cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jonaedi Efendi
Contact Email
judiciary@ubhara.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
judiciary@ubhara.ac.id
Editorial Address
Universitas Bhayangkara Surabaya Jl. Ahmad Yani Frontage Road Ahmad Yani No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)
Published by Universitas Bhayangkara Surabaya
ISSN : 18583865     EISSN : 30633869     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUDICIARY ( Jurnal Hukum & Keadilan ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya secara berkala 2 kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Hukum Pidana Hukum Internasional Hukum Acara Hukum Adat Hukum Bisnis Hukum Kepariwisataan Hukum Lingkungan Hukum Dan Masyarakat Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Kontemporer
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 108 Documents
 7   8   9   10   11 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN Achmad Farid; Anggrita Esthi Suhessyani
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.466 KB)

Abstract

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Perbuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik dibawah tangan maupun dalam bentuk bentuk akta otenik yang dibuat oleh sesorang pejabat yang berwenang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami perlindungan hokum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan dan juga untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan saat berlangsungnya perkawinan.
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERIKAT DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Charicia Nanda Maziza; Sinarianda Kurnia Hartantien
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.292 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas mengenai bagaimana perlindungan hukum yang dimiliki oleh pekerja atau buruh yang terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Undang-Undang yang mengubah dan memperbarui Undang-Undang Ketenagakerjaan Sebelumya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji hukum positif dengan menggunakan Metode Pendekatan Masalah Statue Approach dan Comparative Approach karena dalam penelitian ini penulis melakukan perbandingan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan menggunakan Pendekatan Masalah tersebut didapatkan bahwa pekerja yang terikat dengan PKWT Pasca Undang-Undang Cipta Kerja mendapatakan perlindungan hukum melalui Uang Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan apabila PWKT yang dilakukan oleh pekerja tersebut telah usai.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Siska Dewi Anggraeni; Ahmad Hidayat
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.841 KB)

Abstract

Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk menjelaskan ketentuan hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 296 KUHP telah memenuhi unsur barangsiapa, dengan sengaja, menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan akan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah. Dalam memutus dan mengadili perkara tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1093/Pid.Sus/2021/PN.Sby hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana yang diterapkan dalam undang-undang, melainkan juga hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan mempengaruhi putusan sanksi pidana.
KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA Grasica Junear Putrie; Jamil
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.341 KB)

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah adalah gambaran salah satu dari beberapa Lembaga legislative. DPD memiliki landasan konstitusional mengenai kewenangannya yang terbatas, jika hal ini di biarkan dapat menyebabkan ini implikasi negative pada kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Ketidakmaksimalan wewenang DPD dalam memproduksi produk ligislasi (undang-undang) membuat DPD hanya seperti Lembaga yang sifatnya auxiliary (lembaga penunjang), bahkan hingga saat ini maish banyak wacana orang-orang yang menginginkan DPD untuk dibubarkan, padahal pada kenyataannya jika DPD dapat bekrja secara maksimal maka akan mampu dijadikan momentum untuk menambah kekuatan DPD dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sukmah DPD jika suatu norma undang-undang dibentuk dengan penalaran filsafat hukum tanpa adanya penyakit gangguan oleh kepentingan politik akan tetap menghasilkan lemahnya kewenangan yang dimiliki DPD. Kedepannya diharap DPD dapat diperkuat dengan melakukan purifikasi struktur parlemen yang berlandaskan atas strong bicameralism. Demi mengimplikasinnya pada proses pembuatan undang-undang (DPR-DPD-Presiden) yang harmonis dan berkualitas serta terwujudnya otonomi daerah yang bahagia.
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG BERUPA PIDANA PENJARA BAGI TERDAKWA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Mega Febrianti Putri Utami; Imam Suroso
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.088 KB)

