cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ali Hamdan
Contact Email
rumahjurnal@unugiri.ac.id
Phone
+6282234444954
Journal Mail Official
almaqashidi@unugiri.ac.id
Editorial Address
https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/about/editorialTeam
Location
Kab. bojonegoro,
Jawa timur
INDONESIA
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Published by Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
ISSN : 26205084     EISSN : 26230399     DOI : https://doi.org/10.32665/almaqashidi
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al Maqashidi adalah Jurnal Hukum Islam Nusantara berbasis maqashid syariah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Jurnal ini mengkhususkan pada kajian ilmu hukum Islam dan terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Januari-Juni dan Juli-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 112 Documents
 6   7   8   9   10 
KONSEP NEGARA ISLAM DALAM POLEMIK PEMIKIRAN SOEKARNO DAN MUHAMMAD NATSIR: KAJIAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM Salsabila Syifana Alkamila; Khairun Nisa; Nur Citra Juniarti Mandiri; Surya Sukti
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.4386

Abstract

Perautan antara agama dan negara menjadi tema perdebatan yang terus bergulir dalam ranah pemikiran politik Islam di Indonesia. Kajian ini berfokus pada perbedaan pandangan antara Soekarno dan Mohammad Natsir terkait konsep negara Islam. Soekarno berpandangan bahwa pemisahan agama dari urusan kenegaraan adalah langkah strategis untuk menjaga objektivitas negara, sedangkan Natsir menilai bahwa negara sepatutnya menjadi sarana pelaksanaan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara komprehensif perbedaan perspektif kedua tokoh, termasuk akar ideologis dan pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui telaah literatur terhadap karya- karya asli kedua tokoh dan berbagai respons yang mereka hasilkan dalam wacana publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan keduanya dipengaruhi oleh latar belakang sosial-politik, pengalaman hidup, serta interpretasi masing-masing terhadap ajaran Islam dan realitas kebangsaan. Perdebatan intelektual antara Soekarno dan Natsir memberikan kontribusi yang penting dalam membentuk kerangka pemikiran politik Islam yang relevan dengan kondisi Indonesia sebagai bangsa yang plural dan dinamis.  
PERAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENANGGULANGI DAMPAK SOSIAL JUDI ONLINE TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA Khurul Anam; Mukaromah , Lisa Aminatul
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak sosial yang kompleks, salah satunya adalah meningkatnya kasus judi online yang menjangkau hingga ke dalam institusi rumah tangga. Judi online tidak hanya menjadi persoalan hukum pidana, tetapi juga menimbulkan kerusakan ekonomi, psikologis, dan spiritual dalam keluarga, terutama dalam keluarga Muslim yang nilai-nilainya bertumpu pada ajaran syariat Islam. Dampak yang ditimbulkan meliputi penelantaran nafkah, gangguan komunikasi antar pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum keluarga Islam dalam menanggulangi dampak sosial yang ditimbulkan oleh judi online terhadap keutuhan rumah tangga. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji sumber hukum Islam seperti Al-Qur’an, hadis, serta literatur fiqh klasik dan kontemporer, ditambah analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai perangkat hukum nasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki peran preventif, edukatif, mediatif, dan kuratif yang efektif dalam mengatasi penyimpangan akibat judi online, serta mampu menjadi instrumen perlindungan bagi istri dan anak dari dampak destruktif rumah tangga yang tidak harmonis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi edukasi pranikah berbasis syariah, optimalisasi lembaga mediasi keluarga Islam, dan integrasi sistem hukum Islam dengan hukum positif dalam perlindungan keluarga Muslim di era digital.
DARI RITUAL KE REALITAS SOSIAL: DEKONSTRUKSI MAKNA TRADISI PAK PUNJEN DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT KARANGWOTAN PATI MELALUI LENSA TEORI SOSIAL BERGER & LUCKMANN Jalil, Abdul; Hasanah, Siti Nihayatul
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.4537

