JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)
Jisip Unja is premier scholarly journal on Indonesian social and politics, providing peer-reviewed articles, review essays, and book reviews from subfields throughout the discipline. Areas covered: Politics, Sociology, Government, International Relations, and Communication.
Articles
111 Documents
<![CDATA[PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021-2024 (STUDY KASUS PADA UNIT PENINGKATAN KUALIATAS PELAYANAN PUBLIK): (STUDY KASUS PADA UNIT PENINGKATAN KUALIATAS PELAYANAN PUBLIK) ]]>
<![CDATA[Marwiyah, Siti]]>;
<![CDATA[Busthomi, Ach. Noor]]>;
<![CDATA[Dwi Septian, Erik]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 1 (2023) : April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.371 KB)
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v7i1.24156
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan acuan dalam melaksanakan pelayanan publik. Beberapa daerah mencoba menerapkan aturan yang sudah ada dengan membuat inovasi seperti konsep smart city diharapkan dapat menciptakan pelayanan prima. Penelitian ini dilaksanakan di UPKP2 Kabupaten Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, wawancara kepada responden yaitu UPKP2 dan masyarakat. Hasil penelitian Kinerja Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo sudah baik dibuktikan dengan jumlah aduan yang telah masuk sejumlah 551 ke UPKP2 Kabupaten Probolinggo dapat terselesaikan 95% atau sebanyak 523 laporan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja unit peningkatan kualitas pelayanan publik adalah masyarakat sulit mengakses karena keterbatasan informasi, penyebarluasan informasi mengenai UPKP2 melalui media masih sangat kurang, Sinergi antara UPKP2 dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk bisa mendapatkan aspirasi, namun yang tidak kalah penting adalah sinegi antara UPKP2 dengan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo dimana aspirasi yang masuk dari masyarakat akan disampaikan dan menjadi masukan kepada OPD terkait untuk dapat memperbaiki pelayanan.]]>
<![CDATA[COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR ROB DI KOTA PEKALONGAN ]]>
<![CDATA[Hasna, Alyaa Larasati]]>;
<![CDATA[Darumurti, Awang]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 1 (2023) : April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.348 KB)
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v7i1.24210
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk collaborative governance Pemerintah Pekalongan dan LSM BINTARI Foundation dalam memitigasi bencana banjir rob di Kota Pekalongan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif berbasis data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berpacu pada Teori Edward Deseve menyajikan 8 indikator untuk mengukur keberhasilan collaborative governance yakni network structure, commitment to a common purpose, trust among the participants, governance, access to authority, distributive accountability, information sharing, dan access to resources. Hasil penelitian ini adalah bentuk collaborative governance yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan LSM BINTARI Foundation diwujudkan kedalam beberapa program seperti kajian dan riset, pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana dan MCK Adaptif di wilayah Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara. Program tersebut telah berhasil mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh banjir rob. Meskipun demikian, adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki mengakibatkan bentuk program mitigasi banjir rob belum merata ke seluruh wilayah Kota Pekalongan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG ]]>
<![CDATA[Anhar, Rahardi]]>;
<![CDATA[Kariem, M. Qur'anul]]>;
<![CDATA[Febriyanti, Doris]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 1 (2023) : April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (380.211 KB)
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v7i1.24246
<![CDATA[Bantuan sosial tunai atau (BST) ialah sebuah pertolongan dari pemerintah berwujud harta yang disalurkan pada keluarga miskin ataupun keluarga yang tak berkecukupan serta memiliki dampak sangat signifikan pada pandemi covid-19 ini. Bantuan sosial ini ialah program jaringan pengaman sosial kementrian sosial yang ditujukan kepada keluarga miskin yang sangat terdampak wabah covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan menggunakan teori dari George C. Edward III terdapat empat indikator yaitu (1) Komunikasi dan Koordinasi yang terjalin baik, sering diadakannya rapat guna untuk berdiskusi dan evaluasi dalam menangani masalah yang terjadi pada saat pengimplementasian program bantuan sosial tersebut. (2) Sumberdaya Manusia berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pernyataan pihak Dinas Sosial maupun pihak sasaran. (3) Disposisi, data penerima yang seharusnya sasaran menerima bantuan terlihat tidak berjalan dengan baik. Kesalahan data yang tidak ter-update menyebabkan sasaran tidak mendapatkan bantuan. (4) Struktur Birokrasi, hal ini sudah berjalan baik, juga terdapat pembagian tugas dan wewenang yang jelas.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN ]]>
