cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Timotius Bagus Dimas Kurniawan
Contact Email
ahmad.ashifuddin@gmail.com
Phone
+6285726173515
Journal Mail Official
Dimas@jurnal.universitasmbojobima.ac.id
Editorial Address
Jl. Pierre Tendean Kel. Mande, Kec. Mpunda, Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 84119
Location
Kab. bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Mbojo Bima
ISSN : 20851804     EISSN : 29867444     DOI : 10.59050
Core Subject : Science,
Decision Sciences, Operations Research & Management
Jurnal Ilmu Administrasi Negara memuat artikel/hasil penelitian yang berkenaan dengan kajian bidang Ilmu Administrasi Negara. Kebijakan Manajemen Publik, Kepemimpinan, Pemberdayaan Masyarakat Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. pelayanan publik. kajian administrasi negara
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 153 Documents
 12   13   14   15   16 
Analisis Alternatif Kebijakan Penanganan Parkir Liar Travel Melalui Pembangunan Atau Relokasi Fasilitas Parkir Di Indralaya Utara Andini Sakilla Candra; Khalishah Faradilah; Alda Nadila Azzani; Tia Selpi; Hafizhah Herdiana Putri; Novitry Pratiwi
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 23 No. 1 (2026): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v23i1.397

Abstract

Fenomena parkir pembohong kendaraan travel di kawasan Jalan Lintas Tengah, Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, menjadi permasalahan transportasi yang berdampak langsung pada kemacetan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan terganggunya kenyamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan serta menyusun solusi penataan parkir yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik purposive sampling, yang melibatkan sopir perjalanan, petugas Dinas Perhubungan, pengguna jalan, dan warga sekitar sebagai informan kunci. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parkir liar terjadi akibat tidak tersedianya fasilitas parkir atau terminal resmi, lemahnya pengawasan dan penegakan peraturan, serta ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi lapangan. Temuan ini menegaskan tidak adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dianggap paling efektif adalah pembangunan fasilitas parkir khusus kendaraan travel di kawasan Timbangan yang didukung pengawasan terpadu, sosialisasi keselamatan, serta evaluasi berkala. Kebijakan ini dinilai mampu mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan parkir yang lebih tertib dan terstruktur. Kata kunci: pembohong parkir; implementasi kebijakan; daerah transportasi; fasilitas parkir; Ogan Ilir.
Manajemen Bencana Banjir Rob dalam Meningkatkan Ketahanan Masyarakat di Kelurahan Simo Surabaya Nabila Ananda; Irma Oktavia Sari; Intan Nacwa 'Ainauz Zahro; Muhammad Daffa Radja Perkasa; Ferdian Satria Eka Permana; Nuh Krama Hadianto; M.Noer Falaq Al Amin
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 23 No. 1 (2026): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v23i1.457

Abstract

Banjir rob seringkali terjadi di kawasan pesisir perkotaan Indonesia, termasuk di Kelurahan Simo, Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan banjir rob serta dampaknya terhadap ketahanan masyarakat, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang ada. Metode yang dipakai adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian pustaka yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa banjir disebabkan oleh faktor teknis dan non-teknis, seperti kurangnya sistem drainase yang memadai, perubahan penggunaan lahan, penurunan permukaan tanah, serta pengelolaan lingkungan yang tidak optimal. Dampak yang ditimbulkan antara lain kerusakan fisik, gangguan terhadap ekonomi, kesehatan, dan aspek psikososial masyarakat. Upaya mitigasi yang telah dilakukan, seperti perbaikan sistem drainase, pembangunan bozem, dan instalasi rumah pompa, masih belum sepenuhnya efektif. Pengelolaan berbasis masyarakat memiliki peranan penting dalam partisipasi menjaga lingkungan, namun masih terdapat kendala berupa kurangnya konsistensi dalam keterlibatan serta terbatasnya infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terintegrasi yang mencakup peningkatan infrastruktur, perencanaan tata ruang yang baik, dan partisipasi aktif masyarakat untuk memperkuat ketahanan terhadap banjir rob.
Dinamika Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Kebakaran: Perspektif Edukasi dan Literasi Bencana Zahra Prima Putri Regina; Sahiddna As Shiddiq Putri Argananto; Fakhri Ramadhan Najmuddin Rahman; Dhea Ananta Sindi Fabila; Maghfiroh Hefril Gatmalia; Naina Vira Sakina; M. Noer Falaq Al Amin; Nuh Krama Hadianto
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 23 No. 1 (2026): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v23i1.461

