cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dina Haryati Sukardi
Contact Email
lppm@umitra.ac.id
Phone
+6281262639118
Journal Mail Official
lppm@umitra.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPJ/about/editorialTeam
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pro Justitia (JPJ)
Published by UNIVERSITAS MITRA INDONESIA
ISSN : -     EISSN : 27458539     DOI : https://doi.org/10.57084/jpj.v4i1
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Pro Justitia (JPJ) adalah jurnal ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia. Tujuan dari JPJ untuk menyediakan akses terbuka penuh terhadap jurnal dan isinya sebagai bentuk dukungan terhadap pertukaran pengetahuan secara global dengan menjadikan hasil penelitian untuk dapat bebas diakses oleh publik. JPJ terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Focus and Scope JPJ adalah: Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Tatanegara Bidang lain terkait hukum
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 81 Documents
 1   2   3   4   5 
Pembangunan Hukum Indonesia Yang Berkarakter Bangsa Berlandaskan Aktualisasi Pancasila topan karsa
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v1i2.443

Abstract

Abstrak Penulisan ilmiah ini berorientasi untuk mengetahui bagaimana membangun hukum nasional Indonesia yang berkarakter Pancasila. Penulisan ilmiah ini menggunakan metode Penelitian Hukum Sosiologis (socio legal research). Hukum yang dibangun bukan berdasar karakter bangsanya sendiri, tentu akan membawa pengaruh terhadap penegakan dari hukum itu sendiri artinya respon dari masyarakat selaku subyek sekaligus obyek dari hukum tidak optimal. Hal mana terjadi karena hukum yang ada tidak dapat diterima secara sosiologis, yuridis maupun filosofis. Akibat selanjutnya hukum tidak efektif dalam menjalankan fungsinya mewujudkan kemanan, perdamaian, ketentraman, dan keadilan. Ketidak efektifan hukum tersebut jika terus menerus terjadi, maka keinginan menjadikan hukum sebagai panglima akan sulit terwujud. Pembangunan hukum Indonesia yang berkarakter pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan nilai-nilai sila dalam Pancasila menjadi dasar pengembangan hukum dan ilmu hukum Indonesia, menjadi acuan, pengejawentahan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan, pengamalan, dan penegakan hukum Indonesia yang relevan dengan Pancasila. Hukum Indonesia yang berkarakter adalah hukum yang Pancasilais, yang tidak akan terwujud tanpa ada usaha mewujudkannya, utamanya pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam pembentukan/ pembangunan hukum Indonesia. Beberapa langkah dalam pembentukan hukum yang lazim adalah melalui berbagai cara diantaranya: legislasi, judge made law, customary contract. Kata Kunci: Pembangunan Hukum, Berkarakter Bangsa, Aktualisasi Pancasila.
Implementasi Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2008 nurjaman -; ismail -; Ramlani Lina Sinaulan
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i2.742

Abstract

Abstrak Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menyatakan bahwa penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dengan tetap memerhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan untuk mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Untuk melakukan pengawasan terkait dengan penghapusan diskriminais ras dan etnis, UU No. 40 Tahun 2008 memberikan kewenangan Pengawasan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI). Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Peraturan hukum menjadi titik fokus objek dan tema utama dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian yakni dengan deskriptif analisis dengan objek kewenangan pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi kewenangan Pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang dilakukan oleh Komnas HAM RI belum optimalsebagaimana yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008.Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan Pengawasan Komnas HAM RI terhadap penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia pada akhirnya akan berdampak pada sulit terwujudnya tujuan dari diterbitkannya UU No. 40 Tahun 2008 yaitu untuk menghapuskan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia agar terwujud kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang selalu hidup berdampingan.Kata Kunci: Diskriminasi Ras dan Etnis; Kewenangan Pengawasan; Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Penerapan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2018 Julia Rahayu; Ratna Nur Fadhilah; Martha Yulisa; Kayla Azzahra
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v3i2.940