<![CDATA[Rahim, Ridwan Kurnia]]>;
<![CDATA[Frinaldi, Aldri]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 1 (2023) : April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v7i1.25160
<![CDATA[Sesuai dengan pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dengan menelaah kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat khususnya di wilayah Sumatera Barat. Dalam rangka penataan permasalahan permukiman dan mendorong pertumbuhan permukiman yang sejahtera di Desa, Pemerintah Desa mendapat bantuan dari Perangkat Desa. Metodologi studi deskriptif dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur diadopsi. Situs web berita resmi, jurnal akademik, dan sumber lain yang dianggap relevan digunakan untuk mengumpulkan informasi. Temuan kompilasi literatur terkait ini menunjukkan bahwa keterlibatan Di Sumbar, isu pemulihan masih bertumpu pada program yang disusun pada musyawarah pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan setiap tahun dengan anggaran yang memadai. Kepala desa bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan kebijakan pembangunan, memberdayakan masyarakat, dan memastikan bahwa keputusan tersebut didukung oleh pemerintah daerah. baik pelaksanaan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik telah diperoleh masyarakat melalui pembiayaan daerah.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGAWASAN PERTAMINA SHOP ]]>
<![CDATA[Febriandiela, Fifi]]>;
<![CDATA[Frinaldi, Aldri]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 1 (2023) : April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v7i1.25185
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengatur industri Toko Pertamina di wilayahnya. Tujuan pemerintah pusat adalah untuk memberikan pemerataan bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh wilayah Indonesia, yang menjadi dasar operasional toko Pertamina ini. Ketentuan terkait penyelenggaraan Pertashop masih belum memberikan batasan kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menjadi salah satu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Masalah lainnya terkait dengan peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan terhadap bisnis program Pertashop yang ditujukan untuk lingkup Kecamatan atau Desa. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Temuan studi menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam mengawasi bisnis pertokoan Pertamina masih belum ideal. Pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan untuk memberikan izin program usaha bengkel Pertamina, namun peran tersebut tetap harus dimainkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gagasan otonomi daerah  ]]>
<![CDATA[KEGAGALAN KERJASAMA INDONESIA-AUSTRALIA DALAM MENGATASI EMISI GAS MELALUI PROYEK KALIMANTAN FOREST CLIMATE PARTNERSHIP (KFCP) ]]>
<![CDATA[Rekha A, Ravida]]>;
<![CDATA[Damayanti, Chirsty]]>;
<![CDATA[Wijayati, Hasna]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 8, No 1 (2024) : April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v8i1.20409
<![CDATA[Kerjasama Indonesia-Australia dalam mengatasi emisi gas terbentuk karena kedua negara memiliki permasalahan yang sama yaitu negara penghasil emisi gas yang tinggi. Hal tersebut membuat Indonesia- Australia membentuk suatu kemitraan yaitu IAFCP (Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership). Kemitraan tersebut merupakan cara untuk mengimplementasikan mekanisme REDD+ dengan membentuk suatu proyek yaitu KFCP (Kalimantan Forest Climate Partnership). Namun pada proses pengerjaan, proyek ini mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut karena adanya hubungan yang kurang baik antara staf KFCP dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaparkan mengapa kerjasama Indonesia-Australia dalam mengatasi emisi melalui proyek KFCP mengalami kegagalan dengan menggunkan metode kualitatif dan sumber data yang dicari menggunakan data sekunder. Dalam menganalisis penelitian ini, menggunakan teori kerjasama bilateral dan teori biosenstris untuk mengetahui mengapa kerjasama ini mengalami kegagalan. Hasil dari penelitian ini menunjukan apa saja yang menjadi penyebab kerjasama ini mengalami kegagalan. ]]>
<![CDATA[DISKURSUS: KOMPLEKSITAS PERTANIAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[perangin angin, andria gustiawan]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 8, No 1 (2024) : April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v8i1.21888
