cover
Contact Name
Taufid Hidayat Nazar
Contact Email
syakhsiyah@metrouniv.ac.id
Phone
+6281366572019
Journal Mail Official
syakhsiyah@metrouniv.ac.id
Editorial Address
Kampus I IAN Metro Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung. Fax: 0725-47296
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISSN : -     EISSN : 29865409     DOI : https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah
Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam is a scientific, peer-reviewed and open access interdisciplinary journal published twice a year (June and December). This journal is the result of a collaboration between Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung and the Association of Indonesian Family Law Lecturers (ADHKI). This journal is managed by the Ahwal Syakhshiyyah Study Program, Faculty of Sharia. The Journal of Islamic Family Law Syakhshiyyah provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal, which can be examined empirically. The journal publishes research articles covering aspects of Islamic Family Law, Islamic Inheritance Law, and Review of Religious Court Decisions. The breadth of coverage of the Islamic Family Law context published by this journal not only covers local and regional dimensions but includes national to international dimensions.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 96 Documents
AKURASI JADWAL WAKTU SALAT Moelki Fahmi Ardliansyah
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2021): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (852.404 KB)

Abstract

Tulisan ini menguraikan tentang kajian pentingnya jadwal waktu salat berbasis wilayatul hukmi kota/kabupaten. Selama ini masih berlaku jadwal waktu salat hasil konversi dari daerah lain. Meskipun hasilnya tidak terpaut jauh dan masih tercover oleh waktu ihtiyath, namun dengan perhitungan berbasis wilayatul hukmi kota/kabupaten lebih mendapatkan kepastian dalam hal jadwal waktu salat. Dilain sisi dalam hal perhitungan jadwal waktu salat berbasis wilayatul hukmi perlu menggunakan markaz perhitungan titik tengah geografis dalam satu daerah, untuk mencakup seluruh daerah dalam satu kota/kabupaten. Sehingga jadwal waktu salat tidak perlu dibuat berdasarkan kecamatan atau kelurahan. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa akurasi jadwal waktu salat itu harus berbasis pada wilayatul hukmi kota/kabupaten dengan markaz perhitungan titik tengah geografisnya sehingga tambahan waktu ihtiyath 2 menit dapat mencakup seluruh daerah dalam satu kota/kabupaten tersebut.
REALISASI PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2004 Hud Leo Perkasa Maki; Demas Candra
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2022): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.436 KB) | DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v2i1.4994

Abstract

Masalah KDRT antara laki-laki dan perempuan berkelahi misalnya, ketika mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah suami-isteri, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dimaksudkan mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan, Beberapa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini kerap kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, terlebih perempuan yang dikarenakan mendapat tekanan atau ancaman. Hasil penelitian ini adalah, Kekerasan baik yang dialami oleh isteri dan atau anak sebagia korban bentuk kekerasan dalam rumah tangga yakni: 1) Kekerasan fisik dan non fisik, yaitu: 2) Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah berupa adanya pemaksaan atau pemerkosaan terhadap isteri sendiri untuk melakukan hubungan intim. 3) Kekerasan psikologis bersifat sangat merendahkan, seperti: bodoh, tidak guna dan sebagainya, 4) Kekerasan penelantaran keluarga terjadi ketika laki–laki atau suami tidak mempedulikan keluarga dalam rumah tangga; suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak. Secara konkrit pola penyelesaian menurut adat terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 1) Penyelesaiannya dengan adat yaitu pada umumnya pola penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan wujud formal/acara (hukum formal. Maksudnya bahwa pola penyelesaiannya pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan, baik diselesaikan ditingkat intern keluarga dan ditingkat lurah atau kecamatan maupun ditingkat kepolisian. Sesungguhnya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak dilaporkan atau tidak dicatat. 2) Penyelesaian menurut negara yaitu pola penyelesaian menurut negara terhadap kekerasan dalam rumah tangga secara Negara dilakukan pihak kepolisian dengan memproses hukum pelakunya hingga pengadilan menjatuhkan vonis.
Eksistensi dan Standarisasi Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Berbasis Kepastian Hukum Muhammad Syarif Hidayatullah; Firman Wahyudi; Saipullah Saipullah
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2023): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.727 KB) | DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v3i1.6485

