cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ayon Diniyanto
Contact Email
ayon.diniyanto@uingusdur.ac.id
Phone
+6281227624571
Journal Mail Official
manabia@uingusdur.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Jl. Pahlawan Km. 5, Rowolaku, Kec. Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. PO.BOX 51161 Telp. (0285) 412575 | Fax. 423418, Email (Official): htn@uingusdur.ac.id
Location
Kota pekalongan,
Jawa tengah
INDONESIA
Manabia: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
ISSN : 28095928     EISSN : 28281683     DOI : https://doi.org/10.28918/manabia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Manabia, Journal of Constitutional Law adalah sebuah peer-review jurnal yang diterbitkan dua kali setahun (Juli dan Desember) oleh para mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia. Lingkup penjelas meliputi Politik Hukum, Politik Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Tata Negara (Islam dan Konvensional), Hukum Kepartaian dan Pemilu, dan Hukum Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 83 Documents
 2   3   4   5   6 
Kajian Mengenai Tukar Guling Tanah Bengkok guna Pendirian Pabrik Kusumaningtyas, Dwi Yuli; Fateh, Mohammad
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 02 (2022): Dinamika Hukum Administrasi Negara dan Pemilihan Umum
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v2i02.834

Abstract

Tukar guling tanah milik desa pada prinsipnya bisa dilaksanakan dengan tujuan untuk kepentingan umum ataupun pembangunan nasional. Bolehkah tukar menukar ini dilakukan untuk mendirikan pabrik? Pemerintah desa beralasan agar menghindari konflik di desa, demi kesejahteraan masyarakat desa dan menarik investor. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis empiris. Rumusan masalah Bagaimana tukar guling tanah bengkok terjadi di desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan? Dan bagaimana akibat hukumnya? Hasil penelitian ini adalah tukar guling itu pada prinsipnya telah melanggar aturan yang ada dalam Permendagri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa karena diperbolehkan apabila untuk pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan pabrik hanya memberikan dampak pada kedua belah pihak yang berkaitan meskipun dengan dalih asas kemanfaatan hukum. Pemerintah desa terkesan tergesa-gesa dalam melakukan tukar menukar aset desa dengan alasan demi menghindari konflik yang berkepanjangan. Kata Kunci: Tanah desa; Tukar Guling; dan Kepentingan.
Penegakan Hukum terhadap Money Politic pada Pemilihan Legislatif Kota Pekalongan Tahun 2019 Khotimah, Khusnul; Jumailah
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 02 (2022): Dinamika Hukum Administrasi Negara dan Pemilihan Umum
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v2i02.835

Abstract

Penelitian ini merupakan upaya untuk memaparkan permasalahan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Money politic Pada Pemilihan Legislatif Kota Pekalongan Tahun 2019. Adanya 2 (dua) kasus money politic yang terjadi di kota Pekalongan, penulis menganalisis bahwa penindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu kota Pekalongan terhadap pelaku money politic dinilai belum maksimal. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap terdakwa H. Faisol Khanan sampai pada tingkat pengadilan dan dinyatakan bersalah dengan melakukan praktik money politic namun, mengajukan upaya banding yang menyatakan bahwa terdakwa H. Faisol Khanan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sementara penegakan hukum terhadap kasus caleg Fau Miskiyah dinyatakan tidak memenuhi akan syarat materiil sehingga proses penanganan tindak pidana pemilu dihentikan. Adapun akibat hukum dari kurang maksimalnya penegakan hukum terhadap money politic yang telah dilakukan oleh tim Sentra Gakkumdu Pekalongan yaitu sebagai berikut: menjadi tidak optimalnya struktur hukum (legal culture) dan substansi hukum sebagai sub sistem dari keseluruhan pidana pemilu, menghasilkan calon anggota legislatif yang korup, tidak tuntasnya perkara pelanggaran money politic dapat menyebabkan lemahnya aturan yang harus ditegakkan mengenai regulasi tentang politik uang pada pemilu, money politic dapat merusak kualitas penyelenggara pemilu dan merusak kualitas pemimpin yang dihasilkan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Bawaslu, Money politic.
Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pelayanan Publik Di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Zaenun, Mohammad; Hamid, Abdul
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 02 (2022): Dinamika Hukum Administrasi Negara dan Pemilihan Umum
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v2i02.836

