cover
Contact Name
SRI AMBAR RINAH
Contact Email
sriambarrinahok@gmail.com
Phone
+6281261842509
Journal Mail Official
sriambarrinahok@gmail.com
Editorial Address
JL. BATU NAGA PERUMAHAN DOMPAK INDAH BLOK C NO. 8
Location
Kota tanjung pinang,
Kepulauan riau
INDONESIA
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, STISIPOL RAJA HAJI
ISSN : 02166984     EISSN : 27226107     DOI : https://doi.org/10.56552/jisipol.v5i1
Core Subject : Social,
Journal Ilmu Sosial dan ilmu politik, STISIPOL Raja Haji aims to publishes significant and cutting-edge research drawn from all areas of politics, governmental studies and public policy, management, sociology, social humaniora which makes a clear conceptual and methodological contribution. The Scope of this journal are Public administration, Government studies, public policy, sociology, public management, social humaniora.
Articles 126 Documents
Penerapan Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Pesisir dalam Keanekaragaman Hayati Laut untuk Mensejahterakan Masyarakat Neng Suryanti Nengsih
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v1i2.17

Abstract

Sumber daya dan lautan merupakan potensi penting dalam pembangunan masa depan dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan dan lingkungan di laut. Sumber daya pesisir dan laut mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi.Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tesebut pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama untuk masyarakat pesisir.Untuk mengetahui potensi keanekaragaman hayati diwilayah pesisir serta mengembangkan pembangunan berkelanjutan di daerah pesisir. Dari sector ekonomi, daerah pesisir dapat dikembangkan sebagai daerah wisata.Tentunya dengan pengolahannya yang bagus. Kelestarian wilayah pesisir itu tetap terjaga agar pembukaan wilayah pesisir sebagai daerah wisata dapat berupa wisata pendidikan. Setiap pengunjung yang datang di wilayah pesisir diberikan sebentuk kegiatan pendidikan untuk menjaga kebersihan dan tidak merusak wilayah tersebut. Selain sector ekonomi, sector sosial dan budaya juga mempengaruhi pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir kebiasaan hidup masyarakat setempat yang diatur oleh adat dan norma dapat menjaga hingga generasi seterusnya, dan yang terakhir pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dapat ditinjau dari segi lingkungan hidup pengadaan. Pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam di suatu tempat di mana masyarakat local di tempat tersebut terlibat secra aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Strategi pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang bersifat structural dan non-struktural. Konsep pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan berfokus pada karakteristik ekosistem pesisir yang bersangkutan, yang dikelola dengan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat, yang selanjutnya diidentifikasi secara komprehensif dan terpadu melalui kerjasama masyarakat, ilmuan dan pemerintah untuk menemukan strategi – strategi pengelolaan pesisir yang tepat.
Perubahan dan Pengembangan Organisasai pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang RIAU SUJARWANI
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v1i2.19

Abstract

Perubahan Organisasi adalah suatu proses dimana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektifitas organisasinya, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan kepada stakeholders. Pertumbuh kembangan, sosial, ekonomi, dan lingkungan menimbulkan permasalahan Situasi yang terjadi menjadikan pembelajaran bahwa permasalahan tidak tumbuh secara linier, dimana banyak sekali hal-hal yang tidak pernah diduga sebelumnya. Meskipun dalam kenyataannya Organisasai pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang seringkali terjadi keadaan yang tidak mengalami pertumbuhan yang disebabkan keengganan manusia untuk mengikuti perubahan, dimana perubahan dianggap bisa menyebabkan dis equilibrium (hilangnya keseimbangan moral).
Analisis Potensi Desa dalam Pembangunan Desa sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Kepulauan Riau-indonesia) usman, nurbaiti
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v2i1.20

Abstract

Dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desadan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral, perlu disusun data profil desa dan kelurahan. Dari potensi desa ini kemudian akan dianalisis bagaimana kesiapan desa khususnya desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga dalam menghadapi implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Hasil dari penelitian ini adalah dimensi data dasar keluarga jumlah skor indeksnya adalah 2.47 berada dalam kategori cukup potensial untuk dikembangkan. Dimensi potensi sumber daya alam jumlah skornya 1.82 berada dalam kategori cukup potensial untuk dikembangkan. Dimensi data sumber daya manusia jumlah skor indeksnya adalah 2.26 berada dalam kategori cukup potensial untuk dikembangkan. Dimensi data sumber daya kelembagaan jumlah skor indeksnya adalah 1.97 berada dalam kategori cukup potensial untuk dikembangkan. Dan yang terakhir dimensi data sarana dan prasarana jumlah skor indeksnya adalah 1.85 berada dalam kategori cukup potensial untuk dikembangkan. Sementara secara akumulatif Desa Resun Pesisir ini memiliki indeks efektivitas potensi desa yaitu 2.08 yang masuk ke dalam kategori desa dengan potensi yang rendah.
Local Government in Migrant Worker Governance (Case Study in Kabupaten Indramayu, West Java, Indonesia) Indriyati Caturiani, Susana
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v2i1.21

