cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amipriyadi
Contact Email
ami035@univpancasila.ac.id
Phone
+6285694502205
Journal Mail Official
jurnalaip@univpancasila.ac.id
Editorial Address
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pancasila Jalan Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Jakarta Selatan - 12640. Email: lemlit@univpancasila.ac.id
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Published by Universitas Pancasila
ISSN : 28071948     EISSN : 28071700     DOI : https://doi.org/10.35814/abdi.v2i2
Core Subject : Social, Engineering,
Control & Systems Engineering Environmental Science Social Sciences
Focus and Scope of Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat is a National Journal based on the results of Community Service Activities in Applied Science and Social Science.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 81 Documents
 5   6   7   8   9 
PENYELESAIAN SENGKETA YANG BERKEADILAN BAGI BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM HAL TERJADI KEPAILITAN Hanafi, Muhammad Reza
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2025): November
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/8erhfg52

Abstract

Kedudukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam perkara kepailitan menimbulkan persoalan hukum karena lembaga ini sering hanya diakui sebagai kreditor separatis, bukan sebagai kreditor preferen yang memiliki hak mendahulu. Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, BPDLH mengelola dana publik dari APBN untuk kepentingan lingkungan hidup, sehingga secara yuridis dana tersebut termasuk keuangan negara yang seharusnya mendapat perlindungan hukum khusus. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem hukum kepailitan belum memberikan kepastian dan perlindungan terhadap dana publik yang dikelola BPDLH. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara UU Kepailitan, UU Perbendaharaan Negara, dan UU PUPN untuk mempertegas status BPDLH sebagai kreditor preferen sesuai prinsip hak mendahulu atas piutang negara dan asas keadilan hukum.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Kalicya, Glorya; Danil, Elwi; Mulyati, Nani
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2025): November
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/s8jerv12

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia terus meningkat sehingga negara menetapkan ancaman pidana minimum khusus melalui Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam praktik sejumlah putusan Hakim menunjukkan pidana yang dijatuhkan berada di bawah batas minimal empat tahun penjara dan denda Rp800.000.000 sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara norma undang-undang dan penerapan peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris melalui analisis putusan pengadilan dan wawancara Hakim untuk menelaah penerapan pidana minimum khusus serta dasar pertimbangan Hakim dalam penyimpangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas putusan menjatuhkan pidana jauh di bawah batas minimum khusus, sementara dasar pertimbangan Hakim didominasi gabungan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, seperti kecilnya barang bukti, penggunaan untuk konsumsi pribadi, urine positif, serta tidak adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap. Hakim menggunakan ruang diskresi berdasarkan prinsip kemerdekaan kehakiman Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sehingga pidana di bawah minimum khusus dianggap lebih proporsional dan mencerminkan keadilan substantif dalam perkara konkret
ANALISIS NORMATIF TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGARAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM HUKUM BISNIS Wijaya, Agustinus Miranda
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2025): November
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/x6qr3625

Abstract

IPerkembangan ekonomi digital telah mendorong pelaku usaha sistemelektronik melakukan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi konsumensecara masif sebagai bagian dari strategi bisnis berbasis teknologi. Kondisitersebut diiringi dengan meningkatnya risiko kebocoran dan penyalahgunaandata pribadi yang menimbulkan kerugian bagi konsumen serta memunculkanpersoalan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Penelitian ini menggunakanmetode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentangPelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelakuusaha sistem elektronik memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanandan kerahasiaan data pribadi konsumen, serta dapat dikenakan sanksiadministratif dan tanggung jawab perdata apabila lalai. Mekanisme ganti rugimelalui gugatan perdata dan gugatan perwakilan kelompok menjadiinstrumen penting dalam pemulihan hak konsumen dalam konteks hukumbisnis digital.
Pembatasan Kebebasan Ekspresi Keagamaan dalam Kebijakan Kontra-Radikalisasi: Analisis terhadap Penetapan Kriteria Penceramah Radikal oleh BNPT Dahlan, Abd. Rahman; Azizah, Azizah
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): November
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/2vhzha66

Abstract

Kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengenai penetapan kriteria penceramah agama radikal menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas kewenangan BNPT dalam menetapkan kriteria penceramah radikal serta implikasinya terhadap kebebasan ekspresi keagamaan dalam perspektif hak asasi manusia dan demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan indikator penceramah radikal oleh BNPT tidak memenuhi prinsip pembatasan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mensyaratkan pembatasan hak harus ditetapkan melalui undang-undang. Selain itu, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang kriminalisasi terhadap aktivitas ceramah keagamaan yang pada hakikatnya merupakan bagian dari kebebasan beragama (forum internum). Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap kebijakan tersebut melalui pengaturan yang lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan guna menjaga keseimbangan antara upaya penanggulangan radikalisme dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara demokratis. 
Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Pada Anak Perempuan di Lingkungan Pendidikan Arsadani, Qosim; Nawawi, Nawawi
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): November
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/56m64908

