cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Khoiruddin Harahap
Contact Email
publikasi@itscience.org
Phone
+6282251583783
Journal Mail Official
publikasi@itscience.org
Editorial Address
Medan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Indonesia of Journal Business Law
Published by Information Technology and Science
ISSN : -     EISSN : 28098439     DOI : https://doi.org/10.47709
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Indonesia of Journal Business Law adalah jurnal yang memuat hasil penelitian atau kajian ilmu di bidang Hukum Bisnis. Indonesia of Journal Business Law (IJBL) terbit setiap dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli. IJBL mempublikasikan karya ilmiah berdasarkan proses seleksi (peer review) di bidang hukum dan bisnis dengan berfokus pada penerbitan makalah berkualitas. Artikel yang diserahkan akan ditinjau oleh komite teknis Jurnal. Semua artikel yang dikirimkan merupakan laporan asli, memiliki nilai kebaruan atau hasil kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, eksperimental atau teoritis, dan akan diulas oleh mitra bestari dengan sistem Double Peer Review. Artikel yang dikirim ke jurnal IBJL tidak boleh dipublikasikan di tempat lain. Naskah harus mengikuti pedoman penulis yang disediakan oleh IBJL dan harus ditinjau dan disunting. IBJL diterbitkan oleh Information Technology and Science (ITScience), sebuah Lembaga Penelitian di Medan, Sumatera Utara, Indonesia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 68 Documents
 3   4   5   6   7 
PERLUNYA REFORMASI HUKUM DAN NILAI ETIKA BUDI PEKERTI DALAM MENGKRITIK NEGARA BERKAITAN DENGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI PADA ERA EIGITAL Harahap, Muty Khairani Halis; Iskandar, Jihan Aliyah; Sidauruk, Anggie Marsaulina; Jauza, Ghina Anjani
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 2 (2025): IJBL - Artikel Riset Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6579

Abstract

Latar belakang: Kebebasan berekspresi merupakan elemen kunci dalam demokrasi, memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah secara sah dan tanpa rasa takut akan pembalasan, namun di Indonesia, kebebasan ini sering terhambat oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang multitafsir. Meskipun kritik terhadap pemerintah adalah bagian integral dari mekanisme checks and balances, implementasinya di Indonesia sering kali dibatasi oleh interpretasi hukum yang represif, yang mengarah pada kriminalisasi kritik melalui media sosial. Metode penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan isu kebebasan berpendapat dari segi konstitusi, peraturan khusus, maupun nilai-nilai non-positif lainnya. Hasil penelitian: Tanpa dasar etika dalam berekspresi, ujaran kebencian dan polarisasi publik meningkat dan UU ITE serta beberapa pasal KUHP saat ini belum mampu mengatur batasan etis dalam mengkritik, justru berpotensi membungkam kritik. Maka perlu reformasi hukum yang progresif untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab moral ataupun budi pekerti. Penting untuk merumuskan norma hukum yang menekankan etika publik dalam berekspresi, bukan sekadar pembatasan pidana. Kesimpulan: Reformasi hukum, penguatan literasi hukum dan etika digital juga menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat, terutama generasi muda, memahami hak dan tanggung jawabnya dalam menyampaikan pendapat di ruang publik maupun digital.
INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DI TENGAH TEKANAN POLITIK Walangitan, Semuel
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 2 (2025): IJBL - Artikel Riset Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6596

Abstract

Latar belakang: Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran penting sebagai penjaga konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, dalam praktiknya, independensi MK kerap mendapat tekanan politik dari eksekutif, legislatif, maupun opini publik, khususnya dalam perkara-perkara bernuansa politis. Tekanan ini menimbulkan tantangan terhadap netralitas dan legitimasi putusan MK. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami bagaimana bentuk serta implikasi tekanan politik terhadap independensi MK dalam konteks kelembagaan dan ketatanegaraan. Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan hukum, putusan MK, doktrin, literatur akademik, dan media yang dapat diverifikasi. Hasil penelitian: Tekanan politik terlihat dari proses seleksi hakim yang sarat muatan kepentingan serta ekspektasi elite terhadap putusan-putusan strategis, seperti Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Kesimpulan: Untuk memperkuat independensi MK, diperlukan reformasi seleksi hakim berbasis merit, peningkatan transparansi proses persidangan dan argumentasi putusan, penguatan komunikasi publik yang edukatif, serta pengawasan etik oleh Komisi Yudisial dan keterlibatan aktif masyarakat sipil.
KERUGIAN PROYEK SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 358 K/PID/2020 Pridiani, Dita Ananda; Siagian, Maddenleo T.
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 2 (2025): IJBL - Artikel Riset Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6543