Abstract

Kabupaten (district) Indramayu is the second largest district as the sender of an overseas worker following Kabupaten Lombok Timur, West Nusa Tenggara. The big part of them is woman, working as domestic helper, babysitter and caregiver. The government of Indonesia stop sending overseas workers for individual users to the countries of the Middle East region gradually. Today, they are turning work to East Asia (Taiwan and Hong Kong), Southeast Asia (Singapore, Malaysia, Brunei Darussalam). Meanwhile, a small portion of migrant workers are men. Usually, they work in Taiwan as the crew of the fishing, fishponds or manufacture , others work as factory workers in South Korea. Migrant worker governance consist of three stages; pre-deployment, deployment and post-deployment . In first stage, the process engages government institution from local, including village, to central. The role of local government is very important for the migrant workers come from there. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Social and Labor Office) is the government institution that takes care of this problem, however they cannot address themselves because of the complexity of the issue. Two agencies are an important partner for Social and Labor Office is the Village Community Empowerment Office (BPMD) and Women Empowerment and Family Planning Office (BPPKB). The problems that occur, among others document fraud, unprincipled broker and persistence of illegal migrant workers. Coordination between government institution is very crucial, not only at local level but also at central. Nevertheles, this paper will adduce it at local level in pre-deployment stage. This research is qualitative, collecting data through deep interview to informans and observation. Some of the documents used as complementary data. This study find that fraud committed by brokers, known by candidates of overseas worker or their family. Despite the apparent deception led to the crime of human trafficking also occurs. Publishing rules and enforcement procedures that have been performed by several villages have been good, but not enough. Fundamental change is needed is awareness of the villagers generally about safe migration. Meanwhile, the government's inter-agency coordination is still incidental, limited and the lack of leadership capability.
Mobilitas Mata Pencaharian Nelayan di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Akmal, Romi; Yoserizal; Swis Tantoro
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v2i1.22

Abstract

Mobilitas sosial merupakan perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya yang terdiri dari dua tipe yaitu mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Sifat sistem stratifikasi yang terbuka akan memberi anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berpindah-pindah kedudukan atau mata pencaharian seperti yang terjadi pada masyarakat nelayan di Desa Kelombok yang berailh mata pencaharian dari nelayan tradisional berpindah pekerjaan menjadi nelayan penjaring, buruh bangunan, pedagang ikan dan wirasuasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti mobilitas mata pencaharian nelayan di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan teori yang digunakan adalah teori mobilitas sosial dari Horton dan Hunt. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan dari penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat nelayan di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga yang pada mulanya adalah sebagai nelayan tradisional, kini telah mengalami proses mobilitas mata pencaharian hingga memunculkan tipe-tipe mobilitas sosial yaitu mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal seiring dengan penghasilan dan status yang mereka peroleh dalam pekerjaan. Adapun faktor yang menjadi pendorong mobilitas mata pencaharian nelayan di Desa Kelombok Kecamatan Lingga ini adalah faktor yang bersifat internal dan eksternal. Faktor yang sifatnya internal seperti keadaan ekonomi, usia, pendidikan dan keterampilan nelayan dalam menekuni pekerjaan barunya, sedangkan faktor pendorong yang sifatnya eksternal yaitu karena tingginya biaya operasional, pencemaran air laut, alat tangkap yang masih sederhana dan sudah lapuk dimakan usia, serta banyaknya waktu luang yang tersedia sehingga dimanfaatkan sebagian besar nelayan untuk mencari alternatif pekerjaan baru sebagai tambahan dalam meningkatkan status sosial ekonomi keluarga.
Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan NENG SURYANTI NENGSIH; Ningsih, Supriyati
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v2i1.26

