cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Khoiruddin Harahap
Contact Email
publikasi@itscience.org
Phone
+6282251583783
Journal Mail Official
publikasi@itscience.org
Editorial Address
Medan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Indonesia of Journal Business Law
Published by Information Technology and Science
ISSN : -     EISSN : 28098439     DOI : https://doi.org/10.47709
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Indonesia of Journal Business Law adalah jurnal yang memuat hasil penelitian atau kajian ilmu di bidang Hukum Bisnis. Indonesia of Journal Business Law (IJBL) terbit setiap dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli. IJBL mempublikasikan karya ilmiah berdasarkan proses seleksi (peer review) di bidang hukum dan bisnis dengan berfokus pada penerbitan makalah berkualitas. Artikel yang diserahkan akan ditinjau oleh komite teknis Jurnal. Semua artikel yang dikirimkan merupakan laporan asli, memiliki nilai kebaruan atau hasil kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, eksperimental atau teoritis, dan akan diulas oleh mitra bestari dengan sistem Double Peer Review. Artikel yang dikirim ke jurnal IBJL tidak boleh dipublikasikan di tempat lain. Naskah harus mengikuti pedoman penulis yang disediakan oleh IBJL dan harus ditinjau dan disunting. IBJL diterbitkan oleh Information Technology and Science (ITScience), sebuah Lembaga Penelitian di Medan, Sumatera Utara, Indonesia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 68 Documents
 3   4   5   6   7 
Efektivitas Pengawasan Administratif Dalam Pencegahan Korupsi Di Sektor Publik Gayo, Ramadhan Putra; Marbun, Mahdin
Indonesia of Journal Business Law Vol. 3 No. 2 (2024): Artikel Riset Juli 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v3i2.4547

Abstract

Latar belakang: Korupsi adalah masalah yang sangat mendalam dan berbahaya, menghambat kemajuan dan pertumbuhan di banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak tatanan sosial dan mengurangi kepercayaan publik terhadap Pemerintah. efektivitas pengawasan administratif dalam pencegahan korupsi di sektor publik sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat, serta komitmen yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, diperlukan upaya terus-menerus untuk memperkuat sistem pengawasan administratif agar mampu menangkal segala bentuk praktik korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat Metode penelitian: pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen yaitu mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait seperti laporan audit, regulasi, dan kebijakan pengawasan untuk memahami implementasi dan tantangan dalam pengawasan administratif. Hasil penelitian: , efektivitas pengawasan administratif dalam mendeteksi praktik korupsi sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, kompetensi sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan penerapan teknologi informasi. Upaya peningkatan efektivitas ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. bahwa, instansi pemerintahan dapat mengoptimalkan pengawasan administratif dalam mencegah korupsi. Kombinasi antara kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi, transparansi, budaya organisasi yang sehat, serta dukungan regulasi dan politik yang kuat akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui sinergi dari berbagai faktor ini, diharapkan pengawasan administratif di instansi pemerintahan dapat berfungsi maksimal dalam mencegah terjadinya korupsi. Kesimpulan: adanya pengawasan administratif yang baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat, karena pengawasan ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan instansi publik sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Pengawasan administratif dapat berperan lebih efektif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meminimalkan potensi korupsi di sektor publik.
Analisis Hukum Kewajiban Penyedia Layanan Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Platform Digital Gayo, Ramadhan Putra; Ilham, Muhammad
Indonesia of Journal Business Law Vol. 3 No. 2 (2024): Artikel Riset Juli 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v3i2.5010

Abstract

Latar belakang: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan bisnis. Bisnis berbasis platform digital menjadi elemen penting dalam perekonomian global. Di Indonesia, langkah memperkuat perlindungan konsumen di era digital sudah dilakukan, seperti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Namun, regulasi tersebut masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan waktu untuk implementasi efektif. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem bisnis digital yang lebih aman dan transparan bagi konsumen. Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan terkait kewajiban penyedia layanan dan perlindungan konsumen di bisnis platform digital. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam konteks perlindungan konsumen di era digital. Hasil penelitian: Untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam bisnis platform digital, beberapa langkah penting dapat diambil oleh berbagai pihak. Pertama, penyedia layanan harus berinvestasi lebih banyak dalam teknologi keamanan dan privasi. Penggunaan teknologi enkripsi, sistem deteksi ancaman siber, serta kebijakan privasi yang ketat dapat membantu melindungi data dan transaksi konsumen. Kedua, Pemerintah harus terus memperbarui kerangka regulasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan model bisnis digital. Pembaruan regulasi juga harus mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap penyedia layanan, terutama yang tidak memenuhi standar perlindungan konsumen yang berlaku. Ketiga, edukasi konsumen perlu ditingkatkan. Kampanye kesadaran publik mengenai hak-hak konsumen di platform digital serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri dari penipuan harus terus digalakkan
Potensi Permasalahan Penetapan Kantong Plastik Sebagai Obyek Cukai ditinjau dari Perspektif Penegakan Hukum Nasution, Aulia Arif
Indonesia of Journal Business Law Vol. 3 No. 2 (2024): Artikel Riset Juli 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v3i2.5056