Abstract

Latar belakang: Kerugian akibat kegagalan penyelesaian proyek atau tidak dibayarkannya nilai kontrak sering menimbulkan kerancuan dalam membedakan wanprestasi sebagai pelanggaran perdata dan tindak pidana. Kekeliruan dalam memahami batas tersebut dapat berimplikasi serius, terutama ketika sengketa kontraktual perdata dikriminalisasi tanpa dasar yang kuat. Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dan studi kasus (case study). Pendekatan ini memungkinkan penelusuran konseptual terhadap teori wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia, sekaligus analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 358 K/Pid/2020 sebagai representasi praktik hukum di lapangan. Hasil penelitian: Putusan MA No. 358 K/Pid/2020 menegaskan bahwa kegagalan dalam memenuhi prestasi proyek merupakan wanprestasi, bukan tindak pidana, selama tidak ditemukan unsur kesengajaan atau niat jahat (mens rea). Dengan demikian, penyelesaian atas wanprestasi semestinya dilakukan melalui mekanisme hukum perdata, bukan pidana. Penelitian ini mempertegas batas teoretis dan praktis antara wanprestasi dan tindak pidana dalam konteks kontrak proyek di Indonesia, serta mencegah kecenderungan kriminalisasi terhadap hubungan hukum perdata.
BUDAYA ORGANISASI PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP 2 LANGSA Hakiki, Nurul; Sapitri, Devi; Nurhamidah, Sy; Adhar, Alawi; Hidayat, , M Farhan; Julfikar, Raja; Aulia, M.Rinaldi; fitra, Nanda
Indonesia of Journal Business Law Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v3i1.4065

Abstract

Abstrak: Latar belakang: Mayoritas karyawan dalam melaksanakan pekerjaan akan mengikuti pemimpin, mereka cenderung mencontoh pemimpinnya dan menerima perilaku organisasi seperti yang dilakukan pemimpin tersebut. Jika budaya kerja selalu bersahabat, maka karyawan juga akan bersahabat. Sebaliknya, jika budaya kerja kritis, maka karyawan akan kritis. Metode penelitian: Penelitian ini merupakan jenis library research dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian: Pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP 2 Langsa sudah menerapkan contoh baik kepada bawahannya, indikator yang mendukung untuk kebudayaan klan yaitu: selalu menerapkan suasana kekeluargaan pada seluruh pegawainya. Jika sudah tercipta suasana kekeluargaan semuanya akan mudah untuk bekerja sama dan saling menghormati diantara satu dengan yang lainnya. Kesimpulan: Budaya organisasi yang diterapkan di BSI KCP 2 Langsa memiliki dua tipe kebudayaan. Pertama menerapkan kebudayaan klan. Jika sudah tercipta suasana kekeluargaan semuanya akan mudah untuk bekerja sama dan saling menghormati diantara satu dengan yang lainnya. Kedua menerapkan tipe kebudayaan orientasi tim.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE ( SHOPEE ) Masyittah, Masyittah; Isma, Ulva Nur; Saputra, Muhammad Taufiq; Zaskya, Fadhilah; Shofa, Cut Gaitsa Zahira; Ramadhani, Irma; Mustiana, Dina
Indonesia of Journal Business Law Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v3i1.4066

Abstract

Abstrak: Latar belakang: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online di paltform e-commerce shopee. Penelitian ini dilakukan karena dengan perkembangan di bidang transaksi online tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga ada dampak negatifnya, oleh karena itu penelitian ini kami lakukan untuk mengetahui apakah ada perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online apabila konsumen mengalami penipuan dan sebagainya. Metode penelitian: Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam pengalaman dan persepsi konsumen terkait dengan belanja online, serta tantangan yang mereka hadapi dalam transaksi online. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami konteks sosial, budaya, dan psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam konteks belanja online. Hasil penelitian: Penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun ada mekanisme penyelesaian masalah yang efektif, masih ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen. Ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi masalah seperti barang tidak sesuai deskripsi dan memastikan transaksi jual beli online yang lebih aman dan adil bagi konsumen. Kesimpulan: Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun platform seperti Shopee sangat populer di kalangan mahasiswa dan memiliki mekanisme penyelesaian masalah yang cukup efektif, masih terdapat masalah signifikan terkait keaslian dan kondisi barang yang dijual. Ini menekankan pentingnya perlindungan hukum yang kuat bagi konsumen untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan untuk meningkatkan kepercayaan dalam transaksi online.
HUKUM BISNIS TERHADAP PERBEDAAN HARGA ANTARA ALFAMART DAN INDOMARET Nisya, Chairun; Hamdi, Hafidzul; Muna, Khairatul; Tsany, Luqyana; Syahirina, Putri; Ramdani; Ramadhan, Riski
Indonesia of Journal Business Law Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v3i1.4067

