cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Humiras Betty Marlina Sihombing
Contact Email
lembagappmuda@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jl. DR. TD Pardede No.21, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20153
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL GOVERNANCE OPINION
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 27163407     EISSN : 2088902X     DOI : 10.46930
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Online ISSN 2716-3407 Print ISSN 2088-902X Governance Opinion Journal Department of Public Administration of Darma Agung University is producing scientific article relating to research finding. This journal aims at developing the latest knowledge and information in the term of Public Administration. Besides that, Governance Opinion Journal Department of Public Administration of Darma Agung University is also a means for the lecturers to fulfill one of the requirements of Tri Darma of High Education. This journal is published periodically by Faculty of Social and Politic Science of Darma Agung University once every six months. For improving the result of research publication, the academics, researchers and practitioners are expected to be able to publish their own research by Governance Opinion Journal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 114 Documents
 3   4   5   6   7 
PERANAN DAN FUNGSI PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI SUMATERA UTARA Krisna Darniati Halawa; Parlindungan Marpaung
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 2 (2021): Oktober
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu dampak dari krisis ekonomi global akibat Pandemi Virus Corona atau dikenal dengan Covid-19. Banyak perusahaan yang menyatakan sulit bertahan saat situasi krisis seperti ini. Beberapa diantara mereka bahkan sudah melakukan Pemutusan Hubungan kerja secara pasif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peranan dan Fungsi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dampak Pandemi Covid 19. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana pemerintah melakukan perlindungan terhadap para tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif, dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti objek-objek yang tidak dapat diukur dengan angka melainkan menghasilkan data deskriptif hasil pengamatan. Berdasarkan penelitian ini dapat dipahami bahwa Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara telah melakukan himbauan terhadap para perusahaan- perusahaan yang ada di Provinsi Sumatera Utara agar tidak semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja yang dirumahkan karena adanya Covid-19.
PERANAN MEDIATOR DALAM PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Kasus Tentang PHK di Disnaker Provinsi Sumatera Utara) Fatisia Laia; Soetarto Soetarto; Prietsaweny Riris T. Simamora
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 4 No 2 (2019): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This thesis discusses the role of the mediator in the process of Industrial Relations Dispute Settlement Process. There are many problems of workers / laborers that in the end do not have a job because of bad relations between workers / employers and businessman. Therefore, in resolving any industrial relations disputes, the role of mediator is needed as a coach in the settlement and development of harmonious and fair industrial relations. This research aims at finding out how the mediator play a role in the process of resolving industrial relations disputes, especially in the Department of Manpower of the North Sumatera Province. Research method used is descriptive qualitative research. Techniques of collecting data used are observation, interview and documentation. The results show that role of mediator in the dispute resolution process of industrial relations at the Department of Labor of North Sumatra province has been effective and implemented in accordance with the regulations of Law No. 13 of 2003 on employment, and Law No. 2 of 2004 concerning the settlement of industrial relations disputes. The role of the mediator can be seen from the implementation of mediation and the tasks of the mediator as the coach, the development and settlement of industrial relations disputes outside the court. Therefore, the mediator has carried out his role in the process of resolving industrial relations disputes.
PERAN DAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARO DALAM PEMBINAAN DAN PENCEGAHAN PELAJAR YANG TERJARING OPERASI KASIH SAYANG Soetarto Soetarto; Mia Pepayosa Br Ginting; Aman Ginting Munte
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 1 (2021): April
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem of this study is how the role and duties of the Civil Service Police unit in the Guidance and Prevention of Students who are entangled in Affection Operations. The form of research is a descriptive qualitative approach. The research subjects are representatives of the Satpol PP (Pamong Praja Police Unit), parents of students who had been caught in the Affection Operation, and students who had been caught in the Affection Operation. Data collection techniques used are in the form of observation, interviews, and documentation. The results of this study are the role and duties of the Civil Service Police Unit in fostering and preventing students having a positive and major impact on eliminating the number of students who are entangled in Operation Compassion. So it can be concluded that the guidance and prevention carried out by the Civil Service Police Unit includes mental training such as lectures, memorizing Pancasila and the 1945 Constitution and physical training such as push-ups, running to clean the yard and bathroom. The obstacles in carrying out this task are the schedule of raids that are not in accordance with the school curriculum, students who are not aware of their actions and lack of parental attention, resistance from students who are arrested and the displeasure of the owner of the place where the arrests occur.
