JURNAL GOVERNANCE OPINION
Online ISSN 2716-3407 Print ISSN 2088-902X Governance Opinion Journal Department of Public Administration of Darma Agung University is producing scientific article relating to research finding. This journal aims at developing the latest knowledge and information in the term of Public Administration. Besides that, Governance Opinion Journal Department of Public Administration of Darma Agung University is also a means for the lecturers to fulfill one of the requirements of Tri Darma of High Education. This journal is published periodically by Faculty of Social and Politic Science of Darma Agung University once every six months. For improving the result of research publication, the academics, researchers and practitioners are expected to be able to publish their own research by Governance Opinion Journal.
Articles
114 Documents
<![CDATA[PERANAN PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA MERDEKA KECAMATAN MERDEKA KABUPATAN KARO ]]>
<![CDATA[Badurani Lombu]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 1 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa. kemandirian desa ialah suatu kemajuan yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan desa untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa untuk membangunan dan mensejahterakan masyarakat dengan ketahanan ekonomi. UU Nomor 06 Tahun 2014 mengenai desa menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah pengendalian urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan NKRI. Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa, pemerintah desa menyadari bahwa BUMDES adalah cara yang tepat untuk mewujudkan membangun masyarakat desa .Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, dideskripsikan dalam bahasa tulis dan lisan, serta menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari makna atau pemahaman fenomena dalam setting kontekstual tertentu.. Data diperoleh dari dokumen desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), observasi, catatan survei, dan wawancara, di Desa Merdeka. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh bertujuan untuk membimbing, memfasilitasi, mengelola dan memahami pengurus dan masyarakat BUMDES untuk pembinaan serta pengawasan BUMDES Desa Merdeka supaya dapat meningkatkan pendapatan desa (PAD,) meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan usaha dan perekonomian masyarakat. Namun masih ada yang perlu di benahi baik dalam anggaran dana desa yang di salurkan kepada BUMDES Desa Merdeka maupun partisipasi, serta kekompakkan masyarakat dalam memajukan BUMDES bersama karna masih terdapat kendala yang harus di perbaikin kedepan seperti dana BUMDES yang tidak merata di dirasakan oleh masyarakat Desa Merdeka]]>
<![CDATA[PERANAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENINGKATKAN KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIFSTIMULASI EKONOMI DI KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[James Wilson Putra Dohona]]>;
<![CDATA[Nurani Gulo]]>;
<![CDATA[Elisabeth Sitepu]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Tenaga Kerja provinsi sumatera utara dalam meningkatkan kewirausahaan produktif stimulasi ekonomi di kota medan. Manfaat penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, menaklukkan kebutuhan dan meningkatkan kewirausahaan produktif stimulasi ekonomi di kota medan. Metode penelitian deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskreptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Hasil penelitian bahwa Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kewirausahaan produktif stimulasi ekonomi secara serius memberdayakan atau membina wirausaha yang bernaung dibawahnya dengan berbagai program yang digunakan sebagai saranan dalam mengurangi jumlah pengangguran dan mewujudkan pengusaha yang kompetitif dan unggul, seperti yang tercantum dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaan Kerja, yang artinya pelaku usaha kecil dan menengah juga termasuk pengusaha antara pekerja UKM dengan pelaku UKM sebagai pengusaha terciptanya hubungan kerja yang didasari pada perjanjian perkerjaaan yang mempunyai unsur. Perkembangan yang diharapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara atau setiap orang tidak bisa dirasakan secara langsung atau dengan kata lain Dinas Tenaga Kerja tidak secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan umum.]]>
<![CDATA[PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI UNTUK MENINGKATKAN HASIL PANEN PADI ]]>
<![CDATA[Soetarto Soetarto]]>;
<![CDATA[Besti Rohana Simbolon]]>;
<![CDATA[Sabali Zebua]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 4 No 2 (2019): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[One of the community empowerments that is currently being carried out by the Regional Government at Kelurahan Mabar Hilir is the Rice Farmer Group Program. The research method used is Qualitative method. The Data Collection Techniques used in this study are interviews, documentation and observation. Types and sources of data used in this study are Primary Data and Secondary Data. Based on the results of research that has been described on the Role of Local Government in empowering farming communities to increase rice yields, explains that the government has collaborated with the Department of Agriculture and Maritime Affairs in terms of providing agricultural facilities such as providing plowing machines (Jetor), water pumping machines, subsidized fertilizers, seeds, rice threshing machines by partnering with agricultural field practice (PPL) to provide counseling to farmers. Community empowerment of farmer groups in the village of Mabar Hilir, Medan Deli sub-district has been implemented and has been felt by the farming community well, but in addition there are still obstacles such as agricultural land that is increasingly decreasing, agricultural land ownership and irrigation are not available. The role of the Regional Government in empowering the peasant community is to further strive for the interests of the community in the form of policies so that the community does not experience overwhelmed to work on programs from the Regional Government, namely the farmer group program.]]>
