cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AGUNG ZULFIKRI
Contact Email
agung.zulfikri@westscience-press.com
Phone
+6282115575700
Journal Mail Official
info@westscience-press.com
Editorial Address
Grand Slipi Tower, level 42 Unit G-H Jl. S Parman Kav 22-24, RT. 01 RW. 04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 11480
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Published by Westscience Press
ISSN : 29861373     EISSN : 29642620     DOI : https://doi.org/10.58812/jhhws
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal national yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains (JHHWS) adalah jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk menawarkan platform akademik Nasional untuk penelitian hukum di berbagai kebijakan pemerintahan, khususnya di negara berkembang dan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains berfungsi sebagai arena interdisipliner untuk diskusi dan analisis akademik pada isu-isu hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains terutama berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum fikih agama, hukum rezim nasional, tata kelola pluralisme hukum, hak buruh dan migran, hak politik, kebebasan beragama, perawatan kesehatan, hak minoritas , hak atas tanah, hak ulayat, hak sosial, hak budaya, hak pendidikan, dan berbagai isu HAM tambahan di wilayah dan daerah lain yang terkait dengan isu kontemporer dalam keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 328 Documents
 16   17   18   19   20 
Strategi Pemerintah Indonesia dalam Pemberantasan Praktik Judi Online: Analisis Deskriptif Rival Pahrijal; Nabain Idrus; Andri Triyantoro
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1357

Abstract

Proliferasi perjudian online menimbulkan tantangan yang signifikan bagi pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, di mana norma-norma budaya dan kerangka hukum dengan tegas melarang kegiatan perjudian. Makalah ini memberikan analisis normatif tentang strategi pemerintah Indonesia dalam memerangi perjudian online, memeriksa kerangka hukum, langkah-langkah penegakan hukum, dampak sosial, pertimbangan etika, dan perspektif komparatif. Meskipun ada larangan yang ketat, perjudian online tetap ada karena kemajuan teknologi dan operasi transnasional. Analisis ini menyoroti dilema etika dalam menyeimbangkan kebebasan individu dengan kesejahteraan masyarakat dan merekomendasikan pendekatan regulasi yang lebih baik untuk mengurangi bahaya sosial sambil menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Dengan mengevaluasi lanskap regulasi Indonesia dalam konteks global, studi ini memberikan kontribusi wawasan tentang strategi tata kelola yang efektif untuk mengatasi praktik perjudian online.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia Irman Putra
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.1515

Abstract

Makalah ini menyajikan analisis yuridis terhadap implementasi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian doktrinal, dengan mengkaji teks-teks hukum, kasus-kasus hukum, dan literatur sekunder untuk mengevaluasi kerangka kerja hukum dan penerapan praktisnya. Tema-tema utama yang dianalisis meliputi kerangka hukum, mekanisme penegakan hukum, efektivitas kelembagaan, kesadaran masyarakat, dan perspektif komparatif. Temuan-temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ditetapkan oleh UU No. 39 tahun 1999 cukup kuat dan selaras dengan standar hak asasi manusia internasional, implementasinya menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kelemahan institusional, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Analisis komparatif dengan yurisdiksi seperti India, Afrika Selatan, dan Filipina menyoroti praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia. Laporan ini diakhiri dengan rekomendasi untuk memperkuat Komnas HAM, mendorong independensi peradilan, meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum, meningkatkan kesadaran publik, dan mengadopsi praktik-praktik terbaik internasional untuk meningkatkan implementasi hukum hak asasi manusia di Indonesia.
Pengujian Yuridis UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ditinjau dari UUD 1945: Menyeimbangkan Kebebasan Berekspresi dan Keamanan Siber Irman Putra
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.1516

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi implikasi yuridis dan normatif dari UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap UUD 1945, khususnya berfokus pada keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keamanan siber. UU ITE, yang diberlakukan untuk mengatur transaksi elektronik dan penyebaran informasi, telah menjadi bahan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan hak-hak konstitusional. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis dan normatif untuk menilai bagaimana UU ITE sejalan dengan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam UUD 1945, memeriksa ketentuan-ketentuannya dalam konteks menjaga kebebasan berekspresi sambil memastikan keamanan siber. Dengan mengevaluasi pasal-pasal kunci dan interpretasi hukum, studi ini menyoroti potensi konflik dan sinergi antara jaminan konstitusional dan regulasi siber. Temuan-temuan tersebut menggarisbawahi perlunya penyempurnaan legislatif untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan ini, dan menyarankan amandemen yang meningkatkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu tanpa mengorbankan keamanan nasional. Analisis ini berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung tentang peran hukum dalam mengelola teknologi komunikasi dan informasi digital di Indonesia.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Membentuk Demokrasi Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Judicial Review dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Irman Putra
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i12.1517