Abstract

Narkotika dalam satu sisi adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan dalam jumlah yang sudah ditentukan dan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan disisi lainnya dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan terutama ke diri sendiri atau tubuh apabila disalahgunakan. Metode penelitian hukum normatif, yaitu menguraikan tentang permasalahan-permasalahan yang ada dengan mengkaji berdasarkan teori-teori hukum yang berlaku atau dengan peraturan-peraturan yang tertulis (Undang-undang). Kejahatan narkotika dibagi menjadi 2, yaitu kejahatan penyalahguna dan kejahatan pengedar narkotika. Hukuman antara penyalahguna dan pengedar akan berbeda penangganan dalam ancaman hukumannya, bila penyalahguna akan dipidana ringan. Pengedar diancam hukuman berat melalui proses sistem peradilan pidana. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 567/Pid.Sus/2019/PN.Sby. dengan Terdakwa Abu (nama samaran) didakwa dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika jenis sabu-sabu. Dalam penanggulangi penyalahgunaan narkotika diperlukan penegakan hukum secara konsisten. Sifat penegakan hukum pada penyalahguna narkotika dan pengedar juga berbeda sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
NAFKAH ORANGTUA TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSAN CERAI: (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 822/PDT. G/2020/PA MARTAPURA) Mohammad Riko Itansyah; Siti Ngaisah
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.104 KB)

Abstract

Tanggung jawab merupakan hal yang sangat diperlukan di dalam dalam suatu perkawinan serta merupakan pokok utama dari seseorang yang ingin melakukan suatu perkawinan. Oleh karena itu, tanggung jawab di dalam keluarga dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan melalui bimbingan terhadap anak baik secara moril serta memberikan dukungan dan juga kebutuhan pokok yang merupakan nafkah yang seharusnya diberikan oleh orang tua terhadap anak. Maka dari itu, kepala keluarga seharusnya memiliki tanggung jawab yang besar dalam menafkahi keluarganya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk memahami permasalahan di dalam hubungan kehidupan berumah tangga dengan acuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan observasi kepada masyarakat pelaksana kewajiban yang sah untuk memberikan nafkah yang layak baik pada saat pernikahan maupun perceraian dapat dijadikan pedoman dalam memberikan nafkah pada anak. Oleh karenanya, pada Putusan Nomor 822/Pdt. G/2020/PA Martapura yang sebagaimana jatuhnya putusan dalam hal tersebut seorang kepala rumah tangga memberikan nafkah dengan semestinya baik pada saat sebelum dan sesudah perceraian.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN TANAH DAN BANGUNAN: (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 7/PDT.G/2021/PN.UNH) Muhammad Lukman Albaihaqi; Herma Setiasih
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.417 KB)

Abstract

Dalam dunia usaha, perorangan atau badan usaha membutuhkan pendanaan untuk meningkatkan usahanya. Pendanaan dari bank, dalam bentuk perkreditan, merupakan salah satu pilihan. Terhadap pemberian kredit, pihak bank sebgai kreditur wajib mempunyai penilaian atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya sesuai perjanjian. Untuk itu, pihak bank menghendaki adanya jaminan atau agunan sebagai pengganti pelunasan hutang. Permasalahan yang dibahas dalam ketentuan yang mengatur tentang perjanjian kredit bank dengan jaminan tanah dan bangunan dan penerapan hukum terhadap perbuatan wanprestasi dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan tanah dan bangunan. Untuk mengetahui tentang ketentuan yang mengatur perjanjian kredit bank dengan jaminan tanah dan bangunan. Serta untuk mengetahui tentang penerapan hukum terhadap perbuatan wanprestasi dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan tanah dan bangunan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan mengacu pada penelitian hukum kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Keseluruhan bahan hukum dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan sub bahasan. Kemudian, data diolah dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analisis. Bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila penghutang tidak memenuhi kewajibannya, akan ada penyelesaiannya dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga, maka penegakan hukum terhadap perbuatan wanprestasi dengan perjanjian kredit disertai jaminan tanah dan bangunan untuk membayar kewajibannya, dengan cara lelang sebagai bentuk pembayaran kewajibannya. Bahwa ada jaminan fidusia yang melekat pada benda bergerak dan tak bergerak. Selain itu adanya hak tanggungan yang mana jaminan berupa tanah dan bangunan, agar terhindar dari kasus hukum, maka tiap subjek hukum harus melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.
LANGKAH HUKUM TERHADAP SENGKETA TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) ATAS HAK SERTIFIKAT TANAH: (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 181/B/2020/PT.TUN.SBY) Novia Tika Febriana; Murry Darmoko A.
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.63 KB)

