cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ayon Diniyanto
Contact Email
ayon.diniyanto@uingusdur.ac.id
Phone
+6281227624571
Journal Mail Official
manabia@uingusdur.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Jl. Pahlawan Km. 5, Rowolaku, Kec. Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. PO.BOX 51161 Telp. (0285) 412575 | Fax. 423418, Email (Official): htn@uingusdur.ac.id
Location
Kota pekalongan,
Jawa tengah
INDONESIA
Manabia: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
ISSN : 28095928     EISSN : 28281683     DOI : https://doi.org/10.28918/manabia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Manabia, Journal of Constitutional Law adalah sebuah peer-review jurnal yang diterbitkan dua kali setahun (Juli dan Desember) oleh para mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia. Lingkup penjelas meliputi Politik Hukum, Politik Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Tata Negara (Islam dan Konvensional), Hukum Kepartaian dan Pemilu, dan Hukum Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 83 Documents
 3   4   5   6   7 
Pelaksanaan Prinsip Good Governance di Desa Warungasem Kabupaten Batang Masitoh, Farida Nur; Khasanah, Karimatul
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 01 (2023): Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v3i01.967

Abstract

Pemerintahan desa merupakan salah satu pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat, oleh karena itu pemerintahan desa harus melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan secara baik sesuai dengan apa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, serta peraturan lain yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yeng memiliki kewenagan untuk mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui. Atas dasar tersebut menjadi keterkaitan bagi penulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip good governance di desa warungasem kabupaten batang dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan good governance di desa warungasem kabupaten batang. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pelaksanaan Prinsip Good Governance di Desa Warungasem, Kabupaten Batang, belum dilaksanakan secara maksimal. Karena tidak seluruh asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat diimplementasikan. Selanjutnya faktor pendukung pelaksanaan prinsip good governance yaitu adanya partisipasi masyarakat, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kebijakan yang mensupport kegiatan di Desa. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu adanya penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh oknum perangkat desa serta ketidakdisiplinan dari perangkat desa. Dalam pandangan islam rasulullah SAW telah memberikan 5 prinsip yang harus dimiliki pemimpin yaitu sidig, amanah, tabligh, fathanah. Namun perangkat desa warungasem kabupaten batang belum bisa mewujudkan atau meneladani sifat sidig dan amanah yang sudah diajarkan rasulullah SAW. Kata kunci: Desa, Pemerintah, Good Governance
Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah Dusturiyah Savitri, Ade Resha; Umardani, Achmad
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 01 (2023): Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v3i01.968

Abstract

Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih belum terpenuhi secara merata hal ini dikarenakan penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat, dengan keterbatasan yang dimiliki membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah. Berkaitan dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas?., 2). Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, Hasil dari penelitian ini adalah 1). KPU Kabupaten Kendal sebagai penyelenggara pemilu sudah mengupayakan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas akan tetapi masih terdapat kendala-kendala dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Kendal seperti; KPU Kabupaten Kendal kesulitan mendapatkan data yang konkrit, belum menyeluruhnya pendidikan politik, masih terdapat TPS yang tidak aksesabilitas, dan rendahnya kesadaran politik baik dari penyandang disabilitas maupun pihak keluarrga penyandang disabilitas., 2). Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam perspektif siyasah dusturiyah di Kabupaten Kendal belum sesuai dengan siyasah dusturiyah. Hal itu dikarenakan pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kendal masih terjadi diskriminasi terhadap kaum disabilitas yang mana mereka tidak mendapatkan hak-hak politiknya secara penuh. Sedangkan dalam siyasah dusturiyah telah menjelaskan konsep dalam prinsip Islam terkait jaminan atas hak asasi manusia dan persamaan dihadapan hukum Kata kunci: Hak Politik, Penyandang Disabilitas, Siyasah Dusturiyah
Analisis Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 dalam Penanggulangan Kemiskinan Risqi, Muhammad; Rahmawati, Rita
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 01 (2023): Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v3i01.969

