Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal national yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains (JHHWS) adalah jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk menawarkan platform akademik Nasional untuk penelitian hukum di berbagai kebijakan pemerintahan, khususnya di negara berkembang dan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains berfungsi sebagai arena interdisipliner untuk diskusi dan analisis akademik pada isu-isu hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains terutama berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum fikih agama, hukum rezim nasional, tata kelola pluralisme hukum, hak buruh dan migran, hak politik, kebebasan beragama, perawatan kesehatan, hak minoritas , hak atas tanah, hak ulayat, hak sosial, hak budaya, hak pendidikan, dan berbagai isu HAM tambahan di wilayah dan daerah lain yang terkait dengan isu kontemporer dalam keilmuan hukum.
Articles
328 Documents
<![CDATA[Penyelesaian Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ]]>
<![CDATA[Florentina Dewi Pramesuari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jhhws.v3i03.1427
<![CDATA[Pelayanan kesehatan bertujuan untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal di Indonesia. Pelaksanaannya diatur oleh tata usaha negara (TUN), yang mencakup administrasi negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Namun, dalam praktiknya, sering timbul permasalahan di bidang pelayanan kesehatan, yang mengakibatkan terjadinya sengketa TUN. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa atau gugatan terkait keputusan TUN yang menyangkut tenaga medis berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku saat ini di Indonesia. Metodologi yang diterapkan merupakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah secara mendalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kajian literatur hukum yang terkait. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Proses pengajuan gugatan di PTUN diawali dengan pendaftaran perkara oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan TUN, dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara oleh hakim PTUN. PTUN kemudian mengeluarkan putusan yang bisa berupa pengabulan atau penolakan gugatan. Jika gugatan dikabulkan, PTUN dapat memerintahkan pembatalan keputusan TUN yang dianggap merugikan serta pemulihan hak-hak penggugat. Putusan PTUN memiliki kekuatan mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak terkait.]]>
<![CDATA[Judicial Review of Child Violence Committed by Caregivers ]]>
<![CDATA[Dwi Aniffatul Azizah]]>;
<![CDATA[Ina Monica Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jhhws.v3i03.1438
<![CDATA[This study examines the legal protection of children from violence in Indonesia, focusing on the implementation of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The research methodology employed is a normative juridical approach with analysis of primary and secondary data. Primary data includes the law itself, its implementing regulations, and court decisions related to child abuse cases. Secondary data comprises legal articles, academic journals, and reports from the Indonesian Commission on Child Protection (KPAI). The findings indicate that Law Number 35 of 2014 provides a comprehensive legal framework for protecting children from various forms of violence. However, its implementation faces challenges in terms of consistent law enforcement, access to adequate social and mental health services, and the need for increased public awareness. Case studies such as that of Janna Amira Priyanka underscore the urgency of improving child protection from violence. Recommendations from this research include enhancing the capacity of law enforcement agencies, expanding social service networks, educating and raising awareness among the public about children's rights, and improving inter-agency coordination to effectively enhance child protection in Indonesia.]]>
<![CDATA[Penerapan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Berlalu Lintas di Kecamatan Kedungwaru Tulungagung Tahun 2023 ]]>
<![CDATA[Okta Wibi Ditia]]>;
<![CDATA[Buyung Pangestu]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jhhws.v3i03.1441
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU No 22 Tahun 2009 tentang Transportasi di Kecamatan Kedungwal Tulungagung Tahun 2023. Metode penelitiannya adalah survei lapangan dengan menggunakan data penelitian pendekatan hukum terapan (demonstrasi normatif) yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik penggunaan data primer dapat diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung ketentuan yang ada dengan baik hal ini dibuktikan dengan penurunan angka kecelakaan, peningkatan kesadaran masyarakat, membaiknya infrastruktur lalu lintas namun masih terdapat beberapa kendala, penerapan undang undang ini yaitu kurangnya sosialisasi serta kurangnya petugas dan kurangnya sarana prasana dalam berlalu lintas. Berdasarkan penelitian ini disarankan pada Dishub Tulungagung dan Masyarakat. Dengan perundang undangan ini yang lebih optimal diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung.]]>
<![CDATA[Perspective of Law Enforcement Officials with the Emergence of the “No Viral, No Justice” Phenomenon ]]>