Abstract

Pelecehan seksual belakangan ini menjadi topik utama di media, hal tersebut disebabkan oleh masih adanya kelonggaran peraturan hukum serta kurangnya pengawasan dari pemerintah, masyarakat, lingkungan Pendidikan, bahkan orang tua. Kejahatan seksual bukanlah kasus minimalis yang dapat diselesaikan dengan mudah. Dari segi psikologis, korban pelecehan seksual akan mengalami trauma dan rasa takut yang begitu kuat. Sehingga perlu adanya upaya perlindungan hukum khusus terhadap kejahatan korban pelecehan seksual di Indonesia. DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekeresan Seksual. Hal tersebut menjadi acuan untuk memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, serta pemulihan korban pelecehan seksual karena tidak sesuai dengan nilai- nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan upaya perlindungan hukum terhadap korban kasus kejahatan seksual. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Pengaruh Live Streaming dan Konten Kreatif Terhadap Loyalitas Pelanggan PT Gold France Anneira Kanaya; Bintang Andhyka
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/kzvdmf48

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Live Streaming dan Konten Kreatif terhadap Loyalitas Pelanggan PT Gold France. Penelitian ini merupakan jenis penelitian metode kuantitatif yang bersifat kausalitas dengan teknik non probability sampling, khususnya purposive sampling, terhadap pelanggan PT Gold France yang pernah menyaksikan live streaming dan terpapar konten kreatif di media sosial perusahaan. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Live Streaming dan Konten Kreatif secara simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan. Secara parsial menunjukkan bahwa Live Streaming mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan, sedangkan Konten Kreatif mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan PT Gold France. Sehingga loyalitas pelanggan PT Gold France dapat meningkat melalui pemanfaatan strategi live streaming yang interaktif dan didukung oleh penyajian konten kreatif sebagai bagian dari pemasaran digital berbasis pengalaman pelanggan
From Poverty to Peace: The Role of Youth Entrepreneurship in the Zakat-Waqf-Based Economy Nurul Hilmiyah; Gunawan Baharuddin; Aulia Keiko Hubansyah; Yuli Ardianto; Safitri Siswono; Ridwan Ismail; Cafrina Lisyani Sudzan; Mariyah Sujana; Maudyna Tasya Ardianti
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/f9ebdt02

Abstract

Poverty remains a structural problem faced by many developing countries, including Indonesia. This condition not only limits the fulfillment of basic needs but also contributes to social inequality, low human resource quality, and potential social conflict. In the perspective of Islamic economics, zakat and waqf are strategic instruments for wealth redistribution and community economic empowerment. However, in practice, the utilization of these instruments is still largely consumptive and has not optimally created long-term economic independence. This international community service program aims to strengthen youth entrepreneurial capacity through a zakat–waqf-based economic approach. The program was implemented through online seminars, entrepreneurship training, focused group discussions, and mentoring for the development of zakat-waqf-based business models. The study applied a qualitative descriptive approach using a case study method to understand the dynamics of youth empowerment within Islamic social finance. The results show that the program successfully increased participants’ understanding of Islamic economic instruments, strengthened social entrepreneurship mindsets among youth, and encouraged the development of business ideas that integrate social impact and sustainability. The program also contributed to strengthening social solidarity and promoting inclusive economic empowerment. Therefore, integrating youth entrepreneurship with productive zakat and waqf management can serve as an alternative strategy for poverty alleviation and sustainable economic development.
Capital Market Outlook: Assessing Opportunities and Risks in Stocks, Bonds and Mutual Funds Under Indonesia’s Macroeconomic Environment M. Nuruddin Subhan; Shinta Budi Astuti; Riska Yustisiana; Bintang Andhyka; Wasi Widayadi; Fachri Affandi; Athia Zerlina
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/b15q1y93