Abstract

Angka kemiskinan di Kota Pekalongan mengalami kenaikan tahun 2019 garis kemiskinan perkapita 425.026, tahun 2020 garis kemiskinan perkapita 460.789, tahun 2021 garis kemiskinan perkapita 480.415. Angka kemiskinan selama kurun waktu 3 tahun mengalami kenaikan yakni tahun 2019 mencapai 20,21 jiwa penduduk miskin dengan presentase 6,6 persen, tahun 2020 mencapai 22,16 jiwa penduduk miskin dengan presentase 7,19 persen, tahun 2021 mencapai 23,49 jiwa penduduk miskin dengan presentase 7,59 persen. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan ini diharapkan agar menurunnya jumlah kemiskinan dan masyarakat Kota Pekalongan lebih sejahtera. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan belum sesuai, mengetahui dan menjelaskan implikasi pelaksaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 14 tahun 2016. Jenis penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan top down yang mengkaji ketentuan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataanya. Sumber data berupa data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada pihak Pemerintah (Dinsos) dan Masyarakat. Sumber data skunder berupa Bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-undang, Perda nomor 14 tahun 2016, Bahan hukum sekunder berupa Buku, Jurnal, Skripsi, dan Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, media masa, ensiklopedia, diperoleh dengan teknik dokumentasi, data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan adalah Efektif, karena dengan adanya Perda tersebutbisa meminimalisir serta dapat menekan angka kemiskinan masyarakat Kota Pekalongan., Implikasi dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 14 tahun 2106 tentang penanggulangan kemiskinan bahwa dengan adanya PKH sebagai program pelaksanaan Perda tersebut angka kemiskinan menjadi menurun serta terangkatnya masyarakat miskin menjadi lebih sejahtera baik bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Daerah, Penanggulangan Kemiskinan
Efektivitas Penegakan Norma tentang Penertiban Tuna Sosial Di Kabupaten Pemalang dalam Perspektif Siyasah Tasyri’iyyah Wulandari, Vita Esa; Hadiati, Teti
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 01 (2023): Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v3i01.980

Abstract

Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang  Ketertiban,  Kebersihan,  dan  Keindahan.  Namun,  sejak  disahkannya  Perda  tersebut  tidak membuat turunnya jumlah tuna sosial di Kabupaten Pemalang. Disinilah pemeritnah pemalang perlu untuk menegakkan aturan-aturan yang sudah ada.. Data berupa data primer dan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah interaktif model dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini yaitu: Penegakan norma tentang penertiban tuna sosial di Kabupaten Pemalang telah dilaksanakan  tetapi  belum  berjalan  secara  efektif  karena  dua  dari  tiga  unsur  sistem  hukum  belum terpenuhi,  yaitu:  substansi  hukum  yang  sudah  terpenuhi,  struktur  hukum  yang  dalam  melakukan penegakan hukum belum optimal, serta budaya hukum masyarakat Kabupaten Pemalang yang masih rendah. Penegakan norma tentang penertiban tuna sosial di Kabupaten Pemalang juga tidak sesuai dengan siyasah tasyri’iyyah, karena tidak taatnya masyarakat Kabupaten Pemalang terhadap aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah.
Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Hukum Syafiqoti, Enggal Aflah; Hadiati, Teti
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 02 (2023): Dinamika Ketatanegaraan: Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Publik
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v3i02.1410

Abstract

Penyandang Disabilitas mempunyai Hak Asasi Manusia yang sama seperti masyarakat umum. Salah satunya yaitu Hak Penyandang Disabilitas dalam pelayanan hukum. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Pemalang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik analisis interaktif untuk menganalisis permasalahan yang ada di penelitian. Data yang digunakan yaitu data primer yang didapatkan dari hasil wawancara serta observasi langsung di lokasi penelitian, serta data sekunder yang datanya didapat dari laporan secara tertulis dan dokumen yang didapat melalui kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pemenuhan Hak Aksesibilitas terhadap Penyandang Disabilitas pada Pengadilan Negeri Pemalang tidak sesuai dengan Hak Konstitusional serta peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas pada Pengadilan Negeri Pemalang masih ada yang belum terpenuhi dari segi aksesibilitas fisik maupun non fisik. Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan hukum seharusnya didasarkan pada hak konstitusional dimana Pengadilan Negeri Pemalang harus memenuhi dalam hal hak sipilnya.
Penegakan Hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Perspektif Maqashid Syariah Maulana, Mohammad Hisyam; Muhtarom, Ali
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 02 (2023): Dinamika Ketatanegaraan: Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Publik
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v3i02.1411

