cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dina Haryati Sukardi
Contact Email
lppm@umitra.ac.id
Phone
+6281262639118
Journal Mail Official
lppm@umitra.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPJ/about/editorialTeam
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pro Justitia (JPJ)
Published by UNIVERSITAS MITRA INDONESIA
ISSN : -     EISSN : 27458539     DOI : https://doi.org/10.57084/jpj.v4i1
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Pro Justitia (JPJ) adalah jurnal ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia. Tujuan dari JPJ untuk menyediakan akses terbuka penuh terhadap jurnal dan isinya sebagai bentuk dukungan terhadap pertukaran pengetahuan secara global dengan menjadikan hasil penelitian untuk dapat bebas diakses oleh publik. JPJ terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Focus and Scope JPJ adalah: Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Tatanegara Bidang lain terkait hukum
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 81 Documents
 2   3   4   5   6 
Pelaksanaan Perjanjian Penyiaran Iklan Pengobatan Alternatif Madinah Melalui Radio dina haryati; emilia susanti
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v1i2.480

Abstract

Abstrak  Melalui iklan diharapkan konsumen mengetahui  barang dan jasa yang ditawarkan sehingga merasa tertarik untuk memiliki dan menikmati  produk atau jasa yang ditawarkan, masyarakat sebagai pendengar radio belum banyak yang mengetahui isi dari kontrak perjanjian penyiaran iklan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan pengobatan alternatif madinah melalui radio, apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penyiaran iklan pengobatan alternatif madinah melalui radio. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa radio Tuba FM adalah sebagai media terdepan di Tulang Bawang dalam penyampaian informasi, pihak radio Tuba FM dan pemasang iklan harus menandatangani dan menyetujui surat perjanjian kerjasama seperti yang dilakukan oleh pihak pemasang iklan pengobatan alternatif madinah. Syarat sahnya perjanjian penyiaran iklan yang ditetapkan oleh pihak radio Tuba FM Menggala dan harus dipenuhi oleh pihak pemasang iklan dan menyetujui surat perjanjian kerjasama yang telah disepakati, pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan radio Tuba FM dengan memberikan surat penawaran harga untuk memberikan kesepakatan awal dalam penyiaran iklan.   Kata Kunci : Perjanjian penyiaran
LEGA L STANDING PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE BAGI KEBERLANJUTAN EK0SISTENSI PULAU UNTUNG JAWA KEPULAUAN SERIBU MENUJU KEBIJAKSANAAN ECOSYSTEM SERVICES Bambang sukamto; ritawati -; hilma farhani; muhammad iqbal yusri; edi suhara
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i2.765

Abstract

Hutan Mangrove adalah Kawasan yang sangat penting dalam menjaga sebuah pulau dari abrasi karena hempasan ombak yang terus menerus, ekosistem Hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup kita diantarnya sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut yang mengikis daratan pantai, dengan kata lain Hutan mangrove mampu untuk menahan air laut agar tidak mengikis tanah di garis pantai. Penanaman Hutan Mangrove berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, namun tidak secara khusus menyatakan bahwa Pulau Untung Jawa adalah pulau yang menjalani program penanaman  mangrove kembali, namun ada beberapa keputusan Menteri lingkungan Hidup, dan Menteri KLH serta Perda DKI Jakarta menyatakan bahwa kepulauan seribu adalah bahagian dari program penanaman mangrove, karena Pulau Untung Jawa bahagian dari kepulauan seribu. Kata kunci : Penanaman Mangrove, Legal standing
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Asuransi Antara PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Dan Konsumen Atas Kerusakan Barang Yang Dikirim Melalui Jasa Pengiriman Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Di Kota Bandar Lampung Lenny Nadriana; Lina Maulidiana; Ali Sopian
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v4i1.1059

Abstract

AbstrakPada dasarnya diciptakannya manusia adalah untuk menjadi pemimpin seluruh alam semesta. Perkembangan zaman yang semakin pesat terutama saat beraktivitas belanja membuat kegiatan mulai berubah dari awal Pembeli dan penjual harus bertemu tatap muka, mengubah tatap muka menjadi secara online. Dengan adanya perusahaan jasa pengiriman barang tentunya akan sangat memudahkan pekerjaan manusia, berkat faktor efisiensi yang ditawarkan oleh penyedia jasa pengiriman barang, seperti efisiensi waktu dan biaya. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah yaitu yang pertama bagaimanakah penyelesaian sengketa wanprestasi asuransi antara PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dan konsumen atas kerusakan barang yang dikirim melalui jasa pengiriman Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Kota Bandar Lampung dan kedua bagaimanakah prosedur dan penerapan hukum perjanjian terhadap sengketa wanprestasi asuransi antara PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dan konsumen atas kerusakan barang yang dikirim melalui jasa pengiriman Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Kota Bandar Lampung. Dengan mengunakan metode penelitian pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Bahwa dalam peyelesaian sengketa wanpestasi maka dapat diseselsaikan melalui jalur litigasi dan Non-Litigasidan untuk prosedur terhadap sengketa anatar PT JNE dan konsumen.Kata Kunci: Asuransi, Wanprestasi, Kerusakan Barang
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Terhadap Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan muhadi muhadi; charles kholidy
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v1i2.445