Abstract

This paper aims to analyze the existence of marriage dispensation with the handling of cases and the standardization of case examinations based on legal certainty. This study is based on normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The presence of a marriage dispensation is the cause of marriages that have not reached the minimum age of marriage according to applicable law. The determination of the age limit of marriage is influenced by the 'urf that prevails in society by considering various advances that do not conflict with Islamic law. Religious Courts as parties that have authority in issuing marriage dispensations, must consider various aspects before approving applications for marriage dispensations such as sharia, sociological, psychological, juridical, and health aspects. Juridically with the provisions contained in article 5 of the Marriage Law, the phrase "very urgent reasons" opens up a space for diverse interpretations (multi-interpretation) for judges in dealing with marriage dispensation because the context of this phrase is in a general, not particular, meaning. There needs to be standardization in the case of this marriage dispensation application so that there is a unity of mind that realizes legal certainty.
PERKAWINAN BEDA AGAMA Huzaini ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2022): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.761 KB) | DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v2i2.6168

Abstract

Talking about interfaith marriage is no longer a new phenomenon but has become commonplace in society and even become a trend among celebrities. However, in interfaith marriages, we often encounter questions about whether or not interfaith marriages are legal and the law in Islam, whether the man or woman is Muslim. Life like this is a necessity that has become the nature or instinct of every human being. Therefore, Islam pays considerable attention to this marriage issue, including marriages between people of different religions or interfaith marriages. Religious texts prohibit Muslim marriages with polytheists. In general, apart from the laws in force in Indonesia, religious teachings also become a "barrier" to marriage. So that most of them took the initiative to carry out marriages abroad or in other ways, namely holding marriages according to the religions of both parties. In this case, those who hold a view based on relativism on religious truth and benefit do not make a problem of marriage between a Muslim and a non-Muslim, both male and female.
DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI LAMPUNG TENGAH Ika Soviana; Mawad Datul Mukaromah; Mufliha Wijayanti
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2022): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.377 KB) | DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v2i1.5124

Abstract

Sejak kemunculannya di Indonesia pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 membawa dampak bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Dampak yang paling berpengaruh adalah sektor ekonomi, yang tentunya akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat, termasuk kehidupan dalam keluarga. Banyak keluarga yang tidak harmonis saat adanya Pandemi Covid-19, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang dampak Pandemi Covid-19 terhadap keharmonisan keluarga di Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research. Sumber data terdiri dari dua bentuk, yakni data primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara langsung dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif. Berdasarkan penelitian ini peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap keharmonisan keluarga yaitu mengenai ekonomi, komunikasi dan kehadiran anak. Tetapi semakin lama adanya Pandemi Covid-19 keluarga di Lampung Tengah dapat mengupayakan agar keharmonisan dalam keluarga terbentuk kembali. Seperti menjaga komunikasi, memberi toleransi dengan pasangan, menerima kekurangan pasangan dan meningkatkan beribadah kepada Allah SWT. Sejalan dengan kesimpulan di atas bahwa dalam kondisi apapun keluarga perlu untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga supaya dapat selalu harmonis, sakinah dan bahagia.Sejak kemunculannya di Indonesia pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 membawa dampak bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Dampak yang paling berpengaruh adalah sektor ekonomi, yang tentunya akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat, termasuk kehidupan dalam keluarga. Banyak keluarga yang tidak harmonis saat adanya Pandemi Covid-19, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang dampak Pandemi Covid-19 terhadap keharmonisan keluarga di Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research. Sumber data terdiri dari dua bentuk, yakni data primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara langsung dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif. Berdasarkan penelitian ini peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap keharmonisan keluarga yaitu mengenai ekonomi, komunikasi dan kehadiran anak. Tetapi semakin lama adanya Pandemi Covid-19 keluarga di Lampung Tengah dapat mengupayakan agar keharmonisan dalam keluarga terbentuk kembali. Seperti menjaga komunikasi, memberi toleransi dengan pasangan, menerima kekurangan pasangan dan meningkatkan beribadah kepada Allah SWT. Sejalan dengan kesimpulan di atas bahwa dalam kondisi apapun keluarga perlu untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga supaya dapat selalu harmonis, sakinah dan bahagia.
EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA ahsana arkhan; M Hafid; Agus Salim Ferliadi
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2021): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (505.408 KB)

Abstract

Mediasi merupakan jalur penyelesaian sengketa non litigasi. Dengan mediasi diharapkan para pihak yang bersengketa akan menemukan solusi terbaik bagi seluruh pihak yang bersifat win win solution. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas penyelesaian sengketa non litigasi ini dalam kasus sengekta waris. Tulisan ini adalah hasil penelitian pustaka (Library Research) yang menggunakan pendekatan normatif empirik, dan dianalisis secara kualitatif deduktif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dari proses ppenyelesesaian sengketa waris melalui mediasi, hal ini dikarenakan oleh banyak faktor, mulai dari sisi, peraturan normatif, mediator itu sendiri, sampai dengan aspek-aspek lain yang dapat berpengaruh terhadap mediasi. Akibatnya banyak sengketa waris yang coba diselesaikan dengan cara mediasi mengalami kegagalan karena tidak menemukan titik sepakat dan damai bagi para pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi efektifitas mediasi sengketa waris. Mulai dari aspek normatif, struktur hukum, hingga kultur hukum masyarakat.
Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga dan Negara) Ibnu Akbar Maliki; Nurhidayati Nurhidayati; Mardan Erwinsyah
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2023): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.968 KB) | DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v3i1.7028

