Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM ) adalah jurnal Open Access yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) .Pada Fakultas Hukum. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) adalah jurnal yang menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian, studi mendalam, pemikiran kreatif, inovatif atau karya-karya ilmiah mahasiswa selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnal ini fokus kepada bidang yang sesuai dengan Program Studi yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara . Jurnal ini terbit pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli,September, November. Citasi Analisis: Google Scholar
Articles
23 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 2 (2021)"
:
23 Documents
clear
<![CDATA[Kajian Yuridis Kemitraan Wakaf Yang Tidak Sesuai Prinsip Syariah ]]>
<![CDATA[Elisia Nathaniel Tien]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 1, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (168.946 KB)
<![CDATA[Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang diamanatkan kepada Nazhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tetang Wakaf. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, Nazhir wajib memelihara nilai aset dan diperbolehkan bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan Prinsip Syariah. Namun kurangnya pengawasan tidak menjangkau pada penggunaan akad yang dilakukan nazhir dalam bermitra dalam upaya pengelolaan dan pengembangan wakaf sehingga menjadi cela kekeliruan penggunaan akad konvensional yang tidak sesuai dengan syariah yang berdampak pada akad tersebut tidak sah karena batal demi hukum atau bahkan haram karena adanya riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk akad kemitraan pengelolaan harta benda wakaf dan pengelolaan wakaf yang sesuai prinsip syariah serta akibat hukum yang timbul apabila kemitraan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak sesuai prinsip syariah. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf boleh dilakukan dengan kerjasama atau bermitra dengan pihak lain namun harus sesuai dengan prinsip syariah sesuai UU wakaf Pasal 43 ayat (1) jo. PP No.42 Tahun 2006 Pasal 45 ayat 2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang sesuai prinsip syariah lingkup kegiatannya yang terlibat dalam kegiatan ekonomi maka harus mengacu para manajemen dan prinsip ekonomi Syariah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Ganti Rugi Yang Tidak Sesuai Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Publik (Analisis Putusan Nomor 447/pdt.g/2017/pn. Bks) ]]>
<![CDATA[Amalia Pebriani Saragih]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 1, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.114 KB)
<![CDATA[Kehidupan manusia tidak terlepas dari kepentingan sosial dan kepentingan untuk berlangsungnya kehidupan.Tanah mempunyai arti penting, bagi rakyat Indonesia yang merupakan negara agraris tanah merupakan tempat bergantung yang amat penting pula secara ekonomis.Demikian pula bumi air serta ruang angkasa yang ada di atasnya adalah bagaian kekayan dari bangsa danada di dalam ranah publik milik bersama bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam milik nasional dan terjalin dalam hubungan yang diabadikan dengan bangsa Indonesia, hal ini merupakan esensi dari Pasal 1 UUPA yang terurai di mulai dari ayat (1) sampai ayat (6). Karena tanah mempunyai arti penting bagi masyarakat kiranya agar pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum selalu memperhatikan masyarakat yang tanahnya terkena proyek. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ganti kerugian ini diberikan oleh pihak pemerintah atau instansi yang membutuhkan tanah untuk membangun sarana kepentingan umum. Ganti kerugian dikatakan sebagai unsur terpenting karena berkaitan langsung dengan hak-hak para subjek hak atas tanah yang dilepaskan, sebab pengadaan tanah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanahnya, dan tanah menjadi tanah Negara yang selanjutnya diberikan penguasaannya kepada instansi yang membutuhkan. Dan ada beberapa cara untuk menjaminya perlindungan hukum bagi masyarakat pemilik tanah agar bisa tercapai sesuai keinginan antara lain penyiapan pelaksanaan, inventarisasi dan identifikasi, penetapan nilai ganti rugi tanah, musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, penitipan ganti kerugian, pelepasan objek pengadaan tanah, pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan tanah objek pengadaan tanah, penyerahan hasil pengadaan tanah, serta pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu majelis hakim memberikan putusan penetapan yang berupa menetapkan harga baru untuk ganti rugi sesuai yang diinginkan oleh masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Sedarah Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak ]]>
<![CDATA[Budi Satria Wijaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 1, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.875 KB)
<![CDATA[Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dikatakan sah jika dalam perkawinan tersebut memenuhi semua rukun dan syaratnya, sedangkan jika suatu perkawinan melanggar dan tidak memenuhi salah satu atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya maka perkawinan itu tidak sah dan perkawinaan tersebut dapat dibatalkan baik oleh para pihak yang telah melangsungkan perkawinan tersebut maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan terhadap anak setelah permbatalan perkawinan orang tuanya tersebut, sehingga agar hak dan kewajibannya terlaksana meskipun perkawinan orang tuanya putus. Berdasarkan hasil penelitian bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan karena diketahui orang tuanya masih berhubungan darah statusnya jelas anak sah sehingga anak tersebut berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris, dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mummayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya, dan ia berhak untuk memilih tinggal dengan ayah atau ibunya setelah ia mumayyiz, namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya. Anak tersebut, mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orang tuanya masih ada.]]>
