cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Nur
Contact Email
jkp.balitbangda@kalselprov.go.id
Phone
+6281251712813
Journal Mail Official
admin@jkpjournal.com
Editorial Address
Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Pembangunan
Published by Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov Kalimantan Selatan
ISSN : 20856091     EISSN : 27156656     DOI : 10.47441/JKP
Core Subject : Education,
Other
The scope of JKP is as follows: Government empowerment (government capability, regional finance, government facilities and infrastructure). Community empowerment (population and employment, community welfare, social conditions, politics and culture) Regional development (public facilities, regional economy, physical condition, environment and natural resources). Development in the fields of health, education and economy.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 163 Documents
 11   12   13   14   15 
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi Hamdan; Roni Ekha Putera; Hendri Koeswara
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 2 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 17 NOMOR 2 DESEMBER 2022
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i2.281

Abstract

Geopark Merangin Jambi is one of Indonesia's national geoparks. In 2014 Geopark Merangin Jambi was proposed as a UNESCO world heritage site. Still, it needed to meet the standards set due to the absence of clear boundaries and inadequate facilities and infrastructure. This study aims to describe the implementation of the Merangin Regency Regional Regulation Policy Number 2 of 2018 concerning the Protection and Management of Earth Park. The study results are seen from 6 variables that affect policy performance. The policy objective variable has been successfully implemented, but the policy target has yet to be achieved. While the variables of resources, attitudes of policy implementers, characteristics of policy-implementing organizations, and communication between organizations and the social, economic, and political environment have been successfully implemented, the social environment still needs to support the implementation of the policy thoroughly. It is necessary to re-socialize the approach to the community because there are still many people who need to learn the procedure so that the policy objectives can be achieved and support from the community can be obtained. Abstrak Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Nomor:130.K/04/BGL/2012 Geopark Merangin Jambi ditetapkan menjadi Geopark Nasional. Dalam kawasan Geopark Merangin Jambi terdapat fosil-fosil yang sudah berusia 300 juta tahun dan pada tahun 2014 Geopark Merangin Jambi pernah diusulkan menjadi situs warisan dunia UNESCO namun tidak memenuhi standar yang ditetapkan karena belum ada batas yang jelas dan prasarana yang kurang memadai. Pada saat ini Geopark Merangin Jambi telah dikembangkan menjadi destinasi pariwisata dengan prinsip konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi. Metode penulisan jurnal ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sesuai dengan teori implementasi kebijakan Van Meter Van Horn terdapat 6 (enam) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi. Variabel tujuan kebijakan telah berhasil dilaksanakan dengan sukses, akan tetapi sasaran untuk meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian, perlindungan, dan pemeliharaan Geopark Merangin Jambi belum tercapai. Sedangkan variabel sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana kebijakan, komunikasi antar organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik telah berhasil dilaksanakan dengan sukses, namun lingkungan sosial belum sepenuhnya mendukung terlaksananya kebijakan tersebut. Perlu dilakukan sosialisasi kembali mengenai perda Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2018 kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan tersebut sehingga sasaran kebijakan dapat dicapai dan dukungan dari masyarakat dapat diperoleh.
Optimalisasi Kinerja Perum Bulog dalam Menyerap Hasil Panen Petani di Distrik Kurik Hubertus; Yohanes E Teturan; Rasdi Adnan
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 2 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 17 NOMOR 2 DESEMBER 2022
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i2.283

