cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AGUNG ZULFIKRI
Contact Email
agung.zulfikri@westscience-press.com
Phone
+6282115575700
Journal Mail Official
info@westscience-press.com
Editorial Address
Grand Slipi Tower, level 42 Unit G-H Jl. S Parman Kav 22-24, RT. 01 RW. 04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 11480
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Published by Westscience Press
ISSN : 29861373     EISSN : 29642620     DOI : https://doi.org/10.58812/jhhws
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal national yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains (JHHWS) adalah jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk menawarkan platform akademik Nasional untuk penelitian hukum di berbagai kebijakan pemerintahan, khususnya di negara berkembang dan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains berfungsi sebagai arena interdisipliner untuk diskusi dan analisis akademik pada isu-isu hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains terutama berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum fikih agama, hukum rezim nasional, tata kelola pluralisme hukum, hak buruh dan migran, hak politik, kebebasan beragama, perawatan kesehatan, hak minoritas , hak atas tanah, hak ulayat, hak sosial, hak budaya, hak pendidikan, dan berbagai isu HAM tambahan di wilayah dan daerah lain yang terkait dengan isu kontemporer dalam keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 328 Documents
 19   20   21   22   23 
Perbandingan Pengaturan PMH di Indonesia dan Negara Jepang dalam Perlindungan Konsumen Deon Mordekhay Johanes Warbung; Gishella Odilia Lumowa; Indy Thesalonica Michelle Lantang; Risca Veranda Setyawan; Yeremia Fernando
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1708

Abstract

Penelitian ini membandingkan pengaturan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perlindungan konsumen di Indonesia dan Jepang. Indonesia, melalui Pasal 1365 KUHPerdata, mengatur PMH yang memberikan hak ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum. Namun, peraturan ini masih terbatas dan lebih fokus pada pemulihan setelah kerugian terjadi. Sebaliknya, Jepang memiliki pendekatan yang lebih terstruktur dan preventif melalui regulasi seperti Consumer Contract Act dan Consumer Safety Act, yang mengutamakan pencegahan kerugian dengan pengawasan yang ketat terhadap produsen. Penelitian ini mengidentifikasi perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum tersebut, di mana Jepang lebih menekankan pada transparansi informasi, keamanan produk, dan pencegahan kerugian. Sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penerapan hukum yang efektif untuk melindungi konsumen, terutama dalam menghadapi perkembangan produk dan layanan digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan Indonesia untuk memperkuat sistem hukum perlindungan konsumen dengan merujuk pada pendekatan Jepang.
Efektivitas Sita Penyesuaian Sebagai Tindakan Preventif Dalam Mencegah Pengalihan Aset Tergugat Studi Putusan PN KUTACANE Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Ktn Abraham Jiavello; Angelica Suciara; Bryan Idias; Shabiha Elena Putri; Joseph Radya Pandu Nararya; Nathasya Jhonray; Tasya Amira; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1714

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas sita penyesuaian sebagai tindakan preventif dalam mencegah pengalihan aset tergugat melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Ktn. Sita penyesuaian merupakan langkah hukum penting yang melindungi hak penggugat dengan membekukan aset tergugat agar tidak dialihkan selama proses peradilan berlangsung. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji penerapan sita penyesuaian dalam perkara perdata serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sita penyesuaian efektif menjaga status quo aset tergugat, terdapat kendala yang memperlambat proses implementasinya, seperti akses informasi terbatas dan ketidaksiapan administratif. Melalui analisis Putusan PN Kutacane, disimpulkan bahwa optimalisasi prosedur administrasi dan penguatan pengawasan terhadap aset tergugat akan memperkuat efektivitas sita penyesuaian sebagai tindakan preventif.
Analisis Komparatif terhadap Penerapan Pertahanan dalam Perbuatan Melawan Hukum: Perbandingan antara Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Belanda Angelie Stefani; Celine Celine; Raphael Valentino Setiawan; Regina Vianca Aurelia ES; Tommy Winata Sutomo
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1725