<![CDATA[PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DESA BERTAH KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO ]]>
<![CDATA[Soetarto Soetarto]]>;
<![CDATA[Oktavianus Buulolo]]>;
<![CDATA[Mentari Gulo]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 7 No 2 (2022): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitan ini berjudul “Peran Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa, Desa Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo”.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga lesgislatif pada Desa sekaligus wakil dari masyarakat desa yang diberikan wewenang buat menetapkan budaya demokrasi pada Desa untuk menciptakan Pemerintahan Desa yang efektif, efesien, transparansi dan akuntabel. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dalam pembentukan Peraturan Desa Badan Pemusyawaratan Desa diharapkan menjadi wadah dalam masyarakat Desa untuk menyampaikan gagasan atau ide mereka sesuai dengan kebijakan yang sudah ada. dalam pembentukan Peraturan Desa dan Bentuk penelitian yang dipergunakan ialah penelitian Kualitatif serta Teknik pengumpulan data artinya Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, dengan tujuan untuk melihat peran Badan Permusyawaratan Desa untuk Pembentukan Desa di Desa Bertah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Peranya dalam Pembentukan Peraturan Desa menjadi sebuah acuan terlaksananya Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsinya, dari hasil penelitian mengambil kesimpulan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Bertah sudah berjalan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa serta mengawasi kepentingan masyarakat.]]>
<![CDATA[DISKRESI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA ERA PANDEMI COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVSU ]]>
<![CDATA[Jenni Ginting]]>;
<![CDATA[Besti Rohana Simbolon]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims finding out how the Policy for the Procurement of Goods and Services in the Era of the Covid-19 Pandemic in the Provsu Government Environment and to find out whether the regulations that support the discretion of the Policy on the Procurement of Goods and Services in the Era of the Covid-19 Pandemic in the Provsu Government are supported. Based on Law no. 30/2014 concerning State Administration which explicitly regulates discretion, it is important to conduct research related to discretion to see how to implement the right decisions in the policy of procurement of goods and services during the Covid-19 pandemic. The method used is descriptive research with a qualitative approach. The author interviewed 11 informants who represented the implementation of tasks in the Procurement of Goods and Services at the Governor's Office of North Sumatra Province. The results of this study are that the Covid-19 pandemic has changed the process of procurement of goods and services within the North Sumatra Provincial Government. There are many budget items that have been cut and refocused. Even so, the procurement policy still refers to the existing provisions. The discretionary policy for the procurement of goods and services has a reference in Presidential Regulation 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services. In conditions such as the Covid-19 pandemic, certain conditions are called and policies can be carried out outside of existing habits. The factors that support and hinder the procurement of goods and services in the era of the Covid-19 pandemic are the availability of rules that support discretion to support, while the provisions of health protocols can be an obstacle.]]>
<![CDATA[PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA NAMO RAMBE ]]>
<![CDATA[Faisal Eriza]]>;
<![CDATA[Roland Haris Saragih]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 4 No 1 (2019): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berperan sebagai kekuatan strategis dan memiliki posisi penting, bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam banyak hal mereka menjadi perekat dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial. Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki kelenturan menghadapi badai krisis, hal ini antara lain disebabkan oleh tingginya krisis pada faktor-faktor produksi industri, baik pada penggunaan bahan baku maupun tarap. Selain itu, usaha mereka pada umumnya berbasis pada kebutuhan masyarakat luas dan memiliki keunggulan komparatif. Berbagai peran strategis dimiliki sektor usaha kecil menengah, namun sektor ini juga dihadapkan berbagai permasalahan. Kendala dan permasalahan antara lain dari aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha, dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya. Kendala dan permasalahan usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan sumberdaya produktif seperti modal dan teknologi, yang berakibat menjadi terbatasnya kemampuan usaha kecil untuk berkembang.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO ]]>
<![CDATA[Welprim Welprim]]>;