Abstract

Latar belakang: Dalam era modern ini, minimarket seperti Alfamart dan Indomaret telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Perbedaan harga antara produk yang sama di Alfamart dan Indomaret bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk strategi pemasaran, kebijakan penetapan harga, biaya operasional, dan promosi yang berbeda. Fenomena ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan konsumen, terutama ketika mereka merasa bahwa harga yang mereka bayar tidak sesuai dengan yang diiklankan atau berbeda signifikan antar toko. Metode penelitian: Metode penelitian ini menggunakan metode wawancara atau disebut metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian: Perbandingan harga antara Alfamart dan Indomaret memiliki variasi yang signifikan tergantung pada produk tertentu. Faktor-faktor seperti strategi promosi, kebijakan harga, biaya operasional, dan kualitas produk memengaruhi perbedaan harga ini. Kesimpulan: Penelitian ini menyoroti pentingnya kesadaran konsumen terhadap perbedaan harga antara Alfamart dan Indomaret serta perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam menjaga keadilan harga bagi konsumen
PERKEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA DALAM MENGATUR HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DI INDONESIA Muhammad Ilham
Indonesia of Journal Business Law Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v3i1.4146

Abstract

Latar Belakang: Amandemen UUD 1945 pada era reformasi memperkuat perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, dengan menambahkan pasal-pasal yang secara eksplisit menjamin hak-hak tersebut. Implementasi prinsip-prinsip konstitusional ini diwujudkan melalui berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika dan kompleksitas hubungan antara negara dan agama dalam konteks hukum tata negara di Indonesia Hasil dan Pembahasan: Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi masih ada, terutama terkait dengan intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama. Penutupan rumah ibadah dan kekerasan terhadap komunitas agama tertentu menunjukkan bahwa kebebasan beragama belum sepenuhnya terjamin di lapangan. Upaya pemerintah dan masyarakat sipil dalam mempromosikan dialog antaragama dan toleransi menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan tersebut. Kesimpulan: dari makalah ini menegaskan bahwa perkembangan hukum tata negara di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam perlindungan kebebasan beragama, namun upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat menjalankan hak-hak keagamaan mereka tanpa diskriminasi. Kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas agama sangat penting untuk menciptakan iklim toleransi dan kerukunan beragama di Indonesia. Kata Kunci: Hukum Tata Negara, Kebebasan Beragama, UUD 1945, Pancasila, Hak Asasi Manusia.
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA Muhammad Ilham
Indonesia of Journal Business Law Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v3i1.4147

Abstract

Latar Belakang: Pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif hukum tata negara Indonesia merupakan topik yang krusial mengingat kekayaan alam Indonesia yang melimpah dan pentingnya pemanfaatan yang berkelanjutan. Meotode Penelitian: menganalisis bagaimana hukum tata negara Indonesia mengatur pengelolaan sumber daya alam, dengan menitikberatkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hasil dan Pembahasan: Dalam praktiknya, pengelolaan ini diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam diakui sebagai elemen penting, dengan tujuan meningkatkan kualitas keputusan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi partisipasi masyarakat, seperti kurangnya akses informasi, keterbatasan kapasitas, dan konflik kepentingan. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif dapat memberikan dampak positif signifikan terhadap keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Diperlukan strategi penguatan akses informasi, pemberdayaan masyarakat, dan mekanisme penyelesaian konflik untuk mengoptimalkan partisipasi tersebut. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan lingkungan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA KENDARAAN YANG PARKIR BERLANGGANAN DI TEPI JALAN UMUM PASCA TERBITNYA PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 26 TAHUN 2024 Ilham, Muhammad
Indonesia of Journal Business Law Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v3i1.4279