Abstract

Abstract Health is an important aspect of human rights as stated in the 1945 Constitution in Article 28 H, stipulating that health is a basic right of every individual and all citizens are entitled to health services, including the poor. The Bandar Lampung City Government in 2018 implemented the Health Insurance Program as regulated in the Bandar Lampung Mayor Regulation Number 50 of 2018 to provide social protection in the health sector.The purpose of this study is to find out how the requirements and procedures for obtaining Regional Health Insurance in Bandar Lampung City are, how to apply the distribution of Regional Health Insurance in Bandar Lampung City, what are the inhibiting and supporting factors for the distribution of Health Insurance in Bandar Lampung City. The research method used in this paper is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Secondary data is data obtained from literature studies, and this approach is supported by three materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials.The results of the study are that the requirements and procedures for obtaining Regional Health Insurance in Bandar Lampung City are to bring KTP, KK and SKTM to be verified by the Health Office in order to issue Participant Validity Letters, then the application of Regional Health Insurance distribution in Bandar Lampung City has been running but not maximized, it is proven that more than 50% of patients who seek outpatient and inpatient treatment at the Regional General Hospital in Bandar Lampung City use the Regional Health Insurance, but in its application there are still health services that are not guaranteed by the Bandar Lampung Mayor Regulation Number 50 of 2018, then The inhibiting factor for the distribution of Regional Health Insurance in Bandar Lampung City is the lack of medical facilities used by Health Workers to diagnose diseases, while the supporting factor is the fulfillment of Health Workers who provide health services to the community.Keywords: human rights, health insurance, implementation
Upaya Penanganan Limbah B3 Dan Sampah Rumah Tangga Dalam Mengatasi Pandemi Corona Sesuai Dengan Surat Edaran No.Se.2/Menlhk/Pslb3/Plb.3/3/2020tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) Dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yulia hesti
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v1i2.442

Abstract

Abstrak Pencegahan dan pengendalian dari Covid-19 tidak dapat dilepaskan dari adanya kondisi lingkungan hidup. Semakin bagus dan baik kualitas lingkungan hidup maka semakin bagus dan baik pula ketangguhan diri keluarga dan imunitas dalam tubuh, dengan kata lain jika udara dan lingkungan hidup disekitar kita buruk maka berpengaruh terhadap imunitas atau ketahanan diri setiap manusia. Imunitas yang buruk akan membuat virus mudah masuk dan menggrogoti tubuh manusia. Permaslahan yang penulis angkat adalah Bagaimanakah Upaya Penanganan Limbah B3 dan Sampah Rumah Tangga Dalam Mengatasi Pandemi Corona Sesuai Dengan Surat Edaran No. SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Surat Edaran tersebut mengatur mengenai limbah infeksius yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan harus di kelola sesuai petunjuk dalam surat edaran yaitu dengan cara dilakukan penyimpanan dalam kemasan yang tertutup, paling lama 2 hari sejak dihasilkan, mengangkut atau memusnahkan pengolahan limbah B3.Pengelolaan limbah yang berasal dari rumah tangga adalah dengan cara mengumpulkan limbah APD seperti masker, sarung tangan dan baju pelindung diri dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengemas dengan wadah tertutup, mengangkut, memusnahkan pada pengolahan limbah B3, dan masyarakat harus berupaya mengurangi timbalan masker. Diharapkan kepada rumah sakit dan masyarakat untuk dapat melaksanakan surat edaran tersebut dengan sebaik-baiknya guna pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19.Kata Kunci : Limbah B3, sampah rumah tangga, Covid-19.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA BERBASIS TEKNOLOGI PADA SISTEM LEMBAGA JASA KEUANGAN sd.fuji lestari hasibuan
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i2.712

Abstract

Abstrak Tindak pidana pencucian uang (money laundering) masih terjadi di Provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung seperti dalam Perkara Nomor 1093/Pid.Sus/2014/PN.Tjk. tentang kasus kejahatan narkotika dan pencucian uang (money laundering) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d jo Pasal 3 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Permasalahan pokok dalam penelitian ini meliputi: a. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkotika dalam Perkara Nomor: 1093/ Pid.Sus/ 2014/PN.Tjk., c. Bagaimanakah status terhadap barang bukti hasil tindak pidana narkotika dalam Perkara Nomor: 1093/ Pid.Sus/ 2014/PN.Tjk? Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, dan penelitian lapangan dilakukan dengan observasi dan wawancara (interview). Hasil penelitian ini adalah: Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkotika yakni pertanggungjawaban dilaksanakan dengan pemidanaan terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Status terhadap barang bukti hasil tindak pidana narkotika dan pencucian uang sesuai dengan putusan pengadilan bahwa barang bukti hasil tindak pidana disita oleh Negara. Kata kunci : pencucian uang, narkotika, jasa keuangan. 
Keadilan Dimata Hukum Untuk Semua Kalangan Rakyat, Dimanakah Itu ? Rafi Rezualto; Arsy Ninda Salsabila; Elva Abriyani
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v3i1.758