<![CDATA[Madin Silalahi]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 5 No 2 (2020): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Implementasi pelayanan dinas pemadam kebakaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Karo merupakan langkah yang harus dilakukan secara seerius untuk mencegah bahaya kebakaran terjadi tiap tahunnya sehingga kerugian besar secara materi dan korban jiwa yang dapat ditimbulkan. Peran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karo, yaitu Kabanjahe menjadi sorotan untuk diteliti apakah telah mampu menyelesaikan permasalahan bahaya kebakaran di Kabanjahe sekitarnya. Tujuan lainnya untuk melihat kebijakan apakah yang dilakukan dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Kualitatif dengan penjelasan dari hasil wawancara dengan staf Dinas kebakaran dan masyarakat yang pernah mengalami masalah dan dibantu pihak Dinas. Hasil dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan adalah Dinas melakukan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kebakaran di Kabanjahe sekitarnya atau KabupatenKaro terhambat lemahnya pengawasan dan sarana serta prasarana. Selain itu masalah finansial yang terbatas di Kabupaten Karo. Dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dalam cara penanggulangan sebelum terjadi kebakaran juga masih belum dilaksanakan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN POLONIA KECAMATAN MEDAN POLONIA ]]>
<![CDATA[Pin Pin]]>;
<![CDATA[Yosrudi Halawa]]>;
<![CDATA[Temawanolo Hulu]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 7 No 1 (2022): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik pembuatan Kartu Tanda Penduduk yang diberikan oleh pegawai ASN Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia yang diukur melalui beberapa indikator kualitas pelayanan, yaitu: jaminan, bukti langsung, empati, daya tanggap, kehandalan, dan komunikasi. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui faktor kendala dari kualitas pelayanan yang dapat dilihat dari sarana dan prasarana, prosedur pelayanan, dan kemampuan pegawai. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dengan pengumpulan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.Hasil penelitian yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik tak hanya dapat dilihat dari segi kesederhanaan pelayanan tetapi lebih kepada penempatan posisi para pelaksana pelayanan serta memahami tugas dan kewajiban sebagai pemberi pelayanan di Kantor Lurah Polonia.Kesimpulan..dari..penelitian ini menunjukkan bahwa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam proses pelayanan harus disesuaikan dengan prosedur. Pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk, maka birokrat di tingkat kelurahan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di desa Sukatepu Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo) ]]>
<![CDATA[Juander Sebayang]]>;
<![CDATA[Efaluasi Halawa]]>;
<![CDATA[Prietsaweny RT Simamora]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 1 (2023): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Implementasi Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Sukatepu Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. Serta Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Implementasi pelayanan publik dalam peningkatkan pembanguna desa Sukatepu Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci pengumpulan data dari penelitian ini tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan. Dari hasil penelitian diperoleh Implementasi Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Sukatepu Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo belum berjalan dengan baik dikarenakan Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Desa Sukatepu Kecamatan Naman Teran dalam pelayanan surat Keterangan, surat ahli waris, dokumen surat pengantar pencetakan KTP dan kartu keluarga masih belum maksimal dalam hal ketepatan waktu, tingkat kesalahan pencetakan dokumen masih sering terjadi. Dengan begitu kualitas pelayanan publik di kantor Desa Sukatepu masih belum begitu memuaskan. Faktor Penghambat Implementasi pelayanan publik dalam peningkatkan pembanguna desa Sukatepu Kecamatan Naman Teran dalam hal keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut adalah kualitas dan kuantitas SDM pegawai pemberi layanan, kerjasama antar pegawai dalam memberikan pelayanan, sikap pegawai dalam memberikan pelayanan.]]>
<![CDATA[PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KOPI DI DESA LUMBANJULU, KECAMATAN LUMBANJULU, KABUPATEN TOBA ]]>
<![CDATA[Arifin Sihombing]]>;
<![CDATA[Renaldi Halomoan Silalahi]]>;
<![CDATA[Simto FR Tampubolon]]>
<![CDATA[ JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pertanian dan Perikanan dalam upayanya melakukan pemberdayaan kepada para petani kopi di Desa Lumbanjulu, Kecamatan Lumbanjulu. Di sisi lain, penelitian ini ingin mencari tau apa saja yang menjadi hambatan bagi Dinas Pertanian dan Perikanan dalam pemberdayaan tersebut, mengingat selama ini upaya pemberdayaan yang dilakukan terhadap petani kopi di Desa Lumbanjulu baru sebatas pembagian bibit kopi jenis Robusta. Metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan ilmiah dari permasalahan ini dengan cara deskriptif kualitatif. Para informan dipilih berdasarkan kriteria bahwa informan sangat paham pada hal yang ingin diketahui, teknik ini disebut sebagai purposive sampling. Dalam penelitian ini terdapat 8 (delapan) orang informan yang terdiri dari informan kunci dan informan pendukung. Mereka dianggap cukup memberikan keterangan yang diperlukan. Selama penelitian dilangsungkan, peranan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba selama ini melakukan pemberdayaan di tingkat hulu. Kemudian selain itu, para petani menganggap selama ini tidak ada peningkatan yang berarti dari pemberdayaan ini, malah selama Pandemi Covid-19 penghasilan mereka semakin berkurang. Hal ini ditambah kerusakan lingkungan akibat penggunaan herbisida pembukaan hutan dengan dibakar untuk menekan mahalnya ongkos produksi kopi mereka. Pada kesimpulannya peranan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba untuk memberdayakan masyarakat petani kopi lebih kepada pemberdayaan sektor hulu melalui penyediaan bibit dan pupuk. Hambatan-hambatan dalam pemberdayaan ini dikarenakan antara lain: tidak adanya program insensentifikasi bagi para petani kopi; tidak ada penyesuaian program dengan kebutuhan para petani kopi; dan terdapat tindakan maladministrasi dalam pemberdayaan tersebut.]]>