<![CDATA[Indonesia tidak memiliki arah untuk menjamin tanah untuk petani sesuai dengan UU No.56/PRP/1961 tentang Landreform atau Luas Lahan Pertanian. Selain itu, soal modal, teknologi dan pasar yang sehat untuk pasar produksi pertanian juga tidak terjamin. Dari segi ekonomi pertanian Indonesia sudah tertinggal jauh dari China dan Jepang. Dunia pertanian Indonesia mengalami kegamangan, satu sisi kita masih menggunakan peralatan tradisional, di sisi lain kita menggunakan teknologi pertanian modern namun tidak merata. Petani terjebak dalam kubang kemiskinan karena keterbatasan kepemilikan lahan, modal dan teknologi. Untuk keluar dari sistem pertanian yang gamang maka sosok pemimpin yang berkarakter kuat menjalankan reforma agraria sangat dibutuhkan. Jaminan tanah terhadap petani dan mengembangkan sosio-teknologi pertanian harus dijalankan. Teknologi pertanian harus dikembangkan oleh Indonesia sendiri. Dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bisa digunakan untuk memahami pengalaman dan perspektif para petani di indonesia. Teknologi ini harus mendongkrak produksi sehingga ekonomi petani naik dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap nasional. Selain itu, sebagai pemimpin harus berani meredam laju investasi dan mengutamakan pertanian kecil modern atau small farming.]]>
<![CDATA[STRATEGI PERDAMAIAN: KONFLIK DALAM BENCANA DI ACEH ]]>
<![CDATA[Ali, Chaidir]]>;
<![CDATA[Aklima, Aklima]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v7i2.27186
<![CDATA[Konflik dan bencana alam sangat erat kaitannya; dalam beberapa kasus, bencana dapat membantu mewujudkan perdamaian di zona perang. Namun, bagaimana proses perdamaian dapat berdampak pada dinamika konflik belum dieksplorasi secara panjang lebar. Makalah ini berupaya mengkaji unsur-unsur yang mengarah pada perdamaian atau perang di zona bencana. Konflik sosial yang berkepanjangan di Aceh dari tahun 1976-2005 adalah contoh kasus dimana bencana tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 berujung pada kesepakatan damai di Aceh dalam waktu singkat. Metode dan strategi kualitatif deskriptif untuk eksplorasi literatur online digunakan dalam penelitian ini. Studi ini mengungkapkan bahwa konflik tidak ditentukan oleh bencana melainkan dipicu olehnya. Empat faktor kemiskinan, kemampuan negara, negosiasi, dan internasionalisasi perang mempengaruhi transisi dari konflik menuju perdamaian.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 115 TAHUN 2022 STUDI DI SDN SUKOHARJO 3 PROBOLINGGO ]]>
<![CDATA[Marwiyah, Siti]]>;
<![CDATA[Nur Rahmadi, Andhi]]>;
<![CDATA[Anggraeni, Diana]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v7i2.27252
<![CDATA[Penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat dukungan dan partisipasi dari berbagai elemen seperti masyarakat, pihak sekolah, sarana prasarana, dan anggaran. Khususnya pada unsur anggaran dan biaya pendidikan sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan oleh aparatur di lingkup pendidikan. Pelaksanaan Anggaran menjadi bagian dari proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya adanya program Bosda. Pemerintah Kota Probolinggo menerapkan pengembangan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SDN/SDLBN. Salah satunya yang menjalankan adalah SDN Sukoharjo 3. Hal ini menarik untuk di teliti terkait penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penghimpunan data didapatkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil riset menunjukkan ada penerapan dua teori, yaitu teori pertama terkait implementasi Kebijakan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Publik, meliputi model manajemen sistem-sistem; model proses birokrasi; model perkembangan organisasi; dan model konflik dan bargaining. Teori kedua adalah Fungsi Anggaran pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo, meliputi planning (perencanaan); organizing (pengorganisasian); actuating (menggerakan); dan controlling (pengendalian).]]>
<![CDATA[PENGARUH DIASPORA ARAB HADHRAMI DALAM PEMBENTUKAN POLITIK IDENTITAS BERBASIS AGAMA (STUDI KASUS PEMILIHAN GUBERNUR JAKARTA PERIODE 2017-2022) ]]>
<![CDATA[assegaf, abdullah]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v7i2.28345
<![CDATA[Tulisan ini membahas pengaruh diaspora Arab Hadhrami dalam politik identitas di Indonesia, terutama dalam konteks Pilkada Jakarta dari tahun 2017 hingga 2022. Diaspora Arab Hadhrami telah aktif terlibat dalam politik Indonesia, mendukung kemerdekaan negara dan menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Namun, setelah era reformasi, terdapat kecenderungan di kalangan diaspora Arab Hadhrami untuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Hal ini telah menyebabkan munculnya politik identitas etnis dan agama dalam Pilkada Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh diaspora Arab Hadhrami dalam politik identitas dalam Pilkada Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan fokus pada keberadaan diaspora Arab Hadhrami dan hubungannya dengan perkembangan politik identitas selama Pilkada Jakarta. Proses pengumpulan data meliputi tinjauan literatur, analisis dokumen, dan korespondensi dengan pusat penelitian terkait diaspora Arab Hadhrami. Diskusi dalam tulisan ini menyoroti peran diaspora Arab Hadhrami sebelum era reformasi, terutama dalam perdagangan dan kegiatan keagamaan. Kedatangan diaspora Arab Hadhrami di Indonesia telah memiliki dampak signifikan dalam penyebaran Islam dan lanskap politik di wilayah tersebut. Banyak keturunan Arab Hadhrami yang telah menduduki posisi kekuasaan dan mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Abad ke-20 menjadi periode penting bagi diaspora Arab Hadhrami, dengan perubahan penting dan arah baru dalam komunitas mereka.]]>
