cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ali Hamdan
Contact Email
rumahjurnal@unugiri.ac.id
Phone
+6282234444954
Journal Mail Official
almaqashidi@unugiri.ac.id
Editorial Address
https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/about/editorialTeam
Location
Kab. bojonegoro,
Jawa timur
INDONESIA
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Published by Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
ISSN : 26205084     EISSN : 26230399     DOI : https://doi.org/10.32665/almaqashidi
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al Maqashidi adalah Jurnal Hukum Islam Nusantara berbasis maqashid syariah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Jurnal ini mengkhususkan pada kajian ilmu hukum Islam dan terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Januari-Juni dan Juli-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 112 Documents
 7   8   9   10   11 
LAVENDER MARRIAGE: PENDEKATAN KAIDAH NAHYU DALAM ISTINBATH HUKUM Rizka 'Afifa Zulkifli; Zainal Azwar
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.4831

Abstract

Artikel ini membahas fenomena lavender marriage dalam perspektif hukum Islam sebagai bentuk penyimpangan terhadap tujuan hakiki pernikahan. Lavender marriage merujuk pada pernikahan antara dua orang berbeda jenis kelamin yang dilakukan untuk menutupi orientasi seksual non-heteroseksual salah satu atau kedua pihak. Permasalahan dalam artikel ini berfokus pada keabsahan dan implikasi hukum dari praktik tersebut, ditinjau melalui kaidah ushul fiqh al-Ashlu fi al-Nahyi li al-Tahrim, yang menyatakan bahwa hukum asal dari larangan adalah haram kecuali ada dalil yang memalingkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan menganalisis teks-teks klasik dan kontemporer dalam hukum Islam serta fenomena sosial yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lavender marriage bertentangan dengan maqashid al-nikah dalam Islam, karena mengandung unsur penipuan (tadlis), ketidakjelasan niat dan penyimpangan terhadap tujuan syariah. Kaidah al-Nahyi li al-Tahrim memperkuat bahwa praktik ini tidak hanya bermasalah secara etis dan sosial, tetapi juga tergolong perbuatan yang haram secara hukum Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi yang lebih jelas serta pendekatan fikih yang kontekstual untuk menjawab tantangan sosial kontemporer.
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DAN ETIKA BERUMAH TANGGA DALAM KITAB AL-ADABU FIĪ AL-DIĪN KARYA IMAM GHAZALI (450-505 H) DALAM UPAYA MEREVITALISASI SPIRIT KELUARGA SAKINAH Challimatus Sa'diyah; Ita Rahmania Kusumawati
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.4995

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai dan etika berumah tangga dalam kitab Al-Adabu fiī al-Dīn karya Imam al-Ghazali (450–505 H) sebagai dasar normatif dalam upaya merevitalisasi spirit keluarga sakinah di era modern. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya angka perceraian yang mencerminkan krisis etika dan melemahnya nilai spiritual dalam institusi keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan, serta penguatan data melalui wawancara tokoh agama dan observasi pada masyarakat santri dan non-santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai etika dalam Al-Adabu fiī al-Dīn seperti mu’āsyarah bil ma‘rūf, komunikasi santun, kelembutan sikap ,akhlak mulia, tanggung jawab, kesalingan, dan pengendalian diri, sangat relevan untuk menjawab problematika keluarga masa kini. Masyarakat santri mengimplementasikan nilai-nilai ini berlangsung secara terstruktur melalui lingkungan pesantren dan budaya religius yang kuat. Sebaliknya, implementasinya dalam masyarakat non-santri belum didukung oleh pemahaman keagamaan yang memadai akibat terbatasnya akses pendidikan agama dan lemahnya peran institusi keagamaan. Revitalisasi nilai adab pada pada masyarakat santri dapat diperkuat melalui optimalisasi lembaga keagamaan, sedangkan masyarakat non-santri memerlukan pendekatan adaptif dan edukatif yang dialogis. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa revitalisasi spirit keluarga sakinah dapat dilakukan dengan menggali kembali nilai-nilai etika Islam klasik dan mengadaptasikannya secara kontekstual dalam kehidupan keluarga modern.
OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HAK ANAK MELALUI LEMBAGA PESANTREN ANAK (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN MIFTAHUL MUBTADIIN NGANJUK) Muhammad Gufron Nawawi; Habibi Al Amin
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.5013

