cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dina Haryati Sukardi
Contact Email
lppm@umitra.ac.id
Phone
+6281262639118
Journal Mail Official
lppm@umitra.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPJ/about/editorialTeam
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pro Justitia (JPJ)
Published by UNIVERSITAS MITRA INDONESIA
ISSN : -     EISSN : 27458539     DOI : https://doi.org/10.57084/jpj.v4i1
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Pro Justitia (JPJ) adalah jurnal ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia. Tujuan dari JPJ untuk menyediakan akses terbuka penuh terhadap jurnal dan isinya sebagai bentuk dukungan terhadap pertukaran pengetahuan secara global dengan menjadikan hasil penelitian untuk dapat bebas diakses oleh publik. JPJ terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Focus and Scope JPJ adalah: Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Tatanegara Bidang lain terkait hukum
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 81 Documents
 3   4   5   6   7 
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG nurbaiti syarif
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v1i1.222

Abstract

ABSTRACT The social phenomenon that occurs today still encountered cases related to the crime of trafficking in the Legal Territory of Lampung Police. Problems in this research are: How the application of criminal sanctions against perpetrators of trafficking in persons in the Legal Territory of Lampung Police. What is the law enforcement effort in handling the criminal acts of trafficking in the Legal Territory of Lampung Police. Based on the results of research and discussion shows that the application of criminal sanctions against perpetrators of trafficking in persons in the Legal Territory of Lampung Police conducted by arrest by Ditreskrimum Lampung Police against the suspects committed criminal acts as the fulfillment of material elements in Law Number 21 Year 2007 on Eradication Criminal Acts of Trafficking in Persons, Legal proceedings carried out by Police investigators of Lampung to court stage with the achievement of Court Decision with the sentence of imprisonment and fine to the Defendant. The form of the application of criminal sanctions is based on errors that comply with the elements of the law and there is no reason for the elimination of the unlawful nature of the action, the deliberate element by the perpetrator (dolus) so there is no justification or excuses for him to avoid punishment. Law enforcement efforts in combating trafficking of persons in the Legal Territory of Lampung Police are carried out using non-penal means and penal means. The non-penal approach is carried out by counseling, social education in order to develop the social responsibility of citizens aware of the crime of trafficking in persons, legal counseling, resocialization, workshops, etc., especially in environments prone to crime, handling crime objects. Penal Approach is done by legal effort that perpetrator of criminal trafficking of people is processed by law based on the provisions of legislation up to court level and execution in order to get criminal sanction and guarantee legal certainty in society.Keywords: Implementation, Sanctions, Criminal Acts, Trafficking
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEROYOKAN MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA YANG DILAKUKAN ORANG DIBAWAH PENGARUH MINUMAN KERAS (STUDI PUTUSAN NOMOR : 51/PID.B/2020/PN.GDT)
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i1.543

Abstract

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEROYOKAN MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA YANG DILAKUKAN ORANG DIBAWAH PENGARUH MINUMAN KERAS(STUDI PUTUSAN NOMOR : 51/PID.B/2020/PN.GDT)
ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DAN PENGAKUAN HUTANG OLEH PT. FINANSIA MULTI FINANCE  (Studi Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2020/PN Tjk) tami rusli; okta ainita; I Nyoman Martawan
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v3i1.556

Abstract

Perbuatan melawan hukum diatur dalam BukuIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380, KUHPerdata termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan dan pengakuan hutang oleh PT. Finansia Multi Finance berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2020/PN Tjk  adalah adanya faktor kesengajaan pihak PT. Finansia Multi Finance selaku tergugat telah melakukan penarikan sebuah unit kendaraan tanpa sepengetahuan pemilik. Penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan dan pengakuan hutang oleh PT. Finansia Multi Finance berdasarkan Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2020/PN Tjk dengan adanya gugatan, tanggung gugat, replik, duplik dan putusan hakim.
Peranan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dwi Putri Melati; Januri Januri; Darussalam Darussalam
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v4i1.1061