Abstract

The issue of rice procurement is still in the spotlight and focus for every organization to survive in the current era of globalization. This research purpose of this study is to analyze the performance of Perum Bulog in handling farmers' harvests in Kurik District. The research method uses a qualitative descriptive approach. The research results on Bulog handling farmers' rice in Kurik District, Merauke Regency, have yet to run optimally in the absorption of farmers' rice products. This happens because the rice skins produced by farmers do not follow the rice quality standards determined by Bulog. As a recommendation, research needs to bridge the demands and needs of farmers so that the harvest can be maximized and optimize local governments' role in training farmers. Thus, farmers will have the necessary means to optimize their crops in quality and quantity. Abstrak Permasalahan pengadaan beras masih menjadi sorotan dan tumpuan bagi setiap organisasi agar dapat bertahan di era globalisasi pada saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Perum Bulog dalam menangani hasil panen petani di Distrik Kurik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalaui wawancara, sedengkan untuk analisis data berupa: reduksi data; penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian kinerja perum bulog dalam menyerap beras petani di Distrik Kurik Kabupaten Merauke belum berjalan secara maksimal dalam penyerapan hasil beras petani. Hal ini terjadi karena kualitas beras petani yang dihasilkan belum semua sesuai dengan standar kualiats beras yang sudah ditentukan oleh bulog. Efektivitas kinerja Perum Bulog belum efektif karena di lapangan masih banyak beras yang belum terserap secara keseluruhan. Produktifitas Perum Bulog belum maksimal dalam menyerap beras yang dihasilkan petani, penyerapan beras hanya yang memenuhi standar dan beras yang tidak memenuhi standar dikembalikan. Perum Bulog seharusnya memiliki alternatif lain dalam menampung beras yang belum memenuhi standar dengan sistem perawatan. Rekomendasi penelitian optimalisasi peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam bentuk pelatihan sistem pengelolaan sawah yang terpadu agar petani dapat memiliki pengetahuan dalam penanaman, pra panen, dan pasca panen agar hasil panen dapat dimaksimalkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya.
Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Latifa Suhada Nisa; Sri Setyati; Maliani; Dewi Siska; Siska Fitriyanti
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 2 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 17 NOMOR 2 DESEMBER 2022
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i2.284

Abstract

To realize effective governance, the central government has issued a policy to simplify the bureaucracy. One of these policies is implemented by equalizing Administrative Positions (JA) to Functional Positions (JF). The Provincial Government of South Kalimantan has followed the mechanism for equalizing JA to JF following the provisions of the applicable laws. However, in its implementation, it is still partially done. The equalization of JA to JF has been carried out by four agencies, namely Bappeda, Balitbangda, Dispersip, and DPMPTSP, with the number of JAs being equalized to as many as 32 people. The problem faced by the South Kalimantan Provincial Government after the implementation of equalization is that the work system needs to be adjusted. In addition, implementing a policy that is still partial creates jealousy, inequality and work demotivation. This also impacts the irrelevance of the job made and approved by the Ministry of Home Affairs to be implemented at the next inauguration due to mutations, promotions, and retiring employees. Related to this, the provincial government must immediately make (1) adjustment to the work system, which includes adjustment of work mechanisms and business processes as stated in PermenPAN-RB RI Number 7 of 2022 concerning Work Systems in Government Agencies for Bureaucracy Simplification, (2) Preparation of guidance maps /mapping of JF training and development priorities in each regional apparatus, especially for JF who must have certification at the JF that is being supervised, (3) Conducting consultations and rearranging the JA map that will be aligned by providing opportunities for JAs who will be equalized to then choose JFs that are in demand and adapted to the needs of the organization, (4) related SKPDs to conduct intensive and pro-active guidance in conducting training on equalization JFs in their respective SKPDs and accelerating the internalization of changes in ASN management policies. Pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, telah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Salah satu kebijakan tersebut dilaksanakan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi (JA) ke Jabatan Fungsioal (JF). Pemerintah Provinsi Kalsel telah mengikuti mekanisme penyetaraan JA ke JF sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih dilakukan secara parsial. Penyetaraan JA ke JF telah dilaksanakan terhadap 4 SKPD, yaitu Bappeda, Balitbangda, Dispersip, dan DPMPTSP, dengan jumlah JA yang disetarakan adalah sebanyak 32 orang. Permasalahan yang dihadapi Pemprov Kalsel setelah pelaksanaan penyetaraan adalah belum adanya penyesuaian sistem kerja. Selain itu Pelaksanaan kebijakan yang masih parsial juga menimbulkan kecemburuan, kesenjangan dan demotivasi kerja bagi JF penyetaraan. Hal tersebut ini juga berdampak pada tidak relevannya peta jabatan yang telah dibuat dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri untuk dilaksanakan pada pelantikan selanjutnya karena adanya mutasi, promosi, dan pegawai yang pensiun. Terkait hal tersebut, pemprov harus segera melakukan : (1) penyesuaian sistem kerja yang meliputi penyesuaian mekanisme kerja dan proses bisnis seperti tertuang dalam PermenPAN-RB RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,(2) Penyusunan peta pembinaan /pemetaan prioritas pelatihan dan pengembangan JF pada masing-masing perangkat daerah, terutama bagi JF yang harus memiliki sertifikasi di JF yang diampu, (3) Melakukan konsultasi dan penyusunan ulang peta JA yang akan disetarakan dengan memberikan kesempatan bagi JA yang akan disetarakan untuk selanjutnya memilih JF yang diminati dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, (4) SKPD terkait agar melakukan pembinaan secara intensif dan pro aktif melakukan pembinaan terhadap JF penyetaran di SKPD nya masing-masing dan mempercepat internalisasi perubahan kebijakan manajemen ASN.
Viewing The Achievement of The Covid-19 Vaccination in Indonesia From A Human Development And Urbanization Perspective Abdurrahman; Erwin Tanur
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 2 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 17 NOMOR 2 DESEMBER 2022
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i2.286