Abstract

Semua orang menginginkan keadilan. Orang-orang berbahaya dan hidup dikelilingi oleh orang lain yang dapat mengancam kebenaran mereka sebagai manusia, dengan demikian merampas kebenaran dan kekerasan orang lain. Jenis survei yang digunakan dalam survei ini adalah survei deskriptif dengan metode survei kepustakaan. Tujuan dari metode studi kepustakaan ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai bahan pustaka. Keadilan adalah sesuatu yang harus dituntut dan ditegakkan oleh semua orang dan golongan. Jadi, untuk menjadikan negara kita sebagai negara di mana keadilan sosial dapat dipraktikkan, kita harus menyadari pentingnya tindakan yang adil untuk menciptakan kesejahteraan yang adil bagi semua.
STRATEGI PENCEGAHAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA MELALUI PEMBANGUNAN SOSIAL (CRIME PREVENTION SOCIAL DEVELOPMENT) eko borneo yulanderi
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v1i1.288

Abstract

ABSTRACT Crime Prevention Social Development (CPSD) is a method that recognizes that social, economic, and cultural processes have a strong contribution to the incidence of crime and victims. The CPSD seeks to bridge the gap between criminal policies and programs that support social progress for individuals, families and the wider community. This study uses a juridical normative and juridical empirical approach. The type of data used is primary data and secondary data. Primary data obtained from interview and secondary data sourced from literature study. Studies show that the implementation of the Crime Prevention Social Development (CPSD) strategy includes Individual level strategies (focusing on individual issues that can put them in situations that put them at risk of being involved in crime), Family Oriented Strategies oriented families that provide parenting support and training to young parents, children strengthen family capacities, and create healthy family environments where children can be well cared for), Community Level Strategies (seeks to strengthen local communities capacity to prevent the occurrence crimes in the region including programs that provide social and cultural opportunities). The suggestion in this research is the Crime Prevention Social Development (CPSD) strategy in its system not only for local people but also to pay attention to foreign aspect because of the nature of the trans-national terrorism that becomes the point the start of the development of networks of other terrorist groups. Keywords: Crime Prevention, Social, Development, Terrorism. 
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN MELALUI E-BANKING BRI LINK (STUDI PADA KANTOR BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TANJUNG KARANG) angra adinda lara kasih; Erlina B; yulia hesti
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i1.549

Abstract

Perkembangan teknologi sekarang ini sangat berkembang pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemajuan teknologi diseluruh dunia. Kemajuan teknologi sangatlah penting dan berpengaruh sangat besar bagi manusia. Karena teknologi adalah salah satu penunjang kemajuan kehidupan manusia. Dalam perkembangan teknologi sekarang ini pun berpengaruh dalam dunia perbankan. Dalam kegiatannya melakukan transaksi perbankan yang diselenggarakan melalui agen BRI Link, nasabah juga mendapatkan perlindungan atas haknya untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Nasabah sebagai konsumen produk dan/atau jasa yang ditawarkan bank sebagai produsen berhak atas penggantian kerugian yang dialami ketika melakukan transaksi dengan fasilitas atau layanan e-banking. Bank wajib memberikan ganti rugi kepada nasabah selaku konsumen jasa perbankan atas kerugian dari penggunaan e-banking yang disediakan bank. Namun perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini tidak berlaku apabila nasabah menderita kerugian yang dikarenakan oleh tindakan atau kelalaian nasabah yang sebelumnya. Kemudian pihak bank akan menyelesaikannya karena penyelesaian pengaduan nasabah merupakan satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank. Pengaduan nasabah yang tidak segera ditindaklanjuti berpotensi meningkatkan risiko reputasi bagi bank dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.Kata kunci : Perlindungan Hukum ,Nasabah, E-Banking
Analisis Pemohonan Diri Sebagai Wali Dari Anak-Anak Untuk Mengurus Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Penjualan Tanah Dan Bangunan (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Gdt) Zulfi Diane Zaini; Baharudin baharudin; Bermanda Bermanda
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v3i1.797