Abstract

ABSTRAKDi indonesia memiliki lembaga atau organisasi hukum yang sering disebut dengan advokat yang mana menjadi wadah seseorang yang berprofesi sebagai advokat/ pengacara terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang profesi advokat atau pengacara yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat tidak luput dari aturan dan/atau hukum yang ditetapkan oleh Negara atau masyarakat dan agama. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman kekerasan anak sangat beragam baik dari segi bentuk kekerasan, pelaku kekerasan, tempat terjadinya kekerasan dan penyebab terjadinya kekerasan. Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris. Peranan advokat dalam mendampingi dan melindungi anak korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan agar anak mendapatkan keadilan yang sama dimata hukum yang berlaku di indonesia sehingga anak mendapatkan jaminan untuk kesejahteraan. Kata kunci : Peran Advokat, Perlindungan Hukum, Kekerasan anak
Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Salah Tangkap Atau Diputus Bebas (Vrijspraak) Oleh Pengadilan hadri hadri; ariza umami; muhammad irvan
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v1i2.447

Abstract

Abstrak Pemulihan hak terdakwa korban salah tangkap atau diputus bebas (vrijspraak) oleh pengadilan  merupakan suatu upaya pengembalian hak-hak hukum oleh negara kepada terdakwa, yang mana ini telah terjamin di dalam hukum pada Bab XII,Bagian Kesatu Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 95, Pasal 96 , Pasal 81, dan Pasal 1 angka 22 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, maka telah terjaminlah hak hak bagi terdakwa maupun korban salah tangkap yang diputus bebas oleh pengadilan, dan oleh sebab itu secara otomatis terdakwa ataupun korban salah tangkap bisa mendapatkan pemulihan berupa ganti rugi ataupun rehabilitasi.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yang dilakaukan dengan wawancara kepada beberapa narasumber terkait guna mendapatkan data secara komprehensif .Penegak hukum harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum secara adil serta memberikan penjaminan kepastian hak hak hukum kepada terdakwa korban salah tangkap atau diputus bebas oleh pengadilan.  Kata Kunci : Penerapan, Pemulihan, Hak Hukum, Terdakwa Vrijspraak
Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk) Yoga Saputra Alam; Erlina B; Anggalana Anggalana
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i2.732

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis  pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor: 431/Pid.B/2020/PN.Tjk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaPertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor: 431/Pid.B/2020/PN.Tjk terdiri atas pertimbangan yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pertimbangan sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana. Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapiKata Kunci: Putusan, Penggelapan, Jabatan
Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk) Bambang Hartono; Zainudin Hasan; Ismi Rahmawati
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v3i2.928

Abstract

AbstrakPra peradilan adalah lembaga peradilan yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data  normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi Sekretariat DPRD Tulang Bawang oleh Polda Lampung yaitu pada tahap pertama dalam pemeriksaan yaitu lidik atau yang disebut juga penyelidikan. Jika sudah terdapat cukup bukti dan diketahui tindak pidananya maka dilanjutkan dengan tahap sidik atau penyidikan. Dalam sidik adapun kewenangan yang dimiliki Kepolisian yaitu yang pertama langkah penindakan, pemeriksaan, dan pemberkasan.Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk yang menolak permohonan pra peradilan tersangka dalam proses pemeriksaan yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan praperadilan yaitu bahwa hakim telah mempertimbangkan permohonan dan eksepsi yang diajukan oleh pemohon dan termohon. Akibat hukum dari Putusan Pra peradilan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk adalah Proses pengajuan gugatan ke lembaga Praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan status tersangka telah menghambat proses peradilan, karena pengajuan gugatan Praperadilan yang dilakukan sebelum tahap penuntutan atau Pra-penuntutan Kata Kunci :Akibat Hukum, Putusan, Pra Peradilan, Penetapan Tersangka, Tindak Pidana Korupsi.
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP MANTAN ISTRI DANANAK SETELAH BERCERAI (PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS II MENGGALA NOMOR 290/PDT.G/2011/PA.TB) rissa afni martinoua; chandra muliawan
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v1i1.429