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran di Kota Surabaya dari sudut pandang pendidikan dan pemahaman tentang bencana. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan mengkaji berbagai sumber akademis yang relevan melalui studi pustaka, seperti jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman kebakaran di Surabaya masih tergolong signifikan, dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, infrastruktur yang kurang memadai, serta perilaku warga. Tingkat kesiapan masyarakat masih berada dalam proses pengembangan, terlihat dari adanya celah antara pengetahuan yang dimiliki dan pelaksanaan tindakan yang nyata. Walaupun warga telah memiliki pemahaman dasar terkait risiko kebakaran, keterampilan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kondisi darurat masih rendah. Pendidikan bencana berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, sedangkan pemahaman bencana berperan dalam kemampuan masyarakat untuk menangkap dan menerapkan informasi tersebut. Meskipun demikian, distribusi pendidikan yang belum merata dan akses pelatihan yang terbatas menjadi tantangan dalam peningkatan kesiapsiagaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu melalui pendidikan berkelanjutan, peningkatan pemahaman tentang bencana, penyediaan fasilitas pendukung, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendorong upaya mitigasi yang lebih aktif.
Evaluasi Evektivitas Kebijakan Program Suroboyo Bus dalam Mendukung Transportasi Ramah Lingkungan di Kota Surabaya Hellen Qurotul Nurassifa; Joceline Larissa Pratama Ginting; Alfin Fadhil Pradana; Icha Chelsea Elisabeth Naibaho; Tauran; Wildha Sumarsyah
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 23 No. 1 (2026): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v23i1.523

Abstract

Abstrac. This study evaluates the effectiveness of the Suroboyo Bus Program as an environmentally friendly means of transportation in Surabaya, using a public policy evaluation approach developed by William N. Dunn. The method used is qualitative, namely through interviews, observations, and document collection. The data is then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The analysis is conducted based on several criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. This study shows that the program has succeeded in increasing public interest in using public transportation, especially among productive age groups. This is evident from the increase in the number of people using public transportation and the frequency of its use on main routes. However, these results are only partial and do not align with the main objective of the policy, which is to support environmentally friendly transportation. There is no significant evidence of reducing congestion through an emissions research approach, while the innovation of payment using plastic bottles actually causes behavioral distortions and the accumulation of waste. In addition, the limited number of vehicles, differences in service coverage, lack of supporting infrastructure, and policies that tend to respond after the fact indicate a gap between policy planning and implementation. Therefore, the Suroboyo Bus Program still needs to be improved structurally and its policies need to be reviewed in order to achieve its goals more optimally and sustainably, in terms of cross-institutional coordination and equal distribution of learning facilities. Abstrak. Penelitian ini mengevaluasi seberapa efektif kebijakan Program Suroboyo Bus sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan di Kota Surabaya, dengan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh William N. Dunn. Metode yang digunakan adalah kualitatif, yaitu melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana. Analisis dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa program tersebut berhasil meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, terutama pada usia produktif. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah orang yang menggunakan angkutan umum dan frekuensi penggunaannya di jalur utama. Namun, hasil tersebut hanya sebagian dan belum sesuai dengan tujuan utama kebijakan yaitu mendukung transportasi yang ramah lingkungan. Tidak ada bukti yang signifikan mengenai penurunan kemacetan melalui pendekatan penelitian emisi, sementara inovasi pembayaran menggunakan botol plastik justru menyebabkan distorsi perilaku dan timbulnya penumpukan sampah. Selain itu, keterbatasan jumlah kendaraan, perbedaan dalam cakupan layanan, kurangnya infrastruktur pendukung, serta kebijakan yang cenderung merespons setelah terjadi menunjukkan adanya perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, Program Suroboyo Bus masih perlu diperbaiki secara struktural dan kebijakannya perlu ditinjau kembali agar dapat mencapai tujuan secara lebih optimal dan berkelanjutan.dalam aspek koordinasi lintas lembaga dan pemerataan sarana pembelajaran.
Analisis Alternatif Kebijakan Pelebaran Jalan Untuk Mengurai Kemacetan Kendaraan Pada Simpang Empat Parameswara Palembang Berdasarkan Kapasitas Ruas Jalan Dan Volume Lalu Lintas Di Jam Sibuk Balqis Lingga Putri; Felen Fejelita; Shofiyyah; Mayada; Nuraziza; Novitry Pratiwi
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 23 No. 1 (2026): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v23i1.398