<![CDATA[Brezillya Anggraini]]>;
<![CDATA[Renita Tresna]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jhhws.v3i03.1444
<![CDATA[The “no viral no justice” phenomenon in a social media-active society implies that justice is only obtained if a case or legal event goes viral first. Law enforcement should not depend on how much public attention is given to the case. This phenomenon arises because of the assumption that viral cases are handled more quickly than cases that are reported normally. The research method used is the normative juridical method with data collection techniques in the form of literature and literature studies. Data analysis is done descriptively and qualitatively. One of the main factors that slow down the handling of cases by law enforcement officials in Indonesia is their low quality, which has an impact on the lack of professionalism and moral ethics. Therefore, the “no viral no justice” phenomenon actually plays an important role in overseeing the professionalism of law enforcement agencies. However, from a telecommunications perspective, this phenomenon does not provide a guarantee of legal protection against the dissemination of personal information or a person's disgrace from an unclear source, which may violate Law No. 36/1999 on Telecommunications.]]>
<![CDATA[Controversy Over the Candidacy of Gibran Rakabuming Raka as Vice Presidential Candidate in Legal Review ]]>
<![CDATA[Antonius Sepsia Melando]]>;
<![CDATA[Moch Rio Basyari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jhhws.v3i03.1448
<![CDATA[Research This aim for give understanding about How the legality of Gibran as vice president chosen, and how legality of Anwar Usman as panel of judges of the Constitutional Court in judge decision Number 90/PUU-XXI/2023. Method used in study This that is method normative juridical with use approach qualitative. Result of study This that is that MK Judge Anwar Usman was proven violate code ethics judiciary with violate principle impartiality as well as violate the principle of nemo judex in causa sua. Study this also explains the legality of Gibran as vice president elected, Gibran indeed considered the vice presidential candidate who violated ethics law in his candidacy. However, although Lots debate, Gibran remains became Vice President validly elected.]]>
<![CDATA[Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Korban KDRT di Indonesia Menurut Pasal 10 Nomor 23 Tahun 2004 ]]>
<![CDATA[Rio Aris Rianto]]>;
<![CDATA[Ahmad Ngainul Ahyar]]>;
<![CDATA[Listiyananda Lucfi Permana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jhhws.v3i03.1456
<![CDATA[Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan landasan hukum utama dalam upaya perlindungan korban KDRT di Indonesia. Pasal 10 UU ini secara spesifik mengatur hak-hak korban KDRT yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah. Hak-hak tersebut mencakup perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Korban juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum, serta pelayanan bimbingan rohani. Implementasi pasal ini menekankan peran aktif pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan sistem dukungan yang komprehensif bagi korban KDRT, mencakup aspek hukum, kesehatan, sosial, dan spiritual. Upaya ini bertujuan untuk memulihkan kondisi korban dan mencegah terjadinya KDRT di masa depan.]]>
<![CDATA[Analisis Kriminologi Pembunuhan Berencana Satu Keluarga yang Dibunuh Anak Dibawah Umur ]]>
<![CDATA[Putri Rahayu]]>;
<![CDATA[Prinanda Vavo Lianata]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jhhws.v3i03.1466
<![CDATA[Kejahatan yang paling berat adalah pembunuhan berencana. Hukuman maksimum bervariasi dari dua puluh tahun penjara hingga penjara seumur hidup atau hukuman mati, tergantung pada sifat hukuman yang diancam. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang memotivasi pembunuhan, menjelaskan langkah-langkah yang digunakan untuk menyelidiki kasus-kasus yang melibatkan pelaku remaja, dan mengidentifikasi peran dan tugas penegak hukum dalam kasus-kasus tersebut. Pasal 340 KUHP Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak di Badan Peradilan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pidana semuanya merupakan landasan kajian hukum normatif yang menjadi landasan penelitian ini. Sumber data primer juga digunakan. Sumber Data Sekunder Pendapat hukum dan non-hukum yang terdapat dalam buku, makalah penelitian, dan sumber online dikenal sebagai sumber hukum sekunder. Anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun diartikan sebagai “anak yang berhadapan dengan hukum” menurut Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, menggantikan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 3 Tahun 1997. Mengenai umur, jelas bahwa nenek moyang undang-undang telah sepakat bahwa seseorang belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya sampai ia mencapai umur delapan tahun, karena anak-anak pada umur tersebut belum memahami apa itu dirinya. Meskipun mereka belum berusia 18 tahun, pengadilan tetap akan mengadili kasus yang melibatkan anak di bawah usia 12 tahun jika mereka diyakini telah melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.]]>
