cover
Contact Name
Ali Hamdan
Contact Email
rumahjurnal@unugiri.ac.id
Phone
+6282234444954
Journal Mail Official
almaqashidi@unugiri.ac.id
Editorial Address
https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/about/editorialTeam
Location
Kab. bojonegoro,
Jawa timur
INDONESIA
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
ISSN : 26205084     EISSN : 26230399     DOI : https://doi.org/10.32665/almaqashidi
Al Maqashidi adalah Jurnal Hukum Islam Nusantara berbasis maqashid syariah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Jurnal ini mengkhususkan pada kajian ilmu hukum Islam dan terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Januari-Juni dan Juli-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 113 Documents
ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PERAN RESOR SUKARAJA DALAM PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN (TNBBS) Nur Laila; Maimun; Fathul Mu'in
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 2 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i2.5809

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran resor sukaraja atas tnbbs dalam pengamanan dan perlindungan kawasan hutan konservasi melalui perspektif Fiqh Siyasah , dengan studi kasus di Resor Sukaraja Atas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Latar belakang penelitian didasarkan pada tantangan konservasi sumber daya alam di Indonesia, termasuk aktivitas ilegal seperti perambahan hutan dan perburuan liar, serta perlunya integrasi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, maslahah, amanah, dan syura dalam penegakan hukum. Tujuan penelitian adalah mengkaji tingkat implementasi peraturan tersebut dalam perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas kawasan, serta menganalisisnya melalui lensa Fiqh Siyasah. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, melibatkan informan seperti aparatur resor dan masyarakat mitra polhut. Hasil awal menunjukkan hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan Fiqh Siyasah dalam konteks pengelolaan lingkungan serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan konservasi ekosistem berkelanjutan.
IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFIẒIYAH Rahmad Ramadhani; Maimun; Rudi Santoso
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 2 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i2.5823

Abstract

Pariwisata berperan penting dalam ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Lampung Tengah memiliki potensi wisata alam, buatan, dan budaya. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata bertugas sesuai Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah untuk mengembangkan destinasi, kelembagaan, dan usaha pariwisata. Penelitian ini mengkaji mengenai perspektif  siyāsah tanfiẓiyah mengenai implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian mengemukakan bahwa implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip siyāsah tanfiẓiyah. Meskipun secara struktural pembagian tugas telah jelas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan signifikan berupa keterbatasan anggaran, kurangnya SDM berkompetensi khusus, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan objek wisata.
PEMBERDAYAAN EKONOMI SANTRI MELALUI KOPERASI PESANTREN: ANALISIS HUKUM ISLAM PADA PONDOK PESANTREN AN-NAHDLOH MALAYSIA Masudi; Mohammad Mahmudi; Masudi; Mohammad Mahmudi
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 9 No. 1 (2026): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v9i1.6737

Abstract

This study aims to analyze the Islamic law perspective on the development of cooperative entrepreneurship at An-Nahdlah Islamic Boarding School in Selangor, Malaysia. The growth of the sharia economy has encouraged Islamic boarding schools not only to function as religious educational institutions but also as centers for social and economic empowerment through sharia-based cooperatives. This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach. The normative approach examines Islamic legal principles related to sharia cooperatives, while the empirical approach is conducted through interviews with school leaders, cooperative managers, and related parties. Secondary data were obtained from books, scientific journals, cooperative documents, and Islamic economic law literature. The findings show that the cooperative operates several business units, including consumer services, student canteens, literacy development, and entrepreneurship education. Its management applies the principles of deliberation, togetherness, and student economic empowerment. From the perspective of Islamic law, the cooperative is in accordance with the principles of syirkah, ta‘āwun, justice, and maqāṣid al-syarī‘ah because it is oriented toward public welfare and community prosperity. The cooperative also seeks to avoid riba, gharar, and maysir through the implementation of sharia contracts. Supporting factors include a religious environment and support from Nahdlatul Ulama organizations, while obstacles include limited capital, weak management professionalism, and regulatory challenges.

Page 12 of 12 | Total Record : 113