cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rizki Anugerah
Contact Email
rizki.anugerah@ulm.ac.id
Phone
+62511-4321658
Journal Mail Official
kenotariatan.s2@ulm.ac.id
Editorial Address
Jl. Brigjen. H. Hasan Basry Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70123
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Notary Law Journal
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : 28087860     EISSN : 28087348     DOI : https://doi.org/10.32801/
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Notary Law Journal merupakan media untuk penyerbar luasan artikel ilmiah yang di terbitkan oleh Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, untuk Substansi Artikel merupakan hasil Penelitian atau kajian konseptual tentang hukum dan Kenotariatan dan isu-isu hukum kenotariatan. NoLawJou terbit 4 kali dalam setahun pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2025): April-Juni" : 5 Documents clear
Analisis Kerangka Hukum Crypto Assets di Indonesia Tantangan dan Peluang Urbanisasi, Urbanisasi; Lestari, Yunita Estu
Notary Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): April-Juni
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v4i2.104

Abstract

Crypto Assets merupakan salah satu teknologi keuangan yang berkembang pesat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Regulasi dan kerangka hukum terkait Crypto assets di Indonesia masih menemui beberapa tantangan yang relatif kompleks. Penggunaan crypto currency sebagai alat pembayaran masih berada dalam zona abu-abu hukum dan karena itu pendekatannya lebih kepada sebagai crypto assets atau digital aset yang digolongkan dalam kategori sebagai investasi. Undang – Undang Mata Uang tidak memperbolehkan penggunaannya sebagai alat pembayaran yang sah. Artikel ini membahas pembayaran dengan crypto assets, mencakup mekanisme transaksinya, cara pembelian melalui bursa crypto yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, serta peraturan yang mengatur penggunaan dan perdagangan crypto assets. Payment token sebagai bentuk utilitas di dalam ekosistem blockchain dijelaskan dalam konteks legalitasnya. Selain itu artikel ini menguraikan tema hukum dan regulasi, seperti apakah aset kripto dapat dijual, perlindungan konsumen, resiko penipuan, dan pengawasan pemerintah. Dengan pendekatan analitis, artikel ini bertujuan memberikan pemahaman dan wawasan mengenai kebijakan hukum di Indonesia terkait crypto assets serta rekomendasi bagi pengembangan kerangka hukum yang adaptif dan mendukung inovasi.
Analisis Masalah Perceraian di Dalam Suatu Ikatan Perkawinan dari Berbagai Pandangan: Perceraian antara Ria Ricis dengan Teuku Rya: Novianti, Siti; Nathasya, Nathasya; Natanael, Natanael; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Notary Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): April-Juni
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v4i2.106

Abstract

Pernikahan merupakan ikatan emosional dan legal antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, dinamika rumah tangga seringkali menghadirkan konflik, baik internal antara pasangan maupun eksternal yang melibatkan pihak ketiga seperti mertua. Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah perceraian antara selebriti Ria Ricis dan Teuku Ryan, yang memunculkan diskursus mengenai peran konflik mertua-menantu dalam keretakan rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang komprehensif terhadap isu perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perceraian berdasarkan perspektif hukum perkawinan di Indonesia dengan studi kasus perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji regulasi, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik rumah tangga dapat bersumber dari ketidakharmonisan relasi antarkeluarga, minimnya komunikasi, serta ketimpangan peran dan ekspektasi sosial. Dalam kasus Ria Ricis, hubungan yang kurang harmonis dengan mertua serta ketidakadilan dalam relasi keluarga menjadi latar belakang utama perceraian. Proses hukum telah dilakukan sesuai ketentuan UU Perkawinan, termasuk mediasi dan penetapan hak asuh anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak. Perceraian sebaiknya ditempuh sebagai jalan terakhir ketika seluruh upaya damai gagal. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk membangun komunikasi terbuka, menetapkan batasan keluarga yang sehat, serta menjadikan hukum sebagai sarana perlindungan, bukan semata penyelesaian konflik.
Efektivitas Kebijakan Presidential Threshold Dalam Pemilu Tahun 2024 Tatemba, Gilmorava Kent Daniel; Estera, Falero; Kairene, Yohanes Louis
Notary Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): April-Juni
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v4i2.108

