cover
Contact Name
Ayon Diniyanto
Contact Email
ayon.diniyanto@uingusdur.ac.id
Phone
+6281227624571
Journal Mail Official
manabia@uingusdur.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Jl. Pahlawan Km. 5, Rowolaku, Kec. Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. PO.BOX 51161 Telp. (0285) 412575 | Fax. 423418, Email (Official): htn@uingusdur.ac.id
Location
Kota pekalongan,
Jawa tengah
INDONESIA
Manabia: Journal of Constitutional Law
ISSN : 28095928     EISSN : 28281683     DOI : https://doi.org/10.28918/manabia
Core Subject : Social,
Manabia, Journal of Constitutional Law adalah sebuah peer-review jurnal yang diterbitkan dua kali setahun (Juli dan Desember) oleh para mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia. Lingkup penjelas meliputi Politik Hukum, Politik Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Tata Negara (Islam dan Konvensional), Hukum Kepartaian dan Pemilu, dan Hukum Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 83 Documents
Efektivitas Tugas Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam Mencegah Money Politic Pada Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Kesesi Subekti Dwi Nur Rohmah; Akhmad Jalaludin
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.55 KB) | DOI: 10.28918/manabia.v2i2.6721

Abstract

Bawaslu is an institution that has the main task and carries out supervision through the stages of holding general elections, which consist of general elections for members of the Regional Representative Council, Regional Representative Council Regional Representative Council, Presidential elections and regional head elections. Bawaslu is a permanent body, with a term of service for members of the election supervisory body which is 5 years starting from the taking of the oath of office. As a democratic country, indonesia carries out ragional head elections at the governor’s level every five years. In Central Java Province, regional head elections were held in 2020. However, the implementation of ragional head elections was marked by the existence of money politics or so-called money politics. Money politics is one of the customers in the implementation of general election. This paper aims to see the effectiveness of the implementation of Bawaslu’s duties in preventing money politics in the post-conflict local election in Central Java Province in 2020. This study uses empirical juridical research with a qualitative approach, and uses analytical techniques consisting of data reduction, data presentation and conclusion drawing. This research concludes that based on the benchmark of the effectiveness of Bawaslu in preventing the occurrence of money politics in Pekalongan Rregency, it can be said that it has not been very effective because there are still very large inhibiting factors such as low levels of economy, level of political knowledge, low society and low culture of society. Elections are very important in democracy. Like two sides of a coin that cannot be separated from each other, so are elections and democracy. The two cannot be separated if there is a general election then there is democracy. As a democratic country, indonesia carries out ragional head elections at the governor’s level every five years. In Central Java Province, regional head elections were held in 2020. However, the implementation of ragional head elections was marked by the existence of money politics or so-called money politics. Money politics is one of the customers in the implementation of general election. This paper aims to see the effectiveness of the implementation of Bawaslu’s duties in preventing money politics in the post-conflict local election in Central Java Province in 2020. This study uses empirical juridical research with a qualitative approach, and uses analytical techniques consisting of data reduction, data presentation and conclusion drawing. This research concludes that based on the benchmark of the effectiveness of Bawaslu in preventing the occurrence of money politics in Pekalongan Rregency, it can be said that it has not been very effective because there are still very large inhibiting factors such as low levels of economy, level of political knowledge, low society and low culture of society.
Kajian Mengenai Tukar Guling Tanah Bengkok Guna Pendirian Pabrik Dwi Yuli Kusumaningtyas; Mohammad Fateh
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.803 KB) | DOI: 10.28918/manabia.v2i2.6734

Abstract

Crooked land is land owned by the village which should be used for the benefit of the village and community. But, what if the crooked land is exchanged for other land to the private sector for the establishment of a factory? With the case there had been pros cons among the village community, so that village had to handle the situation with a solution that could relieve everyone. In this study, the author present the formulation of the problem including how the practice of swapping is carried out according to Permendagri Number 1 0f 2016 and how the impact of this event is seen from the benefit of the maslahah mursalah. This research uses empirical normative methods with qualitative research and is in the form of field research. The results of this research are the implementation of land swaps according to Permendagri number 1 of 2016 and the results of the analysis of the swap events taking into account the value of the benefits obtained based on the maslahah mursalah.
Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Sulamjanah, Sulamjanah; Khasanah, Karimatul
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 01 (2022): Penegakan Hukum di Daerah
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v2i01.709

