Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Dalam Pembangunan Ekonomi ]]>
<![CDATA[Meriza Elpha Darnia]]>;
<![CDATA[Lola Melan Sihombing]]>;
<![CDATA[Vivian Vivian]]>;
<![CDATA[Putri Putri]]>;
<![CDATA[Rasita Dewi]]>;
<![CDATA[Anastasya Hutasoit]]>;
<![CDATA[Agustri Afrianto Sitompul]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i2.221
<![CDATA[Melalui Omnibus Law, Lembaga Penjamin Investasi diharapkan menjadi terobosan dalam mengatasi permasalahan investasi di Indonesia. Investasi asing memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Perubahan dalam undang-undang investasi, seperti Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, menyediakan insentif dan jaminan bagi investor. Hal ini penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Indonesia harus terus berupaya membangun iklim usaha yang kondusif melalui peran aktif pemerintah dan perubahan positif dalam regulasi investasi. Lembaga Penjamin Investasi memiliki peran dalam mengatur keuangan di investasi, tetapi tantangan dalam pelaksanaan perlu diperhatikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Lembaga Penjamin Investasi masih memerlukan perbaikan, termasuk dukungan perlindungan hukum yang lebih kuat dan kejelasan sistem hukum. Dalam rangka mengoptimalkan potensi Indonesia dalam menghadapi persaingan global, penting untuk memperbaiki peraturan investasi, menguatkan perlindungan hukum, dan menciptakan iklim usaha yang lebih menarik bagi investor. Dengan demikian, Indonesia dapat berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara serta memperkuat daya tariknya bagi para penanam modal.]]>
<![CDATA[PENGARUH SISTEM CAT DALAM SELEKSI CPNS TERHADAP PELANGGARAN ETIKA DAN PRAKTIK NEPOTISME ]]>
<![CDATA[Ayu Adristi Cahyadewi]]>;
<![CDATA[Nabila Dian]]>;
<![CDATA[Zahra Salvina]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i2.261
<![CDATA[Permasalahan mutlak yang melingkupi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Indonesia, yaitu maraknya kecurangan dan praktik nepotisme telah menimbulkan keraguan terhadap keberlanjutan sistem rekrutmen konvensional. Tingginya tingkat nepotisme dalam seleksi CPNS memunculkan urgensi penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam proses rekrutmen sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi kecurangan. Maka dari itu, essay ini akan mencoba membandingkan praktik-praktik pelanggaran etika berupa nepotisme sebelum adanya sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan sesudah diterapkan di proses rekrutmen. Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah library research, dengan menggali berbagai sumber literatur untuk mendukung analisis permasalahan tersebut. Melalui metode library research, essay ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh penggunaan sistem CAT dalam meminimalisir dan mencegah kecurangan atau praktik nepotisme selama seleksi CPNS, dan menganalisis efektivitas sistem CAT sebagai upaya mewujudkan sistem rekrutmen yang lebih transparan dan adil, serta mewujudkan ASN yang berintegritas.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kualitas Auditing Laporan Keuangan terhadap Pengambilan Keputusan ]]>
<![CDATA[Mahya Ulum Anjali]]>;
<![CDATA[Viona Rahma Wardani]]>;
<![CDATA[Viola Dhea Febrianti Ali Khan]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i2.265
<![CDATA[Lenders and investors use audit reports as part of their decision-making process. Research has revealed that auditing of financial statements has a positive impact on investors' decision making, which implies that a lack of proper auditing of financial statements will result in poor investment judgment. As a result, auditing financial reports must be detailed and comprehensive because users rely on these reports to make economic and financial decisions. This research concludes that auditing financial reports is certainly very valuable for users in making decisions, as evidenced by the impact on investment decisions and investor funding.]]>
<![CDATA[Analisis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jual Beli Tanah Secara Lisan: (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Kdi) ]]>
<![CDATA[Adinda Aristias]]>;
<![CDATA[Hanifah Fairuz Wibowo]]>;
<![CDATA[Nasywa Awalia Putri]]>;
<![CDATA[Tyur Reggina Dewanti]]>;
<![CDATA[Syaiful Malik]]>;
<![CDATA[Dwi Aryanti Ramadhani]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i2.266
<![CDATA[Humans are social creatures, so they need help from other people in carrying out their lives. In establishing a legal relationship with another human being, a binding agreement is required as regulated in the Civil Code Book III concerning engagement. The agreement can be made in writing or verbally and contains a clause to carry out an achievement. However, the agreement also does not guarantee that no default will occur, as in case number 40/Pdt.G/2019/PN Kdi related to default that occurred in an oral agreement. This research aims to determine the validity of oral land sale and purchase agreements and evidence in resolving defaults on oral agreements in case Number 40/Pdt.G/2019/PN Kdi. This research method is normative law which is descriptive analysis by examining theories, concepts, principles and legal rules contained in books, journals, websites, statutory regulations, court decisions, legal theories and opinions from experts. Oral agreements can be used and are legally valid with the principle of freedom of contract and when Article 1320 of the Civil Code has been fulfilled. Then, the case of breach of verbal agreement in case Number 40/Pdt.G/2019/PN Kdi was resolved with evidence which included evidence and witness statements which were taken into consideration by the judge in deciding the case.]]>
