cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aulia Muthiah
Contact Email
jenterajurnal8@gmail.com
Phone
+6285251684929
Journal Mail Official
jenterajurnal8@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin Jl Jend A Yani Km 5.5 Komp. Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin Telp / Fax (0511325850) HP/WA (08525168929)
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jentera Hukum Borneo
Published by Universitas Achmad Yani
ISSN : 25410032     EISSN : 26859874     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Jentera Hukum Borneo terbit dua kali setahun pada bulan Januari dan Juli memuat artikel ilmiah dalam bentuk hasil penelitian, kajian analisis, aplikasi teori dan pembahasan kepustakaan tentang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2020): Januari 2020" : 10 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL Safitri Wikan Nawang Sari
Jantera Hukum Bornea Vol. 4 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (741.887 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penegakan hukum pidana dapat berlaku optimal dalam memberikan sanksi pidana yang tegas kepada pelaku kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas dengan disahkannya RUU Penghapusan kekerasan seksual menjadi Undang-Undang oleh pemerintah.Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik analisis yuridis empiris kualitatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perbuatan pidana kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak disabilitas belum secara maksimal diatur dalamundang-undang yang lama (KUHP), sehingga perlu segera disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual menjadi UU oleh pemerintah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia yang setara dengan lainnya dalam mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sebagai korban kejahatan yang sangat menjaga dan melindungi hak-hak korban kejahatan seksual khususnya perempuan dan anak penyandang disabilitas. Rekomendasi dari penelitian ini adalah apabila RUU Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan sudah disahkan sebagai undang-undang yang merupakan aturan khusus dari KUHP diharapkan tidak hanya sekedar substansi hukumnya saja yang bagus tetapi peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterapkan dengan maksimal melalui sikap aparat penegak hukum yang jujur, adil, berkompeten, dan bebas suap sehingga dapat menerapkan aturan dengan penuh kewibawaan karena ketegasan dan pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum.
PERANAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR ( SATGAS SABER PUNGLI) DALAM MEMBERANTAS PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN TANAH LAUT Aldia Bela Ranti
Jantera Hukum Bornea Vol. 4 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.001 KB)

Abstract

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang lebih dikenal oleh masyarakat ialah Saber Pungli. Dimana pungutan liar merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dipidana dan harus dipertanggungjawabkan apabila ada yang melakukannya. Pungutan liar tidak hanya terjadi di dalam lingkup masyarakat melainkan juga pungutan liar dapat terjadi di dalam pemerintahan. Selain itu lembaga pendidikan terkadang juga tidak lepas dengan adanya pungutan liar yang mengatas namakan kegiatan pendidikan disekolah. Ada beberapa aturan hukum yang mengatur mengenai satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli), antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 368, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/372-kum/2016 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Tanah Laut 2019. Penulisan ini bertujuan agar dapat memahami peranan pihak saber pungli dalam memberantas pungutan liar di Kabupaten Tanah Laut. serta memahami implementasi peraturan perundangan-undangan dengan dibentuknya satgas saber pungli di Kabupaten Tanah Laut mampu memberantas pungutan liar baik di kalangan masyarakat ataupun di dalam pemerintahan.
AKIBAT HUKUM ISTERI NUSYUZ TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Bakhruddin Bakhruddin
Jantera Hukum Bornea Vol. 4 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.676 KB)

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk membahas permasalahan mengenai akibat hukum seorang isteri yang melakukan tindakan nusyuz kepada suami dan relevansinya dengan hak atas harta bersama. Adapun yang menjadi pokok bahasannya adalah mengenai kriteria nusyuz seorang isteri terhadap suami menurut hukum Islam. Kemudian mengenai akibat hukum isteri yang nusyuz terhadap harta bersama menurut hukum Islam Pembahasan permasalahan hukum tersebut dilakukan melalui penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan pokok bahasan. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Kemudian penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum tersebut dilakukan pengolahan dan dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria isteri yang nusyuz adalah tidak berbakti secara lahir dan secara batin kepada suami tanpa adanya alasan pembenar menurut hukum Islam. Kemudian menurut hukum Islam, isteri nusyuz tetap berhak atas harta bersama apabila terjadi perceraian. Oleh karena harta bersama adalah menyangkut hak suami isteri dalam perkawinan, sehingga tidak ada relevansinya dengan isteri yang nusyuz.
KONSEP KEADILAN TERHADAP HAK KEWARISAN WANITA DALAM PERSFEKTIF HUKUM WARIS ISLAM Rahmat Fadillah
Jantera Hukum Bornea Vol. 4 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (921.416 KB)

