cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Khoiruddin Harahap
Contact Email
publikasi@itscience.org
Phone
+6282251583783
Journal Mail Official
publikasi@itscience.org
Editorial Address
Medan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Indonesia of Journal Business Law
Published by Information Technology and Science
ISSN : -     EISSN : 28098439     DOI : https://doi.org/10.47709
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Indonesia of Journal Business Law adalah jurnal yang memuat hasil penelitian atau kajian ilmu di bidang Hukum Bisnis. Indonesia of Journal Business Law (IJBL) terbit setiap dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli. IJBL mempublikasikan karya ilmiah berdasarkan proses seleksi (peer review) di bidang hukum dan bisnis dengan berfokus pada penerbitan makalah berkualitas. Artikel yang diserahkan akan ditinjau oleh komite teknis Jurnal. Semua artikel yang dikirimkan merupakan laporan asli, memiliki nilai kebaruan atau hasil kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, eksperimental atau teoritis, dan akan diulas oleh mitra bestari dengan sistem Double Peer Review. Artikel yang dikirim ke jurnal IBJL tidak boleh dipublikasikan di tempat lain. Naskah harus mengikuti pedoman penulis yang disediakan oleh IBJL dan harus ditinjau dan disunting. IBJL diterbitkan oleh Information Technology and Science (ITScience), sebuah Lembaga Penelitian di Medan, Sumatera Utara, Indonesia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 80 Documents
 4   5   6   7   8 
GUGATAN PERDATA PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM PRAKTIK PENGADILAN NIAGA: ANALISIS UU NO. 20 TAHUN 2016 Rahmono, Eko Bambang
Indonesia of Journal Business Law Vol. 5 No. 1 (2026): Artikel Riset Volume 5 Nomor 1 Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7478

Abstract

Latar Belakang: Merek merupakan aset intelektual bernilai ekonomi tinggi yang sering menjadi sasaran eksploitasi ilegal. Meskipun UU No. 20 Tahun 2016 memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan signifikan seperti lemahnya standar pembuktian kerugian dan disparitas penafsiran hakim terhadap unsur "persamaan pada pokoknya", sebagaimana terlihat dalam Putusan No. 50 PK/Pdt.Sus-HKI/2022. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (khususnya Pasal 83 dan 84 UU No. 20/2016), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali (PK). Hasil Penelitian: UU No. 20 Tahun 2016 secara normatif sudah memadai dalam memberikan perlindungan bagi pemilik merek melalui hak ganti rugi dan penghentian pelanggaran. Namun, efektivitasnya belum optimal karena tidak adanya pedoman baku perhitungan ganti rugi, kesulitan dalam pembuktian kerugian konkret, serta minimnya pemanfaatan instrumen tindakan sementara oleh hakim. Kesimpulan: Kelemahan utama perlindungan hukum merek di Indonesia bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada aspek implementatif di pengadilan. Diperlukan instrumen teknis yudisial yang seragam untuk standar pembuktian, metode perhitungan ganti rugi, serta kriteria penilaian persamaan pada pokoknya guna menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP DAMPAK BULLYING DALAM PEMBENTUKAN PERILAKU DELINKUEN PADA ANAK Siti Maspupah
Indonesia of Journal Business Law Vol. 5 No. 1 (2026): Artikel Riset Volume 5 Nomor 1 Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7534

Abstract

Bullying adalah salah satu bentuk kekerasan yang berdampak signifikan terhadap perkembangan mental dan perilaku anak. Pada perspektif kriminologi, bullying dapat menjadi faktor pendorong terbentuknya perilaku delinkuen dan meningkatkan risiko anak beralih dari korban menjadi pelaku kejahatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif bagaimana bullying memengaruhi pembentukan perilaku menyimpang pada anak melalui perspektif psikologi perkembangan, teori kriminologi, serta studi kasus di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa bullying membentuk siklus kekerasan (cycle of violence) yang mengarahkan anak pada perilaku agresif, pelanggaran aturan, hingga tindak pidana. Penelitian juga menegaskan pentingnya intervensi keluarga, sekolah, dan sistem hukum untuk memutus rantai korban menjadi pelaku.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN HOAKS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA PASCA PEMBAHARUAN KUHP Alaini, Alaini
Indonesia of Journal Business Law Vol. 5 No. 1 (2026): Artikel Riset Volume 5 Nomor 1 Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7535

