to continue the transaction by paying for the defective goods or cancel the sale. According to the Civil Code, title does not pass to the buyer until delivery is made (1459), and the seller is responsible for safe possession of the goods as well as hidden defects (1491). Online buying and selling can be analogized to salam buying and selling in fiqh muamalah.

Page 5 of 6 | Total Record : 53

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): IJBL - Artikel Riset Juli 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): Artikel Riset Januari 2025 Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 Januari 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): Artikel Riset Juli 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2, July 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1, Januari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Volume 1 Nomor 2, July 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Volume 1 Nomor 1, Januari 2022