<![CDATA[Penilaian Alat Bukti Affidavit Dalam Sistem Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PN Mdn) ]]>
<![CDATA[Asep Dwi Mulyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 1, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (51.741 KB)
<![CDATA[Alat bukti merupakan intrumen penting dan harus ada dalam persidangan perdata maupun persidangan pidana, alat bukti mempunyai ciri khas nya sendiri untuk mebuktikan suatu perkara yang diajukan penggugat maupu tergugat sendiri, karena seyogyanya untuk alat bukti perdata sendiri teradapat dalam pasal 1866 KUHperdata Buku Ke IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa yaitu alat bukti surat,saksi,persangkaan penagkuan dan sumpah dengan adanya alat bukti maka dapat dengan terang dan jelas setiap dalil-dalil yang diajukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan alat bukti affidavit dalam hukum acara perdata, untuk mengetahui penilaian pembuktian alat bukti affidavit, untuk mengetahui kekuatan hukum pembukitan affidavit dalam hukum acara perdata. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai alat bukti affidavit dalam pengaturan tersebut sama-sama belum mengatur mengenai alat bukti tetsebut. Akan tetapi bisa dijadikan sebagai alat bukti surat/tulisan yang dibuat dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatkan sebuah akta otentik. oleh karena itu penilaian terhadap affidavit ini ialah terletak pada akta otentik tersebut sebab, Dengan demikian Kekuatan hukum affidavit ini terletak sejauh mana affidavit bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan perdata dan menjadi rujukan bagi hakim dalam menentukan suatu perkara. karena kekuatan hukum dari alat bukti surat/tulisan terletak pada akta aslinya. ]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Pidana Islam Dalam Menghukum Pelaku Aborsi Sebagai Upaya Penegakan Konsep Hifzhu Al-Nasl (Memelihara Keturunan) ]]>
<![CDATA[Aldo Mantopani Zair]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 1, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.442 KB)
<![CDATA[Kontroversi tentang aborsi tersebut dapat dilihat dari segi perspektif legalistic-normatif maupun sosiologis-psikologis. Kedua perspektif tersebut memiliki implikasi yang berlainan. Klaim kebenaran yang memposisikan pelaku aborsi sebagai delik pidana, dan harus dihukum. Baik fikih jinayah maupun hukum pidana yang berlaku di Indonesia, keduanya sama-sama menerapkan prinsip yang sama dalam hal aborsi yaitu keduanya sama dalam tataran penegakan hukum berbasis perlindungan terhadap hak hidup manusia. Berkaitan dengan syariat Islam, maka konsep Hifzhu Al-Nasl merupakan upaya memelihara keturunan dengan kewajiban menjaga dan memelihara keturunan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Perspektif hukum pidana islam terkait dengan tindakan aborsi terdapat dalam Alquran Surat al-Isra’ ayat 31, al-Isra’ ayat 33; Surat al-An’am ayat 151; al-Takwir ayat 8-9; Surat al-Nisa’ ayat 93. Konsep memelihara keturunan dikaitkan dengan tindak pidana aborsi dalam perspektif hukum pidana islam adalah bahwa Islam memandang aborsi sebagai kejahatan yang sangat serius terhadap eksistensi hidup manusia. Walaupun para ulama ada yang membolehkan terjadinya aborsi, namun mayoritas ulama mengharamkan adanya aborsi dengan alasan apapun. Konsideran berpikir para ulama yang mengharamkan aborsi adalah adanya ayat-ayat Alquran yang mendeskripsikan siklus manusia mulai dari setetes sperma hingga ditiupkan ruh yang semuanya merupakan mutlak kuasa Allah SWT.]]>
<![CDATA[Implementasi Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Di Pegadaian (Studi Di Pegadaian Cabang Krakatau Medan) ]]>
<![CDATA[Dwi Anggiani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 1, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (158.537 KB)
<![CDATA[PT. Pegadaian merupakan merupakan alternatif terbaik bagi masyarakat yang rata-rata memiliki tingkat ekonomi yang lemah untuk dimintai kredit dengan barang jaminan tertentu. Seperti halnya emas, tv, motor dan lain sebagainya. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang untuk suatu kepercayaan dari yang berpiutang, maka yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya dengan berbagai produk pegadaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum penerapan sistem pembayaran dan bunga terhadap objek gadai, untuk mengetahui bagaimana penerapan penerapan sistem pembayaran dan bunga terhadap objek gadai dipegadaian, untuk mengetahui bagaimana kendala dalam penerapan sistem pembayaran dan bunga terhadap objek gadai dipegadaian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang diambil dari dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan penelitian didapati bahwa dalarn menjalankan usahanya pegadaian berpedoman pada Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, KUHPerdata, Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang PT Pegadaian, Keputusan Direksi PT Pegadaian No. 203/ VL. 3.00. 223/ 2003 Tentang Perubahan Nama Layanan Kredit Usaha Mikro Pegadaian (KUM) menjadi Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian, Keputusan Direksi PT Pegadaian N0. 106/ US. 2.00/ 2004 Tentang Buku Pedoman Operasional Kredit (POK). Dalam melaksanakan Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Pegadaian Cabang Krakatau Medan mengalami beberapa kendala keterbatasan SDM Penaksir Jaminan, persaingan dengan Lembaga Keuangan lain, dan kurangnya publikasi dan sosialisasi.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa (Studi Di Ptpn Iv Unit Kebun Bah Jambi) ]]>