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran penting Mahkamah Konstitusi dalam membentuk demokrasi Indonesia melalui analisis yuridis terhadap mekanisme pengujian undang-undang yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal Konstitusi, memastikan bahwa tindakan legislatif selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis dan normatif untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari proses pengujian undang-undang terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Temuan penelitian ini menyoroti pengaruh MK dalam melindungi hak-hak konstitusional, menyelesaikan sengketa konstitusional, dan berkontribusi pada pengembangan norma-norma demokrasi. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh MK dalam menjalankan fungsinya, dengan menekankan perlunya kerangka hukum yang kuat untuk meningkatkan perannya dalam memupuk demokrasi. Analisis ini menggarisbawahi pentingnya Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mendorong supremasi hukum dalam lanskap demokrasi yang terus berkembang di Indonesia.
Analisis Yuridis UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Menilai Keselarasannya dengan Mandat Konstitusi tentang Hak atas Lingkungan Hidup Irman Putra
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1518

Abstract

Makalah ini menyajikan analisis yuridis terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan fokus pada keselarasannya dengan mandat konstitusional Indonesia untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal untuk menilai koherensi, efektivitas, dan implikasi dari undang-undang tersebut dalam kerangka prinsip-prinsip konstitusional. Temuan menunjukkan bahwa meskipun undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum yang komprehensif, beberapa inkonsistensi dan tantangan implementasi menghambat efektivitasnya. Isu-isu utama termasuk ambiguitas dalam definisi hukum, kapasitas kelembagaan yang terbatas, dan mekanisme penegakan hukum yang tidak memadai. Makalah ini diakhiri dengan merekomendasikan reformasi hukum, peningkatan kapasitas, dan peningkatan partisipasi publik untuk memperkuat tata kelola lingkungan di Indonesia dan menyelaraskan kerangka hukum dengan mandat konstitusional.
Penegakan Hukum Terhadap Pengawasan Jam Operasional Angkutan Barang Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sukabumi Muhamad Rizki Abdul Malik
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1588

Abstract

Pengawasan terhadap lalu lintas jalan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Tujuan dilakukannya kebijakan pengawasan untuk mengatur guna memberikan kenyamanan, ketertiban dan keselamatan bagi Masyarakat pengendara di jalan raya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (untuk selanjutnya disingkat UULLAJ) sebagai dasar Pengawasan terhadap pengendalian lalu lintas dan angkutan barang di Tingkat pusat dan sebagai rujukan bagi pemerintah daerah khususnya daerah Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan pengawasan terhadap lalu lintas dan angkutan barang. Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sukabumi (untuk selanjutnya disingkat (PERDA PPLLAJ) sebagai turunan dari (UULLAJ). Dalam peraturan daerah tersebut mengatur beberapa pengawasan lalu lintas dan angkutan barang salah satunya mengatur mengenai pengawasan terhadap waktu operasi dan jenis muatan angkutan barang. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan antara pengendara angkutan barang dengan pengendara lainnya hingga menyebabkan korban tewas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Terhadap Jam Operasional Kendaraan angkutan barang dan Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sukabumi. Penegakan Hukum terhadap pengawasan jam operasional angkutan barang di kabupaten Sukabumi dalam implementasi PERDA PPLLAJ belum terlaksana dengan baik karena terdapat Faktor-faktor penyebab belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pengawasan jam operasional angkutan barang. Faktor -faktor tersebut ialah: Faktor hukum itu sendiri, factor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor Masyarakat dan faktor budaya.
Revitalisasi Panel Seleksi: Strategi Pencegahan Subjektivitas Lembaga Pengusul Sebagai Napas Baru Untuk Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi Indonesia yang Merdeka Lumongga Dorothy Tracy Adrian Pasaribu; Chatarina Adventia Ningtyas
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i03.1276

Abstract

Mekanisme rekrutmen hakim di Indonesia masih dibanjiri oleh praktik curang dan nepotisme. Tentunya, keadaan ini mengancam independensi serta objektivitas hakim yang berdampak pada kualitas putusan yang dihasilkan. Proses rekrutmen hakim konstitusi menjadi penentu utama dalam menetapkan sosok yang akan menduduki kursi hakim konstitusi. Untuk itu, demi menciptakan kepastian serta keadilan pada proses pemilihan hakim konstitusi, diperlukan suatu standar baku dalam prosedur dan mekanisme rekrutmen hakim konstitusi di setiap lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menyegarkan proses rekrutmen hakim konstitusi dengan mengeksplorasi penerapan reformasi sistem panel seleksi di negara Jerman dan Romania yang nantinya dapat diadopsi oleh Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan studi literatur dengan memanfaatkan data kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundangan-undangan yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan panel seleksi di Jerman dan Romania dalam rangka mewujudkan sistem rekrutmen hakim konstitusi yang independen. Kehadiran panel seleksi akan menciptakan ruang yang bebas dan terbuka bagi para ahli untuk mengutarakan pendapat dan berdiskusi secara profesional terkait kualitas calon hakim konstitusi. Adapun, inovasi yang Tim Penulis bawakan dalam penelitian ini yakni terkait komposisi panel seleksi yang akan diramaikan oleh para pihak dari berbagai bidang dan komunitas. Kebaruan ide “meramaikan panel seleksi” ini akan menjadi perwujudan mekanisme check and balances dalam struktur internal panel seleksi. Pihak-pihak dari berbagai bidang dan komunitas tersebut diharapkan dapat membawa suara dan harapan masyarakat dalam proses pemilihan hakim konstitusi.
Studi Komparatif China’s Personal Information Protection Law Dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Privasi Masyarakat Indonesia Edward Michael Harapan Simangunsong; Tama Amelia Putri Sijabat
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i03.1321