Abstract

Tugas utama kepala desa berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diantaranya yaitu melaksanakan pembinaan masyarakat, dalam hal apakah pembinaan masyarakat telah dilaksanakan oleh kepala desa Karangrejo Kecamatan Kesesi, dibutuhkan penelitian langsung kedesa tersebut. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pembinaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang desa, serta implikasi dalam hal Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi tidak melaksanakan kewenangannya. kata kunci: desa, efektifitas, pembinaan
Efektifitas Pelaksanaan PerPPU No 2 Tahun 2020 Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Masa Pilkada Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan Tubagus, Farhan; Muhtarom, Ali
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 01 (2022): Penegakan Hukum di Daerah
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v2i01.710

Abstract

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering disebut Pilkada atau Pemilukada, merupakan suatu perwujudan dari instrumen demokrasi dalam rangka untuk menciptakan pemerintah yang demokratis, sebanyak 270 daerah di Indonesia menggelar Pilkada serentak di tahun 2020 dalam pandemi Covid – 19. Pilkada yang semula dilaksanakan pada 23 September ditunda sampai 9 Desember 2020 sesuai Perppu No 2 Tahun 2020. Dalam konsep ini memuat persoalan bagaimana efektifitas pelaksanaan perppu no 2 tahun 2020 pada pilkada 2020 di Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan. Dimana proses ini menjadikan tantangan bagi penyelenggara dan pemilih untuk mewujudkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Hal demikian berlanjut untuk dikembangkan salam pelaksanaan pilkada berikutnya pada masa pandemi. Kemudian dijelaskan tentang bagaimana perbandingan pilkada 2020 di Kab. Pemalang dan Kab. Pekalongan. Penelitian ini berjenis penelitian Kualitatif melalui penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris, yang menghasilkan data deskriptif analitis. Penelitian ini bertempat di Kantor KPU Kab. Pemalang dan KPU Kab. Pekalongan yang merupakan salah satu kabupaten yang mengikuti Pilkada 2020 pada masa Pandemi Covid – 19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Perppu no 2 tahun 2020 di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan dan untuk mengetahui perbandingan di Kabupaten tersebut pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Dan bagaimana perbandingan di Kabupaten tersebut. Kata Kunci : Efektifitas Perppu No 2 Tahun 2020, Pilkada, dan Covid – 19
Pencabutan Pemberhentian Notaris dengan Tidak Hormat Syahfitri, Nafidhatul Firda Eka; Rahmawati, Rita
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 01 (2022): Penegakan Hukum di Daerah
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v2i01.713

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh informasi mengenai tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris terhadap putusan no 235/G/2019/PTUN.JKT. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang memakai pendekatan kasus atau Case Approach. Menggunakan sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Analisis data memakai teknik deskriptif. Putusan Sidang Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT merupakan sebuah putusan yang didasari atas gugatan yang dilayangkan oleh Saudara Muhammad Irsan, S.H., Sp.N terhadap Menteri Hukum dan HAM atas pencabutan Saudara Muhammad Irsan, S.H., Sp.N sebagai Notaris secara tidak hormat; dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasannya “Objek Gugatan” telah memenuhi unsur Pasal 53 Ayat 2 (dua) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu ada beberapa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 yang dilanggar. Kata Kunci : Notaris, Pencabutan Pemberhentian Notaris, Putusan Hakim.
Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Prespektif Fikih Siyasah” Norhafidzoh, Siti; Qomariyah, Siti
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 01 (2022): Penegakan Hukum di Daerah
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v2i01.721

