cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JUNAIDI
Contact Email
junnaidie@gmail.com
Phone
+62711-418873
Journal Mail Official
jurnalconsensus@stihpada.ac.id
Editorial Address
Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp/Fax : 0711 - 418873
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : -     EISSN : 29622395     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang berisikan tulisan ilmiah, hasil pembahasan penelitian, pembahasan buku dan pendapat yang mendukung. Artikel Hukum yang dipublikasikan pada jurnal ini merupakan Hasil Karya Ilmiah Mahasiswa dan Dosen yang telah memenuhi Pedoman Penulisan bagi Penulis (Author Guidelines) yang telah ditentukan oleh Consensus : Jurnal Ilmu Hukum. Semua artikel yang dikirimkan oleh penulis dan dipublikasikan dalam jurnal ini ditelaah melalui peer review process. Jadwal penerbitan setahun 4 (empat) kali pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Tulisan yang dikirim harus berpedoman pada metode penulisan ilmiah dan petunjuk penulisan sebagai terlampir. Isi konten tulisan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi konten tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 4 (2023): Mei" : 10 Documents clear
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF SAAT INI Farah Andriani; Msy. Arifah Sumayyah; Muhammad Ria Revanza; Fajri Ramadhan; M. Ivandi Aulia; Tobi Haryadi
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (634.984 KB)

Abstract

AbstrakMasalah tindak pidana asusila terhadap anak muncul karena pelaksanaan hukum pidana tidak berorientasi pada nilai keadilan, terutama pada perlindungan korban, melainkan pada penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Akibatnya, tidak menakut-nakuti orang tentang kejahatan kesusilaan, apalagi tentang pemerkosa dan pelecehan seksual anak. Masalah penelitian ini adalah bagaimana ketentuan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana asusila menurut hokum pidana positif saat ini. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana positif saat ini terdapat pada Pasal 287, 290, 292, 293, 294 dan 295 KUHP dan Pasal 81 dan82, Undang-Undang. Nomor. 23/ 2002 jo. Undang-Undang. Nomor. 35 Tahun 2014jo Perpu No.1/ 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan apabila korban termasuk dalam lingkup rumah tangga, maka berlaku juga ketentuan Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 23 / 2004 tentang Penghapusan KDRT, serta Undang-Unang Nomor 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. kelemahan yang muncul pada Undang-Undang Nomor 31/2014 adalah belum adanya suatu ketentuan yang mengatur sanksi apabila pelaku tidak memberi restitusi bagi korban. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kejahatan Moral. AbstractProblems of sexual offenses towards kids bobbing up from the enforcement of the crook regulation has now no longer been orientated to the safety of sufferers, particularly justice, however instead at the ap- plication of consequences at the offender. As a result, now no longer make human beings scared of committing a criminal offense of morality, even extra perpetrators of rape and sexual abuse towards kids .. the trouble on this studies is how the provisions of the felony safety of kids as sufferers of sexual offenses beneathneath crook regulation are nice today. Legal safety of infant sufferers of crime withinside the crook regulation of chastity nice contemporary on Article 287, 290, 292, 293, 294 and 295 of the Criminal Code and Article eighty one and eighty two of the Act. No. 23/2002, as amended. Act. No. 35 of 2014 as amended through Government Regulation No.1 / 2016 at the modification of the Law No. 23/2002 on Child Protection, and while the sufferers are covered withinside the scope of the household, then follow the provisions of Articles forty six and forty seven of the Law. No. 23/2004 at the Elimination of Domestic Violence, and Law No. 31/2014 on Witness and Victim Protection. weak spot that emerged withinside the Act. No. 31/2014 is the absence of a pro- imaginative and prescient governing the sanctions while gamers do now no longer deliver restitution to the sufferers.
PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM JUAL BELI TANAH BERDASARKAN KUHPERDATA Muhammad Aprianto; Meilien Najiyah; Rizki Giovane Luis; Rahmat Syahputra; Abdi Yuda Utama
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (856.803 KB)