Abstract

The disparity in the achievement of Covid-19 vaccination among provinces in Indonesia is still quite high. This can be one reason why the number of Covid-19 patients is still fluctuating even today. Nevertheless, the Covid-19 vaccine is still very useful to reduce Covid-19 infection. This study aims to see whether Human Development Index (HDI) and urbanization rate are the reasons behind the achievement of Covid-19 vaccination in Indonesia. The research used a quantitative approach with a cross-sectional research design. The data used are secondary data from BPS and the Ministry of Health. The data were analyzed using tabulations, graphs, and inferential analysis through the Pearson correlation test and multiple linear regression. The results show that about three-quarters of provinces in Indonesia are still below the Covid-19 vaccination target to achieve herd immunity. The scatter plot graph shows provinces with relatively low vaccination rates, having relatively low HDI and urbanization levels. Vice versa. Meanwhile, the results of a multiple linear regression analysis found that HDI and the level of urbanization had a very strong and statistically significant effect on the achievement of Covid-19 vaccination in all provinces in Indonesia. These results conclude that the achievement of the Covid-19 vaccination in Indonesia is the background for the achievement of the Covid-19 vaccination in Indonesia. Therefore, provinces with low Covid-19 vaccination achievements can be encouraged to continue pursuing the herd immunity target by paying attention to the characteristics of provinces with high HDI and high urbanization. Abstrak Disparitas capaian vaksinasi Covid-19 antarprovinsi di Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa jumlah pasien Covid-19 masih fluktuatif bahkan hingga saat ini. Meski demikian, vaksin Covid-19 tetap sangat bermanfaat untuk mengurangi infeksi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat urbanisasi melatarbelakangi capaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian secara cross section. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari BPS dan Kementrian Kesehatan. Data tersebut dianalisis menggunakan tabulasi, grafik, dan analisis inferensial melalui uji korelasi Pearson dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar tiga perempat provinsi di Indonesia masih di bawah target vaksinasi Covid-19 untuk mencapai herd immunity. Grafik scatter plot menunjukkan provinsi dengan capaian vaksinasi yang relatif rendah, memiliki IPM dan tingkat urbanisasi yang juga relatif rendah. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan hasil dari analisis regresi linear sederhana menemukan bahwa IPM dan tingkat urbanisasi mempunyai pengaruh cukup kuat dan signifikan secara statistik terhadap capaian vaksinasi Covid-19 di seluruh provinsi di Indonesia. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa capaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia melatarbelakangi capaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu Provinsi yang capaian vaksinasi Covid-19 yang masih rendah, dapat didorong untuk terus mengejar target herd immunity dengan memperhatikan bagaimana karakteristik provinsi dengan IPM dan urbanisasi tinggi.
Strategi Pemerintah Membantu Pekerja Migran Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Di Suralaga, Lombok Timur Saipul Hamdi; Syarifuddin; Oryza Pneumatica Indrasari; Ega Erlina
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 2 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 17 NOMOR 2 DESEMBER 2022
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i2.289

