cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indah Dwiprigitaningtias
Contact Email
indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id
Phone
+6285200811989
Journal Mail Official
dialektikahukum@unjani.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Ters. Jenderal Sudirman Cimahi 40531
Location
Kota cimahi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Dialektika Hukum
Published by Universitas Jenderal Achmad Yani
ISSN : 28085876     EISSN : 28085191     DOI : https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Dialektika Hukum diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Militer Hukum Perdata Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; dan Ilmu Hukum Lainnya yang relevan dengan bidang di atas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum" : 6 Documents clear
PENCEGAHAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DIHUBUNGKAN DENGAN KASUS “BUGIL” DI BANDARA YOGYAKARTA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM Nurhasanah, Neneng; Nurel Alam, Fahry Zen; Prayoga, Adrian Mohammad
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v5i2.867

Abstract

sosial, kebiasaan tatanan sosial dalam berhubungan satu sama lainnya, pornografi dan pornoaksi dizaman sekarang banyak sekali beredar atau banyaknya seseorang yang dengan niatan merangsang birahi seseorang lewat sosial media, contoh kasus yang sedang hangat terkait dengan sebuah video viral di Twitter terkait seorang perempuan telanjang di kawasan Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam video itu tampak si perempuan dengan kacamata hitam dan wajah tertutup masker merekam diri sendiri sedang membuka baju jas abu-abu dan rok gelap hingga setengah telanjang, video dengan durasi 1 menit 23 detik itu mempertontonkan si perempuan kemudian berbuat tidak senonoh seorang diri. Penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu mengkaji data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode analisis data penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian terhadap kasus pornografi dan pornoaksi belum menemui titik temu penyelesaian masalah seolah-olah menjadi suatu yang wajar.
PENGATURAN PENATAGUNAAN TANAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG Gusmayanti, Irma
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v5i2.1475

Abstract

Penatagunaan tanah merupakan hal yang sangat penting dalam mengatur penggunaan dan pemanfaat tanah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan UUD 1945. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menjelaskan Pengaturan penatagunaan tanah pasca UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Penataagunaan tetap berlandaskan pada rencana tata ruang dan lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Terdapat terobosan pengaturan mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menggantikan berbagai izin pemanfaatan ruang seperti izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah dan izin mendirikan bangunan. Pemerintah juga tetap mengatur bahwa dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang maka wajib memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. UU Cipta Kerja juga mengatur terobosan terkait Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, serta menguatkan pengaturan dalam penertiban dan pendayagunaan tanah telantar. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum dalam penatagunaan tanah di ruang atas tanah dan bawah tanah, serta mendukung pembangunan nasional. Kata Kunci: Penatagunaan Tanah, Rencana Tata Ruang, Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan, Pembangunan Nasional
ANALISA KEPUTUSAN INDUSTRI TERHADAP PRODUK HASIL INDUSTRI YANG BEREDAR DI MASYARAKAT MENYEBABKAN KERUGIAN : STUDI KASUS SIRUP ANAK PENYEBAB GAGAL GINJAL Putri, Risma Syntia; Lestari, Lutfiah; Raihan, Muhammad; Damanik, Fioren Christiovani; Antoni, Herli
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v5i2.1498

Abstract

Tindakan industri yang memyebarluaskan obat sirup anak yang mengandung ethylene glycol (EG) dan diethylene glycol (DEG) yang menyebabkan gagal ginjal pada anak perlu diperhatikan lebih mendalam terkait keputusan dan pertanggungjawaban Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keputusan industri terhadap produk hasil industri yang beredar di masyarakat dan menyebabkan kerugian, dengan studi kasus sirup anak penyebab gagal ginjal. Penelitian disini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan kepada studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sirup obat itu bisa beredar di masyarakat karena adanya kelalaian dalam proses produksi, pengawasan, dan distribusi yang tidak memenuhi dengan standar yang ditetapkan. BPOM sebagai lembaga penanggung jawab terhadap obat dan makanan di Indonesia melakukan penjatuhan hukum penal kepada industri yang melanggar peraturan, seperti pencabutan izin edar, penyitaan produk, dan penuntutan pidana. Selain itu, BPOM juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bagaimana memilih dan menggunakan obat terpercaya berkhaasiat dan bermutu. Penelitian ini merekomendasikan agar industri farmasi meningkatkan kualitas produk dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengenai pengamanan obat dan makanan sebagai dasar hukum dalam penanganan kasus sirup anak penyebab gagal ginjal.
PENYELESAIAN PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN JALAN DAMAI ANTARA PELAKU DAN KORBAN Sanjaya, Akbar
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v5i2.1544