Abstract

ABSTRAKManusia diciptakan hidup berpasang-pasangan, sudah hukum alamnya manusia akan melangsungkan perkawinan untuk meneruskan generasi keturunan keluarganya. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Tetapi tujuan perkawinan sering tidak tercapai di dalam kehidupan rumah tangga, hal ini dapat disebabkan beberapa hal antara lain adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi yang tidak dapat didamaikan, dan mengakibatkan perceraian. Perceraian dapat menimbulkan akibat hukum, salah satunya adalah tanggung jawab suami terhadap mantan isteri dan anak setelah keduanya memutuskan untuk bercerai. Perceraian dapat menimbulkan akibat hukum, salah satunya adalah tanggung jawab suami terhadap mantan isteri dan anak setelah keduanya memutuskan untuk bercerai. Berdasarkan Pancasila, sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian tetapi unsur bahtin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah tanggung jawab suami terhadap mantan istri dan anak menurut putusan pengadilan agama kelas II menggala nomor 290/pdt.g/2011/pa.tb, bagaimana akibat atau sanksi hukum bagi seorang suami yang ingkar dari tanggung jawabnya untuk menafkahi mantan istri dan anak setelah bercerai menurut  putusan pengadilan agama kelas II menggala nomor 290/pdt.g/2011/pa.tb. kegunaan penelitian ini antara lain secara teoritis, dalam penelitian ini adalah sebagai bahan upaya perluasan keilmuan, khususnya bagian ilmu hukum keperdataan yaitu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang sering kita temui dimana seorang suami tetap memberi biaya penghidupan terhadap mantan istri dan anak meski telah bercerai. secara praktis, sebagai bahan bacaan, sumber kajian daninformasi serta permasalahan yang terjadi didalam masyarakat tentang tanggung jawab suami terhadap mantan istri dan anak setelah bercerai. Kata Kunci : Perkawinan, Hukum, Perceraian, 
Relevansi Tindak Pidana Prostitusi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Masa Pandemi Covid 19 di Bandar Lampung satrionur hadi
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i1.661

Abstract

AbstrakMasa Pandemi telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik dari segi sosial, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Hal tersebut menjadikan masyarakat harus memutar otak khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada orang sampai melakukan suatu tindakan nekat untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan sampai melakukan tindak kriminal. Untuk anak sendiri ada yang sampai melakukan prostitusi dikarenakan tekanan biaya hidup termasuk gaya hidup yang tidak terpenuhi karena menurunnya pendapatan orang tua.                    Korban-korban trafficking kebanyakan anak dan perempuan yang seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual misalnya dalam bentuk pelacuran dan pedophilia, bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti perkebunan, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, pengemis jalanan, selain berperan sebagai pelacur.Sehubungan hal tersebut di atas anak baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka bagi orang tua atau walinya mempunyai kewajiban memberikan, menjamin, dan memelihara agar anak dapat melakukan apa yang di kehendaki orang tuanya, masyarakat dan negara dan tidak melawan atutan-aturan yang telah di tetapkan oleh negara dalam undang-undang. Prostitusi Anak saat ini di Bandar Lampung khususnya pada masa pandemi covid 19, telah menjadi persoalan yang perlu ditanggulangi secara serius, ditandai kasus-kasus baru yang bermunculan,  Terdapat berbagai bentuk Modus yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya, mulai dari bujuk rayu, penipuan, maupun ancaman dengan kekerasan. Keywords : Trafficking, Anak, Prostitusi
Analisis Pembongkaran Jenazah Dalam Prespektif Kedokteran Forensik Untuk Melakukan Otopsi Yang Kedua satrionur hadi; sd.fuji lestari hasibuan; prandi wanindra
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v3i2.904

Abstract

AbstrakIlmu forensik (biasa disingkat forensik) adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya). Atau untuk pengertian yang lebih mudahnya, Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan.Bedah mayat forensik semata-semata guna kepentingan peradilan, dan kejelasan yang dapat diungkapkan dari Bedah mayat forensik diantaranya untuk mengetahui sebab kematian, cara kematian, pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan atau mati karena penyakit. Upaya ini sangat dibutuhkan dalam proses peradilan dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di persidangan. Terkait adanya ketentuan perundangan, maka dalam roses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti dan fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin, sebagaimana pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam proses peradilan adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara pidana.Kata Kunci : Ilmu Forensik, Bedah Mayat, Perkara Pidana

Page 5 of 9 | Total Record : 81

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2020) Vol 1, No 1 (2020) More Issue