Abstract

Abstrak Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan perangkat aturan yang mengatur pelaksanaan tugas serta batasan wewenang yang dimilikinya. Untuk maksud tersebut telah ditetapkannya Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Permasalahan penelitian ini adalah, Bagaimanakah implementasi Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 di Kabupaten Lampung Selatan, Bagaimanakah bentuk pengawasan terhadap Satuan Kerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat bagi berlangsungnya pengawasan Satuan Kerja oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris. Bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada dasarnya telah mengacu dan mengimplementasikan maksud Permendagri Nomor 23 Tahun 2007. Hal ini terlihat dari telah terimplementasinya pokok-pokok kebijakan yang dimuat dalam Permendagri tersebut dalam pelaksanaan program kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Namun  pelaksanaannya, pengawasan yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 belum dapat terlaksana. Kendalanya  adalah terbatasnya SDM. Pelaksanaan Permendagri tersebut menuntut SDM yang memiliki kualitas dan cukup kuantitasnya. Faktor penghambat yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saat ini khususnya dalam implementasi Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 adalah factor terbatasnya SDM yang ada baik dari kuantitas maupun kualitas SDM yang ada. Faktor SDM menjadi kunci mengingat keberhasilan pelaksanaan tugas sangat ditentukan oleh profesionalisme, kompetensi dan moral aparatur pengawasan/auditor. Adapun faktor penghambat lainnya antara lain sebagai berikut minimnya sarana dan prasarana. Terbatasnya biaya operasional. Luasnya wilayah kerja atau kendala geografis.Kata kunci :Implementasi,Permendagri Nomor 23 Tahun 2007,Pengawasan,
Pelaksanaan Persidangan Melalui Video Conference Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A) Kadek Astike
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i2.562

Abstract

Persidangan melalui video conference merupakan salah satu cara mencegah penyebaran Covid-19 khususnya pada ruang lingkup Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Sebagaimana diketahui proses pemeriksaan di pengadilan sebagai Proses dari Pidana Formil diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981. kebijakan E-Court dan E-Litigation dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Hanya saja persidangan secara elektronik tersebut hanya berlaku pada perkara Perdata, Agama dan Tata Usaha Negara (TUN).  Meningkatnya pandemi Covid-19 Di Indonesia mendorong lembaga penegak hukum menggelar sidang online perkara pidana,  melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 Tahun 2020.
ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG NOMOR : 740/PID.SUS/2020/PN.TJK tami rusli; yulia hesti; heru andrianto
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v3i1.694

Abstract

AbstractA person in a consumer financing agreement with a fiduciary guarantee is prohibited from transferring the object of the fiduciary guarantee to another party without the consent of the fiduciary. This research addresses the issue of whether the factors that cause the perpetrator and howcriminal liability for criminal offenders diverts the object of fiduciary guarantee without the prior written consent of the fiduciary recipient. The research uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Data collection with field studies and literature studies. Data analysis is done juridically qualitatively, which is an analysis that isdonedescriptively. Should the consumer finance company hold control, supervision and review of the object of fiduciary guarantee every month so that it can be known whether the object of fiduciary guarantee is really in the possession of the debtor is not damaged and not transferred to a third party, so as to reduce the losses that will be suffered by the creditor and it is expected that there needs to be awareness of the public who enter into a consumer financing agreement with a fiduciary guarantee in order to pay more attention to his responsibility in the fulfillment of achievements, because the act of promise injury cannot always be resolved by deliberation. The imposition of prison sanctions if it can have a deterrent effect and become a motivation to have baik.  Keywords   :  Criminal Liability; Criminal acts; Fiduciary Guarantee.  AbstrakSeseorang dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai apakah faktor penyebab pelaku dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif. hendaknya kepada perusahaan pembiayaan konsumen mengadakan kontrol, pengawasan dan peninjauan terhadap obyek jaminan fidusia setiap bulannya supaya dapat diketahui apakah obyek jaminan fidusia benar berada dalam penguasaan debitur tidak rusak dan tidak dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga mengurangi kerugian yang akan diderita oleh pihak kreditur dan diharapkan Perlu adanya kesadaran masyarakat yang mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia agar lebih memperhatikan tanggungjawabnya dalam pemenuhan prestasi, karena tindakan cidera janji tidak selamanya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Pengenaan sanksi penjara sekiranya dapat memberi efek jera dan menjadi motivasi untuk beritikad baik. Kata Kunci          :               Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana; Jaminan Fidusia.
ANALISIS BUKTI PENGAKUAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN (PERKARA NOMOR : 306/PDT.G/2011/PA.TB) idham idham; dina haryati sukardi
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v1i1.289