Abstract

Fenomena bencana banjir dan genangan rob yang terjadi di Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Dampak yang terjadi dari bencana tersebut kerap menimbulkan beberapa keresahan di lintas sektor pada masyarakat setempat. Penelitian ini menitikberatkan pada upaya penanganan apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemkab Pekalongan terhadap fenomena banjir dan genangan yang terjadi di Kecamatan Siwalan. Melalui Perda Kab. Pekalongan No. 3 Tahun 2020 tentang RTRW 2020-2040 peneliti dapat menjadikanya sebagai acuan dari implementasi yang dilaksanakan oleh Pemkab Pekalongan. Selain itu, dengan ditentukannya regulasi tersebut yang difokuskan pada implementasi kebijakannya peneliti juga tertarik untuk menelusuri dari segi keislaman yakni dalam konsep maqashid syariah. Sebab, upaya tentang penanganan fenomena banjir dan genangan juga erat kaitannya dengan kemaslahatan lingkungan dalam ruang lingkup maqashid syariah. Penelitian yuridis empiris menggunakan sumber data utama dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan data bersifat kualitatif. Teknik analisisnya dilakukan secara deskriptif yang meliputi penyajian data, reduksi data, dan  penarikan kesimpulan. Hasil penelitian berdasarkan Teori implementasi kebijakan milik Van Horn Van Meter  dalam penelitian ini dapat dikatakan berhasil, namun pada pelaksanaanya masih terdapat  ketidakoptimalan dalam melaksanakan tugas yakni terletak pada salah satu program yang sedang berjalan tidak ditemukan SOP dari para implementator selaku pelaksana kebijakan. Adapun hasil penelitian ini menurut teori maqashid syariah yang diusung Jasser Auda yakni terletak pada fitur kebermaksudan dari program-program kebijakan yang disusun pemerintah memiliki maksud penjagaan terhadap lingkungan alam, yang rusak akibat bencana banjir dan genangan yang melanda Di Kecamatan Siwalan melalui pembangunan infrastruktur fisik.
Program Keluarga Harapan Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah Sabella, Shalsa Putri; Rahmawati, Rita
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 02 (2023): Dinamika Ketatanegaraan: Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Publik
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v3i02.1412

Abstract

Program Keluarga Harapan merupakan program pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, PKH masih terdapat masalah. Temuan penulis di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menambah persoalan dari PKH. Hal ini menyangkut tentang pelaksanaan PKH sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Paper ini mencari tahu bagaimana pelaksanaan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, serta tinjauan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Harapan Keluarga di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut perspektif fikih siyasah dusturiyah. Paper ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan top and down. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis atau analisis kualitatif yakni menggambarkan data dan informasi lapangan berdasarkan sebagaimana adanya pada waktu penelitian kemudian dianalisa secara mendalam. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa ada beberapa masyarakat yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan sosial PKH ini tetapi belum mendapatkannya. Hal ini masih kurang sesuai apa yang telah diatur dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH. Namun saat peneliti melakukan wawancara dengan keluarga penerima manfaat merasakan dampak yang baik dalam kehidupan mereka, karena merasa terbantu dengan adanya bantuan sosial ini. Kebijakan ini juga sesuai dengan kaidah fikih siyasah dusturiyah karena peraturan yang dibuat memiliki kemaslahatan untuk kehidupan bermasyarakat.
Inkonsistensi Norma Penentuan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Fithra, Noora Nuzulal; Sofiani, Trianah
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 02 (2023): Dinamika Ketatanegaraan: Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Publik
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v3i02.1413

