cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AGUNG ZULFIKRI
Contact Email
agung.zulfikri@westscience-press.com
Phone
+6282115575700
Journal Mail Official
info@westscience-press.com
Editorial Address
Grand Slipi Tower, level 42 Unit G-H Jl. S Parman Kav 22-24, RT. 01 RW. 04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 11480
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Published by Westscience Press
ISSN : 29861373     EISSN : 29642620     DOI : https://doi.org/10.58812/jhhws
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal national yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains (JHHWS) adalah jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk menawarkan platform akademik Nasional untuk penelitian hukum di berbagai kebijakan pemerintahan, khususnya di negara berkembang dan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains berfungsi sebagai arena interdisipliner untuk diskusi dan analisis akademik pada isu-isu hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains terutama berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum fikih agama, hukum rezim nasional, tata kelola pluralisme hukum, hak buruh dan migran, hak politik, kebebasan beragama, perawatan kesehatan, hak minoritas , hak atas tanah, hak ulayat, hak sosial, hak budaya, hak pendidikan, dan berbagai isu HAM tambahan di wilayah dan daerah lain yang terkait dengan isu kontemporer dalam keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 359 Documents
 31   32   33   34   35 
Implikasi Hukum Sengketa Sertifikat Ganda Terhadap Kepastian Hak Atas Tanah dan Asas Kepastian Hukum di Indonesia Hastuti, Intan; Hanisa, Intan; Rachmi Handayani, I Gusti Ketut Ayu; Karjoko, Lego
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1844

Abstract

Sengketa sertifikat ganda merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Indonesia. Konflik ini biasanya timbul akibat kesalahan administrasi, manipulasi data, atau kurangnya pengawasan dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama terjadinya sengketa sertifikat ganda, dampaknya terhadap kepastian hukum, serta upaya penyelesaian sengketa berdasarkan hukum positif Indonesia. Dengan pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini mengkaji peran prinsip-prinsip dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hasil analisis menunjukkan bahwa sengketa sertifikat ganda berdampak signifikan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Untuk itu, diperlukan reformasi dalam sistem administrasi pertanahan, penegakan hukum yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.
Aspek Hukum dalam Penggunaan Teknologi Blockchain dan Cryptocurrency Johanes Warbung, Deon Modekhay; Lumowa, Gishella Odilia; Michelle Lantang, Indy Thesalonica; Setyawan, Risca Veranda; Fernando, Yeremia; Veranda, Risca
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1944

Abstract

Teknologi blockchain dan cryptocurrency telah mengubah lanskap digital, menawarkan transparansi dan efisiensi dalam transaksi, namun juga menghadirkan tantangan hukum yang signifikan. Tujuan dari penelitian iniadalah untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur teknologi ini di Indonesia, termasuk peraturan BAPPEBTI dan Undang-Undang PerlindunganKonsumen, serta dampaknya terhadap sektor keuangan dan perlindungankonsumen. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap regulasiyang ada dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipunterdapat regulasi yang mendukung perdagangan cryptocurrency, tantangan tetapada dalam hal perlindungan konsumen dan keamanan data. Penelitian inimenekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untukmenciptakan ekosistem yang aman bagi inovasi teknologi.
Analisis Komparatif Sistem Perlindungan Hak Cipta dengan Studi Kasus Lembaga Kolektif Manajemen Nasional (LKMN) di Indonesia dan Korea Music Copyright Association (KOMCA) Permana, Sidik; Alfarizi, Muhammad Salman; Irianto, Tanzil Whijaya
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1960

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, khususnya untuk karya digital seperti musik, video, dan aplikasi. Artikel ini menganalisis sistem perlindungan hak cipta di Indonesia dan Korea Selatan melalui pendekatan komparatif. Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang mendirikan Lembaga Kolektif Manajemen Nasional (LKMN) untuk mengelola royalti. Namun, tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi yang kurang masih menjadi hambatan. Sebaliknya, Korea Selatan memiliki pendekatan yang lebih efektif melalui Korea Music Copyright Association (KOMCA), sebuah organisasi nirlaba yang dikelola oleh pemegang hak cipta itu sendiri. KOMCA secara aktif melisensikan karya, mendistribusikan royalti, dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan hak cipta. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang lebih terstruktur, seperti di Korea Selatan, dapat menjadi model untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta di Indonesia. Reformasi hukum, edukasi masyarakat, dan kerja sama internasional diidentifikasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di era digital.
Kepastian Hukum dalam Perlindungan Merek Terkenal: Studi atas Implementasi Perjanjian Internasional di Indonesia Alfafa, Azka; Pratama, Dewa Putra; Thoriq, Muhammad
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1964