Abstract

The purpose of this article is to find out the pattern of child care and protection in Muslim countries. The research method used is a documentation study of laws and regulations in Muslim countries such as Indonesia, Egypt and Tunisia. These three countries have the same pattern and orientation in child protection, which elaborates the role of the family and the state. The practical contribution of this article will provide a counter narrative to the phenomenon of violence against children that occurs in Muslim countries. The results show that child care and protection is one of the main priorities in the wheels of government in Muslim countries. The efforts made are very complex, ranging from the establishment of policies to the empowerment of formal and non-formal institutions. Partnerships and co-operation start from the family as the smallest social institution by involving all members to be actively involved in childcare, namely husband and wife. In addition, specially established government institutions also actively support the protection of children to ensure their survival and safety.
KEDUDUKAN DAN HIKMAH MAHAR DALAM PERKAWINAN Leo Perkasa Maki
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2022): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.957 KB) | DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v2i2.6138

Abstract

Islam terdapat aturan-aturan tertentu untuk melaksanakan pernikahan, salah satunya mengenai mahar yang merupakan harta pemberian yang menjadi hak istri dari suaminya. Mahar sendiri memiliki makna yang cukup dalam, hikmah dari disyariatkannya mahar ini menjadi pertanda sendiri bahwa seorang wanita memanglah harus dihormati dan dimuliakan, besar kecilnya suatu mahar ditetapkan atas persetujuan dari kedua belah pihak karena pemberian itu harus di berikan secara ikhlas.
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KELUARGA POLIGAMI Riyan Erwin Hidayat; Kelin Ama Relfi; Nency Dela Oktora; Nawa Angkasa
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2022): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.527 KB) | DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v2i1.4996

Abstract

Keadilan dalam pernikahan poligami diharuskan ada dan terlaksana berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S An Nissa ayat 3, keadilan yang dituntut dalam poligami ialah memberikan hak yang sama pada semua istrinya,baik dalam hal membagi waktu,nafkah baik lahir maupun batin, tempat tinggal, pakaian, kebutuhan dan perlakuan suami terhadap istrinya tanpa ada kecondongan pada salah satunya. Seperti yang terjadi di desa Sumbergede yang menjadi lokasi penelitian ditemukan bahwa ada 3 keluarga dimana terindentifikasi kurangnya penerapan keadilan didalam keluarga poligami. Allah swt membolehkan poligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Adil merupakan prinsip dimana memberikan kepada setiap orang hak dan kesempatan yang sama. Adil diartikan sikap tidak berat sebelah dan tidak memihak salah satu. Dasar hukum poligami terdapat dalam Q.S An Nisa ayat 3 dan 129 kemudian dalam KHI pasal 55 sampai 59. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dimana objeknya merupakan peristiwa faktual dilingkungan masyarakat ataupun individu. Sifat penelitian ialah deskriptif kualitatif dimana dengan cara mendeskripsikan suatu kejadian yang terjadi dimasyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik ananlisis data dengan menggunakan metode Deduktif yaitu menggali informasi secara umum kemudian di khususkan menjadi konsep keadilan dalam keluarga poligami.
Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Implementasi UU Nomor 12 TAHUN 2006 Tentang Kewarganegaraan RI) Fredy Gandhi Midia; Dian Apriyana; Achmad Arya Duta
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2023): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.945 KB) | DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v3i1.7075

Abstract

Mixed marriage is a marriage between people of different nationalities, one of whom is an Indonesian citizen. In this regard, in 2006 the Citizenship Law of the Republic of Indonesia No. 12 which aims to protect women who marry foreigners as a result of mixed marriages and their children. Legal issues can arise in mixed marriages, including issues related to the nationality status of either husband or wife and the citizenship status of the children. The purpose of this writing is to study and understand Law no. 12 of 2006 in defending the rights of women and children in mixed marriages. The data collection method is in the form of document study research derived from secondary data which is then analyzed using a qualitative descriptive method. The results of the discussion show that Law no. 12 of 2006 in essence prohibits discrimination and protects the rights of wives and children of Indonesian citizens who are intermarried and foreigners in the Republic of Indonesia.

Page 2 of 10 | Total Record : 96