Abstract

Kemacetan lalu lintas di Simpang Empat Parameswara Palembang merupakan salah satu permasalahan transportasi perkotaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara volume kendaraan dan kapasitas jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif kebijakan yang paling efektif dalam mengurai kemacetan di kawasan tersebut berdasarkan data volume lalu lintas, kapasitas jalan, serta faktor sosial, ekonomi dan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methods melalui survei lapangan, wawancara dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, penyebaran kuesioner kepada pengguna jalan, serta kajian literatur dari RPD Kota Palembang 2024-2026 dan laporan BAPPEDA LITBANG (2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume kendaraan pada jam sibuk telah melebihi kapasitas rencana dengan dominasi mobil penumpang sebesar 62,3%, dan manuver belok kanan mencapai 35% yang menurunkan kapasitas efektif simpang. Berdasarkan analisis enam kriteria evaluasi kebijakan Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan), kebijakan pelebaran jalan memperoleh skor total 24 dan dinilai paling tepat untuk diimplementasikan karena dapat meningkatkan kapasitas ruas jalan, menurunkan rasio Volume/Capacity (V/C), serta selaras dengan arah pembangunan Kota Palembang. Sementara itu, kebijakan sistem satu arah (one way) dinilai efisien dan mudah diterapkan namun bersifat sementara. Dengan demikian, pelebaran jalan direkomendasikan sebagai solusi utama, sedangkan sistem satu arah menjadi strategi pendukung jangka pendek. Implementasi kebijakan pelebaran jalan diharapkan dapat mewujudkan transportasi perkotaan yang lebih lancar, efisien, dan berkelanjutan di Kota Palembang.
Strategi Manajemen Konflik Interpersonal dalam Transformasi Digital Layanan Publik: Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Ika Bima; Putri ishmah Widayati; Farida Fauzia Ihsani; Nuh Krama Hadianto
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 23 No. 1 (2026): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v23i1.528

Abstract

Digital transformation in public services has become a strategic effort by local governments to create a more efficient, transparent, and responsive bureaucracy. Surabaya City, as one of the pioneers of Smart City implementation in Indonesia, introduced the Klampid New Generation application to facilitate population administration services for the community. However, the digitalization process has triggered interpersonal conflicts within the Department of Population and Civil Registration (Dispendukcapil), particularly between senior employees who are accustomed to manual systems and younger employees who are more adaptive to technology. This study aims to analyze the forms of interpersonal conflict, the factors causing the conflict, and conflict management strategies in supporting the digital transformation of public services. The study employed a qualitative approach using a literature study method through descriptive analysis of various relevant scientific sources. The results show that relationship conflict and process conflict are the most dominant forms of conflict. These conflicts are influenced by limited digital literacy, lack of continuous training, human error, and a traditional bureaucratic culture that has not fully adapted to change. Conflict management strategies such as collaboration, accommodation, compromise, and open communication have proven effective in reducing tension among employees and improving teamwork. This study concludes that the success of digital transformation depends not only on technological readiness but also on the organization’s ability to build an adaptive work culture, effective communication, and the strengthening of human resource capacity. Keywords: Interpersonal Conflict, Conflict Management, Digital Transformation, Public Service, Public Organization.
Pengaruh Faktor Politik Terhadap Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Israel Palestina Refalina Dwi Ananda; Hanifatus Sholikah; Devita Liliana Yasaputra; Najwa Salahuddin; Nuh Krama Hadianto
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 23 No. 1 (2026): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v23i1.530

Abstract

Abstract. This study examines the Israeli-Palestinian conflict from the perspective of conflict management and international law. This conflict is influenced by political factors, power imbalances, and the involvement of major powers, which prolong the conflict and human rights violations. The study aims to analyze the influence of political factors on human rights violations and the obstacles to resolving the Israeli-Palestinian conflict. The method used is a qualitative approach through literature studies through scientific journals, international reports, and international legal documents. The results show that political policies, weak enforcement of international law, and global geopolitical interests make the conflict difficult to resolve fairly. The greatest impact is felt by civilians, especially in the form of a loss of sense of security, loss of life, and limited access to basic needs. Therefore, a more just and neutral conflict resolution is needed, oriented towards protecting human rights and long-term peace. Keywords: Israel Palestine Conflict, conflict management, international law, human rights. Abstrak. Penelitian ini membahas konflik Israel Palestina dari perspektif manajemen konflik dan hukum internasional. Konflik ini dipengaruhi oleh faktor politik, ketimpangan kekuasaan, serta keterlibatan negara-negara besar yang memperpanjang terjadinya konflik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor politik terhadap pelanggaran HAM serta hambatan dalam penyelesaian konflik Israel Palestina. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur melalui jurnal ilmiah, laporan internasional, dan dokumen hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik, lemahnya penegakan hukum internasional, dan kepentingan geopolitik global menyebabkan konflik sulit diselesaikan secara adil. Dampak terbesar dirasakan oleh warga sipil, terutama dalam bentuk hilangnya rasa aman, korban jiwa, serta terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar. Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian konflik yang lebih adil, netral, dan berorientasi pada perlindungan HAM serta perdamaian jangka panjang. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Konflik Israel Palestina; Politik Internasional
Dinamika Konflik Pemerintah dan Masyarakat dalam Penerapan Kebijakan Pembatasan Usia Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun di Indonesia Wafa Khosibah; Alfia Nur Aline; Chindika Maulidyah Apriliani; Adha Roh Fifiandari; Nuh Krama Hadianto
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 23 No. 1 (2026): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v23i1.534