Abstract

Aparatur Sipil Negara atau yang lebih dikenal dengan ASN bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam melaksanakan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Dalam pemilu, ASN harus dituntut untuk netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak didiskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tindakan condong ke salah satu pihak ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 2 Huruf bahwa setiap pegawai ASN tidak memihak pada pengaruh apapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-unndangan. Rumusan masalah (1) bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 dalam hal netralitas ASN di pemilihan kepala daerah Demak tahun 2020? (2) bagaimana tinjauan fiqih siyasah dusturiyah terhadap netralitas ASN pada pilkada Kabupaten Demak tahun 2020? Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan, bahwa fakta dilapangan banyak ASN yang tidak berlaku netral dalam pilkada namun hanya sedikit yang dikenai sanksi administratif. dan aturan yang harus di kerjakan oleh para pejabat negara dalam memimpin suatu negara yang baik, bahwa pemimpin atau pejabat haruslah bisa tanggung jawab, adil, jujur, dan amanah, namun tanggung jawab itu tidak di jalankan sama saja pemimpin /pejabat itu tidak amanah dan tidak bertanggung jawab. Kata Kunci: Fikih Siyasah, Aparatur Sipil Negara, Pilkada 2020
Relasi Negara dan Agama dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia: Analisis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Natsir Syarifah, Imamah; Fauzan, Ahmad
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 01 (2022): Penegakan Hukum di Daerah
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v2i01.725

Abstract

Relasi negara dan agama merupakan hal yang menarik untuk dibahas atau menjadi bahan diskusi yang masih diperdebatkan dari zaman dulu hingga sekarang. Selalu saja mengalami perbedaan di antara pandangan tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Sebab belum adanya konsep yang baku bagaimana cara menempatkan negara dan agama, dalam hal ini Islam di Negara Indonesia. Misalnya, dalam konteks Indonesia, saat konstituante yang berusaha menyusun Undang-Undang Dasar terbaru, dihadapkan antara dua persoalan yaitu Pancasila atau Islam. Dimana adanya kepentingan antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islam. Setelah adanya kesepakatan politik antara kedua kelompok tersebut, akhirnya UUD 1945 ditetapkan kembali dalam Dekrit Presiden. Sementara, mengenai isu relasi negara dan agama yang masih terjadi saat ini yaitu isu terorisme. Berkembangnya terorisme berkaitan dengan lemahnya sikap kritis masyarakat dan diperparah dengan jenis pendidikan agama yang lebih berbentuk formalisme-indoktrinatif serta kurangnya memberikan tempat refleksi-kritis terhadap peserta didik. Penelitian ini berjenis penelitian penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif untuk selanjutnya disajikan sebagai data analisis deskriptif. Penelitian ini untuk menganalisis pemikiran politik Nurcholish Madjid dan M. Natsir tentang relasi negara dan agama dalam politik Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami relasi negara dan agama menurut pemikiran politik Nurcholish Madjid dan M. Natsir secara umum dan memahami relasi negara dan agama menurut Nurcholish Madjid dan M. Natsir dalam pemikiran politik Islam di Indonesia. Kata Kunci: Nurcholish Madjid; M. Natsir; Relasi; Negara; Agama
Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Sanjaya, Deni; Khasna, Syarifa
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 01 (2022): Penegakan Hukum di Daerah
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v2i01.726

Abstract

Abstrak Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya akan disebut BPD adalah suatu lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa bukanlah bagian dari Pemerintah Desa melainkan badan legislatif desa yang bekerja sendiri atau mandiri. Badan Permusyawaratan Desa juga berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja Kepala Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan Desa dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.[1] BPD merupakan perwujudan demokrasi di desa, demokrasi yang dimaksud adalah BPD memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan kepada Pemerintah Desa. Upaya pengawasan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam penggunaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dan Untuk menganalisis implikasi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang terhadap pembangunan desa. Kata Kunci: Fungsi Pengawasan; Badan Permusyawaratan Desa; Dana Desa.
Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Pemilihan Umum dan Implikasinya Terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Pemalang Nirvana, Derby Kanti; Sofiani, Trianah
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 02 (2022): Dinamika Hukum Administrasi Negara dan Pemilihan Umum
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v2i02.832

