JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN
FOCUS AND SCOPE JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN akan Diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, Penelitian dan Pengbdian Masyarakt sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu (Maret dan September). Ruang lingkup Jurnal Hukum dan Keadilan adalah: A. Hukum: 1. hukum perdata, 2. hukum pidana, 3. hukum administrasi, 4. hukum militer, 5. hukum konstitusional, 6. hukum internasional. B. Yudikatif: 1. manajemen kasus pengadilan 2. manajemen peradilan. C. Kriminologi dan Hukum: D. Victimology dan Hukum E. Forensik dan Hukum
Articles
171 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK ]]>
<![CDATA[Sari Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Hukum Dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (503.161 KB)
<![CDATA[Salah satu bidang hak kekayaan intelektual yang berhubungan langsung dengan masalah perdagangan adalah merek. Merek memegang peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian untuk itu diperlukan perlindungan hukum dan pengaturan yang memadai sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perlindungan merek sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, namun faktanya belum sepenuhnya merek terdaftar dapat terlindungi, seperti merek BIORE. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah merek Biorf dianggap memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal Biore berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggambarkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemilik merek terdaftar, kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Merek Biorf dianggap memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal Biore, karena hakim Pengadilan Niaga dan hakim Peninjauan Kembali dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Penafsiran Interpretasi bahasa yaitu dengan menjelaskan Kata BIO telah merupakan kata milik umum (public domain) yang berarti hidup dan kenyataannya kata BIO tidak terbukti sebagai milik umum untuk jenis barang kelas 3 sedangkan hakim dalam tingkat kasasi menggunakan penafsiran komparatif dengan cara membandingkan antara Merek BIORF dengan merek BIORE memiliki persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan sangat kecil perbedaannya yaitu satu garis kecil pada huruf E dan F sehingga BIORF secara fonetik diucapkan BI-YO-REF dan BIORE secara fonetik diucapkan BI-YO-RE yang dapat membuktikan adanya kesan yang sama dalam pengucapan sehingga seharusnya yang dibandingkan adalah nama BIORE dan BIORF secara keseluruhan bukan dengan dipenggal menjadi BIO R-E dan BIO R-F. Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013 belum sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Merek karena seharusnya selain memperhatikan bukti baru tetapi juga harus memperhatikan keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian TRIPs sehingga mempunyai kewajiban untuk melindungi merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan lebih khusus memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001.]]>
<![CDATA[ANCAMAN PIDANA BAGI MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Subrata, Tedy]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Hukum Dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (404.971 KB)
|
DOI: 10.59635/jihk.v9i2.247
<![CDATA[ngan dan kesejahteraan. Secara aturan pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dengan jalan pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak rakyat kepada wakilnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat baik tingkat Kota, Kabupaten, Provinsi, Pusat, Pemilu adalah suatu proses untuk melahirkan pemimpin yang adil, berintegritas, mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dengan jalan pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak rakyat kepada wakilnya yang duduk di pemerintahan maupun parlemen.Tetapi, dalam faktanya, proses dalam pemilu banyak terjadi pelanggaran utamanya pada saat dilaksanakanya kampanye, Jenis pelanggaran kampanye yang sering terjadi dalam pemilihan umum adalah money politic. money politic termasuk tindakan penyimpangan dari kampanye yang bentuknya dengan cara memberikan uang kepada simpatisan ataupun masyarakat agar mereka agar mereka memilih kandidat tersebut pada saat diselenggarakanya pemilu, di Negara yang mengaut sistem demokrasi ini, maraknya money politik perlahan akan menggerus prinsip demokrasi itu sendiri, karena suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat ditebus dengan rupiah.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM SURAT KETERANGAN SWAB PCR ]]>
<![CDATA[Markuat, Markuat]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Hukum Dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (431.709 KB)
|
DOI: 10.59635/jihk.v9i2.248
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum di masa pandemi Covid 19 dan untuk mengetahui tinjauan hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam surat keterangan Swab PCR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendekatan pendukung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder sebagai data utama dan primer sebagai data pendukung. Selanjutnya, data-data tersebut kemudian diolah dengan cara metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam masa pandemi Covid 19 aparat penegak hukum khususnya Polisi karena Polisi merupakan aparat penegak hukum yang sering berhadapan langsung dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum Polisilah yang melaksanakan tugas dalam mengambil keputusan-keputusan hukum secara nyata dilapangan dan diharapkan dapat melakukan penegakan terhadap hukum dengan baik karena berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan masih banyak tindak pidana yang terjadi khususnya tindak pidana jual beli surat keterangan kesehatan yang belum diperhatikan secara tegas dan Tinjauan hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam Surat Keterangan Swab PCR dalam Perkara Nomor : 430 / Pid.Sus / 2021 / PN. Jkt.Sel., menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elekttronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA ]]>