Abstract

Abstrak: Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan seseorang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan dengan organisasi tersebut sesuai tata cara dan aturan pokok yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan pada penerima layanan. Pelayanan publik dilakukan dengan bertanggung jawab dan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pertanggung jawaban dan nilai akuntabilitas terhadap pelayanan yang diberikan dapat menciptakan kepercayaan masyarakat pada pelayanan itu. Kepercayaan masyarakat merupakan dasar untuk mewujudkan terciptanya good governance atau pemerintahan yang baik. Yang menjadi permasalahan disini adalah apakah pelayanan publik yang dilakukan di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip dalam good governance. Adapun rumusan masalah (1) Mengapa aturan hukum dalam hukum pelayanan belum sesuai dengan hukum yang berlaku? (2) Bagaimana seharusnya administrasi pelayanan publik berbasis good governance? Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pelayanan Publik; Good Governance
Tinjauan Maqosid Syariah terhadap Kebijakan Pelaksanaan Pilkada 2020 di Masa Pandemic Covid 19 Hidayah, Nailul; Trigiyatno, Ali
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 02 (2022): Dinamika Hukum Administrasi Negara dan Pemilihan Umum
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v2i02.837

Abstract

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan guna pencegahan penyebaran COVID-19, seperti kebijakan PSBB dan sistem new normal. Memasuki era new normal pemerintah gencar mengampanyekan gerakan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan), artinya masyarakat dilarang untuk berkerumun dan melarang kegiatan yang mengundang kerumunan. Di sisi lain, pemerintah juga mempunyai agenda Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2020. Pelaksanaan Pilkada menggunakan asas langsung, sehingga dikatakan bahwa pelaksanaan Pilkada ini merupakan kegiatan yang mengundang kerumunan massa. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan kebijakan awal pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk menghindari kerumunan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang mana penelitian ini meneliti kebijakan Pilkada di masa pandemi yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini adalah bahwa alasan pemerintah menetapkan kebijakan Pilkada di masa pandemi untuk memenuhi hak konstitusional rakyat dipilih dan memilih serta agar tidak terjadi kekosongan pemimpin di berbagai daerah. Konfigurasi politik dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 adalah otoriter sehingga produk hukumnya bersifat konservatif. Adanya protokol kesehatan dalam kebijakan Pilkada ini merupakan bentuk memelihara jiwa (hifdz nafs) dan kebijakan untuk tetap dilaksanakannya Pilkada di masa pandemi mencegah terjadinya pembengkakan anggaran untuk menjaga stabilitas ekonomi yang artinya juga merupakan bentuk memelihara harta (hifdz mal). Kata Kunci: Kebijakan, Pilkada, Pandemi Covid-19
Efektivitas Tugas Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam Mencegah Money Politic Pada Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Kesesi Nurohmah, Subekti; Jalaludin, Akhmad
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 02 (2022): Dinamika Hukum Administrasi Negara dan Pemilihan Umum
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v2i02.838

Abstract

Bawaslu ialah badan yang mempunyai tugas pokok serta melaksanakan pengawasan melalui tehapan penyelanggaraan pemilu. Bawaslu merupakan badan yang bersifat tetap, dengan masa kerja untuk anggota Badan pengawas pemilu yakni 5 (lima) tahun mulai dari pengucapan sumpah jabatan. Pemilihan umum adalah suatu hal yang sangat penting dalam demokrasi. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, begitu juga dengan pemilihan umum dan demokrasi. Keduanya tidak dapat dipisahkan jika ada pemilihan umum maka ada demokrasi. Sebagai negara demokrasi Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah setingkat Gubernur setiap lima tahun sekali. Diprovinsi Jawa Tengah telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020. Akan tetapi, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah diwarnai dengan adanya money politic. Money politic merupakan salah satu pelanggaran didalam pelaksanaan pemilihan umum. Tulisan ini bertujuan untuk melihat efektivitas tugas Bawaslu didalam mencegah money politic pada pemilukada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kulaitatif, serta menggunakan teknik analisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasannya Berdasarkan tolak ukur efektivitas Bawaslu dalam mencegah terjadinya money politic di kabupaten pekalongan bisa dikatakan belum begitu efektif dikarenakan masih ada faktor penghambat yang sangat besar seperti rendahnya tingkat ekonomi, tingkat pengetahuan politik masyarakat rendah dan budaya masyarakat kuno. Kata kunci : Tugas Bawaslu, efektivitas, money politic
Penerbitan Izin Edar Kosmetika Melalui Online Single Submission Risk-Based Approach Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Eprilia, Farina Firda; Rompis, Adrian; Risman, Dicky
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 02 (2022): Dinamika Hukum Administrasi Negara dan Pemilihan Umum
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v2i02.839