Abstract

Latar belakang: Perluasan Obyek Cukai salah satu instrument pemerintah untuk menekan konsumsi barang tertentu yang akan dijadikan obyek cukai baru dan di lain sisi meningkatkan penerimaan negara pada sektor cukai. Plastik merupakan salah satu barang yang diproyeksikan akan menjadi obyek cukai yang baru. Pertimbangan pertimbangan harus diambil pemerintah selain dari perspektif penerimaan negara ada perspektif lain yang harus diperhatikan yaitu penegakan hukum Metode penelitian: Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang undangan yang telah atau pernah ada terkait penetapan obyek cukai. Penelitian juga dilakukan dengan survey terhadap pegawai di lingkungan DJBC khususnya unit pengawasan terkait pengawasan dan penegakan hukum khususnya obyek cukai yang akan diproyeksikan pada masa yang akan datang berupa kantong plastik Hasil penelitian: Permasalahan permasalahan terkait penetapan kantong plastik sebagai obyek cukai antara lain karakteristik yang ditetapkan undang undang cukai atas barang kena cukai tidak keseluruhannya mengena pada kantong plastik. Permasalahan berikutnya terkait dengan metode pelunasan yang akan diterapkan. Dengan keumuman penggunaan kantong plastik maka pelaksanaan pelunasan cukainya lebih tepat dengan cara pembayaran. Pelunasan dengan cara tersebut menimbulkan konsekuensi pengawasan pada sentra sentra produksi kantong plastik, Pengeluaran dari pabrik harus diawasi secara berkesinambungan karena itu adalah saat pelunasan cukai. Kewajiban pengawasan tersebut menjadi permasalahan baru berhubungan dengan keterbatasan jumlah pegawai DJBC. Permasalahan terakhir adalah kantong plastik merupakan bahan yang bisa di daur ulang sehingga potensi pajak berganda atas barang yang sama dimungkinkan dapat terjadi, Kesimpulan: Dari keseluruhan permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa penambahan obyek cukai kantong plastik merupakan kebijakan yang tidak tepat apabila ditinjau dari perspektif penegakan hukum.
Filsafat Hukum Kritis atas Peran Hukum dalam Demonstrasi di Indonesia: Emansipasi atau Represi? Pardosi, Pardomuan; Anugrah Siregar, Wira; Triana, Yeni; Siswanto, Alen; Candra, Erikson H.; Feryanto Rahadian, Wiwid; Chandra Gunawan, Deddy
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 2 (2025): IJBL - Artikel Riset Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6431

Abstract

Latar belakang: Penegakan hukum terhadap demonstrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola represif yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Hukum yang semestinya menjamin kebebasan berekspresi justru kerap dijadikan legitimasi kekuasaan untuk membungkam kritik. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara filosofis peran hukum dalam praktik kekuasaan negara terhadap demonstrasi, serta menelaah apakah hukum berfungsi sebagai alat emansipasi atau dominasi. Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan kritis, didukung oleh analisis wacana, interpretasi teks hukum, serta kajian atas kasus-kasus represif yang terjadi dalam rentang tahun 2020–2025. Kerangka teoritis yang digunakan meliputi pemikiran Michel Foucault, Jürgen Habermas, dan Antonio Gramsci. Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dalam konteks demonstrasi di Indonesia lebih cenderung bersifat represif daripada emansipatoris. Hukum digunakan oleh negara untuk meredam protes sosial dan mengontrol wacana publik atas nama ketertiban dan keamanan. Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum di Indonesia tidak berdiri netral, melainkan beroperasi dalam struktur ideologis yang mendukung dominasi negara. Novelty dari penelitian ini terletak pada keberhasilan mengintegrasikan filsafat hukum kritis dengan studi konkret penegakan hukum, serta membongkar peran hukum sebagai alat hegemonik yang jarang dibahas secara eksplisit dalam studi hukum nasional.
Peran Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan melalui Restorative Justice Hasibuan, Aulia Rahman Hakim; Brahmana, Egi Bastanta; Herqutanto, Agung
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 2 (2025): IJBL - Artikel Riset Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6665