Abstract

Dalam mengemban tugasnya, Pengadilan Agama Berdasarkan Pasal  49Ayat (1)Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang­-Undang Nomor.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang , beragama islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, dan Shadaqah yang di lakukan berdasarkan hukum islam. Khusus perkara perceraian, baik yang di ajukan oleh suami atau yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama maka surat Permohonan yang dibuat oleh suami atau surat gugatan yang dibuat oleh isteri haruslah memuat alasan yang melandasi permohonan/gugatannya tersebut.Dari pemeriksaan permohonan cerai thalak ataupun cerai gugat, Majelis Hakim di samping memeriksa kedua belah pihak (suami isteri) juga akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh mereka maupun yang di bebankan oleh Majelis kepada para pihak tersebut. Apabila dalam proses pemeriksaan tersebut, salah satu pihak mengakui dalil­-dalil dari pihak lain/pihak lawan misalnya dalam permohonan cerai thalak, sang suami (Pemohon) mengajukan alasan-alasan atau dalil-dalilnya kemudian alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon tersebut di akui kebenaranya oleh pihak Termohon (isteri) maka apakah dengan pengakuan tersebut sudah cukup bagi Hakim dan menjadikanya sebagi alat bukti yang mengikat dan sempurna untuk mengabulkan permohonan tersebut sehingga akhirnya akan terjadi perceraian, ataukah dalam perkara perceraian tersebut pengakuan dari pihak isteri belum dianggap cukup bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan perceraianya tersebut, hal inilah yang akan di uraikan dalam Skripsi ini, dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Bukti Pengakuan Dalam Persidangan Perkara Perceraian (Studi Perkara Nomor : 306/Pdt.G/2011/PA.Tb). Dari uraian singkat diatas, terdapat permasalahan sebagai berikut :Bagaimanakah kekuatan hukum pembuktian dengan pengakuan pada persidangan di Pengadilan Agama, Bagaimanakah proses pelaksanaan pembuktian dalam perkara perceraiandi Pengadilan Agama.  Adapun tujuan penelitian antara lain Untuk mengetahui sejauh mana kekuatan bukti pengakuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, dan Untuk mengetahui pelaksanaan pembuktian dengan pengakuan disidang pengadilan. Kata Kunci : Pengadilan Agama, Perceraian, Gugatan
Tinjauan Yuridis Eksistensi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah Oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dwi nurahman
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i1.647

Abstract

Abstrak Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: a. Bagaimana eksistensi tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah, b. Apa hambatan tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. eksistensi tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah yakni mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif, memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara, memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara. Hambatan tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah yaitu ketidaktahuan pemahaman tentang TP4D di lingkungan birokrat Pemerintah Daerah Lampung Utara sehingga menimbulakan keragu-raguan dalam pelaksanaan pemabngunan daerah dan khawatir akan adanya TP4D sehingga lebih banyak menutup informasi. Kata Kunci:         Eksistensi, Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintah, Pembangunan, Korupsi
KAJIAN HUKUM KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT susilawati -; Rohani Rohani
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v3i1.759

Abstract

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (untuk selanjutnya disingkat dengan KPPU) merupakan lembaga organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia dan bagaimanakah sistem Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha di Indonesia.KPPU hendaknya berkoordinasi dengan pemerintah dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah sehingga dapat mencegah atau meminimalisir praktek monopli dan persaingan usaha yang tidak sehat akibat regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada (Studi Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt) David Sampurno Wijaya; Endang Endang; Indah Satria
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v4i1.1103

Abstract

Berdasarkan Pasal 368 ayata (1) ayat (2) Kitab Undang-Udang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi  dan Persidangan Pidana Secara Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perudang-undangan lain yang bersangkutan, menyatakan Terdakwa I. Hazzoroni Bin A. Khodri Yusuf dan Terdakwa II. Andre Alfirdaus Bin M. Jhoni Shite, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan pemerasan yang disertai dengan ancaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman, dan bagaimana penerapan sanksi piana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative dan empiris. Sumber data normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Tindak Pidana, Senjata, Penikaman atau Penusukan

Page 4 of 9 | Total Record : 81

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2020) Vol 1, No 1 (2020) More Issue