Abstract

Ada sejumlah perspektif yang berbeda dalam hal memutuskan apakah suatu merek adalah merek dagang atau bukan. Perspektif semacam itu menyulitkan pihak berwenang untuk menentukan apa itu merek terkenal. Merek dagang terkenal adalah salah satu hak kekayaan intelektual yang berhak atas perlindungan. Kejelasan hukum diperlukan untuk jenis perlindungan ini. World Intellectual Property Organization (WIPO) berinisiatif membuat perjanjian internasional, antara lain Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1995), dan Trademark Law Treaty, guna memberikan kepastian hukum. Indonesia yang merupakan anggota World Intellectual Property Organization (WIPO) telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional. Perjanjian-perjanjian internasional ini juga berfungsi sebagai dasar bagi hukum kekayaan intelektual Indonesia, yang mencakup merek-merek terkenal. Di Indonesia, satu-satunya cara untuk mencapai kepastian hukum untuk merek terkenal adalah melalui undang-undang dan putusan. Peraturan mengenai merek terkenal dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016. Pada kenyataannya, undang-undang dan putusan di Indonesia tidak cukup untuk menangani masalah yang melibatkan merek terkenal.
Analisis Pelanggaran Hak Cipta dalam Eksploitasi Konten Digital Berbayar Aliana, Keysa Novera; Syafitra, Diva Juliana; Sari, Putri Maida
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1974

Abstract

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, dengan teknologi internet yang berperan penting dalam memperkenalkan masyarakat pada era digital. Kemajuan ini tentu saja memengaruhi kerangka hukum, khususnya yang terkait dengan hak cipta. Hak cipta yang secara tradisional bersifat konkret kini dapat didigitalkan atau digunakan untuk menciptakan karya berhak cipta digital. Maraknya platform streaming berbayar telah merevolusi industri hiburan dengan memungkinkan konsumen mengakses beragam konten kapan pun dan di mana pun. Namun, kemudahan ini juga menyebabkan maraknya pelanggaran hak cipta. Penelitian ini berfokus pada analisis isu-isu seputar pelanggaran hak cipta dalam konteks eksploitasi konten digital berbayar di era streaming. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai seperangkat aturan yang mengarahkan perilaku manusia yang dianggap tepat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) berfungsi sebagai landasan hukum untuk perlindungan hak cipta. Pasal 4 undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta, dengan menganut asas deklaratif, sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk konkret.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Atas Karya Seni Digital di Indonesia Akbar, Syahid; Fasha, Ayu Sridevina; khairani, intan
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1976

Abstract

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) atas karya seni digital di Indonesia menjadi isu yang semakin penting di era digital saat ini. Karya seni digital, yang semakin banyak diciptakan dan dipublikasikan melalui berbagai platform digital, menghadapi ancaman pelanggaran hak cipta yang signifikan. Pencurian dan penyalahgunaan karya seni digital, seperti yang dialami oleh seniman digital Ahmad Nusyirwan, menggambarkan betapa rapuhnya perlindungan terhadap hak cipta di ruang digital. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis sistem perlindungan hukum HaKI di Indonesia terhadap karya seni digital, dengan fokus pada penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi para seniman dalam mempertahankan hak eksklusif atas karya mereka, serta pentingnya edukasi mengenai HaKI di masyarakat. Jurnal ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Indonesia mengatur perlindungan terhadap karya seni digital. Diharapkan, artikel ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan perlindungan HaKI di kalangan pelaku seni dan masyarakat umum, serta menciptakan ekosistem yang lebih adil bagi para pencipta karya seni di Indonesia.
Dimensi Hukum Pidana Dalam Kejahatan Berlapis: Telaah Kasus Penembakan dan Penadahan Oleh Oknum TNI AL Abdul Malik, Muhamad Rizki
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.2057

Abstract

Kejahatan berlapis adalah jenis tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu pelanggaran hukum dalam satu rangkaian kejadian. Karena itu, pertanggungjawaban hukum dan yurisdiksi peradilan menjadi rumit. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi aspek hukum pidana dari kasus penembakan dan penadahan yang dilakukan oleh individu di TNI AL. Ini melakukan ini dengan memeriksa peraturan hukum yang berlaku dan konsekuensi yuridisnya. Ketentuan yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 338 tentang pembunuhan, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, dan Pasal 480 yang mengatur tindak pidana penadahan, dapat digunakan untuk memeriksa kasus ini dari sudut pandang hukum pidana nasional. Selain itu, Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer dalam kaitannya dengan tugas dan kewajiban mereka. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberi peradilan otoritas untuk mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana. Peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk hukum militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini menghadapi dilema penegakan hukum antara yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum karena kejahatan berlapis. Selain itu, elemen yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh aparat menambah kompleksitas kasus tersebut. Oleh karena itu, institusi penegak hukum harus bekerja sama untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan transparan dalam kasus yang melibatkan anggota militer.
Fungsi Hukum Acara Perdata Sebagai Sarana Perlindungan Hak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Itaar, Israel Gabriel; Hakim, Thaufiq Ar; Nainggolan, Jusup Aprillius; Abubakar, Farrel Reyhansyah; Arkananta, Muhammad Radhitya; Mota, Rafael Alfredo; Tumipa, Rafael Samuel; Vincent, Vincent; Ginting, Yuni Priskila; riza, rivan
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2867