<![CDATA[PELANGGARAN KODE ETIK : Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi ]]>
<![CDATA[Bintang D]]>;
<![CDATA[Mela Roido B S]]>;
<![CDATA[Ghasela Julianna A]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i2.269
<![CDATA[The Constitutional Court in Indonesia plays a crucial role in overseeing the constitution and making decisions at the first and final levels. However, its authority is not always exercised in line with regulations and procedures. This paper discusses the importance of management ethics in the context of an ethics violation case involving Anwar Usman, the Chief Justice of the Constitutional Court. Anwar Usman's violation of the code of ethics has serious implications for the institution's integrity and public trust. The interconnection between management, ethics, and the case of ethical violations is explored to evaluate how ethics influences public trust]]>
<![CDATA[ANALISIS KASUS WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG TANPA SITA JAMINAN : (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 146/PDT.G/2021 PN BPP) ]]>
<![CDATA[Soultan Raffly Akbar]]>;
<![CDATA[Aulia Nadjima]]>;
<![CDATA[Immanuel Given Bintang Andhiyo]]>;
<![CDATA[Alfarel Endito Putra]]>;
<![CDATA[Olga Elvira]]>;
<![CDATA[Dwi Aryanti Ramadhani]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i2.271
<![CDATA[Sita Jaminan adalah suatu upaya hukum yang dapat dilakukan dengan melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik debitur. Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv menjelaskan bahwa brang debitur yang di sita ketika putusan belum dijatuhkan dalam suatu perkara yang ada bertujuan agar barang tidak dihilangkan atau digelapkan oleh penggugat selama proses persidangan berlangsung, maka pada saat di laksanakannya putusan, pelunasan hutang yang dituntut oleh penggugat dapat terpenuhi, dengan cara barang sitaan tersebut dijual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang tanpa jaminan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 146/Pdt.G/2021 PN Bpp). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian kasus wanprestasi pada perjanjian hutang piutang pada putusan Mahkamah Agung Nomor 146/Pdt. G/2021/2021 Bpp dilakukan tanpa sita jaminan karena untuk sita jaminan atas tanah yang di mohonkan penggugat termasuk instalasi PLTU dan Badan Usaha Milik Negara yang tidak dapat dijadikan sita jaminan, Selain itu hakim tidak bisa melakukan sita jaminan terhadap saham, karena jika melanggar ketentuan tersebut maka akan menyebabkan pelanggaran Kode Etik. Akibat sita jaminan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim menyebabkan tidak terdapatnya bentuk kepastian hukum, dan tidak terpenuhinya asas itikad baik.]]>
<![CDATA[MENJAGA HAK DIGITAL WARGA NEGARA DI ERA TERBUKA: MENGEMBANGKAN STANDAR PERLINDUNGAN DATA YANG DEMOKRATIS DALAM LAYANAN BPJS ]]>
<![CDATA[Adhisya Naira Fayyaza]]>;
<![CDATA[Rahima Putri Anggita Sipayung]]>;
<![CDATA[Vanessa Maheswari Nugroho]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i2.275
<![CDATA[Perkembangan industri yang memasuki tahap 4.0 dimana industri teknologi dunia semakin berkembang membuat peningkatan penggunaan teknologi informasi menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan seluruh administrasi organisasi menjadi sangat pesat dan membuat sebuah peluang besar dalam menciptakan ancaman baru bagi keberlangsungan demokrasi terutama di Indonesia.. Ancaman tersebut dapat berupa kebocoran data siber yang dianggap sebagai suatu masalah yang serius. Perlindungan data menjadi sebuah aspek kritis untuk menjamin setiap hak-hak digital individu yang bersifat privasi di dalamnya. Sehingga, tantangan terhadap keamanan data siber menjadi hal yang harus ditingkatkan terutama dalam menjaga keamanan privasi setiap individu dalam setiap institusi maupun lembaga publik. Artikel ini membahas lebih dalam mengenai keterkaitan antara keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan kaitannya dengan demokrasi di dalamnya. Demokrasi seringkali dihubungkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia, dalam keamanan data siber dimana memainkan peran dalam melindungi setiap privasi individu, tentu harus dijaga dari potensi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang. Kebocoran data yang mengungkap informasi pribadi masyarakat tentu dinilai sebagai sebuah pelanggaran privasi dan Hak Asasi Manusia yang seharusnya dilindungi untuk memastikan partisipasi bebas dan adil dalam setiap proses demokratis. Kebocoran data pribadi adalah pelanggaran etika karena merugikan hak individu untuk menjaga privasinya, sehingga etika memainkan peran sentral dalam memandu tindakan yang membentuk kebijakan dan praktik terkait keamanan data dalam upaya menjaga integritas demokrasi.]]>