<![CDATA[Amelia Az Zahra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 1, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (154.565 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) merujuk pada kontribusi perusahaan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan (suistainable development), yakni pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini dan kebutuhan generasi yang akan datang secara terus menerus. Tanggung Jawab Sosial (CSR) secara umum dimaknai sebagai sebuah cara dalam rangka perusahaan mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat, namun tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham (shareholder) dan pemangku kepentingan (stakeholder). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan yang telah dilaksanakan yaitu memberikan bantuan bea siswa kepada siswa/siswi berprestasi dan tidak mampu tingkat SD yang bersekolah/berdomisili di sekitar Unit Kebun Bah Jambi, pemberian bea siswa bagi siswa berprestasi keluarga kurang mampu tingkat SD, SMP, SMU atau sederajat, kemudian memberikan bantuan dana perbaikan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di Nagori Bah Joga, memberikan bantuan dana perbaikan pondok pesantren Almumtaz yang berada di Nagori Dolok Hataran berbatasan dengan Afdeling V Unit Kebun Bah jambi, kemudian pembuatan sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Manfaat yang diperoleh untuk perusahaan yaitu memberikan dampak positif bagi perusahaan, memiliki citra yang baik dimata masyarakat, meningkatkan hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, terlebih terhadap MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) untuk Wilayah Jawa Maraja, Kecamatan Tanah Jawa, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.]]>
<![CDATA[Proses Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Penyelesaian Perkara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Medan) ]]>
<![CDATA[Devi Ramadani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 1, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (153.03 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan konsinyasi ganti kerugian dalam penyelesaian perkara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menurut hukum di Indonesia,untuk mengetahui proses konsinyasi ganti kerugian di Pengadilan Negeri Medan dalam penyelesaian perkara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan untuk mengetahui hambatan dalam proses konsinyasi ganti kerugian dalam penyelesaian perkara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak Pengadilan Negeri Medan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penitipan uang (konsinyasi) ganti kerugian dalam penyelesaian perkara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak sesuai dengan penitipan sebagaimana disebutkan dalam KUHPerdata. Ketentuan konsinyasi ganti kerugian dalam penyelesaian perkara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dalam Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Biologis Pada Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Tanjung Gusta Medan) ]]>
<![CDATA[Dinda Hardyanti Pane]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 1, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (139.357 KB)
<![CDATA[Penyediaan fasilitas ruang berhubungan intim antara narapidana dengan pasangan sahnya merupakan hak asasi yang harus dipenuhi, karena yang hilang dari seorang narapidana adalah hak kemerdekaannya saja. Sedangkan hak-hak lainnya seperti kebutuhan biologis harus tetap dipenuhi. Namun, sepertinya penyediaan fasilitas khusus bagi para narapidana ini sulit diwujudkan dalam sebuah kebijakan, sebab secara faktual penjara di Indonesia saat ini masi berkutat dengan berbagai permasalahan klasik seperti kelebihan kapasitas dan terbatasnya dana pemenuhan kebutuhan sehari-hari narapidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan dan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan serta untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pemenuhan hak biologisnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka didapati bahwa perundang-undangan sangat diperlukan dalam pengatur tentang pemenuhan hak biologis bagi narapidana, namun sampai sekarang belum ada pengaturan khusus mengenai hubungan seksual di dalam lapas. Dalam pelaksaan pemenuhan hak biologis ada kendala dan upaya. Adapun juga upaya dari narapidana berupa fokus dalam remisi atau pembebasan, masturbasi, mendapatkan semangat dari keluarga dan melakukan perjumpaan atau kunjungan.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Hukum Manajer Investasi (MI) Akibat Jatuhnya Nilai Portofolio Investor ]]>
<![CDATA[Auliyaul Fattah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 1, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.856 KB)
<![CDATA[Kegiatan manajer investasi diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan fungsi- fungsi Manajer Investasi, peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi. Kegiatan investasi merupakan kegiatan yang memiliki resiko, apabila terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian para investor dapat meminta pertanggungjawaban kepada manajer investasi sesuai dengan peraturan tersebut. Kasus yang menimpa Jiwasraya yang dimulai pada tahun 2002, saat itu BUMN asuransi dikabarkan sudah mulai mengalami kesulitan. Namun, berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jiwasraya telah membukukan laba semu sejak 2006. Kemudian pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Atas peristiwa tersebut Jiwasraya sebagai Manajer Investasi harus bertanggung jawab terhadap para investor. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai Tanggung jawab Manajer Investasi (MI) dalam kegiatan investasi diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keungan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.]]>