Abstract

Penelitian ini merupakan studi komparatif antara China’s Personal Information Protection Law (PIP Law) dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya penggunaan internet dan e-commerce di Indonesia, yang memicu kebutuhan akan perlindungan data pribadi yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis berbagai regulasi yang ada. PIP Law di China diadopsi untuk menangani berbagai kasus kebocoran data pribadi dengan regulasi yang lebih rinci dan cepat dibandingkan dengan GDPR. UU PDP di Indonesia, meskipun telah disahkan, masih memiliki banyak celah hukum yang perlu diperbaiki. Studi ini mengidentifikasi bahwa PIP Law memberikan perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif, termasuk dalam hal transfer data lintas batas, sanksi, penegakan hukum, dan struktur otoritas pengawas data. Tujuan utama dari komparasi ini adalah memberikan rekomendasi untuk mengatasi kelemahan dalam UU PDP, dengan harapan dapat mengharmonisasi regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia, meningkatkan independensi lembaga pengawas, dan memperkuat edukasi serta kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi di masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya adopsi prinsip-prinsip dari PIP Law untuk meningkatkan perlindungan hak privasi di Indonesia.
Penegakan Hukum di Indonesia dan Kebijakan Telegram terhadap Pembajakan Film dan Drama di Aplikasi Telegram Frontieka Ayu Rahmanto; Hanifah Fauziyah; Noviana Pramesti; Syakira Maghfirani; Diana Setiawati
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i03.1374

Abstract

Penggunaan internet sebagai sarana hiburan seperti menonton film dan drama bisa dilakukan dengan mudah seperti mengaksesnya secara daring melalui internet. Namun pada kenyataannya, masyarakat lebih menyukai menonton film dan drama secara illegal. Salah satunya melalui Aplikasi Telegram yang di dalamnya terdapat fitur percakapan public channel yang dapat digunakan untuk mengakses video dengan jangkauan yang luas tanpa batas ruang dan waktu serta tidak berbayar. Film maupun drama merupakan karya sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta. Pembajakan tersebut dapat dilihat bahwasannya kesadaran masyarakat terkait hak kekayaan intelektual masih sangatlah rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan hukum di Indonesia dalam melindungi sebuah karya sinematografi dan juga sikap dari aplikasi Telegram sebagai penyedia platform dalam melakukan perlindungan terkait hak cipta atas pembajakan film dan drama pada aplikasinya. Metode yuridis normatif menjadi metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dilakukan kajian lebih rinci terkait bagaimana aturan yang berkaitan dalam menyikapi pembajakan film dan drama tersebut. Hasil dari penelitian ini bahwa penegakan hukum mengenai pembajakan terhadap film dan drama di Indonesia diatur dalam pasal 25 UU ITE dan UU Hak Cipta dimana pengenaan sanksinya diatur pada pasal 113 ayat 4 UU Hak Cipta. Selain itu UU Hak Cipta menjelaskan upaya pencegahan pembajakan dengan dilakukannya pengawasan oleh Pemerintah mengenai hal-hal yang melanggar hak cipta ataupun hak terkait. Telegram sebagai penyedia platform juga memberikan pelayanan berupa hak aduan atas pelanggaran hak cipta yang kemudian ditindaklanjuti dengan menghapus akses tersebut dari aplikasi Telegram.
The Juridical Implementation of Regional Regulation Number 11 of 2023 Regarding Local Taxes and Levies on the Elimination of Subscription Parking in Tulungagung Linda Setianingsih; Bagus Setiyo Purnomo
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i03.1419

Abstract

The implementation of Regional Regulation Number 11 of 2023 concerning Local Taxes and Levies in Tulungagung District has significantly altered the management of public parking services. This regulation abolishes the subscription parking system and replaces it with a conventional ticket sales system. The accompanying procedural and technical changes aim to streamline operations and enhance revenue collection for the local government. This study investigates the juridical-sociological aspects of the implementation process, focusing on its impacts on local revenue, quality of public services, and citizen satisfaction. Through qualitative analysis involving primary data from interviews and secondary data from documentation and field observations, the research evaluates how the elimination of subscription parking has affected revenue generation and service provision. Key findings highlight a significant decline in revenue from subscription parking but indicate potential benefits in improving service efficiency and citizen satisfaction. Recommendations include continuous policy evaluation and adaptation to optimize regional financial management and public service provision in Tulungagung District.

Page 18 of 33 | Total Record : 328

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 06 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 05 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains More Issue