Abstract

The economic viability of migrant families who depend on remittances is currently very fragile due to the Covid-19 pandemic, mainly migrants who provide for their families. When migrant workers have a lot of dependents, it makes the household's financial status worse and makes this predicament worse. The management of remittances on productive matters is also subpar in the families of Indonesian migrant workers. This article examines the socioeconomic circumstances of migrant workers to learn how Indonesian migrant workers overcame the financial crisis brought on by the Covid-19 outbreak. This article also intends to look into local government initiatives to support employees in resolving these socioeconomic repercussions and the socioeconomic impacts on migrant workers. The study was carried out over six months (January–June 2022) utilizing qualitative research approaches, including interviews, focus groups, FGDs, and data collection documentation in the field. In this study, 30 informants—15 men and 15 women—made up the sample. According to the research findings, migrant workers have techniques for surviving during a pandemic, such as leveraging the agriculture and livestock sectors. Additionally, the local administration gives migrant workers special consideration by providing direct financial help, cash social assistance, and MSME training. Akibat pandemi Covid-19, kondisi keberlangsungan ekonomi keluarga migran yang bergantung pada pengiriman remitansi saat ini sangat rentan, khususnya migran yang memenuhi kebutuhan keluarganya. Kondisi ini diperparah ketika pekerja migran memiliki jumlah tanggungan yang banyak dan memperburuk situasi keuangan rumah tangga. Pada saat yang bersamaan, keluarga pekerja migran Indonesia tidak maksimal dalam mengelola remitansi pada hal-hal yang bersifat produktif. Melihat kondisi sosial-ekonomi pekerja migran tersebut maka artikel ini juga berupaya untuk mengetahui strategi-strategi pekerja migran Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menginvestigasi dampak sosial ekonomi pekerja migran dan langkah-langkah pemerintah daerah untuk membantu pekerja dalam mengatasi dampak sosial-ekonomi tersebut. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan (Januari-Juni 2022) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data observasi-partisipasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi dalam pengambilan data di lapangan. Sampel dalam penelitian ini melibatkan 30 informan yakni 15 laki-laki dan 15 perempuan. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pekerja migran memiliki strategi untuk dapat bertahan hidup di tengah masa pandemi, seperti memanfaatkan sektor pertanian dan peternakan. Pemerintah desa juga juga memberikan perhatian khusus kepada PMI dengan bantuan seperti BLT, BST, dan pelatihan UMKM.
Oportunitas Pembentukan Entitas Kebudayaan Baru, Tinjauan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia 2024 terhadap Perpindahan Ibu Kota Voc 1619 Devina Ocsanda; Candrika Ilham Wijaya; Muhammad Azzam Al Haq; Julian Dwi Efendi; Ludvia; Fahmi Prihantoro
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 18 No 1 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 18 NOMOR 1 JUNI 2023
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v18i1.291