Abstract

Hak kewarisan pada tradisi Arab jahiliyah adalah menyetarakan kaum perempuan dengan harta warisan, hal ini tampak seolah perempuan tidak ada harga dirinya dan tidak dapat memeperoleh keadilan dalam kewarisan. Akan tetapi dengan datangnya agama Islam, maka semua sudut pandang terhadap perempuan tersebut perlahan mulai di ubah. Dalam Islam perempuan berhak mendapat bagian warisannya dengan relevan dan penuh kemaslahatan.Penelitian ini akan meneliti bagaimana sebenarnya konsep bagian ahli waris di dalam hukum waris Islam dan bagaimana konsep asas keadilan berimbang yang ada pada konsep kewarisan Islam. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, peneliti berusaha untuk mendiskripsikan secara lugas, sederhana dan mudah untuk dipahami.Adapun hasil dari penelitian ini adalah Konsep bagian ahli waris dalam hukum kewarisan Islam terbagi menjadi tiga golongan: 1. Ashabul furudh, 2. Ashobah dan 3. Dawil arham. tiga golongan tersebut sudah ditetapkan berdasarkan Qur’an Surah AnNisa ayat 11 dan 12. Dan ketentuan didalamnya bersifat baku yaitu bagian warisan satu orang laki-laki sama dengan bagian warisan dua orang perempuan. Konsep ini dinyatakan sebagai keadilan berimbang karena bagian warisan laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, sedangkan perempuan mendapatkan hak yang lebih banyak dari sudut pandang lainnya seperti mendapatkan mahar dan nafkah. Sehingga pembagian warisan ini merupakan pembagian yang masih relevan dan progresif bagi konsisi kehidupan saat ini.
HAK WARIS BEDA AGAMA PADA KAJIAN HUKUM WARIS ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018) Aulia Muthiah
Jantera Hukum Bornea Vol. 4 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (772.433 KB)

Abstract

Perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris tentang hak kewarisannya menjadi perdebatan, sebab dalam kajian hukum Islam hal ini menyebabkan terhalangnya seorang yang non muslim untuk menjadi ahli waris. Perdebatan ini terjadi sebab ada rasa saling ingin menolong kepada anggota keluarga yang mana ikatan darah masih terjalin. Para ahli fiqih mempunyai dua pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama mengatakan tidak mendapatkan hak waris yang tertuang di dalam pasal 171 KHI. Demikian juga dengan Ulama fiqih terutama pendiri empat mazhab mereka sepakat bahwa ada tiga hal yang akan menghalangi warisan yaitu perbedaan agama, pembunuhan dan perbudakan. Sedangkan pendapat yang kedua memberikan hak waris kepada mereka yang non Islam, dengan alasan saling tolong menolong. Ulama yang membolehkan seperi Yusuf Qardhawi, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim AlJauziyah. Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 memberikan hak waris kepada saudara-saudara pewaris yang non muslim. Putusan ini menyatakan bahwa ahli waris yang berbeda agama boleh mendapatkan harta peninggalan pewaris dengan jalur wasiat wajibah.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN MALPRAKTEK MEDIS DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA Masrudi Muchtar
Jantera Hukum Bornea Vol. 4 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (835.942 KB)

Abstract

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit. Dalam beberapa tahun belakangan ini yang dirasakan mencemaskan oleh dunia rumah sakit di Indonesia adalah meningkatnya tuntutan dan gugatan malpraktek baik secara pidana dan perdata. Hal yang perlu juga diketahui adalah, karena penyakit yang serius pada umumnya ditangani di rumah sakit, maka dapat dipahami bahwa 80 % kasus malpraktek terjadi di rumah sakit, sedang sisanya terjadi di praktek pribadi dokter. Oleh karena itu dapat pula dimengerti, tuntutan terhadap malpraktek tidak saja ditujukan kepada dokter, tetapi sering pula melibatkan rumah sakit atau institusi tempat pelayanan tersebut berlangsung dan bisa pula melibatkan paramedis yang mendampingi dokter.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan 2 (dua) metode pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual . Hasil penelitian ini adalah Pertama, Dalam konteks hukum pidana positif dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, malpraktek medis yang dilakukan oleh rumah sakit dalam konteks pelayanan kesehatan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur didalam KUHP, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.Kedua, Berkaitan dengan malpraktek dalam kontekspelayanan kesehatan di Indonesia, rumah sakit sebagai korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Disamping secara yuridis normatif, penentuan pertanggungjawaban pidana rumah sakit sebagai korporasi juga didasarkan pada beberapa teori atau ajaran yang dapat dijadikan dasar dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana tersebut. Teori atau ajaran tersebut adalah Teori Identifikasi, Teori Pertanggungjawaban Pidana Mutlak, dan Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti.
Tinjauan Yuridis Keterlambatan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Gusti Widya; Wahyu Utami
Jantera Hukum Bornea Vol. 4 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.838 KB)