Abstract

Penelitian ini menganalisa mengenai kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Pemalang. Mengacu kepada pemilihan umum Kabupaten Pemalang tahun 2019, Kabupaten Pemalang merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah DPT terbanyak di Jawa Tengah. Ada 1.122.858 jiwa jumlah DPT Kabupaten Pemalang pada Pemilu Tahun 2019. Namun kasus yang terjadi berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang pada pemilu Tahun 2019 terdapat beberapa kecamatan dengan tingkat partisipasi yang belum maksimal dari masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran politik masyarakat Kabupaten Pemalang terhadap partisipasi pemilihan umum di tahun 2019 dan untuk mengetahui tipologi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, yang merupakan gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada responden sebagai metode utama dalam penelitian ini dan metode kualiatif digunakan untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang dikomparasikan dengan teori dan konsep terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat Kabupaten Pemalang dalam pemilihan umum tahun 2019 dalam kategori tinggi, karena menunjukkan hasil 77,2% dan partisipasi politik masuk dalam kategori cukup yaitu 56,5%. Adapun tipologi partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Pemalang termasuk dalam golongan pasif yang terjadi apabila kesadaran politik sangat tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Kata kunci : kesadaran politik, partisipasi politik, pemilihan umum
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Batang Perspektif Maqashid Syariah Akhsinawati, Kana; Fauzan, Ahmad
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 02 (2022): Dinamika Hukum Administrasi Negara dan Pemilihan Umum
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v2i02.833

Abstract

Penelitian ini meneliti terkait penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang Perspektif Maqashid Syariah, dimana peneliti akan mengkaji mengenai kesesuaian penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, yangmana peraturan ini merupakan dasar hukum baru dari penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang sebelumnya diatur dalam PERMENPAN-RN Nomor 23 Tahun 2017, serta mengkajinya dengan menggunakan analisis konsep Maqashid Syariah Pemikiran Jasser Auda. Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi PERPRES Nomor 89 Tahun 2021 dan bagaimana implikasinya untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Batang. Jenis penelitian yang digunakan yuridis empiris yaitu menganalisa kesenjangan antara idealitas dengan realitas, Pendekatan yang digunakan pendekatan konsep yaitu konsep Maqasid syariah, sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder, data primer meliputi hasil wawancara, observasi langsung, data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu PERPRES Nomor 89 Tahun 2021, UU Nomor 25 Tahun 2009, PERMENPAN-RB Nomor 92 Tahun 2021, Teori Maqashid Syariah, dan bahan hukum sekunder yaitu buku, kajian pustaka, , jurnal ilmiah, dan referensi-referensi hukum yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu menggali, Menyusun, menguraikannya dalam bentuk kalimat gambaran hasil penelitian. Hasil dari penelitian peneliti mengenai penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang diantaranya belum adanya peraturan kepala daerah yang mengatur dalam penyelenggaraannya, tidak terpenuhinya prinsip belum terealisasi seperti berdayaguna disebabkan pengelolaan website belum bisa memenuhi/melingkupi semua kebutuhan informasi masyarakat, tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas, belum adanya evaluasi internal MPP serta laporan pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja secara keseluruhan, keterbatasan pelayanan yang hadir di MPP serta beberapa metode pelayanan ini belum memenuhi prinsip aksesibilitas, belum tersedianya pelayanan mandiri dan pelayanan bergerak sebagai model pelayanan dalam MPP dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021. Maqashid Syariah berkontribusi dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang, reformasi pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda relevan dengan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan untuk kepentingan umum. Dan dalam pelaksanaanya memerlukan sistem-sistem yang saling berkaitan untuk membantu mewujudkan tujuan(kemaslahatan) yang hendak dicapai. Kata Kunci: Good governance, Mal Pelayanan Publik, Maqashid Syariah