<![CDATA[Kirana, Yanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Hukum Dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (768.556 KB)
|
DOI: 10.59635/jihk.v9i2.249
<![CDATA[Pembangunan ketenagakerjaan di indonesia berdasarkan pada ketentuan Undang - undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan - ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan. Terbitnya Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan problematika perlindungan pekerja serta para Tenaga Kerja Indonesia. Hukum menjadi sebuah instrumen dalam keberlangsungan pembangunan nasional dewasa ini pembangunan nasional dilakukan guna mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam upaya campur tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan menjadi ganda yakni privat dan publik serta dalam ruang lingkup yang diatur menjadi lebih luas. Tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan itu sendiri sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu : memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Rumusan masalahnya adalah 1.Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ? dan 2. Bagaimanakah implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai penerapan pengelolaan perusahaan yang baik pada PT. Galih Perkasa Sejahtera. menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa hukum bukan semata - mata sebagai perangkat perundang - undangan yang bersifat normatif belaka, melainkan hukum harus dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KREDIT MACET ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT FIKTIF (Studi Kasus Di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tangerang Pinang) ]]>
<![CDATA[Santini, Inawati]]>;
<![CDATA[Tri Mujiono, Kuwat]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Hukum Dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59635/jihk.v9i2.251
<![CDATA[Perbankan yang merupakan industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat. Peran ini dilakukan dengan membuka berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, deposito, atau bentuk simpanan lain, bank. Penyediaan berbagai produk tersebut, diharapkan masyarakat memiliki tempat penyimpanan uang yang lebih aman dan terpercaya. Bank menggunakan simpanan ini untuk memberikan pinjaman kredit. Dalam prakteknya terdapat resiko-resiko kredit, yaitu kredit macet. Salah satu faktor kredit macet ini timbul dari kredit fiktif. Penelitian ini mengkaji mengenai a) Bagaimanakah aturan-aturan hukum terkait kredit macet dalam perjanjian kredit fiktif di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tangerang Pinang. b) Bagaimanakah faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit fiktif di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tangerang Pinang. c) Bagaimanakah penyelesaian sengketa kredit macet dalam perjanjian kredit fiktif di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tangerang Pinang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, melalui penelitian yuridis empiris dan menggunakan tipe pendekatan dengan metode deskriptif kualitatif serta dalam mengumpulkan data menggunakan penelitian wawancara dengan narasumber yang berkompeten pada bidangnya. Hasil penelitian ini yaitu, a) Dalam menjalankan penyaluran kredit pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tangerang Pinang mengacu pada aturan-aturan hukum terkait dengan perjanjian kredit yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Undang-Undang Hak Tanggungan, Surat Edaran Bank Indonesia (SE) No. 13/28/DPND. b) Terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit yang bersumber dari perjanjian kredit fiktif. c) Terjadinya temuan kredit macet pada debitur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tangerang Pinang sangat berpengaruh pada kolektibilitas kredit, maka dari itu dalam hal ini penyelesaian kredit macet harus dilakukan oleh pihak bank dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum terkait yang telah di sebutkan oleh penulis diatas.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KREDIT MACET ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT FIKTIF (Studi Kasus Di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tangerang Pinang) ]]>
<![CDATA[Inawati Santini]]>;
<![CDATA[Kuwat Tri Mujiono]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Hukum Dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (483.131 KB)
<![CDATA[Perbankan yang merupakan industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat. Peran ini dilakukan dengan membuka berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, deposito, atau bentuk simpanan lain, bank. Penyediaan berbagai produk tersebut, diharapkan masyarakat memiliki tempat penyimpanan uang yang lebih aman dan terpercaya. Bank menggunakan simpanan ini untuk memberikan pinjaman kredit. Dalam prakteknya terdapat resiko-resiko kredit, yaitu kredit macet. Salah satu faktor kredit macet ini timbul dari kredit fiktif. Penelitian ini mengkaji mengenai a) Bagaimanakah aturan-aturan hukum terkait kredit macet dalam perjanjian kredit fiktif di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tangerang Pinang. b) Bagaimanakah faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit fiktif di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tangerang Pinang. c) Bagaimanakah penyelesaian sengketa kredit macet dalam perjanjian kredit fiktif di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tangerang Pinang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, melalui penelitian yuridis empiris dan menggunakan tipe pendekatan dengan metode deskriptif kualitatif serta dalam mengumpulkan data menggunakan penelitian wawancara dengan narasumber yang berkompeten pada bidangnya. Hasil penelitian ini yaitu, a) Dalam menjalankan penyaluran kredit pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tangerang Pinang mengacu pada aturan-aturan hukum terkait dengan perjanjian kredit yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Undang-Undang Hak Tanggungan, Surat Edaran Bank Indonesia (SE) No. 13/28/DPND. b) Terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit yang bersumber dari perjanjian kredit fiktif. c) Terjadinya temuan kredit macet pada debitur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tangerang Pinang sangat berpengaruh pada kolektibilitas kredit, maka dari itu dalam hal ini penyelesaian kredit macet harus dilakukan oleh pihak bank dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum terkait yang telah di sebutkan oleh penulis diatas.]]>