Abstract

Sertifikat tumpang tindih (overlapping) adalah sertifikat yang untuk sebidang tanah diterbitkan lebih dari satu sertifikat yang letak tanahnya bertindihan seluruhnya atau sebagiannya. Dalam penerbitan sertifikat tanah tidak luput timbulnya permasalahan tanah dalam hal ini sengketa tanah sertifikat tumpang tindih antara sertifikat hak milik dengan sertifikat hak milik. Pokok permasalah penelitian ini adalah bagaimana langkah hukum terhadap sengketa tumpang tindih (overlapping) hak atas sertifikat tanah dan bagaimanakah analisa yuridis terhadap sengketa tumpang tindih sertifikat tanah pada studi Kasus Putusan Nomor 181/B/2020/PT.TUN.SBY. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analistis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer maupun sekunder. Informasi-informasi terkait bahan hukum diperoleh dari yurisprudensi dari putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa langkah hukum jika terdapat sengketa tumpang tindih (overlapping) hak atas sertifikat tanah antara lain melakukan pengecekan keabsahan sertifikat di kantor pertanahan setempat, apabila kedua sertifikat tercatat maka dapat mengajukan pengaduan, keberatan, dan banding serta gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Akibat hukum dari timbulnya tumpang tindih (overlapping) kepemilikan tanah bersertifikat ditinjau dari UUPA adalah tidak adanya kepastian hukum terhadap pendaftaran tanah. Oleh karena itu, timbulnya dua alas hak pada objek tanah yang sama telah mengakibatkan kerugian bagi pemilik sertifikat dan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 181/B/2020/PT.TUN.SBY. telah sesuai dengan ketentuan UUPA jo. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan tumpang tindih (overlapping) terhadap permasalahan ini merupakan kesalahan administrasi pertanahan.
TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK Agus Hendrawan; Kunarso
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.068 KB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah dibawah umur Tindak pidana atau kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dipengaruhi oleh banyak faktor daei luar diri anak tersebut seperti pergaulan, pendidikan, lingkungan sekitar dan sebagainya, karena kriminalitas yang dilakukan oleh anak dimulai dengan kebiasaan meniru akan hal-hal negatif serta minimnya pengawasan terhadap anak oleh orang tuanya. Untuk mencegah terjadinya kriminalitas yang dilakukan oleh anak, maka diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan melalui tinjauan yuridis mengenai pemidanaan anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk mengetahui bentuk pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Yang telah diatur pada Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11/2012.
TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH LAKARSANTRI: (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 31/PID.B/2021/PN.SBY) Zania Ayu Pitaloka; Ina Rosmaya
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.499 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas ruang lingkup pembatasan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 31/PID.B/2021/PN.SBY serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian disertai pemberatan dalam putusan No. 31/PID.B/2021/PN.SBY. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Metode pendektan dalam penelitian ini menggunakan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

Page 9 of 11 | Total Record : 108

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 Issue 1. (2023) Vol. 11 Issue. 2 (2022) Vol. 11 Issue. 1 (2022) Vol. 10 Issue. 1 (2021) Vol. 9 Issue. 1 (2020) Vol.7 Issue. 2 (2018) Vol.7 Issue. 1 (2018) Vol. 6 Issue. 2 (2017) Vol. 6 Issue. 1 (2017) Vol. 5 Issue. 2 (2016) Vol. 5 Issue. 1 (2016) Vol. 4 Issue. 1 (2013) Vol. 3 Issue. 1 (2012) Vol. 2 Issue. 1 (2011) Vol. 1 Issue. 1 (2010) More Issue