Abstract

Kebijakan presidential threshold dalam Pemilu 2024 menimbulkan kontroversi terkait efektivitasnya dalam mendukung demokrasi yang sehat dan representatif di Indonesia. Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menetapkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai dengan minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional yang dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden. Kajian ini menganalisis efektivitas kebijakan tersebut dari perspektif hukum normatif, aksiologi demokrasi, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil kajian menunjukkan bahwa PT membatasi partisipasi politik, mengurangi keberagaman pilihan, memperkuat oligarki politik, serta bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru bahkan menyatakan bahwa PT inkonstitusional dan membuka ruang pencalonan yang lebih inklusif. Studi ini merekomendasikan penghapusan atau revisi PT, penguatan kaderisasi partai politik, dan peningkatan literasi politik masyarakat guna menciptakan sistem demokrasi yang lebih adil, terbuka, dan representatif.
Asas Pasif Bagi Hakim Perdata Dalam Mengadili Sebuah Perkara Di Pengadilan: Studi Perkara No. 819/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr Putra, Moody Rizqy Syailendra; Suni, Indri Elena; Kencana, Ekaprasetya Artha; Kasslim, Veren
Notary Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): April-Juni
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v4i2.114

Abstract

Kepentingan individu dalam kehidupan sosial bersifat dinamis dan tidak terbatas, sehingga sering kali berpotensi menimbulkan konflik dengan kepentingan individu lainnya. Ketika para pihak membuat kesepakatan untuk melindungi kepentingan masing-masing, tetap ada kemungkinan terjadinya penyimpangan yang menimbulkan sengketa. Di Indonesia, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui berbagai jalur: mediasi, arbitrase, dan litigasi (perdata). Mediasi diutamakan sebagai sarana penyelesaian yang damai dan kekeluargaan, namun apabila tidak membuahkan hasil, pengadilan perdata menjadi langkah terakhir (last resort). Dalam konteks litigasi, hakim memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan yang substansial, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di sisi lain, hukum acara perdata Indonesia masih menganut asas pasifnya hakim, di mana hakim hanya bersifat menunggu dan memutus berdasarkan apa yang diajukan para pihak. Perkara No.819/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr sebagai alat pembanding teori dengan kejadian nyata dalam beracara sehingga metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan asas pasif tersebut dalam sistem hukum Indonesia, serta membandingkannya dengan praktik di negara lain seperti Australia yang menganut sistem berbeda. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengevaluasi apakah asas pasif masih relevan dalam konteks peradilan modern yang berorientasi pada pencapaian keadilan substantif.
Legal Protection for the Advocate Profession in Efforts to Comba Money Laundering Crimes Putu Bagus Dananjaya
Notary Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): April-Juni
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v4i2.117

Abstract

Money laundering is a complex follow-up crime with significant impacts on the economy, national security, and social stability. In Indonesia, Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering (PPTPPU Law) serves as the primary legal framework to combat this crime, designating advocates as reporting parties under Article 17(2) and Government Regulation No. 43 of 2015. Advocates are required to report suspicious financial transactions, such as asset management or establishment of legal entities, with exemptions for tasks related to determining a client's legal position or handling cases, as stipulated in Article 8(2) of the Regulation, in line with the confidentiality principle under Article 16 of Law No. 18 of 2003 on Advocates. However, implementation faces ethical dilemmas, lack of socialization, and inconsistent reporting standards, undermining system effectiveness. Comprehensive training and coordination are needed to strengthen advocates role in safeguarding financial system integrity without compromising professionalism.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): July-September Vol. 4 No. 2 (2025): April-Juni Vol. 4 No. 1 (2025): January-Maret Vol. 3 No. 3 (2024): July-September Vol. 3 No. 2 (2024): April-Juni Vol. 3 No. 1 (2024): January-Maret Vol. 2 No. 4 (2023): October-Desember Vol. 2 No. 3 (2023): July-September Vol. 2 No. 2 (2023): April-Juni Vol. 2 No. 1 (2023): January-Maret Vol. 1 No. 4 (2022): October-Desember Vol. 1 No. 3 (2022): July-September Vol. 1 No. 2 (2022): April-Juni Vol. 1 No. 1 (2022): January-Maret More Issue