Abstract

The relocation of The Capital City of Indonesia potentially causes a significant cultural impact. This Study discusses the opportunity of a new cultural entity forming in Ibu Kota Negara (IKN), referring relocation of VOC's Capital City from Ambon to Jayakarta-Batavia in 1619. The Study of cultural aspects is intended for government to prepare adequate mitigation to potential conflict in the new capital city area. Using landscape archaeology, the condition in Batavia and IKN will be analyzed with the concept of physics and cultural landscape formation. This research's results show that the planning of the spatial organization, architecture, and cultural traditions in Batavia have the same pattern in the IKN area. In Batavia, a new entity had already emerged named Betawi. There will be equal opportunity with similar conditions. The IKN's position relative to the center of Indonesia and the rapid development of information and transport technology can trigger new cultural entities. Perpindahan Ibu Kota Indonesia berpotensi menghasilkan dampak yang signifikan dalam hal kebudayaan, yakni kemunculan entitas budaya baru. Kajian ini membahas mengenai oportunitas pembentukan entitas budaya baru di Ibu Kota Negara (IKN) mereferensi perpindahan yang pernah terjadi di masa lampau, yaitu Masa Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dari Ambon ke Jayakarta-Batavia pada 1619. Kajian mengenai aspek kebudayaan tersebut dimaksudkan agar pemerintah dapat menyiapkan mitigasi yang memadai terhadap potensi konflik yang dapat terjadi di wilayah ibu kota baru. Dengan pendekatan arkeologi lanskap, kondisi di Batavia dan IKN dianalisis dengan konsep elemen pembentuk lanskap fisik dan budaya. Hasil riset ini memperlihatkan perencanaan organisasi ruang, arsitektur, dan tradisi budaya di Batavia ternyata memiliki pola yang sama pada kawasan IKN. Di Batavia, entitas baru telah terbentuk secara nyata yang kini disebut dengan nama Betawi. Terdapat peluang yang sama di IKN dengan kondisi-kondisi yang serupa. Posisi IKN yang relatif berada di tengah wilayah Indonesia serta perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang pesat turut membuat pembentukan entitas budaya baru menjadi lebih dinamis. Peluang terbentuknya entitas budaya baru mengharuskan pemerintah bersiap untuk memperkuat tradisi budaya yang telah eksis sebelumnya dan mengembangkannya bersama dengan entitas budaya yang baru.
Pengaruh Media Sosial (TikTok) Influencer Dakwah Terhadap Keagamaan Generasi Muda Muslim Ishma Sajida; Nur Sabila; Mardhea Hayati; Anissa Maghfiroh; Imam Rahmadani
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 18 No 1 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 18 NOMOR 1 JUNI 2023
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v18i1.293

Abstract

Social media can have a positive or negative impact, depending on how the user uses it. One form of positive utilization is preaching through social media. This study aims to analyze the influence of social media (TikTok) da'wah influencers on the consumptive behavior of the Qur'ani youth generation. The method used in this research is descriptive quantitative research. The research subjects were 100 students at MAN Banjarbaru for the academic year 2022/2023. This research uses the purposive sampling method. The research instrument is a questionnaire on google form, consisting of 20 questions with a scale of 4. The result shows that the distribution of respondents' data is normal and homogeneous, while TikTok da'wah influencers influence the consumptive behavior of the Qur'anic youth generation. Consumptive behavior also has characteristics and supporting aspects, so it becomes a habit for young Muslim generations to use TikTok to acquire religious knowledge. Media sosial salah satu bentuk media komunikasi interaktif dua arah yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan dengan berbagai usia, terutama kaum muda. Hal ini tentunya dapat memberikan dampak positif maupun negatif, tergantung cara pengguna menyikapinya. Salah satu bentuk sikap pemanfaatan positif adalah berdakwah lewat media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial (TikTok) influencer dakwah terhadap perilaku konsumtif generasi muda qur’ani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Subjek penelitian adalah 100 peserta didik di MAN Kota Banjarbaru tahun ajaran 2022/2023. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Instrumen penelitian berupa angket kuesioner terdiri dari 20 pertanyaan dengan skala 4 yang mencakup pertanyaan untuk variabel X adalah media sosial (TikTok) influencer dakwah dan variabel Y adalah perilaku konsumtif. Angket disajikan dalam bentuk Google form, guna memperoleh data dari responden. Analisis data yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji regresi menggunakan aplikasi SPSS 26. Berdasarkan hasil analisis, sebaran data responden normal dan homogen. Hasil uji regresi diperoleh nilai konstanta 0,00 < 0,05, jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh media sosial (TikTok) influencer dakwah terhadap perilaku konsumtif generasi muda qur’ani. Perilaku konsumtif juga memiliki karakteristik dan aspek pendukung sehingga menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para generasi muda muslim menggunakan media sosial (TikTok) sebagai platform untuk memperoleh ilmu keagamaan.
Relevansi Penunjukan Anggota TNI/POLRI Sebagai Penjabat (PJ) Kepala Daerah Fajrian Noor Anugrah
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 18 No 1 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 18 NOMOR 1 JUNI 2023
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v18i1.294