Abstract

Tradisi Pak Punjen dalam pernikahan di Desa Karangwotan, Pati, merupakan ritual adat Jawa yang sarat nilai budaya dan sosial. Prosesinya yang terstruktur. Mulai persiapan hingga puncak acara menjadi simbol kebersamaan, penghormatan, dan tanggung jawab komunitas. Dari kacamata konstruksi sosial Berger dan Luckmann, tradisi ini bukan sekadar pelestarian warisan, melainkan juga instrumen pembentuk identitas kolektif warga Karangwotan nilai-nilai di dalamnya direproduksi secara turun-temurun lewat interaksi sosial, sekaligus menegaskan bagaimana struktur masyarakat memengaruhi dan dipengaruhi oleh praktik ini oleh Peter Berger mengacu tiga aspek yakni eksternalisasi, objektifitas, dan internalisasi. Tujuan penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana bentuk tradisi pak punjen di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dan bagaimana tradisi pak punjen di Desa Karangwotan dalam prespektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam kajian penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif dan Jenis penelitian yang kami gunakan ialah empirical legal research (penelitian hukum empiris). Pengumpulan data meliputi Interview, Observasi, dan Dokumelntasi. Dari hasil penelitian kami ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Eksternalisasi, yang terwujud dalam a) Adaptasi terhadap realitas sosiokultural terkait konsep mahar dalam Islam. b) Penerimaan terhadap fakta historis, merujuk pada praktik syukuran pernikahan yang telah berlangsung sejak era Rasulullah). c) Harmonisasi dengan nilai-nilai tradisi Pak Punjen, di mana masyarakat menginternalisasi aspek mistis-teologis yang melekat pada ritual tersebut. 2. Objektivasi: Ini adalah adat leluhur yang patut dirawat, tidak hanya sebagai penghormatan tetapi juga karena nilai positifnya bagi masyarakat, 3. Internalisasi, Tujuan ini lahir dari landasan filosofis, diwarnai oleh nilai-nilai tradisi yang mengedepankan penghargaan terhadap anak dan bentuk syukur kepada Allah SWT. Keywords: Ritual, Social Reality, The Pak Punjen Tradition dan Marriage.
REKONSTRUKSI HUKUM SYIRKAH: PROBLEMATIKA REGULASI DAN IMPLEMENTASINYA PERSPEKTIF Q.S SHAAD(38):24 A'immatur Rosidah; Aldi Firmansyah; Muhammad Taufiqurrohman
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.4570

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika regulasi dan implementasi akad syirkah di Indonesia serta meninjau perspektif QS. Shad (38):24 dalam merekonstruksi hukum syirkah. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif kualitatif dengan analisis terhadap sumber hukum Islam, regulasi perbankan syariah, dan kasus-kasus sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi syirkah di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan UU No. 21 Tahun 2008, belum sepenuhnya mengakomodir perkembangan praktik syirkah modern, termasuk bisnis digital dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Implementasi syirkah di lembaga keuangan syariah juga menghadapi tantangan, seperti penyamaan dengan skema mudharabah, pemberlakuan jaminan yang tidak sesuai prinsip syirkah, serta maraknya sengketa akibat wanprestasi dan ketidakadilan. QS. Shad ayat 24 memberikan perspektif kritis dengan mengisahkan kezaliman dalam aktivitas syirkah pada masa Nabi Daud As. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan pendekatan holistik dalam menyelesaikan sengketa syirkah. Berdasarkan analisis ini, penelitian merekomendasikan rekonstruksi hukum syirkah dengan memperkuat aspek keadilan, pencatatan transaksi yang transparan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang komprehensif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika bisnis syariah kontemporer sekaligus menjaga prinsip keadilan dalam muamalah.
ANALISIS PENGARUH INFLASI DALAM PENENTUAN NOMINAL UANG PANAI PADA MASYARAKAT BUGIS Ahmad, Ahmad; Muhammad Said; Naharuddin SR; Minhajuddin Madi; Muh. Nur Hidayat
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.4578