Abstract

AbstrakAdanya ketidak seimbangan antara persediaan tanah yang terbatas dengan kebutuhan akan tanah sangat besar berakibat pada timbulnya masalah-masalah yang terkait dengan tanah, dengan ini kebutuhan masyarakat atas tanah pasti akan semakin meningkat dan hal ini juga akan mendorong peningkatan kegiatan jual beli tanah sebagai sarana dan bentuk proses peralihan hak atas tanah. Jenis penelitian yang gunakan adalah yuridis normatif. Mekanisme prinsif keterbukaan terkait dengan perjanjian jual beli tanah itu menurut ketentuan undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Sekalipun demikian, bukan berarti bahwa para pihak dengan bebas dapat mengadakan perjanjian jual beli yang dapat mengganggu ketertiban umum, atau melanggar undang-undang, melainkan kebebasan dimaksud tetap harus berdasar pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian pada umumnya. Kepada Pemerintah sebaiknya mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai jual beli atas tanah yang telah disyaratkan oleh undang-undang yaitu dihadapan PPAT sebagai pejabat yang berwenang membuat akta jual beli serta memberitahukan kepada masyarakat untuk melakukan proses balik nama sertifikat sehingga mereka mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dimilikinya, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu dan juga lebih memilih dengan cara bawah tangan karena dianggap lebih mudah. Kepada pihak pembeli diharapkan dalam melakukan perjanjian jual-beli harus berpegang prinsip pada asas itikad baik. Pihak pembeli juga harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam melakukan jual-beli tanah sampai dengan proses balik nama. Dengan demikian, apabila semua syarat tersebut terpenuhi, maka proses jual-beli tanah sampai dengan proses balik nama sertifikat dapat berjalan lancar tanpa hambatan apapun Kata Kunci : Pelaksanaan Prinsip, Jual, Beli Tanah AbstractThe existence of an imbalance between the limited supply of land and the need for land is very large resulting in the emergence of problems related to land, with this the community's need for land will definitely increase and this will also encourage an increase in land buying and selling activities as a means and form of the process of transferring land rights. The type of research used is normative juridical. The principle mechanism of openness related to the land sale and purchase agreement according to the provisions of the law gives freedom to the parties to determine the conditions that must be fulfilled. This is in accordance with the principle of freedom of contract contained in article 1338 paragraph (1) of the Civil Code. Even so, it does not mean that the parties can freely enter into a sale and purchase agreement that can disrupt public order, or violate the law, but the said freedom must still be based on the legal terms of an agreement in general. The Government should conduct counseling to the public regarding the sale and purchase of land that has been required by law, namely before the PPAT as an official authorized to make deed of sale and purchase and notify the public to carry out the process of returning the name of the certificate so that they get legal certainty regarding the land rights that are granted. owned, because there are still many people who do not know and also prefer the underhand method because it is considered easier. It is hoped that the buyer in entering into a sale and purchase agreement must adhere to the principle of good faith. The buyer must also fulfill the conditions needed in buying and selling land up to the process of transferring the name. Thus, if all of these conditions are met, then the process of buying and selling land up to the process of transferring the name of the certificate can run smoothly without any obstacles
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN HUTAN KONSERVASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN Nur Fitri Mardea; Tasha Melini; M. Ismail; Yosafat Bagus Prasetio; Rama Sony; Siti Sahara
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.452 KB)