Abstract

The Indonesian capital market has experienced significant growth, with the number of registered investors increasing from 1.6 million in 2018 to more than 12 million in 2024. However, this growth has not been accompanied by a proportional increase in financial literacy. Based on the National Survey of Financial Literacy and Inclusion by OJK (2024), Indonesia’s financial literacy index has only reached 65.43%, while the financial inclusion index has reached 75.02%. This gap between financial access and financial capability highlights the importance of structured and evidence-based financial education at the community level.This paper reports the implementation of a Community Service Program (PkM) on Financial Literacy, conducted collaboratively by the Faculty of Economics and Business, Universitas Pancasila (FEB-UP), and Maahad Tahfiz Al-Quran Lil Muttaqin, Selangor, Malaysia. The program was conducted online via the Zoom platform on February 13, 2026, and was attended by 21 participants. Evaluation instruments in the form of pre-tests and post-tests were used to measure participants’ financial knowledge and behavior before the training, as well as to assess the effectiveness of the program after the training.The pre-test results indicated that the average participant knowledge score was 83%, while the financial behavior score was at a moderate level of 62%, with notable gaps in emergency fund provision (43%) and long-term asset investment (47%). The post-test evaluation results were highly positive, with an average overall satisfaction score of 4.78 out of 5.00 (96%), and all six evaluation indicators receiving ratings in the “Strongly Agree” category. Overall participant satisfaction reached a perfect score of 100%.These findings indicate that the program was effective in delivering financial literacy material to the target audience, and that the online training model proved to be accessible and impactful. It is recommended that the program be continued, expanded in scope, and developed as a replicable model for cross-border community service collaboration. 
Implikasi Hukum atas Kegagalan Sistem CEISA 4.0: Tanggung Jawab dan Perlindungan Konsumen Arif Nur Akhmad
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/e7wsj446

Abstract

Dalam era industri 4.0, transformasi digital telah mengubah cara perusahaan beroperasi, salah satunya melalui implementasi sistem CEISA (Centralized Enterprise Information System Architecture). Namun, kegagalan dalam sistem ini dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum yang signifikan, terutama terkait tanggung jawab perusahaan dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum yang muncul akibat kegagalan sistem CEISA 4.0 dan bagaimana perlindungan konsumen dapat ditegakkan dalam konteks ini.Tujuan Penelitian Menganalisis implikasi hukum dari kegagalan sistem CEISA 4.0., Mengidentifikasi tanggung jawab hukum perusahaan dalam konteks kegagalan sistem., Mengkaji perlindungan konsumen yang tersedia terhadap kerugian yang disebabkan oleh kegagalan sistem.Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus. Data diperoleh melalui: Wawancara dengan ahli hukum dan praktisi industry, Analisis dokumen hukum terkait perlindungan konsumen dan tanggung jawab perusahaan., Studi literatur tentang kegagalan sistem dan dampaknya terhadap konsumen. Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa aspek penting: Tanggung Jawab Perusahaan: Perusahaan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat kegagalan sistem, sesuai dengan prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum.Perlindungan Konsumen: Regulasi perlindungan konsumen yang ada saat ini belum sepenuhnya memadai untuk menangani kasus kegagalan sistem CEISA 4.0, sehingga diperlukan revisi. Aspek Hukum: Terdapat potensi tuntutan hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi standar keamanan dan keandalan sistem.Kesimpulan penelitian ini Kegagalan sistem CEISA 4.0 memiliki implikasi hukum yang kompleks yang perlu ditangani secara serius oleh perusahaan dan regulator. Tanggung jawab hukum perusahaan harus ditegakkan untuk melindungi konsumen, dan revisi terhadap regulasi perlindungan konsumen sangat diperlukan. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengambil keputusan di sektor industri dan hukum untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak negatif dari kegagalan sistem di era digital.
Bentuk Empati Lintas Suku Mahasiswa Asrama UPI: Kajian Kualitatif Deskriptif Rayif Muhammad; Rakean Qori; Nafiis Nurfaizzah; Iklima Nur A’zizah Azzahra; Mutiara Hashifah Putri Novel; Supriyono Supriyono
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2025): November
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/eepgjg48

Abstract

Setiap individu tidak lepas dari empati dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula halnya terjadi pada seorang mahasiswa asrama. Mahasiswa asrama tidak bisa lepas dari interaksi sosial, baik dalam interaksi formal atau diskusi santai dengan teman yang berbeda suku. hal yang menjadi perhatian dalam interaksi di antara manusia adalah bentuk empati, karena empati ini kerap dipahami secara normatif dan idealistik. Dalam penelitian ini, penulis melihat adanya interaksi sehari-hari antara mahasiswa yang berbeda suku. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan bentuk empati lintas suku mahasiswa asrama UPI. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam hal ini, teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur, pengamatan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian tentang bentuk empati lintas suku mahasiswa asrama UPI terjadi secara bervariasi, mulai dari empati kognitif, empati afektif, dan empati perilaku. Pada prinsipnya, bentuk empati inilah yang terjadi antara mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda.

Page 7 of 9 | Total Record : 81

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2026): Mei Vol 5 No 2 (2025): November Vol 5 No 1 (2025): Mei Vol 4 No 2 (2024): November Vol 3 No 1 (2023): Mei Vol 2 No 2 (2022): November Vol 2 No 1 (2022): Mei Vol 1 No 2 (2021): November Vol 1 No 1 (2021): Mei