FUNGSI PENGAWASAN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAHAN KOTA MEDAN Doli TMR Panjaitan; Elli M Pasaribu; Meifati Zebua
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 7 No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan dalam meningkatkan efektivitas kinerja aparatur sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kantor Walikota Medan dan apa hambatan-hambatan yang mempengaruhi fungsi pengawasan tersebut. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2014:4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku dari orang-orang yang diamati. Melalui penelitian deskriptif, berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam mengenai peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Medan. Fungsi Pengawasan yang dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara oleh Kepala Bappeda secara langsung melalui kasubid. Sedangkan Kasubid mengawasi seluruh pegawai yang berada dalam lingkup bidangnya. Hambatan dalam fungsi pengawasan dalam meningkatkan efektivitas kinerja aparatur sipil Negara Bappeda yaitu pimpinan segan untuk menegur pegawai yang terlambat menyelesaikan tugasnya, terbatasnya waktu pimpinan di kantor karena adanya tugas kedinasan di luar kantor.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI MASA PANDEMIK COVID-19, DI KECAMATAN DOLAT RAYAT, KABUPATEN KARO Rasmita Ginting; Madin Silalahi; Otolius Waruwu
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 7 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemik Corona Virus Disease 2019, atau yang dapat diartikan sebagai penyakit yang menyerang saluran pernapasan manusia.atau lebih dikenal dengan sebutan COVID-19, menimbulkan krisis ekonomi berat di masyarakat. Sebagai negara yang melindungi rakyatnya seperti yang diamanatkan di dalam undang-undang, pemerintah hadir dan berusaha mengatasi kesenjangan ekonomi yang terjadi diakibatkan hadirnya Pandemik COVID-19 ini.Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Sosial membuat suatu kebijakan dengan pemberian bantuan sosial (bansos) bagi penduduk Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Bantuan Sosial Pemerintah terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kecamatan DolatRayar Kabupaten Karo, selain itu penelitian juga bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial, serta untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Efektifitas Penyaluran Bantuan Program BLT dan Bantuan Sembako kepada masyarakat yang terdampakPandemik Covid-19 di Kecamatan DolatRayar Kabupaten Karo. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana untuk mendapatkan informasi dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari perangkat desa, dan juga masyarakat penerima bantuan. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan bantuan sosial di Kecamatan Dolar Rayat termasuk sudah efektif, karena tidak ditemukannya bantuan sosial yang tumpang tindih, demikian juga dengan kulitas dan kuantitas barang yang baik, serta adanya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan agar tujuan program dapat sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hambatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Covid-19 ini, ada di bidang ketidaktepatan sasaran yang disebabkan ketidaklengkapan data-data kependudukan masyarakat, dan berubahnya jadwal pembagian bantuan sosial ke desa yang sering menimbulkan pertanyaan warga.
PELAYANAN PEMBERANGKATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA Fanotona Laia; Dermanjaya Laia
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 5 No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian dilatar belakangi oleh adanya Pelayanan Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Provinsi Sumatera Utaradi Kota Medan yang belum berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan teori Menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang menunjukkan bahwa DISNAKERTRANS Provinsi Sumatera Utara masih minimnya sumber informasi dan kegiatan sosialisasi mengenai prosedur dan mekanisme informasi untuk tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri serta masih kurangnya pengawasan atau monitoring ke PPTKIS yang ada di Kota Medan secara berkesinambungan. Kesimpulan yaitu pelayanan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara terkhusus di Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara belum optimal, yang berdampak pada rendahnya pelayanan yang didapatkan oleh tenaga kerja Indonesia. Saran yaitu perlunya peran aktif dari instansi terkait dalam pemberian informasi kepada calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri atau mengadakan penyuluhan, melakukan pengawasan secara menyeluruh ke pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesiaswasta.
ANALISIS PERAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN TIGABINANGA KABUPATEN KARO Rita Kristina Br Sembiring; Gedalia Tarisokut; Soetarto Soetarto
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 8 No 1 (2023): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui peran camat dalam melaksanakan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo. Serta untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Dari hasil penelitian diperoleh peran camat dalam melaksanakan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengarah, pembinaan, dan pengawasan Camat Tigabinanga sudah cukup baik. faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo yakni sarana dan prasarana masih kurangnya fasilitas yang ada dikantor Camat sehingga menyebabkan pegawai sedikit kesulitan dalam melakukan pekejaannya. Kedua; sumber daya manusia, pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pelatihan-pelatihan untuk bisa membantu pegawai dalam melakukan tugasnya.
PERANAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PROGRAM AKUNTABILITAS INFORMASI PUBLIK Apriman Jaya Laia; Irene Silviani; Yafety Laia
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 6 No 2 (2021): Oktober
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan studi awal dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan dalam program akuntabilitas informasi publik yang tidak transparan dan akuntabel. Hal ini menjadi faktor utama dalam mengetahui penyebab terhadap sistem penyelenggaraan dalam akuntabilitas dan pelayanan publik Penelitian dengan peranan Disnaker Provsu dalam program akuntabilitas informasi publik. Tujuan Penelitian ini adalah : (1). Untuk mengetahui bagaimana Disnaker Sumut memberikan perannya dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas dan pelayanan publik,(2).Untuk mengetahui apakah sumber adaya manusia mempengaruhi kualitas kinerja terhadap akuntabilitas informasi publik pada DisnakerSumut. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif, dan menggunakan sumber baik primer &sekunder, serta menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Subjek penelitian atau informan adalah Staf dan pegawai Disnaker. Hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa Dinas TenagaKerja Sumut dalam melakukan pelayanan publik, sudah terlaksana dengan baik, secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan sistem pemerintah yang baik bersih,jujur dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
KOORDINASI KESBANGPOL DAN LINMAS DENGAN KPUD DALAM PILKADA DI KABUPATEN KARO Arifin Sihombing; Salpinus Ginting
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 5 No 1 (2020): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The 2018 local election system has come to the attention of the Karo people. Society views candidate pairs based on ethnicity, race and religion not from career backgrounds and competencies, which raises issues that are not good and quite serious. Therefore the KESBANGPOL (United Nations and Politic) and LINMAS (Cross Society) and the KPUD (regional election commission) coordinate to provide socialization and guidance to the public so that they are smart in their choices so as to produce quality regional heads. This study aims at finding out how the Coordination of the KESBANGPOL and LINMAS Karo Regency together with the Regional Election Commission (KPUD) conducted a Regional Election in the District of Karo. This research is descriptive qualitative type. The results of observations and interviews by the author of the Karo district Election Commission and KESBANGPOL and Karo district LINMAS in connection with the 2018 Regional Head General Election, are that the two government agencies have coordinated the implementation of the Regional Head Election in Karo Regency starting from preparation, simulation title voting, carrying out political socialization, and increasing the participation of joint voters. Other coordination is facing vulnerability in elections, black campaigns and political money as well as coordination in efforts to create conducive situations and conditions in dealing with the 2018 elections. The impact makes the implementation of Regional Head Election in Karo district can run well, especially the regional head elections of 2018.
EFEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAHAN KELURAHAN UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN MADRAS HULU KECAMATAN POLONIA Lestari Siburian; Priet sawenny Simamora; Sanaha Laia
JURNAL GOVERNANCE OPINION Vol 7 No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja pemerintahan Kelurahan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia, serta untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat di dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mempelajari atau bobot suatu benda ataupun dari suatu keadaan sosial yang sulit diukur angka. Dari hasil penelitian diperoleh Efektivitas Kinerja Pemerintahan Kelurahan Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Madras Hulu belum begitu efektif dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum diberdayakan. Dilain pihak efektivitas kinerja pemerintahan kelurahan yang ada ini belum cukup efektif dikarenakan masih ada beberapa kendala, sehingga pemberdayaan masyarakat belum terlaksana secara efektif. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Efektivitas Kinerja Pemerintahan Kelurahan Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Madras Hulu adalah Keterbatasan Anggaran yang menjadi penghambat, yakni anggaran dari Kelurahan maupun anggaran dari pemerintah pusat. Kemudian yang menjadi kendala dalam pemberdayaan masyarakat yakni pola pikir masyarakat masih adanya pola pikir masyarakat yang statis dengan mengatakan segala kegiatan yang direncanakan Pemerintah Kelurahan tidak ada hubungannya dengan pola hidupnya, makanya segala kegiatan yang direncanakan pemerintah mereka tidak ikut berpartisipasi.

Page 5 of 12 | Total Record : 114

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2024): OKTOBER Vol 9 No 1 (2024): APRIL Vol 8 No 2 (2023): OKTOBER Vol 8 No 1 (2023): APRIL Vol 7 No 2 (2022): OKTOBER Vol 7 No 1 (2022): APRIL Vol 6 No 2 (2021): Oktober Vol 6 No 1 (2021): April Vol 5 No 2 (2020): OKTOBER Vol 5 No 1 (2020): APRIL Vol 4 No 2 (2019): OKTOBER Vol 4 No 1 (2019): APRIL More Issue