Abstract

Kemajuan teknologi informasi di era digital membawa kemudahan dalam penyebaran informasi, tetapi pada saat yang sama  turut memicu meningkatnya penyebaran hoaks yang mengganggu ketentraman sosial, mempengaruhi stabilitas politik, dan mengancam ketertiban umum. Kondisi ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan tindak pidana penyebaran hoaks dalam hukum pidana Indonesia, analisis unsur-unsur delik kontruksi pertanggungjawaban pidana pelaku, serta berbagai hambatan yang muncul dalam praktik penegakan hukum. kajian ini diarahkan pada analisis dasar normatif, konstruktif delik, konsep mens rea, seta kesulitan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani hoaks. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitinan normatif dengan pendekatan peraturan peraturan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa delik hoaks diatur terutama dalam undang-undnag informasi dan transaksi Elektronik sebagai lex specialis serta diperkuat oleh sejumlah ketentuan dalam KUHP Nasional yang baru. Unsur delik hoaks menitikberatkan pada adanya kesengajaan perbuatan penyebaran Informasi palsu atau menyesatkan serta potensi menimbulkan keresahan atau kerugian bagi masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan baik kepada pelaku perseorangan maupun korporasi dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan peran masing-masing pihak. Penegakan hukum terhadap tindak pidana hoaks masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pembuktian digital, anonimitas pelaku di ruang siber, keterbatasan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Penelitian ini berkontribusi secara ilmiah dengan menegaskan adanya pergeseran paradigma delik hoaks pasca pembaruan KUHP, yang menempatkan kebijakan kriminal dalam posisi harus seimbang dengan perlindungan kebebasan berekspresi dalam kerangka negara hukum demokratis.
TITIK TEMU ISLAM DAN DEMOKRASITELAAH KONSEPTUAL TENTANG KEADILAN DAN MUSYAWARAH Umirahayusari; Kurniati; Musykifah Ilyas
Indonesia of Journal Business Law Vol. 5 No. 1 (2026): Artikel Riset Volume 5 Nomor 1 Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7592

Abstract

Latar belakang: Hubungan antara Islam dan demokrasi merupakan salah satu tema sentral dalam kajian politik Islam kontemporer, terutama dalam perdebatan mengenai kompatibilitas nilai-nilai keagamaan dengan sistem politik modern. Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang membahas konsep politik Islam dan teori demokrasi modern. Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi memiliki titik temu substansial pada nilai keadilan dan musyawarah, meskipun keduanya berbeda dalam sumber legitimasi dan mekanisme pelaksanaannya. Islam memberikan landasan etis dan moral bagi kekuasaan politik, sementara demokrasi menyediakan instrumen institusional untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut secara praktis. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi Islam dan demokrasi bersifat dialogis dan komplementer, bukan antagonistik, sehingga demokrasi dapat dipahami sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai Islam dalam konteks negara modern yang plural.
LISENSI WAJIB DALAM TRIPs AGREEMENT DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS KESEHATAN PUBLIK: STUDI KASUS INDIA Mawarni, Wulan Nur Intan
Indonesia of Journal Business Law Vol. 5 No. 1 (2026): Artikel Riset Volume 5 Nomor 1 Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7475