Abstract

Anak merupakan generasi masa depan bangsa yang mempunyai hak asasi untuk dilindungi, dipenuhi, dan dikembangkan mengacu pada prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Keppres No. 36 Tahun 1990. Namun, realitas di lapangan banyak anak masih menghadapi beberapa tantangan, seperti contoh kekerasan, eksploitasi anak, dan keterbatasan akses terhadap dunia pendidikan, yang seharusnya Lembaga pesantren sebagai institusi pendidikan berbasis keagamaan, Gerakan kaderisasi ulama serta keilmuan Islam yang juga mencerminkan protes terhadap kebijakan pemerintahan Belanda yang memiliki potensi signifikan untuk berperan dalam memenuhi hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk pengoptimalisasian perlindungan hak anak melalui lembaga pesantren anak studi kasus di pondok pesantrn miftahul mubtadiin nganjuk dengan menggunakan kacamata undang-undang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan:1) pelaksanaan perlindungan hak anak di pondok pesantren Miftahul Mubtadiin nganjuk terdiri dari tiga tahapan: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. 2) pengoptimalisasian menggunakan empat aspek: preventive (pencegahan), aspek represif (penangan kasus), aspek rehabilitatif (pemulihan), sinergi dengan orang tua dan masyarakat. 3) sesuai prespektif undang-undang di indonesia optimalsasi perlindungan hak anak yang ada di pondok pesantren miftahul mubtadiin nganjuk sudah memenuhi siklus mutu pendidikan yang dikenal dangan PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) meskipun kurang menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah dan LSM untuk memberi tambahan sosialisasi , pelatihan, dan penyediaan fasilitas ramah anak.
IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (STUDI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KLATEN) Widodo, Adellia Mahardhika; Niken Wahyuning Retno Mumpuni
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.5025

Abstract

Perubahan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah progresif untuk melindungi hak anak dan menekan angka perkawinan usia dini. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi dispensasi kawin pasca perubahan UU tersebut di Pengadilan Agama Klaten, dengan fokus pada tren permohonan, dasar  hakim hakim, dan efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, pendekatan sosiologis, dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin, namun tingkat pengabulannya tetap tinggi, dengan alasan dominan berupa kehamilan di luar nikah. Upaya seperti syarat rekomendasi psikolog belum efektif menjadikan dispensasi sebagai pengecualian yang ketat. Temuan ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin belum sepenuhnya efektif mencegah perkawinan anak, sehingga diperlukan penguatan regulasi, sinergi lintas sektor, dan edukasi masyarakat agar dispensasi benar-benar berfungsi sebagai perlindungan darurat, bukan celah hukum.  
RELASI SUAMI DAN ISTRI DALAM PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER (STUDI DI PONDOK PESANTREN BAITUL QUR’AN RIAU) Haryanto, Andi Haryanto; Misra Netti; Azzuhri Al Bajuri
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.5051

Abstract

Relasi suami istri dalam hubungan perkawinan yang mana perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hubungan tersebut juga menggambarkan pola relasi suami istri yang diterapkan dalam sebuah keluarga. Setidaknya pola yang berlaku di dalam rumah tangga suami dan istri tidaklah satu, terdapat beberapa pola yang diberlakukan yang memiliki orientasi antara kesetaraan dan atau ketidak-setaraan dalam hal ini keterkaitannya dengan kesetaraan gender. Penelitian ini fokus bagaimana relasi suami istri dalam pemenuhan nafkah keluarga perspektif kesetaraan gender dengan metode kualitatif, tehnik pengumpulan data dengan cara observasi di lapangan dan metode wawancara yang mendalam. Temuan penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut, dari enam informan ditemukan ada lima pola relasi, (satu) Owner-Property ditemukan pada pasangan NK dan TYP, (dua) pola Head-Complement ditemukan pada pasangan SH dan RI, (tiga) pola Senior - Junior Partner ditemukan pada pasangan IDR dan JI, (empat) Equal Partner ditemukan pada pasangan HA dan MB dan juga pasangan DA dan RA, Sementara satu pasang informan terdapat pola kombinasi pada pasangan RH dan AH yaitu pola Head- complement dan pola senior-junior partner. Hasil tipologi perspektif kesetaraan gender menunjukkan bahwa kesetaraan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama dalam segala aspek kehidupan.
TRADISI ADAT JAWA DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM meiyanda; M. Yarham
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 6 No. 2 (2023): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v6i2.2273