<![CDATA[ALAT BUKTI REKAMAN YANG SAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Ida Laela, Fitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Hukum Dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.647 KB)
|
DOI: 10.59635/jihk.v9i2.253
<![CDATA[Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlahkerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudahmeluas dalam seluruh aspek masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah suatu penelitian hukumnormatif dengan didukung data wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pentingnyapenyadapan dan perekaman untuk dapat menjadi alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana korupsidikarenakan penyadapan dan perekaman merupakan salah satu faktor yang dapat mengungkap kejahatan yangdilakukan secara tertutup dan rapi yang cukup sulit pembuktiannya. Bagi seluruh aparat penegak hukum (KPK,Polri dan Kejaksaan) dalam hal melakukan penyadapan harus disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak terjadi kesewenang- wenangan dalam melaksanakan tugasmaupun fungsi masing-masing penegak hukum.]]>
<![CDATA[PENAMBAHAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT EKSISTENSINYA ]]>
<![CDATA[Ul Akmal, Diya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59635/jihk.v10i1.169
<![CDATA[DPD hadir sebagai bagian dari reformasi konstitusi dan diharapkan dapat menjawab persoalan yang ada dalam penyerapan aspirasi di daerah. Setelah kurang lebih 17 tahun terbentuk, DPD masih dirasakan kurang kehadirannya sebagai lembaga negara. Ini dikarenakan Indonesia menerapkan sistem soft bicameral dalam kamar legislatif. DPR memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam proses legislasi dibandingkan dengan DPD. Hal ini dapat terlihat dari lemahnya kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi dan peraturan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Data yang didapatkan akan diolah dan dinarasikan menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah. Penguatan kewenangan DPD sebagai lembaga negara yang kedudukannya setara dengan DPR sangat diperlukan. Sejatinya dalam konsep bikameral terdapat double check terhadap Rancangan Undang-Undang diantara kedua kamar legislatif. Tujuannya demi mewujudkan pembentukan hukum yang baik. Selain itu, melihat kondisi sosial masyarakat pada saat ini maka diperlukan pengawasan terhadap perlindungan masyarakat adat. DPD harus menjadi garda terdepan yang mengawal sendi-sendi kehidupan didaerah termasuk masyarakat adat didalamnya.]]>
<![CDATA[DAMPAK KEHADIRAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT(BHABINKAMTIBMAS) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DIWILAYAH HUKUM POLSEK MATUR KABUPATEN AGAM ]]>
<![CDATA[amri, khairul]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59635/jihk.v10i1.204
<![CDATA[Security disturbances are events that cause disruption of security stability in the community, both criminal and social problems, which are now familiar to some Indonesian people, so it is deemed necessary to adopt the concept of Community Policing (Community Policing) or commonly abbreviated as "Polmas". In order to create security in the community, the National Police are given the task according to the law so that the Police are able to create comfort and security in the community. The spearhead of the implementation of community policing is the Bhayangkara Supervisor of Community Security and Order (BHABINKAMTIBMAS) who is a Community Officer (Police Officer) who is a member of the National Police in charge of fostering Bhabinkamtibmas and is also a Polmas officer in the Village/Kelurahan. The main problem examined in this study is 1. How Bhabinkamtibmas in fostering security in the Matur community; 2. What is the impact of the presence of Bhayangkara, the builder of public security and order (Bhabinkamtibmas) of the National Police in handling minor crimes (Tipiring) in the jurisdiction of the Matur Police, Agam Regency. The research method used in this research is empirical juridical also known as field research. Data sources consist of primary data and secondary data. Data was collected by means of interviews and document studies. Then the data collected was analyzed qualitatively. The results of the study indicate that Bhabinkamtibmas has the main task of fostering security and order in the Matur community and the impact of the presence of Bhabinkamtibmas Polri in handling minor crimes at the Matur Police]]>
<![CDATA[ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET BANK BUMN MELALUI ALTERNATIF SENGKETA (STUDI KASUS PT. BANK X) ]]>
<![CDATA[Agustina, Salma]]>;
<![CDATA[Shallom Jeremiah, Keren]]>;
<![CDATA[Dameria Gultom, Jasmine]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Painan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59635/jihk.v10i1.256
<![CDATA[Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan mempengaruhi kesehatan. Kredit bermasalah juga dapat diartikan kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Fokus penulisan ini adalah untuk menganalisis penyelesaian kredit macet Bank BUMN melalui alternatif sengketa dengan fokus kepada kasus PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru. Penelitian jurnal ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Hasil penulisan ini adalah penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Persero secara garis besar dapat ditempuh melalui 2 (dua) upaya yaitu jalur non litigasi dan jalur litigasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa seluruh debitur dan pihak PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru menempuh jalur non litigasi berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP dan berdasarkan peraturan internal bank serta peraturan perundang-undangan.]]>