Abstract

Studi ini meneliti Implementasi lisensi wajib berdasarkan perjanjian TRIPs dan implikasi terhadap perlindungan kesehatan masyarakat di India. Dengan menggunakan riset hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, studi ini menganalisis pasal 31 perjanjian TRIPs, Deklarasi Doha tentang TRIPs dan kesehatan masyarakat serta keputusan yudisial penting seperti Bayer V. Natco Pharma dan Norvatis V. Union of India.Temuan menunjukkan bahwa India telah secara efektif memanfaatkan fleksibilitas TRIPs untuk menyeimbangkan perlindungan paten dengan kewajiban konstitusional untuk memastikan akses terhadap obat-obat esensial, khususnya obat antiretroviral. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan india menunjukkan model yang sah secara hukum bagi negara berkembang untuk melindungi kesehatan masyarakat tanpa melanggar kewajiban kekayaan intelektual internasional.
PEMIDANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI PADA BUKU JOKO SRIWIDODO DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA Ilmi, Moch. Bakhrul; Malisi, A. Sibro; Reno Aria Pradana; Alex Sandi Wijaya; Bondra Hidayaturrahman; Agustinus Aintebo
Indonesia of Journal Business Law Vol. 5 No. 1 (2026): Artikel Riset Volume 5 Nomor 1 Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7531

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana korporasi serta bentuk-bentuk pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perkembangan kegiatan usaha modern membuat korporasi tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai pelaku tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, lingkungan, dan negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, termasuk KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan Perma No. 13 Tahun 2016 yang secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat timbul dari kesalahan kebijakan, lemahnya pengawasan internal, maupun tindakan organ atau pegawai yang dilakukan untuk kepentingan korporasi. Bentuk pemidanaan mencakup pidana denda, pencabutan izin usaha, restitusi, pembekuan kegiatan usaha, perampasan aset, hingga pembubaran korporasi. Kajian ini juga menemukan sejumlah tantangan seperti pembuktian mens rea korporasi, ketidakjelasan penanggung jawab, dan tumpang tindih regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan sistem kepatuhan internal korporasi sangat diperlukan untuk mewujudkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR ISLAMIC COIN (ISLM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN SYARIAH DAN REGULASI ASET KRIPTO BAPPEBTI DI INDONESIA Azmi, Muhammad Chairul
Indonesia of Journal Business Law Vol. 5 No. 1 (2026): Artikel Riset Volume 5 Nomor 1 Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7614

Abstract

Perkembangan aset kripto sebagai instrumen investasi digital menimbulkan persoalan hukum baru terkait perlindungan investor, khususnya ketika suatu aset kripto mengklaim kepatuhan terhadap prinsip syariah, seperti Islamic Coin (ISLM). Di Indonesia, aset kripto telah diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dan berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), namun belum terdapat pengaturan eksplisit yang mengintegrasikan penilaian kepatuhan syariah dalam kerangka regulasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum investor Islamic Coin (ISLM) dalam perspektif hukum keuangan syariah dan regulasi aset kripto BAPPEBTI di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan terbatas, dan pendekatan fikih, yang dianalisis melalui penalaran hukum, interpretasi normatif, qiy?s, dan istisl?h. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ISLM secara hukum positif diperlakukan sama dengan aset kripto lainnya sebagai komoditas digital tanpa mekanisme verifikasi klaim kepatuhan syariah, sementara hukum keuangan syariah mensyaratkan pemenuhan prinsip fiqh muamalah tertentu. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan koherensi hukum antara regulasi nasional dan prinsip syariah. Implikasi hukumnya adalah perlunya penguatan kerangka regulasi aset kripto yang mampu mengakomodasi mekanisme verifikasi kepatuhan syariah guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan investor Muslim di Indonesia.
Kajian Yuridis Normatif terhadap Harmonisasi Revitalisasi dan Hilirisasi Kelapa Rakyat dalam Konteks Proyek Strategis Nasional di Bidang Ketahanan Pangan Ilham, Muhammad
Indonesia of Journal Business Law Vol. 5 No. 1 (2026): Artikel Riset Volume 5 Nomor 1 Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7654

