Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam is a scientific, peer-reviewed and open access interdisciplinary journal published twice a year (June and December). This journal is the result of a collaboration between Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung and the Association of Indonesian Family Law Lecturers (ADHKI). This journal is managed by the Ahwal Syakhshiyyah Study Program, Faculty of Sharia. The Journal of Islamic Family Law Syakhshiyyah provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal, which can be examined empirically. The journal publishes research articles covering aspects of Islamic Family Law, Islamic Inheritance Law, and Review of Religious Court Decisions. The breadth of coverage of the Islamic Family Law context published by this journal not only covers local and regional dimensions but includes national to international dimensions.
Articles
96 Documents
<![CDATA[Tradisi Pesurung Adat dalam Pernikahan Masyarakat Kabupaten Melawi Kalimantan Barat ]]>
<![CDATA[Yusuf Yusuf]]>
<![CDATA[ Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2023): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (403.432 KB)
|
DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v3i1.7002
<![CDATA[One of the characteristics of Islamic Syari'ah is the elimination of difficulties and ease ('Adamul Haraj wat At-Taysir). Many verses of Al-Qur'an and Hadist of the Prophet explicitly explain this. In fact, this feature can be found in all provisions of the Syari'a, like in a marriage. However, Indonesian society is a society that really keeps the richness of culture and customs in a marriage. Even with strict requirements, these customs and traditions are considered to be used as a benchmark and consideration in determining the law. This article will examine the phenomenon of the Pesurung Adat tradition, from the perspective of Al-'Urf and the principle of eliminating difficulties and facilitating ('Adamul Haraj wat At-Taysir) so that the Pesurung Adat tradition can be seen from the perspective of Islamic law properly. This study analyzes the tradition of Pesurung Adat in the people of Kayu Baong Hamlet, Pekawai Village, Sayan District, Melawi Regency, West Kalimantan. Data were obtained by interview method on this tradition. The results showed that this tradition that has been passed down for generations is Al-'Urf As-Shahih (The true tradition), does not contradict the postulates of nash, and is a form of cultural diversity owned by the Indonesian state. The tradition of Pesurung Adat cannot be considered contrary to the principle of 'Adamul Haraj wat At-Taysir because the bridegroom does not object to fulfilling this tradition. If the bridegroom does not have the financial means, the Dewan Adat has agreed that if the bridegroom is unable to fulfill this tradition of Pesurung Adat then he will not be forced to obligate. The findings and studies in this study can be a guide to look at the traditions surrounding the marriage, especially those related to giving some finances both before and after the wedding]]>
<![CDATA[AKTUALISASI KONSEP SAKINAH MAWADAH WARAHMAH PADA KELUARGA MUSLIM DI KOTA METRO ]]>
<![CDATA[Firmansyah Firmansyah]]>;
<![CDATA[Tarmizi Tarmizi]]>;
<![CDATA[Anisa Parasetiani]]>
<![CDATA[ Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2022): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v2i1.5123
<![CDATA[Keluarga sakinah mawadah warahmah merupakan konsep keluarga ideal dalam Islam, yakni keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang. Namun demikian, kehadirannya tidak datang begitu saja. Salah satu syarat untuk mewujudkannya yakni hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan. Berbagai rintangan harus dilewati oleh pasangan suami istri, salah satunya yaitu konflik rumah tangga yang berakibat pada perceraian. Berdasarkan survey yang Peneliti lakukan di Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, terdapat beberapa keluarga yang mencirikan keluarga sakinah mawadah warahmah. Padahal dari segi kemampuan materi, keluarga tersebut masih terbilang sederhana. Namun hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi mereka dalam mencapai keluarga sakinah mawadah warahmah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktualisasi konsep keluarga sakinah mawadah warahmah di Kelurahan Yosorejo. Jenis penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (fied researcah). Data terdiri dari dua jenis, yakni: data primer berupa hasil wawancara di masyarakat; dan data sekunder berupa buku, artike jurnal, dan skripsi tentang aktualisasi keluarga sakinah mawadah warahmah. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi serta dianalisis dengan metode analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemahaman masyarakat Yosorejo mengenai sakinah mawadah warahmah sudah cukup baik. Pemahaman mereka sudah mengarah pada keluarga ideal yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Sedangkan aktualisasinya dilakukan melalui empat cara, yakni: menjaga kualitas ibadah keluarga; menanamkan akhlak terpuji kepada anak;saling memotivasi antar anggota keluarga; dan menerapkan pola hidup sehat sesuai dengan syariat Islam.]]>