<![CDATA[Pengaruh Perbedaan Makna antara Ujaran Kebencian (Hatespeech) dan Ujaran Ketidaksukaan (Dislike) terhadap Penerapan Hukum Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[Diah Anggela Fitriana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jhhws.v3i03.1533
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji pengaruh perbedaan makna antara ujaran kebencian (hatespeech) dan ujaran ketidaksukaan (dislike) terhadap penerapan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks KUHP baru tahun 2023. Latar belakang masalah adalah ketidakjelasan batas antara ujaran kebencian dan ujaran ketidaksukaan yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perbedaan pemahaman atas kedua konsep tersebut mempengaruhi proses penegakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Populasi penelitian mencakup aparat penegak hukum, akademisi hukum, dan masyarakat umum, dengan sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan teknik analisis regresi dan analisis konten untuk menggali hubungan dan perbedaan signifikan antara kedua konsep tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan makna yang tidak jelas antara ujaran kebencian dan ujaran ketidaksukaan berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam penegakan hukum pidana, yang berdampak pada ketidakadilan bagi individu tertentu. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai dampak perbedaan makna tersebut terhadap penerapan hukum di Indonesia. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya revisi dan klarifikasi regulasi hukum pidana untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konteks ujaran di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pengaruh Adat Istiadat terhadap Penerapan Hukum Waris di Indonesia: Studi Kasus Suku Dayak ]]>
<![CDATA[Yuni Priskila Ginting]]>;
<![CDATA[Irvin Atara]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jhhws.v3i03.1625
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji pengaruh adat istiadat terdapat penerapan hukum waris di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus Suku Dayak. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi karakteristik system pewarisan adat Dayak, interaksinya dengan hukum nasional, serta tantangan dan adaptasi yang terjadi. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun menghadapi formalisasi hukum, praktik pewarisan adat Dayak tetap berpengaruh signifikan, mencerminkan resiliensi budaya dalam menghadapi perubahan. Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas pluralisme hukum dalam konteks pewarisan, yang menciptakan tantangan tantangan maupun peluang untuk pengembangan sistem hukum yang lebih inklusif. Studi ini merekomendasikan pendekatan yang lebih sensitif dan akomodatif terhadap praktik pewarisan adat dalam pengembangan kebijakan hukum waris di Indonesia, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia.]]>
<![CDATA[Pembuktian Pidana Terkait Mengangkut Barang Impor Berupa Alat Kesehatan Yang Mengandung Merkuri ]]>
<![CDATA[Yuni Priskila Ginting]]>;
<![CDATA[Putu Davis Justin Thenata]]>;
<![CDATA[Ryan Jovan Susanto]]>;
<![CDATA[Jeanette Olivia]]>;
<![CDATA[Jessica Carol Lee]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/jhhws.v3i03.1627
<![CDATA[Merkuri adalah logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Meskipun penggunaan merkuri telah dilarang di banyak negara yang salah satunya merupakan Indonesia, alat kesehatan yang mengandung merkuri masih diperdagangkan secara ilegal. Penegakan hukum terhadap pengangkutan barang impor berupa alat kesehatan yang mengandung merkuri menghadapi banyak tantangan, terutama dalam mengawasi dan mencegah terjadinya penyebaran produk berbahaya ini. Jurnal ini bertujuan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai permasalahan pengangkutan alat kesehatan yang mengandung merkuri di Indonesia seperti dalam hal proses pembuktian tindak pidana dalam kasus pengangkutan alat kesehatan bermerkuri dan tantangan yang dihadapi dalam pengumpulan bukti. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis berita dan dokumen hukum. Berdasarkan hasil penelitian, pengangkutan alat kesehatan bermerkuri termasuk ke dalam tindak pidana, dengan unsur subjektif dan objektif yang harus dipenuhi untuk membuktikan tindakan tersebut. Pembuktian menggunakan alat bukti seperti barang sitaan dan hasil uji laboratorium, serta keterangan saksi ahli. Tantangan terbesar dalam pembuktian adalah mendeteksi merkuri secara akurat dan membuktikan keterlibatan pihak tertentu dalam kegiatan impor tersebut. Penegakan hukum menghadapi masalah karena regulasi yang berbeda-beda antar negara dan sulitnya melacak perdagangan ilegal. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang aman dan bermutu. Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Kepabeanan di Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan untuk terhindar dari peredaran produk yang membahayakan. Pengangkutan alat kesehatan bermerkuri merupakan kejahatan yang membahayakan kesehatan masyarakat. Meskipun terdapat upaya penegakan hukum dan perlindungan konsumen, tantangan dalam pelaksanaannya dan hukum tetap besar. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara lembaga terkait, serta peningkatan kesadaran akan bahaya merkuri bagi konsumen.]]>