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial bagi pembiayaan pelaksanaan dalam peningkatan pembangunan. Hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di desa yang bersangkutan. Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan merupakan salah satu kelurahan yang melaksanakan pemungutan PBB untuk meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan di daerahnya. Demikian halnya dalam bidang kegiatan pemungutan atau pembayaran PBB di kelurahan ini yang diharapkan akan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan daerah, maka dalam pengurusannya dibutuhkan pengawasan dari unsur pimpinan pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. Dalam skripsi ini tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pengawasan yang lebih terperinci dikemukakan oleh Terry, sebagaimana dikutip Zulkifli (2005 : 209), yaitu menetapkan standar, menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan (data hasil pengamatan, laporan dan data statistik), mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan, Koreksi, penyesuaian kegiatan operasional supaya mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan. Dalam penelitian ini populasi sebanyak 1.209 yang terdiri dari wajib pajak yang tercatat pada tahun 2012. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, petugas kelurahan dan petugas wajib pajak berjumlah 5 orang serta 2 orang masyarakat Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan penelitian, hasil akhir penelitian menyatakan bahwa sudah terlaksananya pengawasan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tembeling, namun masih ada beberapa indikator yang harus diperbaiki. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu Sebaiknya pegawai memberikan pengawasan selama enam bulan terhitung setelah adanya penyerahan dari Kantor Pajak agar SPPT-PBB Kelurahan Tembeling tersampaikan dengan teratur kepada masyarakat Sebaiknya pegawai memberikan pemantauan sesuai frekuensi yang ditetapkan sebanyak lima kali ke Kelurahan Tembeling agar masyarakat dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu. Seharusnya Lurah meluangkan waktu untuk ikut langsung melihat petugas dilapangan agar dapat mengetahui secara jelas tentang kendala dan hambatan dilapangan. Sebaiknya pegawai setelah membuat laporan bulanan harus ada tindakan lanjutan sehingga dapat memberikan perbaikan. Sebaiknya segera dilakukan koreksi jika ditemukan masalah seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat, serta menambah jumlah pegawai yang turun kelapangan agar pembayaran pajak berjalan lebih efektif.
Motivasi Pedagang Eceran (Retail) Disekitar Jalan H. M. Sani dan Jalan Dr. Sutomo di Wilayah Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat sanopaka, endri; prasetiyo, endri bagus
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v2i1.27

Abstract

Pedagang eceran (retail) dapat dijumpai di sisi jalan terutama wilayah Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat. Pedagang eceran (retail) di Kelurahan Kampung Baru Tanjungpinang Barat sebagian besar memang tidak menggunakan fasilitas umum seperti trotoar sebagai tempat berjualan, akan tapi ada beberapa Pedagang eceran (retail) memanfaatkan lahan yang ada (kosong) untuk berjualan. Adapun tujuan penelitian adalah untuk melihat kebutuhan, cara pedagang memenuhi kebutuhan dan motivasi pedagang eceran (retail) disekitar Jalan HM. Sani dan Jalan Dr. Sutomo di wilayah Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang. Pengambilan sampel diperolah melalui teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dengan 5 (lima) indikator disimpulkan bahwa pedagang eceran (retail) yang memanfaatkan lahan kosong disisi jalan trotoar di dominasi oleh kebutuhan fisiologis, kemudian didukung oleh kebutuhan rasa aman, serta kebutuhan kasih sayang, kemudian kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri masih dipandang rendah sebagai bentuk motivasi. Dalam penelitian ini diharapkan para pedagang tidak mengambil kesempatan dengan memperluas area berjualan, sehingga dapat mengganggu pejalan kaki dan merusak tatanan kota di wilayah Kelurahan Kampung Baru Kecmatan Tanjungpinang Barat, serta diharapkan keterlibatan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Provinsi Kepri dalam memberikan himbauan persuasif bagi pedang eceran (retail) khususnya yang tidak memiliki izin berjualan dan memberikan solusi bagi pedagang.
Kemampuan Kerja Pegawai Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang (Studi pada Kapal Negara Adhara) RIAU SUJARWANI
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v2i1.28