<![CDATA[INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM KELUARGA PERSPEKTIF AL-QUR'AN ]]>
<![CDATA[Fuziyah, Miftahul]]>
<![CDATA[ Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2021): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v1i1.3432
<![CDATA[Tulisan ini menjelaskan tentang kesatu paduan dari nilai-nilai pancasila yang diterapkan dalam keluarga terutama bagi anak agar memiliki moral serta landasan pendidikan awal yang baik agar terrealisasi nanti ketika ia sudah memasuki jenjang sekolah dan berbaur terhadap masyarakat tertentu demi terciptanya pola didik yang baik bagi pelajar nusantara demi terciptanya ketahanan nasional bagi Negara kita dalam bidang pendidikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-qur’an surat Ar-Rum ayat 21. Dimana telah kita ketahui dalam realita kehidupan yang ada bahwa setiap insan diciptakan berpasang-pasangan. Dan pernikahan merupakan awal dari keberlangsungan rumah tangga yang di ridhoi oleh Allah SWT. Oleh sebab itu dalam ayat tersebut Allah mengisyaratkan bahwa ummat iskam telah diciptakan berpasang-pasangan guna untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Dari sinilah timbul peran keluarga ikut serta dalam membangun ketahanan Negara dalam bentuk moral dan pendidikan pada suatu generasi bangsa. Karena apabila didalam keluarga tidak tercipta hubungan yang sakinah mawaddah warrohmah maka akan berpengaruh bagi kelangsungan perkembangan moral anak saat ia berbaur dengan masyarakat.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA ]]>
<![CDATA[arkhan, ahsana]]>;
<![CDATA[Hafid, M]]>;
<![CDATA[Ferliadi, Agus Salim]]>
<![CDATA[ Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2021): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v1i1.3436
<![CDATA[Mediasi merupakan jalur penyelesaian sengketa non litigasi. Dengan mediasi diharapkan para pihak yang bersengketa akan menemukan solusi terbaik bagi seluruh pihak yang bersifat win win solution. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas penyelesaian sengketa non litigasi ini dalam kasus sengekta waris. Tulisan ini adalah hasil penelitian pustaka (Library Research) yang menggunakan pendekatan normatif empirik, dan dianalisis secara kualitatif deduktif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dari proses ppenyelesesaian sengketa waris melalui mediasi, hal ini dikarenakan oleh banyak faktor, mulai dari sisi, peraturan normatif, mediator itu sendiri, sampai dengan aspek-aspek lain yang dapat berpengaruh terhadap mediasi. Akibatnya banyak sengketa waris yang coba diselesaikan dengan cara mediasi mengalami kegagalan karena tidak menemukan titik sepakat dan damai bagi para pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi efektifitas mediasi sengketa waris. Mulai dari aspek normatif, struktur hukum, hingga kultur hukum masyarakat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK PIDANA ATAS PERILAKU YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Fri, Ibnu Fajar]]>
<![CDATA[ Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2021): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v1i1.3479
<![CDATA[Not a few children have problems with the law or in conflict with the law. The formulation of juvenile delinquency as a criminal offense, suppose it is committed on adult crimes but in adults it is called Juveline Delinquency. The principle of justice for children with problems / conflicts with legal guarantees and genuine and optimal services provided to children in legal and judicial processes. The issues discussed in this journal include legal protection and restrictions on children who are in trouble with the law or in conflict with the law. Then it is not school children who get justice in article 28 B paragraph 2 of the 1945 NRI Law which is the basis based on child protection in Indonesia. The research was conducted using the normative legal method which relies on the Law and Conceptual approach. Furthermore, the results of the study do not guarantee legal uncertainty caused by disharmony in the understanding of children. And the regulation of legal protection for children who have problems with the law or conflict with the law, both in special treatment in procedural law, the threat of punishment is different from that of adults, the fulfillment or realization of child judges and prioritizing justice is contained in Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection which it becomes Law No. 35 of 2014 and Law No. 11 of 2012 related to the Juvenile Criminal Justice System.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS BATAS USIA NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI LAMPUNG TIMUR ]]>