Abstract

The tradition of determining uang panai (bridal gift) in Bugis society has faced challenges due to economic pressures, particularly inflation, which impacts the nominal value and its cultural significance. This study aims to analyze the influence of inflation on the determination of uang panai nominal and its alignment with Islamic family law and humanitarian values. Employing a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with six informants (three Bugis families, one adat leader, and two religious figures) and participatory observation of five uang panai negotiations in Makassar and Bone from February to April 2025. Findings reveal that inflation (18.09% from 2019–2024) has driven a significant increase in uang panai nominal, reaching Rp70 million in Makassar, often exceeding economic capacity and shifting its meaning from a symbol of honor (siri’) to a financial burden. However, some communities show flexibility by adjusting nominals, using phased payments, or substituting with goods like gold, aligning with Islamic principles of ease (taysīr) and humanitarian values like family harmony (pacce).
THE URGENCY OF RECOGNIZING AND PROTECTING THE RIGHTS OF CUSTOMARY LAW COMMUNITIES TO NATURAL RESOURCES IN MINING MANAGEMENT: A REVIEW OF THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Istanto, Yusuf; Surya, Faizal Adi; Wardhani, Lidya Christina; Setiyowati, Fariska Jihan
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.4595

Abstract

This paper aims to examine the regulation of recognition and protection of customary law communities in mining management, and to review its suitability from an Islamic legal perspective. The method used is normative legal research with a legislative approach, especially regarding mining law policies and the existence of customary law communities. The results of the study indicate that the mining sector is a national strategic sector, but in practice it often causes conflicts with customary law communities that depend on their customary land for their livelihoods. Although the constitution and several regional regulations have recognized the existence of customary communities, there are no comprehensive regulations in the mining sector. The lack of synchronization between regulations causes legal uncertainty and weak protection for customary communities. From an Islamic legal perspective, recognition of land and resource rights by customary communities is part of the principles of justice (‘adl), welfare (maṣlaḥah), and protection of property (ḥifẓ al-māl). Therefore, this paper recommends the ratification of the Customary Law Community Bill as an important step in realizing structural justice and protection of the rights of customary communities in an integral manner, including in the mining sector. The bill is expected to provide legal certainty, become a reference for other sectoral regulations, and ensure that natural resource management is carried out fairly and sustainably in accordance with Islamic values.
PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI IRAN: REFORMASI PASCA-REVOLUSI 1979 DALAM PERSPEKTIF MAZHAB JA’FARI Lagus, Wegestin; Hidayat, Rahmat; Efrinaldi
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.4607

Abstract

Pasca-Revolusi Islam 1979, Iran membentuk sistem pemerintahan teokratis berbasis mazhab Ja’fari yang menjadikan fiqh Syiah sebagai fondasi utama dalam penyusunan hukum nasional, termasuk di bidang hukum keluarga. Reformasi hukum keluarga setelah revolusi tidak hanya menegaskan dominasi ulama dalam proses legislasi, tetapi juga menjadi respons terhadap sistem hukum sekuler peninggalan rezim Pahlavi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika reformasi hukum keluarga Islam di Iran pascarevolusi dengan menelusuri bagaimana fiqh Ja’fari diformulasikan dalam peraturan negara serta bagaimana tafsir keagamaan tersebut berinteraksi dengan isu-isu kontemporer seperti pernikahan, talak, poligami, hak asuh anak, dan posisi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-historis berbasis studi literatur terhadap regulasi, yurisprudensi, dan dokumen resmi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun struktur hukum keluarga di Iran cenderung konservatif dan patriarkal, terdapat reformasi parsial yang menunjukkan fleksibilitas fikih Ja’fari dalam merespons tekanan sosial, gerakan perempuan, dan tuntutan keadilan gender. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga di Iran pascarevolusi mencerminkan negosiasi antara teks syariah dan dinamika sosial, sekaligus mempertahankan otoritas ideologis negara.
TRANSFORMASI PEMBAGIAN WARIS ANTARA LAKI LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR (STUDI BUKU TEORI LIMIT) Asrafi, Moh Firman Asrafi; Wulan, Yunita Wulandari
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.4659