Abstract

Penelitian ini membandingkan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Belanda dan Indonesia, dengan fokus pada dasar hukum, definisi, unsur-unsur, dan penerapannya. Di Belanda, PMH diatur dalam Pasal 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW) dan mencakup pelanggaran terhadap hak, kewajiban hukum tertulis, serta norma sosial yang tidak tertulis. Sementara itu, di Indonesia, PMH diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan berfokus pada pelanggaran terhadap norma hukum dan kesusilaan. Perbandingan dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan dan ruang lingkup PMH di kedua negara, dengan Belanda memiliki pendekatan yang lebih luas dan fleksibel dalam menangani pelanggaran hukum.
Sita Eksekusi dan Hak Asasi Manusia: Menjaga Keseimbangan antara Penegakan Keadilan dan Perlindungan Hak Individu Yudhiran Demonggreng; Aghastyar Aghastyar; Iqbal Bianty Rahmadani; Almer Fathoni; Gavra Natadavie Ginting; Michael Zona Pangaribuan; Joseph Sarundajang
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1737

Abstract

Masalah perlindungan hak asasi manusia dalam proses sita eksekusi dalam hukum acara perdata menghadirkan tantangan signifikan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara penegakan keadilan dan hak individu. Sita eksekusi, sebagai mekanisme hukum untuk menegakkan putusan pengadilan, sering kali bersinggungan dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya terkait hak atas kepemilikan dan hak untuk diperlakukan secara adil dalam proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan sita eksekusi terhadap HAM serta mengidentifikasi mekanisme perlindungan yang memastikan keseimbangan antara penegakan keadilan dan perlindungan hak individu.
Sita Marital: Solusi Untuk Mencegah Pengalihan Harta Bersama Dalam Proses Perceraian Cecillya Rosa Yohanna Surbakti; Yudhiran Demonggreng; Iqbal Bianty Rahmadhani; Haganta Orvin Raja Ginting; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1739

Abstract

Abstrak penelitian ini membahas Sita Marital sebagai solusi untuk mencegah pengalihan harta bersama dalam proses perceraian. Latar belakang masalah pada jurnal ini muncul dari potensi kecurangan dalam penguasaan harta bersama, di mana salah satu pihak dapat mengalihkan atau menyalahgunakan aset selama proses perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sita Marital dalam melindungi hak-hak kedua belah pihak. Dengan itu metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan kualitatif dengan populasi pasangan yang sedang menjalani proses perceraian, menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih sampel yang relevan. Data akan dianalisis dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran jelas mengenai penerapan Sita Marital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sita Marital efektif dalam menjaga keutuhan harta bersama dan mencegah pengalihan aset oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan perlunya pengaturan hukum yang lebih jelas terkait prosedur Sita Marital dalam konteks perceraian. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya sosialisasi mengenai hak-hak hukum pasangan suami istri serta perlunya dukungan hukum yang lebih kuat untuk melindungi harta bersama selama proses perceraian.
Surogasi sebagai Alternatif untuk Melanjutkan Keturunan Dihubungkan dengan Undang-Undang Terkait Arinka Pinabiila Husna; Sonny Dewi Judiasih; Deviana Yuanitasari
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1761

Abstract

Infertilitas merupakan ketidakmampuan memiliki keturunan secara biologis yang dihadapi oleh sebagian pasangan. Mengatasi infertilitas dapat dilakukan dengan metode seperti inseminasi buatan, bayi tabung, dan surogasi. Surogasi telah diakui di beberapa negara, namun di Indonesia praktik ini dilakukan secara tertutup dan secara diam-diam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan surogasi sebagai alternatif melanjutkan keturunan dari perspektif hukum dan agama di Indonesia serta menganalisis akibat hukumnya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terkait peraturan dan teori, serta wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surogasi di Indonesia tidak sah karena bertentangan dengan UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi yang melarang keterlibatan pihak ketiga dalam reproduksi berbantu. Perjanjian surogasi dapat dibatalkan secara hukum karena tidak memenuhi syarat perjanjian yang sah. Agama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu menolak surogasi, sementara Buddha dan Khonghucu dapat diperbolehkan asalkan niatnya baik dan tidak merugikan pihak lain. Risiko hukum utama dalam surogasi adalah ketidakpastian status dan identitas anak yang dapat memicu sengketa hukum, di mana status anak dianggap sebagai anak dari ibu pengganti, bukan orang tua pemilik benih.
Permohonan Perceraian Disertai Kesepakatan Melepaskan Diri Dari Kuasa Asuh Sebagai Ibu Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Dzahra Amanda Fricilia; Veronica Komalawati; Sherly Ayuna Putri
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1762