<![CDATA[Yulia, Alif Aradia]]>
<![CDATA[ Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2021): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v1i1.3490
<![CDATA[Marriage is a bond between a female guardian (prospective wife) and a male (prospective husband) which is carried out in the presence of two witnesses who meet the requirements. Maturity of age is important to form a prosperous family without ending in divorce. So the government sets the age limit for marriage in Law No. 1 of 1974 whose application creates discrimination, then Article 7 which regulates the age limit for marriage in the Law is changed to Law No. 16 of 2019. This writing aims to determine the effectiveness of the age limit for marriage according to Law No 16 of 2019 in East Lampung, based on data obtained from the case tracking information system at the Sukadana religious court, East Lampung, it turns out that there are still many applications for marriage dispensation, almost 80% of which are granted. This article uses interview and documentation methods. The type of research used is descriptive quantitative research and qualitative research using data from the Sukadana Religious Court SIPP, this article is in the form of the number of applications for marriage dispensation which is expected to provide an overview through the calculation of the data obtained regarding the effectiveness of the marriage age limit in Law No. 16 of 2019 in East Lampung. Based on the results found, it turns out that the application of the Marriage Age Limit in Law No. 16 of 2019 has not been effectively implemented in East Lampung, especially at the Sukadana Religious Court, seen from the large number of marriage applications that have been granted.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN MAHAR DALAM BENTUK HIASAN UANG KERTAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Maki, Leo Perkasa]]>
<![CDATA[ Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2021): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v1i1.3501
<![CDATA[This article aims to examine and analyze the giving of dowries in the form of decorative banknotes from the perspective of Islamic law. This study was carried out because the marriage procession for the Indonesian people does not only refer to religious provisions, but the culture that develops in the community itself, sometimes even cultural nuances are thicker than religious provisions, including the current developing culture is the giving of dowries in the form of banknotes. Original by being formed into various variants of images, such as mosques, fans, doves, and so on. The giving of dowries in the form of original banknote decorations according to Islamic law is not prohibited, and from an aesthetic point of view, dowries that are formed into wall hangings do have benefits because they look so beautiful, but it's good that the basic materials used for wall decoration are not real money but toy banknotes that are only symbolic at the time of the marriage contract without losing its aesthetic value.]]>
<![CDATA[REALISASI PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2004 ]]>
<![CDATA[Maki, Hud Leo Perkasa]]>;
<![CDATA[Candra, Demas]]>
<![CDATA[ Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2022): Bahasa Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v2i1.4994
<![CDATA[Masalah KDRT antara laki-laki dan perempuan berkelahi misalnya, ketika mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah suami-isteri, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dimaksudkan mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan, Beberapa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini kerap kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, terlebih perempuan yang dikarenakan mendapat tekanan atau ancaman. Hasil penelitian ini adalah, Kekerasan baik yang dialami oleh isteri dan atau anak sebagia korban bentuk kekerasan dalam rumah tangga yakni: 1) Kekerasan fisik dan non fisik, yaitu: 2) Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah berupa adanya pemaksaan atau pemerkosaan terhadap isteri sendiri untuk melakukan hubungan intim. 