Abstract

AbstrakPemerintah daerah menjadi salah satu pihak yang bertanggungjawab dalam mengambil peran untuk mewujudkan hutan konservasi berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999. Melalui peraturan pemerintah daerah, peraturan tersebut menjadi acuan untuk pelestarian alam pada tingkat daerah. Beberapa contoh kebijakan pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam pelestarian alam, seperti Program Seruling (siswa peduli lingkungan), fokus utama dari program ini adalah meningkatkan peran serta siswa dalam pelestarian alam di lingkungan sekolah sehingga menjadi lebih asri dan nyaman. Kedua ada Program Apel (aparat peduli lingkungan) yang mana fokus utamanya adalah aparatur pemerintah dengan kegiatan penanaman pohon yang dilakukan setiap kenaikan jabatan serta peringatan hari besar daerah dan nasional. Ketiga, Program Pepeling (pengantin peduli lingkungan) yang fokusnya adalah program kerjasama dengan Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan dengan mewajibkan setiap calon pengantin yang akan menikah menyumbangkan 10 bibit pohon yang diserahkan dan akan ditanam oleh dinas teknis yang membidangi lingkungan hidup. Keempat, Program Car Free Day yang fokusnya berkaitan dengan berkegiatan yang tidak menggunakan kendaraan yang bermesin, kegiatan ini dilakukan pada hari libur. Kata Kunci: Konservasi, Pemerintah, Hukum, Aturan AbstrakThe local government is one of the parties responsible for taking the role of realizing forest conservation based on Law no. 41 of 1999. Through local government regulations, these regulations become a reference for nature conservation at the regional level. Some examples of government policies that involve the community in nature conservation, such as the Seruling Program (students care about the environment), the main focus of this program is to increase student participation in nature conservation in the school environment so that it becomes more beautiful and comfortable. Second, there is the Apple Program (environmental care officials) in which the main focus is government officials with tree planting activities that are carried out every promotion and commemoration of regional and national holidays. Third, the Pepeling Program (environmentally caring brides) whose focus is a collaboration program with the Office of Religious Affairs in each sub-district by requiring every bride and groom to be married to donate 10 tree seedlings which will be submitted and will be planted by the technical service in charge of the environment. Fourth, the Car Free Day Program which focuses on activities that do not use motorized vehicles, this activity is carried out on holidays.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE DI KOTA PALEMBANG ( STUDI PENGGUNA JASA GRAB MOTOR (GRABBIKE) DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA Iqbal Yassin; Muhammad Alfarizi; Aditya Wahyu S; Yasir Anwar; Muhammad Rezeki; Andi Candra
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.137 KB)

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan, (1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online dipandang dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Palembang. (2) Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan bagi pengguna jasa transportasi online (GrabBike) di Kota Palembang. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu mahasiswa fakultas ilmu hukum berjumlah 2 orang, Sejarah berjumlah 2 orang, Administrasi Perkantoran berjumlah 2 orang, Administrasi Negara berjumlah 2 orang, Pendidikan Sosiologi berjumlah 2 orang. pengendara (driver) berjumlah 2 orang, staf dinas perhubungan berjumlah 2 orang, staf PT. Grab Indonesia Cab. Palembang berjumlah 1 orang dan dan 3 orang staf di fakultas ilmu hokum STIHPADA. Sedangkan data sekunder yaitu perundang-undangan dan dokumen. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yaitu: (1) bentuk perlindungan hukum pihak grab khususnya pengendara GrabBike dalam memberikan rasa keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online pihak grab sendiri memberikan jaminan asuransi kepada para penggunanya selama dalam perjalanan menggunakan grab. (2) Upaya Dinas Perhubungan Kota Makas mewujudkan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online bekerja sama dengan pihak kepolisan untuk menindak lanjuti para pelaku usaha seperti driver atau pengendara grabbike yang melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas atau bahkan melakukan hal-hal yang menyangkut keselamatan pengguna jasa trasportasi online maka akan diberikan sanksi bahkan hukuman penjara sesuai dengan perbuatannya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengguna Jasa Transportasi Online Abstract: This study aims, (1) To find out the form of legal protection for users of online transportation services seen from the Law 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Palembang City. (2) To find out the government's efforts to achieve protection for users of online transportation services (GrabBike) in Palembang City. This type of research is descriptive and uses a qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data are 2 students of social science faculty majoring in PPKn, 2 people in History, 2 people in Office Administration, 2 people in State Administration, 2 people in Sociology Education. drivers (drivers) amounted to 2 people, transportation service staff numbered 2 people, staff PT. Grab Indonesia Cab. Palembang consists of 1 person and 3 staff in the STIHPADA school of law. While secondary data are legislation and documents. Data collection techniques include: Observation, Interview and Documentation. Data analysis used in this qualitative research is data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the research, namely: (1) the form of legal protection for grabs, especially GrabBike riders in providing a sense of security, comfort and safety for service users. In order to provide legal protection for users of the online transportation service, the grab itself provides insurance to its users while on the road using grab. (2) Efforts of the Transportation Office of Palembang City to realize legal protection for users of online transportation services in collaboration with the police to follow up on business actors such as grabbike drivers or drivers who commit traffic violations or even do matters relating to the safety of service users Online transportation will be given sanctions and even prison sentences according to their actions.
SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAKU USAHA YANG MEMUAT PERLINDUNGAN HAK KETANAKERJAAN PEREMPUAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PENGHORMATAN HAK-HAK PEREMPUAN DI PERUSAHAAN Nur Aziza; Fitri Yani; Diah Syawitri; Muhammad Fajar Fadillah; Riko Anggara Putra; Rianda Riviyusnita
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.397 KB)

