cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luqman Haqiqi Amirulloh
Contact Email
luqman.haqiqi.amirulloh@uingusdur.ac.id
Phone
+6282327578127
Journal Mail Official
al-hukkam@uingusdur.ac.id
Editorial Address
Jl. Pahlawan KM. 05 Rowolaku, Kajen, Pekalongan 51161.
Location
Kota pekalongan,
Jawa tengah
INDONESIA
Al-Hukkam : Journal of Islamic Family Law
Published by Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
ISSN : 27988759     EISSN : 28283066     DOI : https://doi.org/10.28918/al-hukkam
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Astronomy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The articles of this journal are Focus and Scope: (1) Islamic Family Law; (2) Islamic Inheritance Law; (3) Islamic Waqf Law; (4) Islamic Astronomy; and (5) Mediation of Divorce and Inheritance Disputes
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 75 Documents
 2   3   4   5   6 
Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Lutfi Yana; Ali Trigiyatno
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1032.718 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v2i2.6404

Abstract

Nafkah merupakan pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Nafkah setelah bercerai merupakan tanggung jawab suami, namun praktiknya di sebagian besar masyarakat kewajiban tersebut tidak terlaksana dengan baik. Setelah bercerai ayah cenderung mengabaikan nafkah untuk anak terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak, hal ini tidak sejalan dengan dengan apa yang ditetapkan dalam Fiqih, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan Upaya yang dilakukan ibu untuk mempertahankan hak nafkah anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dan data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal atau bacaan yang terkait dengan tema penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa penyusunan data, reduksi penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian belum dapat terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa pola dalam pelaksanaannya, ada yang selalu memberi, kadang-kadang memberi, pernah memberi dan tidak pernah memberi. Dalam hal ini, terdapat upaya yang dilakukan ibu yaitu berkomunikasi dan mengutus orang (anak) agar mantan suami tidak lupa akan kewajibannya memberi nafkah kepada anak. Namun ada juga yang tidak melakukan upaya apapun, karena masih mampu memenuhi kebutuhan anak seorang diri.
Sengketa Praktik Pemberian Wasiat Orang Tua Angkat Kepada Anak Angkat Praptiyani Praptiyani; Akhmad Jalaludin
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.701 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v2i2.6405

Abstract

Dilaksanakannya pengangkatan anak pada hakikatnya tidak lain hanya untuk keperluan terbaik sang anak. Di Pengadilan Agama Pemalang, perkara permohonan pengangkatan anak yang diterima rata-rata menimbang bahwa calon orang tua angkat dirasa benar-benar sanggup untuk menjamin kebutuhan anak sehingga tercapai kemaslahatan bagi anak. Berbagai aturan mengenai perlindungan anak khususnya anak angkat juga telah dijamin oleh Negara Indonesia, salah satunya yaitu hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat. berkaitan dengan hal tersebut, pemberian harta oleh orang tua angkat kepada anak angkat di Desa Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang banyak menimbulkan sengketa. Ini disebabkan adanya perbedaan pendapat antara orang tua angkat dengan ahli waris orang tua angkat terkait besaran yang menjadi hak anak angkat. Jumlah harta yang diberikan orang tua angkat angkat kepada anak angkat melebihi batasan maksimal pemberian dalam KHI Pasal 209 ayat (2) sehingga ahli waris orang tua angkat yang seharusnya menerima hak lebih banyak justru mendapatkan hak yang lebih sedikit. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknis analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisi-deskriptif dan teknik reduksi data. Hasil penelitian ini yakni, pemberian harta oleh orang tua angkat kepada anak angkat dilakukan dengan jalan hibah maupun wasiat. Wasiat yang disampaikan orang tua angkat hanya melalui lisan tanpa adanya pihak lain sehingga hal tersebut menjadi alasan terjadinya sengketa. Banyaknya besaran pemberian harta oleh orang tua angkat kepada anak angkat sebab menurut orang tua angkat, tidak ada perbedaan antara anak angkat dengan anak kandung, perbedaan hanya terletak pada nasab.
Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas Uswatun Khasanah
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1265.89 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v2i2.6409

Abstract

Penyandang disabilitas yang telah melangsungkan perkawinan tentu tidak akan lepas dari kewajibannya sebagai seorang suami istri. Mereka tetap harus menjalankan kewajibannya sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya. Namun faktanya para penyandang disabilitas di Desa Tumbal Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang yang telah melangsungkan perkawinan kesulitan dalam menjalankan kehidupan bahtera rumah tangga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field reseach) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas dalam usaha memenuhi hak dan kewajiban perkawinan tidak berbeda dengan keluarga pada umumnya. Upaya-upaya yang mereka lakukan untuk saling membantu dalam menjalankan kewajiban suami istri merupakan perbuatan yang membawa maslahah atau kebaikan bagi mereka maupun bagi kehidupan rumah tangganya. Kategori maslahah-nya adalah masuk dalam kategori maslahah al-Hajiyyah, yaitu maslahah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Secara keseluruhan kemaslahatan yang diwujudkan dalam pemenuhan kewajiban berkeluarga para penyandang disabilitas ini sejalan dengan pemenuhan tujuan dari hukum Islam dalam pemeliharaan semua aspek maslahah dalam maqasid al-Syari’ah, yaitu hifz al-Din, hifz al-‘Aql, hifz an-Nafs, hifz an-Nasl dan hifz al-Mal.
PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH SALAH SATU PIHAK DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN afni rivana mutia
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/al-hukkam.v2i2.6508