Abstract

Perbedaan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi disetiap perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan masa jabatan yang terbilang singkat jarak waktunya memungkinkan adanya intervensi atau pengaruh di dalam institusi Mahkamah Konstitusi. Apalagi untuk lembaga peradilan memerlukan waktu yang lebih lama dalam menjalankan masa jabatannya agar kinerjanya lebih optimal. Perubahan masa jabatan dalam setiap perubahan Undang-Undang juga memunculkan kebingungan khususnya bagi masyarakat dalam memahami sebuah Undang-Undang. Sehingga hal itu tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya sebuah aturan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dan akibat hukum dari inkonsistensi norma penentuan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan historis. Masa jabatan yang berubah-ubah sangat membuka peluang munculnya kepentingan dari lembaga pengusul. Apalagi bisa dibilang dalam jangka waktu yang singkat terjadi perubahan demi perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Inkonsistensi norma bisa terjadi karena adanya perubahan undang-undang, adapun morif perubahan undang-undang yang menjadi sebab inkonsistensi norma hukum antara lain : faktor legislasi, independensi, serta faktor kepentingan
Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu Mukarromah, Izzatul; Diniyanto, Ayon
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 02 (2023): Dinamika Ketatanegaraan: Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Publik
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v3i02.1414

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 membatasi hak dipilih seorang mantan narapidana dalam keikutsertaannya pada penyelenggaraan pilkada. Setelah dinyatakan bahwa yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu tunggu selama 5 (lima) tahun setelah mantan narapidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atas dasar tersebut penyelenggara pemilu wajib mematuhi dan menjalankannya dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam perwujudan mematuhi putusan tersebut, diantara penyelenggara pemilu memiliki pemahaman konteks yang berbeda sehingga muncul perbedaan tafsir dalam pelaksanaan putusan. Perbedaan penafsiran yang timbul menyebabkan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
Implementasi Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik Perspektif Maslahah Mursalah Novika, Zilva; Umardani, Achmad
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 02 (2023): Dinamika Ketatanegaraan: Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Publik
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v3i02.1415

Abstract

Instansi pemerintah wajib melakukan pengadaan Card reader. Fungsi card reader adalah mengidentifikasi keaslian KTP dan otentifikasi keabsahan kepemilikan untuk mencegah KTP ganda serta penyalahgunaan KTP palsu untuk tindak kejahatan. Tanpa perangkat tersebut maka KTP Elektronik yang sudah memiliki cip didalamnya masih digunakan secara konvensional yakni difotokopi. Melihat pentingnya card reader dalam pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu memaksimalkan pengadaan agar penggunaan KTP elektronik dapat berjalan sesuai tujuan awal diterbitkannya KTP elektronik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi penggunaan perangkat pembaca KTP elektronik di Kabupaten Pekalongan Perspektif Maslahah Mursalah.  Metode penelitian dalam penelitian ini mengunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan kualitatif dengan sumber data wawancara dan bahan hukum sesuai lainnya. Hasil penelitian menunjukkan implementasi perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan belum terimpelemntasikan dengan baik karena terbatasnya jumlah perangkat pemabaca KTP elektronik. Hal tersebut dikarenakan kurang optimal koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta kendala finansial yang dimiliki daerah.  Kemudian adanya perangkat pembaca KTP elektronik dalam pelayanana publik sesuai dengan maslahah mursalah.

Page 5 of 9 | Total Record : 83

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 01 (2025): Politik Hukum Perundang-Undangan Vol 4 No 02 (2024): Penegakan Konstitusi secara Kelembagaan Vol 4 No 01 (2024): Dinamika Ketatanegaraan Vol 3 No 02 (2023): Dinamika Ketatanegaraan: Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Publik Vol 3 No 01 (2023): Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia Vol 2 No 02 (2022): Dinamika Hukum Administrasi Negara dan Pemilihan Umum Vol 2 No 01 (2022): Penegakan Hukum di Daerah Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol 1 No 01 (2021): Hukum, Politik, dan Demokrasi Vol. 1 No. 1 (2021) More Issue