Abstract

Latar belakang:  Masalah parkir di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Medan, telah menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan serius. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, kebutuhan akan lahan parkir yang aman dan tertib menjadi semakin mendesak. Ketidakjelasan tarif parkir, keamanan kendaraan, dan sengketa antara pengguna kendaraan dan petugas parkir adalah beberapa masalah yang sering terjadi. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum. Metode penelitian: Metode penelitian menggunakan kajian hukum normatif yaitu dengan melakukan kajian terhadap regulasi dan perundang-undangan Hasil penelitian: perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah langkah yang penting dalam menjaga keadilan dan keamanan dalam transaksi parkir. Hal ini juga menguatkan posisi konsumen sebagai subjek yang dilindungi dalam hubungannya dengan penyedia layanan parkir, serta mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan beretika di sektor parkir serta undang-undang ini memberikan fondasi yang kokoh untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan dalam layanan parkir. perlindungan hukum bagi pengguna kendaraan dapat diberikan kepada pengguna parkir berlangganan Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 belum mempertimbangkan kepentingan umum dalam pengaturan parkir di Kota Medan Kesimpulan: Perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah langkah yang penting dalam menjaga keadilan dan keamanan kendaraan dalam transaksi parkir. Hal ini juga menguatkan posisi konsumen sebagai subjek yang dilindungi dalam hubungannya dengan penyedia layanan parkir. Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 tidak memberikan rasa keadilan, dan keamanan bagi pengguna kendaraan yang parkir di pinggir jalan Kata kunci: Perlindungan hukum, Perindungan Konsumen, Peraturan Walikota
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PENYEBARAN DATA PRIBADI YANG TERSIMPAN PADA BARCODE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) Ilham, Muhammad; Akbar, Muhammad
Indonesia of Journal Business Law Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v3i1.4281

Abstract

Latar belakang: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara spesifik mengatur tentang teknologi barcode secara langsung. UU ITE lebih berfokus pada regulasi tentang transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan informasi, serta tata kelola sistem informasi elektronik di Indonesia. Namun demikian, penggunaan barcode dalam konteks pengolahan dan penyimpanan data pribadi tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU ITE. Ini mencakup kewajiban untuk melindungi informasi pribadi dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, atau penyebaran yang tidak sah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. Metode penelitian: Penelitian normatif digunakan untuk meneliti norma-norma hukum yang berlaku terkait perlindungan data pribadi dan pertanggungjawaban pelaku penyebarluasan data pribadi. Dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Hasil penelitian: Aparat penegak hukum memainkan peran krusial dalam menegakkan hukum terkait dengan perlindungan data pribadi yang disimpan dalam barcode. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan yang mendalam dan memastikan kejahatan yang melibatkan penyebaran data pribadi ini. Proses ini memerlukan penggunaan teknik investigasi yang canggih dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mengumpulkan bukti yang kuat. Menurut UU ITE, penting bagi setiap pemegang data untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna mencegah akses yang tidak sah atau penyebaran yang tidak sah terhadap informasi pribadi. Hal ini menunjukkan fokus utama dari undang-undang dalam memastikan bahwa data pribadi yang dikelola oleh setiap pihak, baik individu maupun organisasi, harus dilindungi secara efektif dari potensi penyalahgunaan dan akses yang tidak sah. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang adekuat terhadap privasi individu dalam lingkungan digital yang kompleks, di mana risiko terhadap kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi semakin meningkat. Kesimpulan: Aparat penegak hukum memainkan peran penting dalam membuktikan terjadinya kejahatan terkait dengan penyebaran data pribadi yang disimpan dalam kode batang. Melalui investigasi yang cermat dan penggunaan teknik forensik yang canggih, mereka berperan dalam menegakkan hukum untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi dalam konteks teknologi barcode. Dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penyebaran data pribadi yang tersimpan pada barcode sangat diatur dan harus dipatuhi. UU ITE menetapkan aturan yang jelas mengenai perlindungan data pribadi dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran. Menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam mengelola informasi pribadi dalam format teknologi seperti barcode. Kata kunci: Pertanggung jawaban Hukum, Aparat Penegak Hukum, UU ITE

Page 6 of 7 | Total Record : 68

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): IJBL - Artikel Riset Juli 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): Artikel Riset Januari 2025 Vol. 3 No. 1 (2024): Volume 3 Nomor 1 Januari 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): Artikel Riset Juli 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2, July 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Volume 2 Nomor 1, Januari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Volume 1 Nomor 2, July 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Volume 1 Nomor 1, Januari 2022