Abstract

This study aims to analyze the difference in the ratio of legal considerations in deciding cases of cancellation of marriage agreements by one party between the Batam Religious Court Decision Number 941/PDT.G/2019PA.BTM and the Religious High Court Decision Number 50/PDT.G/2020/ PTA. PBR as well as to explain and analyze the differences in the legal consequences that arise from the cancellation of the marriage agreement. By using the judge's judgment theory, the agreement theory and the concept of the marriage agreement, the researcher tries to analyze the legal considerations of the judge in deciding the case of the cancellation of the marriage agreement and the legal consequences that arise. of the decision made. Through normative juridical research with a statutory approach, a conceptual approach, a comparative approach and a case approach. These data were collected by tracing documents in the form of primary legal materials in accordance with the problems in this study. The results of this study explain that the difference in judges' considerations lies in the evidentiary approach taken by the Panel of Judges in their legal considerations to decide cases. In deciding the case the judge considers using systematic interpretation and argumentation so that the cancellation of the agreement whose regulations have not been regulated by law can be carried out and the legal consequences arising from the judge's decision are to follow the initial legal provisions of the issue at issue in the agreement made.
PENENTUAN CALON PASANGAN PERKAWINAN BERDASARKAN WETON DI KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG PERSPEKTIF DALIL ‘URF Rosfermai
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022): Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/al-hukkam.v2i2.6509

Abstract

This article analyzes the determination of prospective marriage partners based on weton in Kandeman District, Batang Regency from the perspective of the 'urf. The type of research is field research with qualitative and descriptive characteristics by conducting interviews, observations, and documentation. The results of this study conclude that the reason the Kandeman District community still preserves the custom of calculating weton is as a servant's endeavor in his marriage to be happy, have abundant sustenance, and will not get a disaster. In the perspective of 'ufr calculations weton fall into two categories: ' urf amali sahih if it is done without any bad intentions, and 'urf amali fasid, if you carry out the tradition with total confidence with the results of the calculation or associate partners with Allah SWT
Analisis Maslahah terhadap Ratio Decidenci Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah yolanda, debita
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol 3 No 2 (2023): Volume 3 Nomor 2 Oktober Tahun 2023
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/hukkam_v3i2_1

Abstract

Islam does not recognize the dispensation of marriage, but there are conditions for reaching puberty in marriage. However, Article 7 (1) of Law No. 16 of 2019 concerning marriage reads: "Marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19 (nineteen) years." Based on data from the Religious Courts, in 2022 there were 215 requests for dispensation from marriage, but not all of them were granted. There are 2 decisions that have the same circumstances, namely that the prospective wife is less than 19 years old and not pregnant, but are decided with a different decision. The research used is normative legal research with a descriptive qualitative approach. The data source used is primary obtained from Law No. 16 of 2019 concerning marriage dispensation, the decisions of the Kajen Religious Court Number 242/Pdt.P/2022/PA.Kjn and Number 280/Pdt.P/2022/PA.Kjn, and secondary legal sources obtained from scientific works, scientific journals/articles, and the like. Then they were analyzed by means of reduction, presentation of data, and drawing of conclusions. The results of this study were that the two cases were decided differently because in one of the cases, which was not granted, the prospective wife was still 14 years old and had not completed her 12 year study obligation, and there was no very urgent reason. The benefit of this decision is to prevent divorce if the marriage continues, while the harm is feared to be adultery. In the case that was granted because the two of them had been in a relationship for a long time and had completed their study obligations, it was feared that adultery would occur. The benefit of this decision is to avoid adultery and harm. It is feared that both of them are not mentally ready.
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN: Studi Masyarakat Desa Tangkil Tengah Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Atas Dasar Pelanggaran Taklik Talak Salamah, Aghniya; Diniyanto, Diniyanto
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol 3 No 2 (2023): Volume 3 Nomor 2 Oktober Tahun 2023
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/hukkam.v3i2.1

Abstract

This study found the causes of the community carrying out divorces and the legal awareness of the Muslim community in the Tangkil-Tengah village of divorce outside the court on the basis of taklik talak violations. Through juridical- sociological research with a qualitative approach to legal awareness theory. The research data were obtained through purposive interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that: (1) the factors causing out- of-court divorces conducted by the people of Tangkil Tengah Village are internal factors, namely economic factors, busy factors, and a factor of lack of understanding about the legal consequences of divorce. And external factors, namely the lack of socialization from legal institutions regarding procedures for registering marriages, legal divorce and state legality. (2) The legal awareness of the Muslim community in Tangkil Tengah Village regarding divorce outside the court on the basis of a violation of taklik talak seen from the indicator of legal awareness found that in fact the legal awareness of the Muslim community in the village of Tangkil Tengah who divorced outside the court is still relatively low, where they have knowledge and understanding regarding divorce must be before a Court hearing, but do not do so. Their attitudes and behavior patterns actually ignore and do not comply with divorce procedures based on positive law in Indonesia. This makes the legal system not fully effective in society.
Permohonan Izin Poligami Sesama Pegawai Negeri Sipil (Pns) (Studi Perbandingan Hukum Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo Dan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA. Pal) putri, fenissa
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol 4 No 2 (2024): Volume 4 Nomor 2 Oktober 2024
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/al-hukkam.v4i2.10173