Abstract

Pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan anak merupakan salah satu jalan alternatif yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniai anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua. Permasalahan dalam penelitian adalah apakah faktor penyebab pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt dan bagaimana akibat hukum pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt karena belum cukup umur untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Penganjaran Teluk Betung Utara Bandar Lampung dengan Sertifikat Hak Nomor 1218/PJ dan Nomor 1294/PJ. Akibat hukum pemohonan diri sebagai wali dari anak-anak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt adalah karena wali tersebut akan bertindak untuk dan atas nama anak yang belum cukup umur dalam hal penjualan tanah dan bangunan milik si anak sesuai dengan penetapan pengadilan negri nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Gdt dan apabila wali tersebut kemudian dalam proses penjualan tanah dan bangunan tidak memberikan fakta yang sebenarnya kepada anak sehingga menimbulkan kerugian bagi si anak maka kerugian tersebut akan di tanggung oleh si wali secara pribadi dan anak tersebut dapat menggugat si wali.
Perbandingan Putusan Kppu Nomor 04/Kppu-L/2020 Dan Putusan Nomor 30/Kppu-I/2019 Tentang Persekongkolan Tender JASED EFENDI; Maryati Bachtiar; Hengki Firmanda
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v4i1.1090

Abstract

 Dalam perkara Nomor 04/KPPU-L/2020 dan perkara Nomor 30/KPPU-I/2019 terdapat perbedaan penafsiran majelis KPPU mengenai pemenuhan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender padahal dengan kronologi kasus yang hampir sama dan beberapa terlapor dari masing-masing perkara juga sama-sama telah gugur di tahap evaluasi administrasi akan tetapi hanya 4 terlapor pada perkara Nomor 04/KPPU-L/2020 yang dibebaskan dari segala tuntutan sedangkan 2 terlapor dari Nomor 30/KPPU-I/2019 malah dihukum oleh majelis KPPU.  Dari itu perlu diperdebatkan tentang bagaimana kriteria pemenuhan unsur unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan berakibat pada kesenjangan putusan yang dilahirkan oleh majelis KPPU.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum  normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka,  analisis  data yang akan digunakan yaitu analisis data kualitatif, hasil dari penelitian dijelaskan dalam bentuk deskriptif dan menarik kesimpulan menggunakan  metode berpikir deduktif.Dari hasil penelitian yang telah lakukan, mengenai kriteria Tindakan yang mmenuhi unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak ada di jelaskan secara pasti baik dari penjelasan majelis maupun di semua peraturan perundang-undangan yang ada tentang kriteria Tindakan yang menjadi ukuran tepenuhinya unsur tersebut. Perbandingan Putusan Nomr 04/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor 30/KPPU-I/2019 menunjukan bahwa pendekatan yang seharunya digunakan dari ke dua putusan tersebut adalah pendekatan ruleofreason, hal ini otomatis membuat penggunaan pendekatan per seillegal yang digunakan majelis KPPU pada Putusan Nomor 30/KPPU-I/2019 dirasa kurang tepat.Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, pertama kriteria pemenuhan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak ada di jelaskan secara pasti  di dalam UU NO 5 Tahun 1999. Kedua pendekatan yang seharunya digunakan dari ke dua putusan tersebut adalah pendekatan ruleofreason, hal ini otomatis membuat penggunaan pendekatan per seillegal yang digunakan majelis KPPU pada Putusan Nomor 30/KPPU-I/2019 dirasa kurang tepat.Kata Kunci: Pemenuhan unsur-Pendekatan KPPU-Tender.

Page 3 of 9 | Total Record : 81

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2020) Vol 1, No 1 (2020) More Issue