Abstract

Setiap pelaku usaha yang akan mengedarkan produk kosmetika di wilayah Indonesia harus mendapatkan notifikasi kosmetika sebagai bentuk izin edar dari BPOM terlebih dahulu. Izin edar tersebut didapatkan melalui tahap pendaftaran, permohonan dan penerbitan notifikasi. Dalam praktiknya, kerap ditemukan pengedaran kosmetika tanpa izin yang disebabkan oleh rumitnya prosedur penerbitan izin tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan bersumber pada bahan data sekunder berupa hukum positif, serta secara deduktif dimulai dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini menemukan bahwa pasca berlakunya UUCK, terdapat reformasi terhadap iklim perizinan di Indonesia melalui pemutakhiran sistem OSS menjadi OSS-RBA. Pertimbangan diterbitkannya izin edar kosmetika didasarkan pada risiko yang timbul dari jenis usaha yang bersangkutan dan disesuaikan dengan kandungan sediaan farmasi kosmetika tersebut. Dengan demikian, secara prosedural pengaturan terbaru ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam memperoleh suatu izin. Keywords: izin edar kosmetika, OSS-RBA, reformasi perizinan
Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa Irawan, Yayat Sandy; Qomariyah, Siti
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 01 (2023): Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v3i01.961

Abstract

Data kependudukan bagi suatu pemerintahan merupakan aspek yang sangat penting, khususnya bagi proses pembangunan baik itu di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, data kependudukan hendaknya dibuat agar dapat menyediakan keterangan-keterangan yang bersifat informatif bagi proses pembangunan dan pemberian layanan publik lainnya kepada masyarakat. Persoalannya data informasi kependudukan di Indonesia tidak jarang berisi informasi yang masih belum akurat. Hadirnya layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021, membuka ruang baru bagi perbaikan kualitas layanan kependudukan di Kabupaten Pekalongan.Penelitian ini meneliti fakta-fakta dilapangan tentang pelaksanaan layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 dan mengklasifikasikan dampak manfaatnya bagi masyarakat serta memandangnya dari perspektif Maqashid Syari’ah. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diantaranya adalah informan seperti: kepala desa, junjank administrasi kependudukan dan beserta masyarakat desa. Sedangkan data sekunder yang banyak digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian. Semua data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori Lawrence M Friedman dan Teori Maqashid Syar’ah dijadikan sebagai dasar teori analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa di desa paninggaran yang digunakan sebagai pilot projek daerah sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021 dan dampak manfaatnya telah dirasakan masyarakat baik itu dibidang layanan kesehatan, sosial, perbankan, pendidikan, dan kepentingan pribadi seperti pengurusan pajak kendaraan, aktivasi kartu ponsel dan kepengurusan sertifikat tanah. Penegakan hukum layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa di Desa Paninggaran membawa berbagai bentuk kemaslahatan seperti : maslahat hifdzun nafs, maslahat hifdzun nasl, maslahat hifdzul aql dan maslahat hifdzul mal. Kata Kunci : Maqashid Syari’ah, Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa, Desa Percontohan. Data kependudukan bagi suatu pemerintahan merupakan aspek yang sangat penting, khususnya bagi proses pembangunan baik itu di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, data kependudukan hendaknya dibuat agar dapat menyediakan keterangan-keterangan yang bersifat informatif bagi proses pembangunan dan pemberian layanan publik lainnya kepada masyarakat. Persoalannya data informasi kependudukan di Indonesia tidak jarang berisi informasi yang masih belum akurat. Hadirnya layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021, membuka ruang baru bagi perbaikan kualitas layanan kependudukan di Kabupaten Pekalongan.Penelitian ini meneliti fakta-fakta dilapangan tentang pelaksanaan layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 dan mengklasifikasikan dampak manfaatnya bagi masyarakat serta memandangnya dari perspektif Maqashid Syari’ah. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diantaranya adalah informan seperti: kepala desa, junjank administrasi kependudukan dan beserta masyarakat desa. Sedangkan data sekunder yang banyak digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian. Semua data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori Lawrence M Friedman dan Teori Maqashid Syar’ah dijadikan sebagai dasar teori analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa di desa paninggaran yang digunakan sebagai pilot projek daerah sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021 dan dampak manfaatnya telah dirasakan masyarakat baik itu dibidang layanan kesehatan, sosial, perbankan, pendidikan, dan kepentingan pribadi seperti pengurusan pajak kendaraan, aktivasi kartu ponsel dan kepengurusan sertifikat tanah. Penegakan hukum layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa di Desa Paninggaran membawa berbagai bentuk kemaslahatan seperti : maslahat hifdzun nafs, maslahat hifdzun nasl, maslahat hifdzul aql dan maslahat hifdzul mal. Kata Kunci : Maqashid Syari’ah, Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa, Desa Percontohan.
Kewenangan Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Khasanah, Rohmatun; Pratama, Agung Barok
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 01 (2023): Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v3i01.962

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Kewenangan Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. Fokus penelitian ini adalah pada pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.Terdapat perbedaan aturan tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan antara Undang-Undang lama dan Undang-Undang terbaru Organisasi Kemasyarakatan dimana perbedaan tersebut mengenai pembubaran ormas oleh pengadilan dan pembubaran ormas langsung tanpa melalui proses pengadilan. Permasalahan yang timbul tersebut perlu dikaji ratio legisnya dan apakah pembubaran tersebut sudah sesuai dengan konsep negara hukum dan demokrasi.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ratio legis pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa proses peradilan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ratio legis pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan adalah perlunya asas contrarius actus atau asas hukum administrasi negara yang mana tidak terdapat dalam Undang-Undang terdahulu tentang ormas, sehingga Undang-Undang tersebut diperbarui menjadikan pemerintah dalam hal ini kemenkumham dapat membubarkan ormas tanpa proses peradilan, dan mekanisme tersebut tentu tidak sesuai dengan konsep negara hukum dan demokrasi. Kata Kunci: kewenangan, pemerintah, pembubaran organisasi kemasyarakatan
Penegakan Hukum Kampanye Politik Media Elektronik Pilkada Kota Pekalongan Farhiyah, Farhiyah; Said, Kholil
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 01 (2023): Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v3i01.964

Abstract

Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020, penyelenggaraannya dilakukan pada masa pandemi Covid-19 sehingga kampanye yang dilakukan menggunakan kampanye berbasis media elektronik. Kampanye di media sosial atau media elektronik ternyata masih banyak menuai permasalahan, diantaranya ada 2 kasus kampanye di media sosial diluar jadwal yang terjadi di Kota Pekalongan. Kampanye di media sosial juga rawan terjadinya pelanggaran terkait berita bohong atau hoax. Dalam hal ini tentu perlu adanya penegakan hukum kampanye berbasis media elektronik untuk mewujudkan Pemilihan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun rumusan masalah (1) Bagaimana penegakan hukum kampanye berbasis media elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020? (2) Bagaimana akibat hukum pelaksanaan kampanye berbasis media elektronik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020? Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kampanye Berbasis Media Elektronik, Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020
Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dengan Uruguay Ramadani, Sabira; Diniyanto, Ayon
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 01 (2023): Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v3i01.965

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan judicial review antara Negara Indonesia dengan Uruguay. Fokus penelitian ini adalah selain membahas perbandingan dan akibat hukumnya dari adanya perbadingan kedua negara tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetaui perbandingan antara judicial review Indonesia dan Uruguay. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis-normatif dan menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan judicial review antara negara Indonesia dengan Uruguay adalah sistem pengujiannya, ruang lingkup yang diuji, legal standing upaya hukum dan pengajuan permohonan. Sedangkan perbedaan judicial review antara negara Indoensia dengan Uruguay adalah pada kewenangan lembaga yang melaksanakan judicial review dan sifat putusan dari perkara judicial review. Persamaan akibat hukum judicial review berakibat inkonstitusional jika pengujian judicial review sudah terbukti tidak sesuai, kemudian persamaan akibat hukum yang ditimbulkan bahwa peraturan antara yang satu dengan yang lain ataupun peraturan perundang-undanga yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi tidak boleh saling bertentangan. Akibat persamaan upaya hukum adalah tidak dapat mengajukan pembelaan atau mengajukan banding. Akibat persamaan legal standing adalah hak konstitusional warga negara terjamin dalam hal kepastian hukum yaitu berkaitan dengan judicial review supaya terciptanya harmonisasi hukum.

Page 4 of 9 | Total Record : 83

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 01 (2025): Politik Hukum Perundang-Undangan Vol 4 No 02 (2024): Penegakan Konstitusi secara Kelembagaan Vol 4 No 01 (2024): Dinamika Ketatanegaraan Vol 3 No 02 (2023): Dinamika Ketatanegaraan: Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Publik Vol 3 No 01 (2023): Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia Vol 2 No 02 (2022): Dinamika Hukum Administrasi Negara dan Pemilihan Umum Vol 2 No 01 (2022): Penegakan Hukum di Daerah Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol 1 No 01 (2021): Hukum, Politik, dan Demokrasi Vol. 1 No. 1 (2021) More Issue