Abstract

Salah satu kebutuhan primer setelah kebutuhan sandang dan adalah memiliki rumah yang tentunya didirikan di atas sebidang tanah. Tanah ditempatkan sebagai suatu bagian penting bagi kehidupan manusia. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk, kebutuhan akan tanah terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor keterlambatan dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah pada kantor pertanahan Kabupaten Banjar dan untuk mengetahui akibat hukum penerbitan sertifikat hak milik atas tanah pada kantor pertanahan Kabupaten Banjar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris. Sumber data dipilih secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis hasil penelitian menggunakan langkah-langkah reduksi data dan verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor keterlambatan dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah pada kantor pertanahan Kabupaten Banjar antara lain ,Kurangnya sumber daya manusia, Setiap tahunnya Kantor pertanahan Kabupaten Banjar selalu meninggalkan berkas-berkas permohonan yang belum diselesaikan, Adanya berkas tidak lengkap atau kurang lengkap serta Kurangnya koordinasi antara pemohon hak dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dalam menentukan waktu untuk melaksanakan proses pengukuran dan penetapan batas-batas bidang tanah. Akibat hukum penerbitan sertifikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar adalah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah namun dalam hal pelayanan di kantor pertahanan yang terkesan lambat dalam menerbitkan sertifikat sehingga hal ini merugikan masyarakat pemohon sertifikat. Tidak ada peraturan yang mengatur akibat dari keterlambatan penerbitan sertifikat karena sertifikat itu sendiri adalah produk hukum.
Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Banjarmasin (Studi di POLRESTA Banjarmasin) Darmawan Darmawan; Andin Sofyannor
Jantera Hukum Bornea Vol. 4 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.72 KB)

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan meneliti terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dan upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dan upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (perempuan) dalam wilayah Kepolisian Resor Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara lisan. Sedangkan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi Pustaka. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama kasus tindak pidana perdagangan anak perempuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banjarmasin disebabkan oleh faktor ekonomi. Kedua, penanggulangan tindak pidana perdagangan orang pada umumnya dan perdagangan anak perempuan pada khususnya dapat dilakukan melalui pendekatan yuridis.
Eksistensi Memorandum Of Understanding (Studi Komparatif Berdasarkan Civil Law Dengan Common Law) Siti Sahidah; Siti Maisarah
Jantera Hukum Bornea Vol. 4 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.565 KB)

Abstract

Istilah memorandum of understanding tumbuh dan berkembang dalam praktik yang banyak digunakan oleh berbagai lembaga maupun badan usaha. Oleh karena memorandum of understanding tidak diatur dalam KUHPerdata, maka tentunya menimbulkan persoalan tentang kedudukan hukumnya. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui status hukum memorandum of understanding pada kerja sama pengerjaan proyek pariwisata. Kemudian untuk mengetahui akibat hukum pelanggaran terhadap memorandum of understanding pada kerja sama pengerjaan proyek pariwisata. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi Pustaka,kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama memorandum of understanding pada kerja sama pengerjaan proyek menurut sistem hukum civil law merupakan perjanjian karena memenuhi Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1320 KUHPerdata. Sedangkan menurut sistem hukum common law hal tersebut bukan perjanjian, melainkan hanya kesepakatan awal yang harus ditindaklanjuti dengan perjanjian. Kedua, pelanggaran terhadap memorandum of understanding menurut sistem hukum civil law merupakan wanprestasi, sedangkan menurut sistem hukum common law bukan wanprestasi.
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAHAN DESA DI DESA SIMPANG WARGA LUAR KABUPATEN BANJAR Annisa Hidayati
Jantera Hukum Bornea Vol. 4 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (579.876 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1), Mengetahui dan memperoleh data mengenai pelakanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Simpang Warga Luar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar 2), Mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Simpang Warga Luar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan sosiologis, karena data diperoleh langsung dari fakta yang ada di masyarakat. Pengumpulan data melalui studi kasus, penelitian lapangan, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Simpang Warga Luar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar belum sepenuhnya dilakukan secara optimal karena hanya 3(tiga) tugas pokok yang dilaksanakan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakt, 2. faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dipngaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor pendorong yang meliputi Dukungan/partisipasi masyarakat terhadap BPD, dan hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor penghambat yang meliputi kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, Sarana dan prasarana, kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD serta Adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2023): Juli 2023 Vol. 5 No. 02 (2022): Juli 2022 Vol. 5 No. 01 (2022): Januari 2022 Vol. 4 No. 1 (2020): Januari 2020 Vol. 3 No. 2 (2019): Juli 2019 Vol. 3 No. 1 (2019): Januari 2019