Abstract

Sumber daya manusia (pegawai) yang berkualitas dan berkompeten dalam bidangnya memerlukan suatu integritas kongkrit didalam suatu pekerjaan, agar tercipta suatu pekerjaan yang efektif sesuai dengan profesionalisme yang dimiliki oleh setiap pegawai sesuai dengan kedudukan dan pengalaman yang dimiliki dan tercapainya tugas dan fungsi pada Bidang Pelayaran Kapal Negara Adhara pada Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang, untuk itu diperlukan adanya keseimbangan dalam menjalankan kemampuan unsur manusia yang ada dalam organisasi. Namun, bila dilihat kenyataannya masih ada sebagian pegawai Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang pada Kapal Negara Adhara yang tidak memiliki standar jabatan terutama ijazah dibidang kelautan karena menurut undang-undang nomor 17 Tahun 2008, serta Adanya mutasi pegawai Kapal Negara Adhara yang tidak sesuai dengan kemampuan untuk menduduki jabatan yang baru. Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui kemampuan kerja pegawai Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang pada Kapal Negara Adhara, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pegawai Distrik Navigasi kelas I Tanjungpinang pada Kapal Negara Adhara. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif pendekatan kualitatif. Alat pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu pegawai pada Kapal Negara Adhara, dengan kepala pengoperasiannya sebagai key informan. Hasil penelitian ini yaitu Kemampuan teknis (technical skill) dengan indikator kemampuan mengoperasikan peralatan kerja dan kemampuan penguasaan metode. Kemampuan manusiawi (human skill) dengan indikator kemampuan pegawai bekerjasama dengan pegawai kapal yang lain dan kemampuan pegawai dapat berkomunikasi dengan yang lain. Kemampuan konseptual (conceptual skill) dengan indikator kemampuan pemetaan masalah, yang kesemuanya telah menunjukkan kondisi yang baik. Saran yang dapat diberikan yaitu pimpinan perlu menciptakan komunikasi yang baik diantara pegawai, untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas dan mencari solusi penyelesaian yang tepat secara bersama-sama
Integriti Penjawat Awam Negeri Terengganu mamat, ibrahim; Wan Mohd Zaifurin Wan Nawang
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v2i1.29

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji integriti penjawat awam di Terengganu. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitaif dan borang soal selidik untuk mengumpul data primer.Seramai 460 orang dari seluruh Daerah Negeri Terengganu telah dipilih sebagai responden dengan menggunakan kaedah persampelan berkadar.Kajian ini mendapati responden sangat berpuas hati dengan layanan penjawat awam yang bertugas di Jabatan Pendaftaran Negara, Pejabat Penghulu dan Pejabat Daerah dan Tanah.Sikap dan pengetahuan responden mengenai integriti berada di tahap baik dengan nilai min 7.50 di atas skala 10.Integriti penjawat awam juga berada di tahap baik iaitu pada nilai min 6.97.Kajian ini mendapati 85 isu integriti yang wujud dalam 17 agensi awam adalah bersifat sementara dan keperibadian penjawat awam. Isu yang bersifat sementara boleh diselesaikan sekiranya peruntukan kewangan mencukupi untuk mengatasinya seperti masalah letak kenderaan, kerosakan lif hospital dan infrastuktur tidak berfungsi. Manakala isu bersifat dalaman dan tingkah laku penjawat awam adalah sesuatu yang agak sukar untuk diselesaikan.Penjawat awam yang memberikan perkhidmatan kritikal seperti pegawai perubatan, jururawat dan pegawai penguatkuasa merupakan kumpulan paling ketara menunjukkan tingkah laku kurang baik ketika bertugas.
Hubungan Antara Sikap Kepemimpinan dengan Etika Organisasi: Suatu Tinjauan Junriana; Sujono, Agus
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v2i1.33

Abstract

Kepemimpinan sangatlah penting dan dibutuhkan bagi suatu organisasi untuk membentuk suatu teamwork yang baik dalam menjalankan kerjasama di suatu organisasi. Keberhaslilan dari sebuah organisasi tergantung dari faktor kepemimpinan, teamwork dan kinerja dari karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara sikap kepemimpinan dengan organisasi adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan diantara organisasi atau kelompok. Selain itu juga dapat mengetahui pengaruh dari hubungan kepemimpinan yang digunakan dari seorang pemimpin di berbagai situasi dan kondisi dalam organisasi. Kepemimpinan yang beretika akan membuat suasana hubungan kerja dalam organisasi lebih nyaman dan terhindar dar konflik. Penelitian ini merupakan suatu tinjauan pada sikap kepemimpinan yang baik, dalam menerapkan sikap-sikap pemimpin itu sendiri. Etika kepemimpinan dalam menjalankan kegiatan organisasi merupakan dimensi yang tidak dari kehidupan organisasi kesehariann, tanpa adanya tanpa adanya etika kepemimpinan dan etika organisasi yang efektif dapat mengakibatkan keseimbangan dalam organisasi terganggu. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kerjasama antara pemimpin dengan organisasi maupun karyawannya.

Page 2 of 13 | Total Record : 126