Abstract

Poligami, praktik di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri, diizinkan di Indonesia jika memperoleh persetujuan pengadilan agama sesuai ketentuan hukum. Permohonan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan regulasi terkait. Penelitian ini membahas dua putusan pengadilan terkait izin poligami bagi PNS: Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Pal. Meskipun menggunakan dasar hukum yang sama, kedua putusan ini menunjukkan perbedaan interpretasi dan hasil. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Gtlo mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan persetujuan istri pertama dan aspek sosiologis, sementara Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA. Pal menolak permohonan karena alasan tidak memenuhi syarat alternatif dan adanya larangan bagi wanita PNS untuk menjadi istri kedua. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta menganalisis kasus dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan hakim dipengaruhi oleh penafsiran hukum dan pertimbangan faktual yang berbeda. Hakim di Pengadilan Palu lebih menekankan kepatuhan terhadap aturan hukum yang ketat, sedangkan hakim di Pengadilan Gorontalo mengutamakan pertimbangan kepatuhan terhadap ajaran agama dan syarat kumulatif.
Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Anak Oleh Orang Tua di Kota Pekalongan: Perspektif UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan Maslahah Al-Mursalah Oliviawan, Deva
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol 1 No 1 (2021): Volume 1 Nomor 1 Mei Tahun 2021
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/al-hukkam.v1i1.249

Abstract

One of the problems regarding children in Pekalongan City is child labor, the parties who are fully obliged to fulfill children's rights are parents, and so that the implementation can run well it needs to be adjusted to the Child Protection Law no. 23 of 2002 and maslahah al-mursalah. This study aims to determine the fulfillment of child labor rights in the city of Pekalongan and the perspective of the Child Protection Act no. 23 of 2002 and maslahah al-mursalah. The results showed that some parents in the city of Pekalongan mostly understood the rules and fulfillment of children's rights, but in practice there were still parents who did not fulfill the provisions contained in the Child Protection Law no. 23 of 2002 and maslahah al-mursalah. So it can be said that the fulfillment of the rights of child labor in the city of Pekalongan by parents has not been carried out properly because of these shortcomings.
Taukil Wali Nikah Menurut KH. Ahmad Rifa’i dan Penerapannya di Kalangan Jama’ah Rifa’iyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Subhan, Abdul; Kholil, Makrum
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol 1 No 1 (2021): Volume 1 Nomor 1 Mei Tahun 2021
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/al-hukkam.v1i1.250

Abstract

This paper examines the Taukil Guardian of Marriage According to KH. Ahmad Rifa'i and its application among the Rifa'iyah congregation, Kesesi District, Pekalongan Regency. Like what the opinion of KH. Ahmad Rifa'i about the marriage guardian taukil and how the implementation of the opinion of KH. Ahmad Rifa'i about the marriage guardian taukil among the Rifai'yah congregation, Kesesi District, Pekalongan Regency. The type of research carried out is library research, which is an effort to collect data by reading, studying books by KH. Ahmad Rifa'i and other books that have relevance to the preparation of this thesis, plus supporting data in the field. In the opinion of KH. Ahmad Rifa'i, when a woman does not have a marriage guardian, then she may tahkim, namely handing over her guardianship to someone who is 'alim' just to marry herself even though there is a judge. The figure of an 'alim' fair person is very important for someone who will become a marriage guardian. The judges who existed at the time of KH. Ahmad Rifa'i was judged to be a wicked person, because he was a stooge of the Dutch colonialists. Jama'ah Rifai'yah, Kesesi Subdistrict, Pekalongan Regency is still implementing the marriage contract with the tahkim guardian

Page 4 of 8 | Total Record : 75

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2024): Volume 4 Nomor 2 Oktober 2024 Vol 3 No 2 (2023): Volume 3 Nomor 2 Oktober Tahun 2023 Vol 3 No 1 (2023): Volume 3 Nomor 1 Mei Tahun 2023 Vol 2 No 2 (2022): Volume 2 Nomor 2 Oktober Tahun 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): Vol. 2 No. 2 (2022) Vol 2 No 1 (2022): Volume 2 Nomor 1 Mei Tahun 2022 Vol. 2 No. 1 (2022) Vol 1 No 2 (2021): Volume 1 Nomor 2 Oktober Tahun 2021 Vol 1 No 1 (2021): Volume 1 Nomor 1 Mei Tahun 2021 Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021) More Issue