Abstract

Keluarga dibentuk untuk mempertahankan keturunan. Dengan kelahiran seorang anak, orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kuasa asuh anak ditetapkan apabila saat perceraian terjadi telah memiliki anak. Ibu memiliki kuasa untuk mengasuh anak yang belum cukup umur atau masih di bawah umur dua belas tahun. Namun, ada seorang ibu yang mengajukan perceraian sekaligus melepaskan diri dari tanggung jawab asuhnya untuk menjaga dan membesarkan anaknya. Akibatnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kuasa asuh anak di bawah umur setelah perceraian dan akibat hukum dari melepaskan kuasa asuh anak di bawah umur. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan analitis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian, metode ini digunakan secara yuridis normatif, yang berarti penelitian kepustakaan digunakan untuk menitikberatkan pada data sekunder. Penelitian di lapangan hanya dilakukan untuk mendukung data sekunder ini. Hasil penelitian yang didapatkan setelah perceraian, ayah atau ibu tetap bertanggung jawab untuk mengasuh anak mereka. Menentukan kepada siapa kuasa asuh diberikan akan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Kuasa asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun diberikan kepada ibunya, menurut KHI. Kuasa asuh anak tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tuanya yang tidak memiliki kuasa asuh. Sesuai dengan UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, seorang ibu yang menyerahkan kuasa asuh anaknya tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya.
Kajian Hukum Mengenai Tanah Terlantar: Implikasi Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Agraria dan Kepastian Hukum Asih Wastuti; I Gusti Ketut Rachmi Handayani; Lego Karjoko
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1842

Abstract

Tanah terlantar merupakan permasalahan yang kompleks dalam pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia. Kondisi ini terjadi ketika tanah tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya tanah terlantar, implikasinya terhadap kepastian hukum, serta mekanisme penanganan yang efektif berdasarkan hukum agraria di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini mengkaji peran Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Terlantar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah terlantar memerlukan sinergi antara penegakan hukum, pemanfaatan tanah yang berkelanjutan, dan pengawasan administrasi yang ketat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan tanah.
Implikasi Hukum Sengketa Sertifikat Ganda Terhadap Kepastian Hak Atas Tanah dan Asas Kepastian Hukum di Indonesia Intan Hanisa; I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani; Lego Karjoko
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1844

Abstract

Sengketa sertifikat ganda merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Indonesia. Konflik ini biasanya timbul akibat kesalahan administrasi, manipulasi data, atau kurangnya pengawasan dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama terjadinya sengketa sertifikat ganda, dampaknya terhadap kepastian hukum, serta upaya penyelesaian sengketa berdasarkan hukum positif Indonesia. Dengan pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini mengkaji peran prinsip-prinsip dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hasil analisis menunjukkan bahwa sengketa sertifikat ganda berdampak signifikan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Untuk itu, diperlukan reformasi dalam sistem administrasi pertanahan, penegakan hukum yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.
Aspek Hukum dalam Penggunaan Teknologi Blockchain dan Cryptocurrency Deon Modekhay Johanes Warbung; Gishella Odilia Lumowa; Indy Thesalonica Michelle Lantang; Risca Veranda Setyawan; Yeremia Fernando
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1944

Abstract

Teknologi blockchain dan cryptocurrency telah mengubah lanskap digital, menawarkan transparansi dan efisiensi dalam transaksi, namun juga menghadirkan tantangan hukum yang signifikan. Tujuan dari penelitian iniadalah untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur teknologi ini di Indonesia, termasuk peraturan BAPPEBTI dan Undang-Undang PerlindunganKonsumen, serta dampaknya terhadap sektor keuangan dan perlindungankonsumen. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap regulasiyang ada dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipunterdapat regulasi yang mendukung perdagangan cryptocurrency, tantangan tetapada dalam hal perlindungan konsumen dan keamanan data. Penelitian inimenekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untukmenciptakan ekosistem yang aman bagi inovasi teknologi.

Page 21 of 33 | Total Record : 328

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 06 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 05 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains More Issue