Abstract

The appointment of the Military and police to serve temporarily as governor, regent, or mayor presents a conflict of interest and violates the principle of professionalism and Good Governance. The existence of Law Number 10 of 2016 has led to a vacancy in executive leadership positions in the regions. The research aims to clarify the appointment of members of the TNI/Polri as Acting Regional Heads and find the mechanism for appointing Acting Regional Heads following national interests. This research method is normative legal research, secondary data analysis in the form of legal products. It can be concluded that the appointment of members of the TNI/Polri as Acting Regional Heads is against the election of Governor, Regent, and Mayor and has been in accordance with Law No. 2 the Year 2002 against the Indonesian Police and Law No. 34 the Year 2004 about TNI. Penunjukan unsur militer dan kepolisian untuk menjabat sementara waktu sebagai penjabat gubernur, bupati, dan walikota berpotensi menghadirkan konflik kepentingan serta melanggar asas profesionalitas sebagai bagian tak terpisahkan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena memiliki jabatan lebih dari satu secara bersamaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024, yang berdampak terjadinya kekosongan jabatan pimpinan eksekutif pada sebagian daerah provinsi, kabupaten dan kota karena berakhirnya masa jabatan kepala daerah selama rentang 2022 sampai 2024. Pemerintah menunjuk penjabat kepala daerah, salah satunya berasal dari unsur TNI dan Polri. Penelitian ini bertujuan memberikan kejelasan terhadap penunjukan anggota TNI dan Polri sebagai penjabat kepala daerah oleh presiden dan mendagri; dan menemukan mekanisme penunjukan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan analisis data sekunder dari produk hukum yaitu undang-undang dan peraturan pelaksana terkait pemilihan kepala daerah. Hasil temuannya menunjukkan bahwa penunjukan anggota TNI dan Polri sebagai penjabat gubernur, bupati dan wali kota atas dasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Politik Hukum Pengelolaan Hutan Adat (Hak Masyarakat Adat Dayak Dengan Menetapkan Lewu Sebagai Desa Adat) Destano Anugrahnu
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 18 No 1 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 18 NOMOR 1 JUNI 2023
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v18i1.297

