cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amipriyadi
Contact Email
ami035@univpancasila.ac.id
Phone
+6285694502205
Journal Mail Official
jurnalaip@univpancasila.ac.id
Editorial Address
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pancasila Jalan Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Jakarta Selatan - 12640. Email: lemlit@univpancasila.ac.id
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Published by Universitas Pancasila
ISSN : 28071948     EISSN : 28071700     DOI : https://doi.org/10.35814/abdi.v2i2
Core Subject : Social, Engineering,
Control & Systems Engineering Environmental Science Social Sciences
Focus and Scope of Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat is a National Journal based on the results of Community Service Activities in Applied Science and Social Science.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 63 Documents
 3   4   5   6   7 
PENYELESAIAN SENGKETA YANG BERKEADILAN BAGI BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM HAL TERJADI KEPAILITAN Hanafi, Muhammad Reza
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2025): on progress
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/8erhfg52

Abstract

Kedudukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam perkara kepailitan menimbulkan persoalan hukum karena lembaga ini sering hanya diakui sebagai kreditor separatis, bukan sebagai kreditor preferen yang memiliki hak mendahulu. Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, BPDLH mengelola dana publik dari APBN untuk kepentingan lingkungan hidup, sehingga secara yuridis dana tersebut termasuk keuangan negara yang seharusnya mendapat perlindungan hukum khusus. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem hukum kepailitan belum memberikan kepastian dan perlindungan terhadap dana publik yang dikelola BPDLH. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara UU Kepailitan, UU Perbendaharaan Negara, dan UU PUPN untuk mempertegas status BPDLH sebagai kreditor preferen sesuai prinsip hak mendahulu atas piutang negara dan asas keadilan hukum.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Kalicya, Glorya; Danil, Elwi; Mulyati, Nani
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2025): on progress
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/s8jerv12

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia terus meningkat sehingga negara menetapkan ancaman pidana minimum khusus melalui Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam praktik sejumlah putusan Hakim menunjukkan pidana yang dijatuhkan berada di bawah batas minimal empat tahun penjara dan denda Rp800.000.000 sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara norma undang-undang dan penerapan peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris melalui analisis putusan pengadilan dan wawancara Hakim untuk menelaah penerapan pidana minimum khusus serta dasar pertimbangan Hakim dalam penyimpangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas putusan menjatuhkan pidana jauh di bawah batas minimum khusus, sementara dasar pertimbangan Hakim didominasi gabungan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, seperti kecilnya barang bukti, penggunaan untuk konsumsi pribadi, urine positif, serta tidak adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap. Hakim menggunakan ruang diskresi berdasarkan prinsip kemerdekaan kehakiman Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sehingga pidana di bawah minimum khusus dianggap lebih proporsional dan mencerminkan keadilan substantif dalam perkara konkret
ANALISIS NORMATIF TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP PELANGGARAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM HUKUM BISNIS Wijaya, Agustinus Miranda
Abdi Implementasi Pancasila:Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2025): on progress
Publisher : Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/x6qr3625

Abstract

IPerkembangan ekonomi digital telah mendorong pelaku usaha sistemelektronik melakukan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi konsumensecara masif sebagai bagian dari strategi bisnis berbasis teknologi. Kondisitersebut diiringi dengan meningkatnya risiko kebocoran dan penyalahgunaandata pribadi yang menimbulkan kerugian bagi konsumen serta memunculkanpersoalan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Penelitian ini menggunakanmetode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentangPelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelakuusaha sistem elektronik memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanandan kerahasiaan data pribadi konsumen, serta dapat dikenakan sanksiadministratif dan tanggung jawab perdata apabila lalai. Mekanisme ganti rugimelalui gugatan perdata dan gugatan perwakilan kelompok menjadiinstrumen penting dalam pemulihan hak konsumen dalam konteks hukumbisnis digital.

Page 7 of 7 | Total Record : 63

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2 (2025): on progress Vol 5 No 1 (2025): Mei Vol 4 No 2 (2024): November Vol 3 No 1 (2023): Mei Vol 2 No 2 (2022): November Vol 2 No 1 (2022): Mei Vol 1 No 2 (2021): November Vol 1 No 1 (2021): Mei