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran strategis Penuntut Umum dalam penerapan restorative justice pada perkara pidana ringan pasca terbitnya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Menggunakan metode yuridis normatif dengan studi pustaka dan observasi, penelitian ini menemukan bahwa Penuntut Umum berperan tidak hanya sebagai pelaksana penuntutan, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, dan pengawas kesepakatan damai. Meskipun telah diatur normatif, implementasi di lapangan masih terkendala paradigma retributif, perbedaan pemahaman antar aparat, serta lemahnya mekanisme monitoring. Rekomendasi meliputi standardisasi interpretasi, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan sistem pengawasan serta dokumentasi, guna mewujudkan keadilan yang lebih substantif, efisien, dan humanis.
Criminal Case of Forgery Under Article 263 of the Criminal Code Regarding Jokowi’s Diploma Dismissed by BARESKRIM Due to Potential Misuse in Criminal Procedural Practice Panggabean, Tardip
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 2 (2025): IJBL - Artikel Riset Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6709

Abstract

This study analyzes the termination of the criminal investigation concerning the alleged forgery of President Joko Widodo's diploma, under Article 263 of the Indonesian Criminal Code. Despite strong public attention and legal accusations filed by civil society group TPUA, Bareskrim Polri concluded there was no criminal offense and ceased the case. The research highlights the legal framework for case termination via SP3 (Investigation Termination Order) and discusses potential procedural misuses in the investigation phase. It further evaluates the forensic analysis conducted on Jokowi’s academic documents and legal remedies available for objecting to termination decisions. Using a normative juridical approach, this study finds significant procedural ambiguity and the potential for institutional overreach in preliminary inquiries. The case study demonstrates the challenges in maintaining legal accountability and transparency when criminal allegations involve high-profile political figures. Recommendations are made for reforming the criminal procedural mechanisms to uphold justice and public trust. This raises concern over potential misuse of investigative mechanisms, with what amounts to an SP3 (Order to Terminate Investigation) being issued under a different guise. As such, the case may rightfully become the subject of a pretrial motion (pretrial) to assess its legal validity. Although many criminal cases never proceed to the investigation stage, they typically do not involve public figures as prominent as those in this alleged fake diploma case. Therefore, they often do not go viral or receive widespread media coverage in print or electronic news, unlike the ongoing attention this case has attracted.
STRATEGI PENANGGULANGAN KEJAHATAN KOPERASI PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI INDONESIA (STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA): Penanggulangan Penggelapan Pidana Koperasi Tamba, Dianto Gunawan
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 2 (2025): IJBL - Artikel Riset Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6796

Abstract

Perkembangan kejahatan koperasi pada tindak pidana penggelapan di indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Hal ini bisa kita lihat dari tingginya jumlah korban – korban anggota koperasi yang bukan hanya ratusan tapi bisa mencapai ribuan anggota. Adapun total jumlah kerugian bisa mencapai ratusan miliar atau bahkan triliunan. Banyak para korban anggota koperasi tidak mengetahui bahwa potensi kejahatan terkait kejahatan koperasi sangat besar.
ANALISIS PPERBUATAN MELAWAN HUKU DALAM SENGKETA PENGGUGAT TANAH WARISAN (Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/Pn.Mdn) Saptadi, Muhamad Alan; Ramadhan, Muhammad Citra
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 2 (2025): IJBL - Artikel Riset Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6801

Abstract

Latar belakang: Konflik antar ahli waris kerap terjadi ketika salah satu pihak menguasai harta peninggalan secara sepihak, mengabaikan hak pihak lain, dan memicu permasalahan hukum. Perkara No. 35/Pdt.G/2023/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan menjadi contoh nyata, di mana tanah Hak Guna Bangunan seluas 801 m² dikuasai tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, menelaah putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum untuk mengidentifikasi pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Hasil penelitian: Tindakan tergugat terbukti melanggar hak ahli waris lain, menimbulkan kerugian berupa penurunan nilai properti akibat tidak terawat, serta memiliki hubungan kausal dengan kerugian tersebut. Majelis hakim memutus tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk mengosongkan objek sengketa serta membayar ganti rugi. Kesimpulan: Temuan ini menegaskan penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam konteks waris, memperluas pemahaman konsep onrechtmatige daad pada hubungan kekeluargaan, dan memberikan preseden bagi penyelesaian sengketa serupa. Kepastian hukum dan dokumen waris yang sah menjadi kunci pencegahan konflik di masa depan.

Page 7 of 7 | Total Record : 68

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): IJBL - Artikel Riset Juli 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): Artikel Riset Januari 2025 Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 Januari 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): Artikel Riset Juli 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2, July 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1, Januari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Volume 1 Nomor 2, July 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Volume 1 Nomor 1, Januari 2022