Abstract

The decision of lewu as a customary village is based on Law 6 of 2014 concerning Villages. It is an alternative path amid many available legal options, as mandated by the Constitutional Court's decision regarding the recognition of the rights of indigenous peoples. The normative method is used to conduct this research. The research shows that there needs to be harmonization between technical rules in determining customary villages and not confusing when implemented by indigenous peoples. Furthermore, after the stipulation and regulation related to the change of the Village to lewu customary Village for the Dayak community, the area based on a clear boundary system no longer applies as a forest area because the principle of recognition and protection of indigenous peoples cannot be repeated to the same thing, thus, should be the basis of reference in efforts to recognize and protect indigenous peoples. Ditetapkannya lewu atau dikenal sebagai desa adat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada hakekatnya merupakan alternatif diantara beberapa pilihan hukum yang ada, menyusul putusan daya yang mengakui hak-hak masyarakat adat. Berdasarkan persoalan hukum ini, muncullah kesempatan untuk mempertahankan dan mencapai pengakuan kawasan hutan adat melalui transformasi desa menjadi desa adat. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian, yakni: Pertama, aturan teknis yang berbeda untuk mengatur desa adat semestinya diselaraskan untuk mempermudah implementasi. Penetapan desa adat saat ini terpisah pada pasal 98 huruf a (Perda kabupaten) dan pasal 109 (Perda provinsi), ke depan mesti ada perbaikan dari kedua pasal ini diawali revisi UU Desa, diikuti dengan tidak perlu lagi adanya pengaturan teknis oleh menteri. Hal ini karena keberadaan sumber daya alam, seperti hutan dan tanah merupakan basis material sekaligus simbol keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri. Keberadaan desa adat dalam UU Desa menawarkan peluang untuk meningkatkan kedudukan masyarakat hukum adat dalam penguasaan dan pengelolaan wilayah hidupnya. Kedua, setelah penetapan dan pengaturan berkaitan perubahan status desa menjadi desa adat, maka wilayah tersebut mengacu batasan yang ditentukan, tidak lagi berlaku status sebagai kawasan hutan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, dan juga terhadap putusan Mahkamah Konstitusi lain yang menyangkut masyarakat adat. Nilai utama dari sebuah pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yakni seharusnya pengaturan terkait konteks yang sama tidak dilakukan pengulangan, dan pengakuan merupakan hak komunitas, serta semestinya politik hukum yang digunakan pada upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, yakni mengacu penilaian sendiri komunitas itu.
Tinjauan Sosiologis Peran Perempuan Pesisir Dalam Pembangunan Desa Sekotong Barat, Lombok Barat Maya Atri Komalasari; Rosiady Husaenie Sayuti; Azhari Evendi
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 18 No 1 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 18 NOMOR 1 JUNI 2023
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v18i1.298

Abstract

Development is experiencing adverse developments, as seen from the poverty and inequality rates experienced by coastal women in West Sekotong. This study aims to describe the role of women in developing coastal communities in West Sekotong Village, West Lombok Regency, which is analyzed with Talcot Parsons' theory of action (voluntarism). The research method used is qualitative intrinsic case studies. The data collected are primary and secondary. Research informants are selected using purposive sampling techniques, a collection using observation, interviews, and documentation, and data analysis using interactive models. The results showed that the role of coastal women in village development is manifested in their roles as implementers and evaluators. The role of an evaluator indicates the presence of action with an aspect of voluntarism. In carrying out their role in village development, women face various obstacles Pembangunan masih mengalami perkembangan negatif yang tampak dari angka kemiskinan dan ketimpangan serta dialami perempuan pesisir Sekotong Barat. Penelitian ini bertujuan menggambarkan peran perempuan dalam pembangunan masyarakat pesisir di Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat yang dianalisis dengan teori aksi (voluntarisme) Talcot Parsons. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif studi kasus intrinsik, data yang dikumpulan yakni data primer dan sekunder, informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan peran perempuan pesisir dalam pembangunan desa terwujud dalam perannya sebagai pelaksana dan evaluator. Peran sebagai evaluator menunjukkan adanya tindakan dengan aspek voluntarisme. Dalam menjalankan perannya pada pembangunan desa, perempuan pesisir menghadapi berbagai kendala, oleh karena itu perlu dukungan dengan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan komunikasi publik dan penguatan kepercayaan diri perempuan secara psikologis sehingga mereka mampu menyalurkan aspirasinya demi kemajuan dan perkembangan desa.

Page 13 of 17 | Total Record : 163

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 1 (2025): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.20 NO.1 JUNI 2025 Vol 19 No 2 (2024): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.19 NO.2 DESEMBER 2024 Vol 18 No 2 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.18 NO.2 DESEMBER 2023 Vol 18 No 1 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 18 NOMOR 1 JUNI 2023 Vol 17 No 2 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 17 NOMOR 2 DESEMBER 2022 Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 14 No 1 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 13 No 1 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 12 No 2 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN More Issue