Abstract

AbstrakSesuai amanat Undang-Undang, pekerja perempuan tentunya mendapatkan hak yang sama dengan pekerja laki-laki. Berbagai hal harus diketahui tentang upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan didalam dunia kerja seiring dengan kebutuhan ekonomi dalam suatu masyarakat. sampai saat ini, pemberi kerja dalam pelaksanaan kewajiban perlindungan bagi tenaga kerja perempuan, masih cukup banyak yang belum melaksanakan secara utuh atas perlindungan tersebut yang mencakup ; istirahat haid, istirahat melahirkan, stirahat gugur kandungan, kesempatan menyusui, juga ilarangan imemperkerjakan itenaga ikerja iperempuan hamil pada kondisi berbahaya dan adanya kewajiban yang menentukan bagi tenaga kerja perempuan yang bekerja dimalam hari. kementrian ketenagakerjaan (kemnaker) menghimbau semua pihak agar semakin mengutamakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan. Sehingga mampu memberikan nilai tambah terhadap reputasi prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen dalam mewujudkan dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan. Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Hak-Hak Perempuan, Pelaku Usaha. Abstract In accordance with the mandate of the law, women workers certainly get the same rights as male workers. Various things must be known about the government's efforts to provide protection for women workers in the world of work in line with the economic needs of a society. Until now, in carrying out the obligation to protect women workers, there are still quite a lot of employers who have not fully implemented this protection which includes; menstruation breaks, maternity breaks, abortion breaks, breastfeeding opportunities, as well as the prohibition on employing pregnant women workers in dangerous conditions and the existence of stipulating obligations for women workers who work at night. The Ministry of Manpower (Kemnaker) urges all parties to prioritize the protection of women workers. So as to be able to provide added value to the reputation, prestige, and good name of the company, as an entity that is committed to creating an inclusive world of work, in respect of the principle of equality.
LEGALITAS PERJANJIAN VALET PARKING DI LIHAT DARI PASAL 1 320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA M. Rifano Arisandy; Harrysandy Yogawiratama; Deli Susanto; Rico Alpenzu; Benny Anggara Sentosa; Erleni Erleni
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.354 KB)

Abstract

AbstrakDalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan konsensualitas.Perkataan konsensualitas ini berasal dari bahasa Latin , yaitu Consensus, yangartinya sepakat. Arti asas konsensualitas adalah pada dasarnya perjanjian yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.Jasa pelayanan parkir valet (valet parking service), adalah salah satu contoh perjanjian yang berdasarkan asas konsensualisme dianggap telah disepakati para pihak, secara serta merta.Parkir adalah kata yang sudah tidak asing bagi kita, terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan, pasti pernah menggunakan sarana parkir. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau kepustakaan, yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder berupa bahan hukum baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier.perjanjian valet parking sebenarnya mengandung unsur-unsur perjanjian bernama. Perjanjian semacam itu dapat digolongkan sebagai perjanjian campuran (contractus sui generis).perjanjian valet parking merupakan perjanjian yang tidak dilarang dalam undang-undang dan tidak bertentangan pula dengan kesusilaan dan ketertiban umum,asalkan dilakukan berdasarkan koridor hukum Indonesia. Kata kunci : Legalitas, Perjanjian, Valet Parking AbstractIn contract law, a principle applies, which is called consensuality.The word consensuality comes from the Latin, namely consensus, which means agreed. The meaning of the principle of consensuality is basically the agreement that arises because of it has been born since the moment the agreement was reached. Valet parking service is an example of an agreement based on the principle of consensualism which is deemed to have been agreed by the parties immediately. Parking is a word that is familiar to us, especially for those who have a vehicle, must have used parking facilities. This research is a normative or library research, which is carried out by examining literature or secondary data only. In this study the authors obtained secondary data in the form of legal materials both primary, secondary and tertiary. The valet parking agreement actually contains elements of the named agreement. Such agreements can be classified as mixed agreements (contractus sui generis). The valet parking agreement is an agreement that is not prohibited by law and does not conflict with decency and public order, as long as it is carried out according to the corridors of Indonesian law.
POLA PEMBERATAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA KHUSUS Mgs Rafih Ramadhan; EkaWulandari; Abdurrahman Zikri; Indah Wati; Alfarizi
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (681.087 KB)