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi tradisi adat Jawa dalam pelaksanaan pernikahan dari perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sejauh mana tradisi adat Jawa dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, melibatkan wawancara mendalam dengan pasangan yang menjalani pernikahan adat Jawa, tokoh agama, dan ahli hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tradisi adat Jawa dapat sejalan dengan hukum Islam, terutama dalam aspek-aspek seperti mahar, peran wali nikah, dan prosesi pernikahan. Namun, terdapat beberapa aspek yang memerlukan klarifikasi dan penyesuaian agar sesuai dengan ajaran Islam. Kesimpulan penelitian ini memberikan wawasan tentang integrasi harmonis antara tradisi adat Jawa dan hukum Islam dalam konteks pernikahan, sekaligus menyoroti pentingnya pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai agama dalam menjalankan tradisi pernikahan adat Jawa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perdebatan akademis dan praktis mengenai hubungan antara tradisi lokal dan ajaran agama dalam konteks pernikahan di masyarakat Jawa.
Tinjaun Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Ali hamdan; burhanatutdyana; Refangga
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 6 No. 2 (2023): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v6i2.2368

Abstract

This article examines the review of marriage after a circular issued by the Ministry of Religion regarding marriage during the wife's iddah period. In the circular there is a provision that the husband can remarry another woman if the wife's iddah period is over. If this is related to the provisions on the wife's iddah period, both in Islamic law and positive law, there are no rules that explain the husband's obligation to wait for the wife's iddah period when he wants to carry out a marriage with another woman. So the issuance of this circular letter will certainly have a positive impact and benefits for women who are undergoing the iddah period and will have time to improve their households. However, on the other hand, if these rules are not implemented properly, it is feared that hidden polygamy will occur by the husband. In this case, to dig deeper into this research, the author used a qualitative descriptive method so that the author conducted research directly in the field with several related sources.
Problematika Hukum Poligami di Indonesia Perspektif KH. Abdul Syakur Yasin Irawan, Ah. Soni
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 6 No. 2 (2023): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v6i2.2419

Abstract

Isu poligami dalam pemikiran Islam maupun realitas sosial era modern ini selalu menjadi kontroversi dan menarik untuk diperbincangkan. Diskursus tentang poligami tidak akan pernah berakhir karena memiliki legalitas hukum yang kuat seperti UU No. 1 Tahun 1974, meskipun pada prinsipnya perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi realitanya akan berpeluang adanya ketentuan izin poligami. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis pemikiran Abdul Syakur Yasin tentang konsep poligami dengan melihat perkembangan fakta sosial serta relevansinya dalam konteks ke-Indonesiaan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan, pendekatanya tekstual-kontekstual dan historis-filosofis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini bahwa Q.S. an-Nisa’ ayat 3 tidaklah menunjukkan arti perintah untuk berpoligami, melainkan perintah untuk memelihara dan merawat anak yatim, sehingga poligami tidak dihukumi wajib, akan tetapi hanya sebatas kebolehan kepada laki-laki yang mempunyai kepedulian penuh terhadap anak yatim. Syakur menganggap praktik poligami hanya sebagai jalan darurat yang aksesnya harus dipersulit dan disertai persyaratan yang ketat dengan adanya keharusan untuk menerapkan konsep al-‘Adil baina al-Aulad (keadilan diantara anak kandung dan anak tiri) bukan al-‘Adil baina al-Nisa’ (keadilan kepada para istri), karena keadilan kepada para istri tidak mungkin dapat diwujudkan, sehingga penerapan keadilan lebih ditujukan kepada seluruh anak, baik anak kandung maupun anak tiri bukan kepada para istri. Keywords: Law, Polygamy, Abdul Syakur Yasin. Abstrak: Isu poligami dalam pemikiran Islam maupun realitas sosial era modern ini selalu menjadi kontroversi dan menarik untuk diperbincangkan. Diskursus tentang poligami tidak akan pernah berakhir karena memiliki legalitas hukum yang kuat seperti UU No. 1 Tahun 1974, meskipun pada prinsipnya perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi realitanya akan berpeluang adanya ketentuan izin poligami. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis pemikiran Abdul Syakur Yasin tentang konsep poligami dengan melihat perkembangan fakta sosial serta relevansinya dalam konteks ke-Indonesiaan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan, pendekatanya tekstual-kontekstual dan historis-filosofis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum poligami yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa’ ayat 3 menurut pandangan Syakur, ayat tersebut tidaklah menunjukkan arti perintah untuk berpoligami, melainkan perintah untuk memelihara dan merawat anak yatim, sehingga poligami tidak dihukumi wajib, akan tetapi hanya sebatas kebolehan  kepada laki-laki yang mempunyai kepedulian penuh terhadap anak yatim, lebih lanjut Syakur menganggap praktik poligami hanya sebagai jalan darurat yang aksesnya harus dipersulit dan disertai persyaratan yang ketat dengan adanya keharusan untuk menerapkan konsep al-‘Adil baina al-Aulad (keadilan diantara anak kandung dan anak tiri) bukan al-‘Adil baina al-Nisa’ (keadilan kepada para istri), sehingga penerapan keadilan lebih ditujukan kepada seluruh anak, baik anak kandung maupun anak tiri bukan kepada para istri, karena keadilan kepada para istri tidak mungkin dapat diwujudkan. Kata Kunci: Hukum, Poligami, Abdul Syakur Yasin.
Tinjauan Kaidah-Kaidah Fiqhiyah Terhadap Adat Merariq (Kawin Culik) Pada Tradisi Perkawinan Adat Suku Sasak Aprianita, Triana
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 6 No. 2 (2023): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v6i2.2451

Abstract

Tradisi Perkawinan merariq yaitu praktik perkawinan dengan melarikan anak gadis orang, tradisi merariq ini merupakan tradisi yang masih eksis sampai saat ini di masyarakat suku Sasak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  adat merariq yang berlaku di masyarakat suku sasak ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum adat. Adapun metode penelitian ini bersifat normatif atau penelitian kepustakaan dengan menggambarkan tradisi merariq dalam suku Sasak, tradisi merariq sudah melekat pada masyarakat Lombok karena sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Oleh karena itu tidak ada larangan dalam Islam mengenai praktik merariq karena sudah memenuhi kriteria syarat yang bisa dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang baik. Tradisi merariq dari perspektif hukum adat adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dari masyarakat suku Sasak, hukum adat dihormati dan dihargai oleh masyarakat suku Sasak serta berperan penting dalam menjaga ketertiban dan kerukunan masyarakat antar suku Sasak. Keberadaan budaya merariq ini sesungguhnya tidak lebih dari perwujudan resistensi kaum laki-laki atas dominasi kebudayaan, politik dan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian literature mengenai adat merariq dan memberikan kontribusi positif bagi kalangan akademisi mengenai adat merariq bahwa tradisi ini merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan.
LANDASAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM TEHADAP STATUS ISTRI DALAM PERKARA SUAMI MAFQUD MELALUI PUTUSAN NOMOR 0279Pdt.G2009PA.PAS Andre Afrilian
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 6 No. 2 (2023): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v6i2.2457

Abstract

In Islamic law in some madhabs the disappearance of the husband (mafqud) can be a reason for divorce. Some schools of thought such as Hanabilah and Malikiyah allow the wife to file for divorce if the husband is mafqud and there is no information about his whereabouts for a period of one year as stated by Sayyid Sabiq and Imam Malik. In addition, through positive law, it is regulated in Government Regulation No. 9 of 1975. However, there is a decision in the Pasuruan Religious Court No. 0279/Pdt.G/2009/PA.Pas which grants the divorce of a wife whose husband is mafqud with a period of only four months, so this article tries to examine the reasons why the judge granted the divorce filed by the wife and the legal considerations used as a basis through maslahah mursalah. The research method used in this research is juridical-normative using qualitative analysis and the maslahah mursalah approach. Based on the results of the research, there are several supporting factors the court's basis in granting the decision with the situation that the husband has married another woman without the knowledge of legal wife so that by reviewing the concept of benefit, the lawsuit is granted.

Page 9 of 12 | Total Record : 112

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 7 No. 2 (2024): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 7 No. 1 (2024): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 6 No. 2 (2023): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 6 No. 1 (2023): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 5 No. 2 (2022): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 5 No. 1 (2022): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 4 No. 2 (2021): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 4 No. 1 (2021): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 3 No. 2 (2020): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 3 No. 1 (2020): AL MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 2 No. 1 (2019): AL MAQASHIDI : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 1 No. 1 (2018): AL MAQASHIDI : JURNAL HUKUM ISLAM NUSANTARA More Issue