<![CDATA[PENANGANAN KORUPSI BERDASARKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ]]>
<![CDATA[Salwaa Pramiltari Annisa]]>;
<![CDATA[Lukman Yudho Prakoso]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i2.277
<![CDATA[Eliminating deficiencies and fraud is the goal of Indonesia's national development strategy. Authorities, civil servants, social organizations, and others are trying hard to overcome both "deficiencies" and "fraud." With limited budget and expertise, planned efforts must be carried out as effectively and efficiently as possible. The focus of this research is recording positive law, which is a foreword activity for each aspect of the research. The purpose of this research is to evaluate basic understanding of the current criminal legal system. This research uses a normative approach, which means that legal material is collected through methods of recognizing and recording both primary and inferior legal material. According to state administrative law, the strategy to eradicate corruption includes several elements of change, such as good leadership and state; audience programs, where these changes will reduce incentives to bribe, reduce the number of businesses, and give the public more opportunities to obtain audience services; correction by the ruling government, where this change is intended to reduce the number of companies operating, and increase people's opportunities to get public services.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN DENGAN PT MIZUHO LEASING INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rezky Fabyo Darussalam]]>;
<![CDATA[Talitha Atha Shakira]]>;
<![CDATA[Muhammad Kareem Maulana Nugroho]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i2.280
<![CDATA[Motor vehicle credit allows gradual purchase with installment payments over a specified period, although interest becomes an additional burden. Customers can choose credit service providers, such as leasing companies, offering financing options for capital goods with installment payments or operating leases. However, this periodic payment system often faces challenges when debtors default or fail to pay installments each month. This non-payment is considered a default, a violation of the motor vehicle purchase agreement. This research examines the factors causing defaults in the implementation of motor vehicle credit by PT. Mizuho Leasing Indonesia, particularly in the case involving Mr. Giki Argadiraksa. The discussion involves the concepts of performance and default in contract law, where performance is an obligation that must be fulfilled by the debtor according to the agreement. Default, on the other hand, occurs when the debtor fails to meet obligations as agreed. The factors causing defaults in the context of motor vehicle installment payments are analyzed through Supreme Court decisions. In handling default cases, legal efforts that can be pursued involve the judicial process. This research aims to further understand the dynamics of defaults in motor vehicle credit payments, provide legal insights, and investigate legal efforts that can be taken by both parties to resolve the default case.]]>
<![CDATA[ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK DALAM KASUS PEMBERHENTIAN KETUA MK ANWAR USMAN TERKAIT PUTUSAN BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES PADA PEMILU 2024 ]]>
<![CDATA[Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain]]>;
<![CDATA[Nararya Salsabila Zamri]]>;
<![CDATA[Raesa Mahardika]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i2.282
<![CDATA[This Essay analyzes the violation of the code of ethics in the case of the dismissal of the former Chief Justice of the Constitutional Court, Anwar Usman, regarding the decision in case 90/PUU-XXI/2023 regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates in the upcoming 2024 election. This decision caused controversy because it was considered biased and favored certain parties who were related to the judge in deciding the case. The judge was then proven guilty of violating 5 codes of ethics, namely the principles of impartiality, integrity, skill and thoroughness, independence and appropriateness and decency, which resulted in Anwar Usman's dismissal as chairman of the Constitutional Court. The article is prepared in a qualitative descriptive manner using a literature study method which aims to outline the analysis of violations committed by Anwar Usman and their impact on the credibility and integrity of the Constitutional Court as a law enforcement institution. There are several findings in the form of clear evidence of violations of the code of ethics and behavior of judges by Anwar Usman, namely a lack of sensitivity to issues of conflict of interest, suboptimal judicial leadership affecting his neutrality as a constitutional judge and the intervention of external parties in the decision-making process which threatens the independence of the Constitutional Court. So the author formulates the need for the establishment of a permanent internal supervisory apparatus in order to have broader authority in correcting problematic decisions and increasing proactive nature in preventing violations of the judge's code of ethics.]]>