Abstract

Pemberian sanksi pidana merupakan salah satu jalan penegakkan hukum. Penganiayaan merupakan Tindakan yang dapat dikenakan Sanksi pidana pada pelakunya. Tergantung dari tingkat luka si korban dapat masuk kedalam kategori penganiayaan ringan atau berat. Tindak pidana penganiayaan tidak selalu diselesaikan melalui jalur litigasi. sehingga dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai prosedur damai dikantor kepolisian dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memahami dasar pertimbangan hukum dan kelebihan penyelesaian perkara pidana ringan melalui jalan damai di kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian perkara penganiayaan ringan dengan jalan damai memiliki kelebihan prosedur cepat, efisien, dan biaya murah, dan dasar aparat kepolisian dalam memilih penyelesaian secara damai adalah atas dasar asas keadilan dan kemanfaatan.
SINKRONISASI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG ISLAM Faturohman, Yusuf; Arimbi, Diah; Ekowati, Endang; Wahyudi, Wahyudi
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v5i2.1715

Abstract

Adopsi anak bagi orang islam memiliki ketentuan yang berbeda jika dilihat dari UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Akan tetapi pada kenyataanya pengadilan negeri pun melakukannya, masing-masing memiliki dasar akan tetapi dalam sistem perundang-undangan memiliki ketentuan yang berbeda dan tentunya harus ditaati. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dasar dari pengadilan negeri masih menerima permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam dan taraf sinkronisasi perundang-undangan terkait kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengadilan negeri masih menerima permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang yang beragama Islam berdasarkan dengan dasar SEMA No. 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak dan juga kepentingan yang terbaik untuk anak. Sedangkan Pengadilan Agama menggunakan dasar UU No 50 Tahun 2009 yang mana secara hukum memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Disarankan Pengadilan Negeri tidak menerima pengangkatan anak bagi agama islam karenakan secara UU Pengadilan Agama yang memiliki atribusi dari UU tersebut.
ANALISIS KUALITAS LEGALISASI ALAT BUKTI TERTULIS DALAM AGENDA PEMBUKTIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA MENCARI KEBENARAN Pudjiastuti, Diah
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v5i2.1756

Abstract

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses mencari kebenaran di pengadilan. Dimana bukti tertulis yang disampaikan di muka pengadilan memiliki hubungan yang sangat erat dengan perbuatan yang diperkarakan. Sehingga bukti yang disampaikan dapat menentukan terbukti tidaknya kebenaran dalil suatu gugatan. Pada prinsipnya, kekuatan bukti tertulis terletak pada bukti tertulis berupa akta otentik artinya sepanjang fotokopi yang dijadikan bukti di pengadilan memiliki kesamaan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipercaya. Namun apabila alat bukti yang disampaikan yang mana aslinya merupakan alat bukti palsu, yang mana kemudian putusan tersebut merupakan putusan verstek yang telah mempunyai kedudukan hukum yang tetap. Maka proses pembuktian yang telah dibubuhi materai dan pembayaran bea materai tidak sesuai dengan tujuan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kualitas alat bukti menjadi hal utama dalam menentukan kebenaran untuk mewujudkan keadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi persoalan adalah pertama, bagaimana kebijakan formulasi legalisasi bukti fotokopi di pengadilan dihubungkan dengan upaya mencari kebenaran. Kedua, bagaimana kebijakan implementasi legalisasi bukti fotokopi di pengadilan dihubungkan dengan tujuan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini dalam kebijakan formulasi yang mengatur kualitas alat bukti dalam upaya mencari kebenaran menimbulkan permasalahan yakni mengenai belum adanya ketentuan yang jelas mengenai verifikasi keasilian alat bukti, sehingga apa yang menjadi tujuan hukum tidak tercapai. Selanjutnya dalam tataran implementasinya legalisasi yang dilakukan oleh hakim dalam agenda pembuktian tidak memenuhi unsur secara sosiologis, filosofis dan pragmatis. Sehingga penting dilakukannya suatu pembaharuan hukum dalam upaya mewujukan keadilan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum More Issue