3) Kekerasan psikologis bersifat sangat merendahkan, seperti: bodoh, tidak guna dan sebagainya, 4) Kekerasan penelantaran keluarga terjadi ketika laki–laki atau suami tidak mempedulikan keluarga dalam rumah tangga; suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak. Secara konkrit pola penyelesaian menurut adat terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 1) Penyelesaiannya dengan adat yaitu pada umumnya pola penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan wujud formal/acara (hukum formal. Maksudnya bahwa pola penyelesaiannya pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan, baik diselesaikan ditingkat intern keluarga dan ditingkat lurah atau kecamatan maupun ditingkat kepolisian. Sesungguhnya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak dilaporkan atau tidak dicatat. 2) Penyelesaian menurut negara yaitu pola penyelesaian menurut negara terhadap kekerasan dalam rumah tangga secara Negara dilakukan pihak kepolisian dengan memproses hukum pelakunya hingga pengadilan menjatuhkan vonis.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KELUARGA POLIGAMI ]]>
<![CDATA[Hidayat, Riyan Erwin]]>;
<![CDATA[Relfi, Kelin Ama]]>;
<![CDATA[Oktora, Nency Dela]]>;
<![CDATA[Angkasa, Nawa]]>
<![CDATA[ Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2022): Bahasa Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v2i1.4996
<![CDATA[Keadilan dalam pernikahan poligami diharuskan ada dan terlaksana berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S An Nissa ayat 3, keadilan yang dituntut dalam poligami ialah memberikan hak yang sama pada semua istrinya,baik dalam hal membagi waktu,nafkah baik lahir maupun batin, tempat tinggal, pakaian, kebutuhan dan perlakuan suami terhadap istrinya tanpa ada kecondongan pada salah satunya. Seperti yang terjadi di desa Sumbergede yang menjadi lokasi penelitian ditemukan bahwa ada 3 keluarga dimana terindentifikasi kurangnya penerapan keadilan didalam keluarga poligami. Allah swt membolehkan poligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Adil merupakan prinsip dimana memberikan kepada setiap orang hak dan kesempatan yang sama. Adil diartikan sikap tidak berat sebelah dan tidak memihak salah satu. Dasar hukum poligami terdapat dalam Q.S An Nisa ayat 3 dan 129 kemudian dalam KHI pasal 55 sampai 59. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dimana objeknya merupakan peristiwa faktual dilingkungan masyarakat ataupun individu. Sifat penelitian ialah deskriptif kualitatif dimana dengan cara mendeskripsikan suatu kejadian yang terjadi dimasyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik ananlisis data dengan menggunakan metode Deduktif yaitu menggali informasi secara umum kemudian di khususkan menjadi konsep keadilan dalam keluarga poligami.]]>
<![CDATA[HADHANAH DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Pertiwi, Nyimas Lidya]]>;
<![CDATA[Nur Sa’adah, Cici]]>
<![CDATA[ Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2022): Bahasa Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v2i1.4997
<![CDATA[Pengasuhan anak merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak seperti merawat, menagsuh, memberi nafkah, memberi pendidikan yang meliputi pendidikan agama, ibadah dan akhlak kepada anak, karena hal tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi orang tua dalam pengasuhan dan akan menimbulkan hak yang harus dipenuhi dari kewajiban tersebut. Di desa Sulusuban ada orang tua yang di dugabelum memenuhi kewajiban dalam penhasuhan anak. Keluarga ibu IS dan keluarga ibu IN merupakan orang tua perempuan (ibu) tunggal yang telah putus perkawinan mempunyai anak yang di dugabelum dipenuhi hak nafkahnya oleh orang tua laki-laki (ayah). Keluarga bapak MS dan ibu PN di duga kurang memberikan pengawasan serta pengajaran kepada anak yang menyebabkan anak putus sekolah dan belum memberikan pengajaran agama dan ibadah kepada anak. Keluarga bapak SN dan ibu TH di duga belum memberikan kurang melakukan pengasawan terhadap anak dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak meniru perilaku tidak baik yang ada di lingkungan sekitarnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data digunakan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak kurang berjalan dengan baik karena adanya problem yang dialami orang tua, seperti orang tua perempuan sulit mendapatkan pekerjaan karena pendidikan yang masih tergolong rendah dan kurangnya keterampilan yang dimiliki, kesibukan orang tua, kurangnya pemahaman orang tua tentang pemahaman agama dan ibadah, orang tua kurang memberikan pengawasan dan pengajaran kepada anak karena masih menganggap hal tersebut merupakan mutlak tugas dari lembaga pendidikan. Maka kewajiban orang tua tersebut kurang berjalan denga baik dan hak-hak anak dalam penhasuhan kurang terpenuhi.]]>