Abstract

AbstrakPersoalan mendasar berkenaan dengan penelitian ini adalah apakah yang menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan “jenis dan jumah” pidana yang menunjukkan sifat ketercelaan tersebut. Apakah terdapat pola tertentu yang digunakan pembentuk undang-undang dalam menentukan hal tersebut dalam Hukum Pidana Khusus, terutama untuk melakukan pemberatannya apabila dibandingkan dengan pola umum yang digunakan pembentuk KUHP. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, terutama dengan melakukan analisis terhadap gejala yang diisyaratkan pembentuk undang-undang dalam ancaman pidana yang ditetapkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Hukum Pidana Khusus, yang menjadi “simbol” Hukum Pidana berjatidiri bangsa Indonesia, justru tidak ditemukan pola tertentu dalam melakukan pemberatan pidana. Kata kunci : Pemberatan pidana, hukum pidana khusus, ancaman pidana AbstractWhat has been a fundamental issue of this study what base for the lawgivers in determining “type and number” of crime showing a disapprobation. Is there any certain pattern used by the lawgivers in determining the case in Special Criminal Code, primarily to do its weighting when compared with the general pattern used in the Criminal Code. This research was conducted by using a normative juridical method, mainly by analyzing the symptoms suggested by the legislators in the enactment of criminal threats. The results of this study indicate that in the Special Criminal Law, becoming the “symbol” of Criminal Law as the identity of Indonesia, there is no specific pattern in conducting the weighting of criminal.
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA DEMOKRASI PANCASILA Ninik Hasanah; Rian Hidayat; Sarbani; Andi Supriansyah; Ahmad Safei; Adi Purnama
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.417 KB)

Abstract

AbstrakPancasila adalah dasar Negara yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai satu kesatuan dengan UUD 1945, wajib dijadikan dasar penyelenggaraan negara dalam seluruh aspek kehidupan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 12/2011, wajib di jadikan sebagai rujukan penyusunan seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk UU Pemilu maupun UU Pilkada. Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah.Pemilihan Kepala Daerah secara langsung harus dimasukkan dalam kerangka besar untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis.Tujuan diadakannya pilkada langsung adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat berdasarkan pilihan dan legitimasi dari rakyat.Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah.Partisipasi warga dalam pemilhan diharapkan tinggi sehinggga hasil pemilihan mempunyai legitimasi kuat. Namun demikian partisipasi warga masyarakat dalam memilih harus tetap berada pada koridor kebebasan politik dan kebebasan sipilnya, tanpa takut akan intimidasi, tetap mempunyai rasa aman. Karena sistem politik demokratis ciri khasnya terletak pada tatanan demokratis yang melandasi penguasa sehingga elemen-elemen demokrasi tidak saja menjadi norma bernegara tetapi secara empirik bekerja sesuai dengan koridor demokrasi. Kata Kunci : Pancasila; Pilkada; Demokratis; Demokrasi AbstractPancasila is the basis of the State which was ratified by PPKI on August 18, 1945 as an integral part of the 1945 Constitution, which must be used as the basis for the administration of the state in all aspects of life. Pancasila as the source of all sources of law as regulated in Article 2 of Law 12/2011, must be used as a reference for the preparation of all laws and regulations, including the Election Law and the Pilkada Law. Direct elections are a tangible manifestation of the establishment of democratization in the regions. Direct regional head elections must be included in the grand framework for realizing a democratic local government. The purpose of holding direct elections is to form a strong government based on the choice and legitimacy of the people. Direct elections are a tangible manifestation of the establishment of democratization in the regions. Citizen participation in elections is expected to be high so that the election results have strong legitimacy. However, the participation of citizens in voting must remain in the corridor of political freedom and civil liberties, without fear of intimidation, and still have a sense of security. Because the democratic political system is characterized by the democratic order that underlies the rulers so that the elements of democracy not only become the norm of the state but empirically work in accordance with the corridors of democracy.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ADVOKAT GADUNGAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Resi Sindi Yani; Febiola; Aries Hidayat; Muhammad Wahyu Firmansyah; Muhammad Faris Sopani
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (688.577 KB)