Abstract

In the last decade, there has been a significant transformation in gender perception regarding inheritance in Islam. Legal reforms have provided fairer rights for women, driven by injustices, changing gender roles, feminism, and human rights. The distribution of inheritance in Islam was previously set at a 2:1 ratio between men and women, with greater obligations placed on men. This research explores the development of inheritance distribution between genders, not in general terms, but through the perspective of Muhammad Syahrur with a focus on the theoretical model of limits. Traditionally, Islamic inheritance law establishes an unequal share, often giving men twice what is given to women, a gap justified by the economic burden placed on men to support their families. This study aims to examine the applicable Islamic inheritance laws to achieve equality in inheritance rights between men and women using Muhammad Syahrur's limit theory and its relevance in the present time. Utilizing qualitative methodology, the author gathers data from various sources such as books and articles related to the topic. This research demonstrates that the interpretation of religious texts in their contextual situations can facilitate a more balanced and fair inheritance law, reflecting modern standards of equality and justice. This study contributes to the debate on gender roles in Islamic inheritance law
ENERGI TERBARUKAN DALAM TINJAUAN USHUL FIQH : SEBUAH TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH ABDUL WAHAB KHALLAF Hudaya, Muhammad Taufik
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.4778

Abstract

Dalam menghadapi krisis lingkungan global akibat ketergantungan pada energi fosil, pengembangan energi terbarukan menjadi kebutuhan mendesak. Studi ini mengkaji pengembangan energi terbarukan dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan ushul fiqh, khususnya berdasarkan metodologi Abdul Wahab Khallaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, dengan analisis terhadap konsep dalālah al-nash (kaidah kebahasaan ushul fiqh) dan maṣlaḥah mursalah (kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash). Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan energi terbarukan sejalan dengan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), harta (ḥifẓ al-māl), dan lingkungan hidup (ḥifẓ al-bī’ah). Dalil Al-Qur’an seperti QS. Al-Baqarah: 205 dan hadis tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi dianalisis dengan pendekatan ʿibārah al-nash, ishārah al-nash, dalālah al-nash, dan iqtiḍā’ al-nash, yang memperkuat legitimasi pengembangan energi terbarukan dalam perspektif Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip syariat mendukung inovasi energi ramah lingkungan sebagai bentuk aktualisasi tugas manusia menjaga bumi dan mewujudkan kemaslahatan berkelanjutan.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN hadi latifi, ahmad muhammad alhammad abdul hamid albazy; Achmad Fathoni; Muhammad Faishol Amin
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v8i1.4784

Abstract

Pernikahan dalam Islam bukan sekedar ikatan lahir batin antara dua insan, tetapi juga merupakan institusi yang sarat dengan nilai-nilai budaya, sosial, dakwah, tarbiyah, dan fiqih. Dalam fitrahnya, manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup berpasangan, dan Islam memandang pernikahan sebagai sarana untuk melangsungkan pernikahan tersebut secara adil dan terhormat. Namun, dalam praktiknya, pernikahan juga dapat berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pelaksanaan pengadilan terhadap menyediakan hak perempuan pasca perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Gresik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data utama berupa wawancara dan teaah dokumen putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Gresik telah menerapkan langkah-langkah inovatif untuk menjamin hak-hak perempuan—seperti nafkah iddah dan mut'ah—dilindungi secara hukum. Meski masih terdapat kendala dalam implementasi di lapangan, pendekatan ini memberikan dampak positif dalam memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian. Inisiatif ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi lembaga agama lain di Indonesia dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dalam sistem hukum nasional.

Page 8 of 12 | Total Record : 112

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 8 No. 1 (2025): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 7 No. 2 (2024): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 7 No. 1 (2024): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 6 No. 2 (2023): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 6 No. 1 (2023): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 5 No. 2 (2022): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 5 No. 1 (2022): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 4 No. 2 (2021): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 4 No. 1 (2021): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 3 No. 2 (2020): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 3 No. 1 (2020): AL MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 2 No. 1 (2019): AL MAQASHIDI : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 1 No. 1 (2018): AL MAQASHIDI : JURNAL HUKUM ISLAM NUSANTARA More Issue