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of conflict between the government and society in the implementation of social media age restriction policies for children under 16 years old in Indonesia. The study employs a qualitative approach using a descriptive-analytical method through a literature review of relevant secondary sources. The findings show that the age restriction policy represents a preventive government response to protect children from various digital risks, including exposure to harmful content, cyberbullying, digital exploitation, and misuse of personal data. However, the implementation of this policy faces several challenges arising from differing perceptions between the government and society, technical limitations such as age verification systems, and low levels of digital literacy. These conflicts have led to suboptimal policy implementation in practice, creating a gap between normative policy objectives and empirical realities. The study emphasizes that policy effectiveness is not only determined by regulatory frameworks but also by the readiness of the digital ecosystem, including technological, social, and institutional aspects. Therefore, a collaborative approach is required through strengthening digital literacy, enhancing platform responsibility, and involving families and communities to ensure effective and sustainable policy implementation.
Strategi Manajemen Konflik Mahkamah Konstitusi (MK) Atas Permohonan Penghapusan Kolom Agama Pada Kartu Tanda Penduduk Fathin Yasir; Nadia Zanubah; Aminatu Sholihah; Luna Lathifu; Nuh Krama Hadianto
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 23 No. 1 (2026): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v23i1.539

Abstract

Adanya penelitian ini munculnya konflik antara kebijakan administrasi kependudukan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara terkait pencantuman kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Permasalahan utama terletak pada ketidakmampuan regulasi dalam mengakomodasi keberadaan penghayat kepercayaan, sehingga menimbulkan diskriminasi administratif dan hambatan akses terhadap pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab konflik, bentuk konflik, strategi manajemen konflik oleh Mahkamah Konstitusi, serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan hak warga negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bersifat multidimensional, dengan karakter utama sebagai konflik vertikal antara negara dan warga negara, yang berkembang menjadi konflik berbasis identitas dan struktural. Strategi manajemen konflik yang dilakukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menggunakan pendekatan normatif-konstitusional yang bersifat kompromis dengan memperluas makna agama mencakup kepercayaan. Pendekatan ini berhasil mereduksi konflik pada tingkat normatif dan mendorong sistem administrasi yang lebih inklusif. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan pada aspek teknis, birokrasi, dan penerimaan sosial masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak hanya memerlukan putusan hukum, tetapi juga penguatan implementasi kebijakan dan transformasi sosial yang berkelanjutan.
Dinamika Konflik Publik terhadap Kebijakan Kenaikan Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia Nailus Sa’adah; Nabilla Indra Rukmana; Dewi Sireweni Wandari; Fabio Tomindo Jore
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 23 No. 1 (2026): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v23i1.540

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika konflik publik sebagai respons terhadap kebijakan pengalihan fasilitas rumah dinas menjadi tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI. Kebijakan ini memicu polemik karena dinilai tidak selaras dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sedang tertekan, sehingga memunculkan persepsi ketidakadilan distributif. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi kebijakan, literatur ilmiah, serta observasi opini di media digital (X dan Instagram). Hasil penelitian menunjukkan bahwa eskalasi konflik dipicu oleh tiga faktor utama: ketimpangan ekonomi, rendahnya transparansi, dan minimnya partisipasi publik. Media sosial berperan signifikan dalam mempercepat polarisasi narasi antara elit politik dan rakyat, yang kemudian menggeser isu administratif menjadi persoalan moralitas dan etika. Lemahnya komunikasi publik dalam kebijakan ini berdampak pada menurunnya legitimasi lembaga dan meningkatnya skeptisisme masyarakat terhadap DPR RI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip good governance melalui transparansi anggaran dan pelibatan publik sangat krusial dalam perumusan kebijakan di masa depan guna menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik

Page 15 of 16 | Total Record : 153

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 1 (2026): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 2 (2025): Desember: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 1 (2025): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 21 No. 2 (2024): Desember: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 21 No. 1 (2024): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 20 No. 1 (2023): Juni : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 19 No. 2 (2022): Desember: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 19 No. 1 (2022): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 18 No. 2 (2021): Desember: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 18 No. 1 (2021): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 17 No. 2 (2020): Desember: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 17 No. 1 (2020): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 16 No. 2 (2019): Desember: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 16 No. 1 (2019): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara More Issue