Abstract

Kebijakan revitalisasi lahan dan hilirisasi kelapa rakyat telah ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, dalam praktiknya kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai persoalan hukum, khususnya terkait kepastian dan perlindungan hukum bagi pekebun kelapa rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum revitalisasi lahan dan hilirisasi kelapa rakyat dalam kerangka PSN serta menilai implikasinya terhadap perlindungan hukum pekebun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum revitalisasi dan hilirisasi kelapa rakyat masih bersifat terfragmentasi dan belum terintegrasi dalam satu regulasi yang komprehensif, sehingga belum memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal bagi pekebun. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan di lapangan, terutama dalam aspek kelembagaan dan pola kemitraan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan harmonisasi regulasi agar kebijakan tersebut dapat mendukung ketahanan pangan nasional secara berkeadilan.
PENGATURAN DAN PENDEKATAN PIDANA KORPORASI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA PASCA KUHP 2023 Gilang Wahyu Ramadhan; Wa Ode Maghfirah Sastrawan Putri; Wanul; Daniel Ballack Tarantein; Yohana Fransiska Edi Ichaedhy
Indonesia of Journal Business Law Vol. 5 No. 1 (2026): Artikel Riset Volume 5 Nomor 1 Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7751

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan dan pendekatan pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meningkatnya keterlibatan korporasi dalam berbagai tindak pidana menuntut perubahan paradigma hukum pidana yang sebelumnya berorientasi pada pelaku individual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi serta mengidentifikasi pendekatan pidana yang paling dominan dalam menilai kesalahan dan menjatuhkan sanksi terhadap korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru menandai pergeseran paradigma dari pendekatan personal menuju pendekatan struktural-organisasional, dengan menempatkan kesalahan korporasi sebagai kegagalan sistemik dalam kebijakan, pengawasan, dan budaya organisasi. Pendekatan yang paling dominan adalah doktrin identifikasi yang diperkuat dengan konsep kesalahan fungsional dan kesalahan organisasi, sehingga memungkinkan penjatuhan pidana pokok berupa denda serta pidana tambahan yang bersifat korektif dan preventif. Secara ilmiah, temuan ini berkontribusi pada penguatan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia dan memberikan arah konseptual bagi pembaruan kebijakan penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi.
REFORMULASI PARADIGMA DAN IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI: SEBUAH STUDI KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN REALITAS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Ahmad Fathur Rosiki; Dea Hestina; Diah Ayu Putri Nuramalia; Kunthi Kinanti Bumiayu; Fawaid; Moh Taufik
Indonesia of Journal Business Law Vol. 5 No. 1 (2026): Artikel Riset Volume 5 Nomor 1 Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7847

Abstract

Transformasi hukum pidana di Indonesia kini memasuki fase krusial dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), yang secara fundamental merombak doktrin klasik societas delinquere non potest. Penelitian ini bertujuan untuk membedah pergeseran landasan teoritis pertanggungjawaban pidana korporasi, dari rezim vicarious liability yang terbatas menuju penerapan model organizational fault yang lebih holistik, serta meninjau efektivitasnya dalam praktik peradilan. Melalui metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus, studi ini mengevaluasi sinkronisasi antara KUHP Nasional dengan regulasi sektoral (lex specialis) seperti UU Tipikor, UU PPLH, dan UU TPPU. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa KUHP Nasional memperluas cakupan subjek hukum hingga menjangkau Beneficial Owner dan entitas bisnis non-badan hukum, sekaligus mengadopsi konsep pembiaran (omission) sebagai dasar atribusi kesalahan. Kendati demikian, telaah terhadap yurisprudensi pada kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring, PT Kumai Sentosa, dan Duta Palma Group memperlihatkan adanya disparitas interpretasi di kalangan penegak hukum. Hambatan signifikan ditemukan dalam pembuktian unsur "kebijakan korporasi" dan ketiadaan parameter teknis terkait compliance defense. Studi ini merekomendasikan urgensi penyusunan pedoman penuntutan yang terpadu serta optimalisasi sanksi pengawasan korporasi (corporate probation) untuk menjembatani kesenjangan antara norma regulasi baru dengan realitas penegakan hukum.

Page 8 of 8 | Total Record : 80

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Artikel Riset Volume 5 Nomor 1 Januari 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): IJBL - Artikel Riset Juli 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): Artikel Riset Januari 2025 Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 Januari 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): Artikel Riset Juli 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2, July 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1, Januari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Volume 1 Nomor 2, July 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Volume 1 Nomor 1, Januari 2022