Abstract

Hukum acara perdata memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan perlindungan hak-hak dan penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan pasti dalam sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum acara perdata dalam proses penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi maupun arbitrase. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif berdasarkan data sekunder berupa undang-undang dan peraturan serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan biaya rendah memainkan peran penting dalam efektivitas penyelesaian sengketa, termasuk melalui mediasi dan solusi alternatif seperti arbitrase. Selain itu, sinergi antara hakim dan advokat merupakan faktor kunci dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Studi kasus pelanggaran kontrak menunjukkan bahwa mekanisme prosedural yang tepat dapat memberikan pemulihan hak yang proporsional.
Ambiguitas Prosedural dan Reformulasi Standar Pembuktian dalam Arbitrase Indonesia Kristanto, Akila Kieyenatama; Elisa Paka, Aldryan Perez; Lauren, Callista; Rajagukguk, Jemimah Puteri; Indraputra Silalahi, Jordan Baros; Indraputra Silalahi, Thomas Rifera; Manalu, Veronica Enjelina; Ginting, Yuni Priskila; Silalahi, Jordan
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.2796

Abstract

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase) mengadopsi pengaturan minimalis dalam hukum pembuktian, yang memberikan kewenangan diskresioner luas kepada arbiter. Meskipun mendukung fleksibilitas, kondisi ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan meningkatkan kerentanan putusan terhadap upaya pembatalan berdasarkan Pasal 70. Pengadilan Negeri sering memanfaatkan ambiguitas prosedural ini untuk melakukan intervensi substantif, yang berakibat pada delegitimasi putusan (vide: Putusan MA 524 B/Pdt.Sus-Arbt/2024). Kajian ini, menggunakan metode yuridis normatif, menganalisis tantangan pembuktian dalam arbitrase domestik. Fokus penelitian adalah pada metodologi pembuktian unsur subjektif (itikad buruk/ mens rea perdata) yang berbeda dari pembuktian objektif actus reus (wanprestasi). Ditemukan bahwa arbiter secara de facto mengadopsi standar preponderance of evidence, selaras dengan praktik internasional. Penelitian ini berhipotesis bahwa pembuktian itikad buruk tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui konstruksi sirkumstansial. Konstruksi ini dibangun melalui penerapan diskresioner doktrin adverse inference, penarikan kesimpulan negatif atas kegagalan pihak menghadirkan bukti dalam kontrolnya. Tujuan penelitian ini adalah memformulasikan kerangka kerja terstruktur untuk mendemarkasi pembuktian actus reus dan mens rea perdata, memanfaatkan adverse inference untuk memandu diskresi arbiter serta memitigasi risiko pembatalan putusan.
Strategi Sosialisasi Prosedur Gugatan Sederhana bagi Masyarakat Ginting , Yuni Priskila; Vita, Bella
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.2835

Abstract

Rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat perkotaan mengenai litigasi perdata untuk sengketa bernilai rendah menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan akses terhadap keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi yang efektif dalam memperkenalkan dan mengimplementasikan prosedur gugatan sederhana guna meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya di wilayah perkotaan. Mekanisme gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 beserta perubahannya merupakan inovasi dalam hukum acara perdata yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa bernilai rendah secara cepat, sederhana, dan terjangkau. Keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada pemahaman dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosio-legal, menggabungkan analisis normatif terhadap PERMA dengan studi empiris terkait tingkat kesadaran masyarakat serta hambatan dalam pemanfaatan gugatan sederhana. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur pengadilan, praktisi hukum, dan survei terhadap pengguna sasaran seperti pelaku UMKM dan konsumen perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur gugatan sederhana efisien dan mudah diakses, tingkat penggunaannya masih rendah akibat keterbatasan literasi hukum serta strategi sosialisasi yang belum efektif. Sosialisasi yang efektif seharusnya bersifat proaktif dan terdesentralisasi, dengan penekanan pada jangkauan digital (media sosial, webinar, dan panduan video), kemitraan komunitas (asosiasi UMKM, lembaga perlindungan konsumen, dan pemerintah daerah), serta komunikasi yang disederhanakan (materi visual tanpa jargon). Kesimpulannya, peningkatan akses terhadap keadilan melalui prosedur gugatan sederhana memerlukan strategi sosialisasi yang inovatif, berorientasi pada pengguna, dan berbasis digital. Reformasi tersebut dapat mengarahkan Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat bawah dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah.

Page 33 of 36 | Total Record : 359

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 06 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 05 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains More Issue