Abstract

AbstrakUntuk menjadi seorang Advokat harus berdasarkan syarat di atas namun dalam kenyataan tersebut di atas walaupun sudah ada syarat mengenai Advokat namun masih ada orang yang menyatakan advokat tapi tidak memenuhi syarat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor adanya Advokat gadungan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap advokat gadungan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 378 KUHP, Kemudian selain pasal 378 KUHP tentang Penipuan tersebut tidak menutup kemungkinan seorang advokat gadungan juga dikenakan Pasal 263 KUHP tentang Surat Palsu apabila ada surat-surat atau dokumen yang dipalsukan yang digunakan contoh Kartu Advokat Palsu, Serifikat Pendidikan Advokat Palsu, Ijazah Palsu atau Berita Acara Sumpah Palsu. Diharapkan kepada seluruh advokat yang ada diorganisasi Advokat, supaya dengan sungguh-sungguh dalam melakukan pendampingan terhadap kasus yang disengketakan oleh para klien. Kata Kunci :Pertanggungjawaban, Pidana, Advokat Gadungan. AbstractTo become an Advocate must be based on the conditions above, but in reality, even though there are conditions regarding Advocates, there are still people who claim to be advocates but do not meet the requirements. This study uses normative legal research, research that refers to legal norms contained in laws and regulations. The factors of the existence of fake advocates and how the criminal responsibility for fake advocates is based on the Criminal Code. The form of criminal responsibility is contained in the Criminal Code (KUHP) contained in Article 378 of the Criminal Code. Then in addition to Article 378 of the Criminal Code concerning Fraud, it does not rule out the possibility that a fake advocate is also subject to Article 263 of the Criminal Code concerning Fake Letters if there are letters or documents falsified documents used for example Fake Advocate Cards, Fake Advocate Education Certificates, Fake Diplomas or Minutes of Fake Oaths. It is hoped that all advocates in the Advocate organization will seriously assist clients in disputed cases.
KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Yuni Savira; Tasya Eka Dian Putri; M. Agus Muchlis; Muhammad Yoga Saputra; Surya Ramadhan
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.283 KB)

Abstract

AbstrakPenegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui suatu kebijakan hukum yang merupakan bagian dari politik hukum nasional.Hal ini melibatkan berbagai unsur dalam negara, mulai dari pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, sampai warga negara. Fokus pembahasan makalah ini adalah bagaimanakah kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan kejahatan, dan faktor apakah yang dapat menunjang penerapan kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan kejahatan. Pembahasan makalah ini terdiri dari empat poin utama, yaitu kebijakan penegakan hukum, faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, dan faktor budaya hukum masyarakat. Kajian ini berkesimpulan bahwa kebijakan penegakan hukum pidana dapat dimulai dengan pembentukan produk hukum yang tepat dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi penegakan hukum dapat bersumber dari perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Penegakan Hukum, Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Budaya Hukum AbstractLaw enforcement is a necessity that is carried out by the state in protecting its citizens, because law enforcement is upholding the values of truth and justice. Efforts to deal with crime with criminal law are essentially part of criminal law enforcement efforts. Criminal law enforcement is realized through a legal policy that is part of national legal politics. This involves various elements within the state, from legislators, law enforcement officials, to citizens. The focus of the discussion in this paper is how criminal law enforcement policies are towards crime prevention, and what factors can support the implementation of criminal law enforcement policies on crime prevention. The discussion of this paper consists of four main points, namely law enforcement policies, statutory factors, law enforcement factors, and community legal culture factors. This study concludes that criminal law enforcement policies can be initiated by establishing appropriate legal products and in accordance with societal developments. The obstacles faced by law enforcement can originate from legislation, law enforcement officials, and the legal culture of society.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2025) Vol. 2 No. 2 (2023): November Vol. 2 No. 1 (2023): Agustus Vol. 1 No. 4 (2023): Mei Vol. 1 No. 3 (2023): Februari Vol. 1 No. 2 (2022): November Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus