cover
Contact Name
Faturachman Alputra Sudirman
Contact Email
fatur@uho.ac.id
Phone
+6282251053573
Journal Mail Official
neorespublica@uho.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo Kampus Baru Jl, H.E.A. Mokodompit, Kota Kendari, 93232
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Halu Oleo
ISSN : -     EISSN : 27160777     DOI : 10.52423
Core Subject : Social,
NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan is a peer-reviewed journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, Universitas Halu Oleo. Published 2 (two) issues in a year (June and December). NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan publishes various concepts of thinking or ideas and research on the following topics 1) State and Governance, 2) Policy and public services, 3) Government innovation, 4) Local Government and Public Policy, 5) Political and Government.
Articles 125 Documents
Kinerja Satpol PP dalam Tugas dan Fungsi Sebagai Penegak Peraturan Daerah di Kabupaten Tana Tidung
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neoresjurnal.v4i2.98

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah di Kabupaten Tidung, dan faktor-faktor kendala apa yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah. Hasil penelitian ini adalah: Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penegak Peraturan Daerah di Kabupaten Tidung sudah cukup baik. Dari indikator kemampuan kerja anggota Satpol PP umumnya cukup baik karena anggota Satpol PP sudah cukup memahami prosedur kerja, koordinasi, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan indikator motivasi kerja Anggota Satpol PP umumnya masih kurang baik karena belum sepenuhnya komitmen atau kerja sama dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan mengamankan ketertiban lingkungan kerja maupun masyarakat
Policy Output Analysis dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Dinas DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.565 KB) | DOI: 10.52423/neoresjurnal.v4i2.100

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang bagaimana kinerja implementasi kebijakan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) di Kabupaten Mojokerto serta mengukur indikator-indikator apa saja yang menyebabkan implementasi program tersebut sudah atau belum efektif dalam mencapai tujuannya. DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab dalam melayani anak korban kekerasan di Kabupaten Mojokerto yang dinaungi oleh Bidang Perlindungan Anak. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini menemukan bahwa kinerja implementasi DP2KBP2 sudah cukup efektif dalam mencapai tujuannya, karena dari hasil penilaian keluaran (output) program dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator yaitu akses, cakupan, frekuensi, bias, service delivery (ketepatan layanan), akuntabilitas, kesesuaian program dengan kebutuhan ada 5 (lima) indikator yang efektif dalam implementasinya. Meski demikian, DP2KBP2 Kab Mojokerto masih memiliki kekurangan dalam hal sosialisasi karena minim anggaran, kurangnya SDM, serta belum terbentuknya UPTD yang dimana baru memasuki proses usulan di awal tahun 2023.
Upaya Nonstruktural Penanggulangan Banjir di Kabupaten Konawe Utara
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.363 KB) | DOI: 10.52423/neoresjurnal.v4i2.102

Abstract

Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami banjir secara berulang dengan beragam dampak. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi upaya nonstruktural yang telah dilakukan pemerintah dalam penanggulangan banjir, dan menganalisis kesesuaian upaya struktural dan nonstruktural tersebut dengan tren paradigmatik peran modern dan peran baru negara/pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, studi dokumen, dan observasi. Pengolahan/analisis data mengacu kepada prosedur pengolahan data kualitatif model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya penanggulangan banjir melalui tindakan-tindakan nonstruktural yang mayoritas berorientasi internal birokrasi. Upaya nonstruktural penanggulangan banjir yang dilakukan pemerintah belum sesuai dengan tren paradigmatik peran modern dan peran baru negara/pemerintah yakni mandating, partnering, dan endorsing.
Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Irgi Fajrul Falah; Arimurti Kriswibowo
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.595 KB) | DOI: 10.52423/neoresjurnal.v4i2.125

Abstract

Sistem pendidikan di Indonesia selama ini dirasakan belum berhasil membangun manusia Indonesia yang berkarakter. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan, maka seharusnya satuan pendidikan mengupayakan terwujudnya standar mutu pendidikan dalam menjadikan manusia cerdas secara utuh dan berbudaya sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk memberikan gambaran penelitian yang komprehensif dan mendalam. Dalam hal Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tidak hanya melakukan pembenahan terhadap sekolah yang berada di Kabupaten Pamekasan. Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan teori evaluasi kebijakan dalam kerangka kerja (framework) William N. Dunn (2003) dengan 6 aspek yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan
Penerapan Aplikasi Salaman (Selesai dalam Genggaman) dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Bandung Sitompul, Naomi Rosdamia; Agus Widiyarta
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v5i1.99

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis terkait penerapan aplikasi “SALAMAN” dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara,observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori elemen sukses penerapan e-government berdasarkan hasil kajian dan riset Harvard JFK School of Government yang terdiri dari Support, Capacity, dan Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi salaman dalam pelayanan administrasi kependudukan sudah dinilai sukses, hal tersebut dibuktikan, antara lain dengan: 1) Adanya support atau dukungan  berupa visi misi, peraturan serta perundangan yang jelas, adanya dukungan alokasi dari pihak lain serta sosialisasi yang baik kepada masyarakat 2) Capacity atau kapasitas yang memadai yaitu mulai dari finansial yang cukup, kelengkapan infrastruktur teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang kompeten 3) Value atau manfaat yang dirasakan oleh disdukcapil berupa pelayanan yang transparan,cepat, mudah, dan prinsip zero visit dapat terlaksana dengan baik. Begitu pula dengan masyarakat yang menerima manfaat berupa pelayanan yang praktis, hemat biaya dan dapat dijangkau kapan saja
Implementasi Program Pertanian Perkotaan Pada Kelompok Tani Subur Makmur di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya Eriyanti, Vivi; Kriswibowo , Arimurti
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v5i1.107

Abstract

Optimalisasi kesejahteraan masyarakat senantiasa dihubungkan dengan usaha masyarakat dalam mengatasi persoalan kemiskinan dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Peran pada sektor industri pertanian pada susunan ekonomi kota Surabaya juga cenderung kecil dan terjadi penurunan pertahun. Program pertanian perkotaan merupakan sebuah implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang menerapkan program yang berhubungan dengan sektor pertanian di perkotaan yang mengikutsertakan keahlian, inovasi dan tata kelola pangan untuk penduduk kota dengan menggunakan tanah kosong disekitar untuk mengoptimalkan ekonomi, kesehatan serta taraf hidup keluarga dan memberi motivasi supaya semakin produktif untuk menggunakan tanah di sekitar mereka. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu David C. Korten yang meliputi tiga elemen, yakni program, organisasi pelaksana dan kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari Implementasi Program Pertanian Perkotaan pada Kelompok Tani Subur Makmur di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya yang dijalankan oleh kelompok sasaran program menunjukkan hasil yang baik sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa “Mutiara Welirang” Desa Ketapanrame, Mojokerto Adela Celianing Tyas; Diana Hertati
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v5i1.109

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa “Mutiara Welirang” Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan empat upaya pokok pemberdayaan meliput bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dianalisis melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi langsung ke lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa Ketapanrame melalui BUMDES dengan menggunakan empat upaya pokok pemberdayaan berjalan dengan baik. Upaya bina manusia, BUMDES memberikan masyarakat program pelatihan, pendampingan langsung kepada masyarakat, dan membangun kerja sama dengan mitra. Upaya bina usaha, BUMDES memberikan masyarakat program perencanaan jenis usaha, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, dan mengembangkan aksebilitas usaha. Upaya bina lingkungan, BUMDES memberikan masyarakat program memperbaiki dan menjaga lingkungan di desa. Upaya bina kelembagaan, BUMDES memberikan program evaluasi rutin dan juga pembentukan kelompok-kelompok di dalam usahanya
Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Melalui Program Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo Fadhilah, Ariqotul; Edo Wahyudi , Kalvin
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v5i1.112

Abstract

Program Rumah Padat Karya dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan tujuan akhir untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya. Rumah Padat karya Dukuh Sutorejo bertempat di Kelurahan Dukuh Sutorejo. Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo memiliki 2 kelompok usaha yaitu rumah batik, dan budidaya ikan lele. Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo merupakan Kelurahan yang memiliki warga MBR terbanyak di Kecamatan Mulyorejo serta satu-satunya Rumah Padat Karya di Kecamatan Mulyorejo yang memiliki potensi batik lokal dengan corak khas yang unik. Penelitian ini bertujuan guna mendeskripsikan tahapan pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitiatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo telah dilakukan dengan hasil yang baik dan sesuai dengan teori yang ada. Akan tetapi, masih perlu adanya peningkatan program pembinaan dan pelatihan yang menyeluruh bagi tenaga kerja MBR. Selain itu, diperlukan upaya perlindungan lebih dalam untuk mempermudah tenaga kerja MBR memperoleh pemberdayaan dan perlindungan dari pemerintah.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Rumah Padat Karya Viaduct by Gubeng di Kota Surabaya Putricia, Andini Mutiara; Prathama, Ananta
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v5i1.114

Abstract

Rumah Padat Karya Viaduct by Gubeng menjadi percontohan program pemberdayaan masyarakat percontohan di Kota Surabaya karena berhasil menghasilkan omzet hingga ratusan juta rupiah. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gubeng melalui Rumah Padat Karya Viaduct by Gubeng diharapkan dapat diterapkan di wilayah Kota Surabaya lain. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program Rumah Padat Karya Viaduct by Gubeng di Kota Surabaya menggunakan teori tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto diantaranya yaitu perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, perbaikan tindakan, perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan, dan perbaikan masyarakat. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melaksanakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat melalui program Rumah Padat Karya Viaduct by Gubeng karena terdapat 2 dari 9 tujuan pemberdayaan masyarakat yang belum terwujud, yaitu perbaikan lingkungan dan perbaikan kehidupan
Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya Nova, Faizul Amalia; Prathama, Ananta
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v5i1.118

Abstract

Surabaya sebagai kota metropolis tentu dalam hal kemudahan akses untuk melapor kasus kekerasan anak juga lebih tinggi. Dengan status kota besar, tidak menampik kemungkinan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak terus ada di Surabaya. Permasalahan kekerasan pada anak mengalami siklus naik turun di setiap daerah. Di Surabaya sendiri kasus kekerasan pada anak mengalami kenaikan pada tiga tahun terakhir ini. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Surabaya. Peran Pemerintah Khususnya UPTD PPA Kota Surabaya telah baik untuk perlindungan, pencegahan dan  penanganan kasus kekerasan anak. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan mengenai peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya menggunakan teori peran pemerintah menurut Blakely dalam Mudrajad Kuncoro diantaranya yaitu peran pemerintah sebagai koordinator, peran pemerintah sebagai fasilitator, dan peran pemerintah sebagai stimulator. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melaksanakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum tercapainya tujuan peran pemerintah menangani kasus tindak kekerasan anak karena terdapat 1 dari 3 tujuan peran pemerintah yang belum terwujud, yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator

Page 5 of 13 | Total Record : 125