cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
denifauziramdani@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jl. Hayam Wuruk No.34-38, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by politeknik stia lan bandung
ISSN : 18298974     EISSN : 26142597     DOI : https://doi.org/10.31113/jia.v20i1.890
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi is a scientific journal in administration field which publish papers based on research result, analysis, and critical assessment of administration issues. With ISSN 1829-8974 (print) and e-ISSN: 2614-2597 (online), the journal is managed by Polytechnic of STIA LAN Bandung and has affiliation with Indonesian Association For Public Administration (IAPA) by agreement at number: 208/STIA.2.1.1/KLS.01 and 010/KA-IAPA/I/2020. This synergy is implemented by some editors come from this organization. Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly, in which the first publication is in 2004 and is focused on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas The scope of this journal is, specifically at Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management. Authors who want to submit their manuscript to the editorial office of JIA should obey the writing guidelines. If the manuscript submitted is not appropriate with the guidelines or written in a different format, it will be rejected by the editors before further reviewed. Since 2017, JIA has been using Open Journal System requiring all writers to register in advance before they are allowed to upload the manuscript they write online. Afterwards, the editors, peer reviewers, and writers can monitor the manuscript processing. JIA is published twice a year in June and December
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 541 Documents
 16   17   18   19   20 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADUAN PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BINJAI1 Arief Purnomo
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 12 No. 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i1.236

Abstract

Pengaduan pelayanan publik merupakan suatu bentuk mekanisme penting dalam pemberian pelayanan yang berbentuk partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Demikian halnya dengan pengaduan pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kantor Pelayanan Perizinan TerpaduKota Binai. Sebagai mekanisme penting, maka pengaduan pelayanan publik, akan memberikan kontribusi positif pada instansi penyelenggara pelayanan publik jika dikelola dengan tepat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kinerja implementasi pelayanan pengaduan, menganalisis aspek-aspek yang berperan kepada implementor di lapangan, dan menganalisis mekanisme coping yang dilakukan implementor di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi pelayanan pengaduan SIUP di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Binjai masih belum optimal. Mekanisme Coping yang dikembangkan parapegawai Seksi Informasi dan Pengaduan KPPT Kota Binjai selaku implementor di lapangan berdampak buruk bagi kinerja implementasi. Hal ini dikarenakan implementor di lapangan mengalami tekanan dan keterbatasansehingga mereka tidak bisa sepenuhnya menjalankan kebijakan pelayanan pengaduan sebagai akibat dari aspek-aspek anggaran operasional yang kurang memadai, aspek kontrol pengawas yang bekerja kurang efektifdan aspek partisipasi pengguna layanan yang bersikap apatis. Ketiga aspek tersebut merupakan aspek-aspek yang paling determinan memberikan peranan kepada implementor di lapangan.
TATA KELOLA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN (Studi Mengenai Partisipasi Masyarakat dan Kompleksitasnya di Kota Cimahi) Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 12 No. 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i1.237

Abstract

Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari government menuju governance menempatkan adanya kebutuhan akan partisipasi masyarakat dalam mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan publik secara lebih baik, legitimate, akuntabel, dan efektif ketimbang tanpa partisipasi masyarakat. Riset ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dan kompleksitasnya serta strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Metode penelitian kualitatif dengan paradigma post-positivistik digunakanuntuk mengungkapkan tujuan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kesehatan di Kota Cimahi menerapkan pendekatan quasi-bottom up melalui mekanisme informal dan formal. Mekanisme informal berada pada derajat partisipasi warga, mekanisme formal berada pada derajat konsultasi. Pada pelaksanaan pembangunan kesehatan, masyarakat Cimahi telah menciptakan institusi kerja lokal yang difungsikan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan melalui usaha kesehatan berbasis masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, dan menciptakan kesehatan lingkungan. Pendekatan pembangunan masyarakatmelalui Forum Kota Sehat, Forum RW Siaga serta sekolah-sekolah sebagai fondasi dalam membangun kesadaran seluruh masyarakat Cimahi untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan. Kompleksitas partisipasimasyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan kesehatan terjadi karena adanya kendala faktor eksternal dan internal yang saling terkait dan interdependensi. Strategi pemberdayaan diterapkan untukmeningkatkan partisipasi masyarakat melalui peningkatan kapasitas individu, kelompok dan jejaring kerja, baik terhadap pemerintah maupun terhadap masyarakat.
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN SAMOSIR Silvia Christina Panggabean
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 12 No. 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i1.238

Abstract

Pelaksanaan pemungutan BPHTB setelah menjadi pajak daerah diharapkan akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial bagi daerah, dibandingkan dari keseluruhan penerimaan pajak-pajak daerah yang telah ada selama ini. Namun dalam pelaksanaannya, pemungutan BPHTB setelah menjadi pajak daerah menyebabkan pendapatan daerah dari BPHTB menjadi menurun, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk perbaikan kedepannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan BPHTB setelah menjadi pajak daerah di Kabupaten Samosir. Berkenaan dengan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berfokus pada permasalahan yang diuraikan pada bab I tesis ini. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi dan kajian dokumentasi. Pemerintah Pusat perlu merevisi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dengan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menetapkan NPOPTKP dan Pemerintah Daerahdapat meningkatkan pendapatan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.
IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT (Studi Pengembangan Penanggulangan Bencana Desa Tangguh di Desa Boboh Kecamatan Menganti) Sapto Pramono M. Yusuf
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 12 No. 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i1.239

Abstract

Program penanggulangan bencana berbasis masyarakat desa tangguh di Desa Boboh Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik hingga saat ini masih menimbulkan beberapa permasalahan dalam implementasinya di antaranya adalah: (1) Variabel Komunikasi, implementor masih belum mampumenyampaikan informasi yang efektif, hal ini disebabkan minimnya fasilitas penunjang informasi di desa dan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah; (2) Variabel Sumber Daya, minimnya sumber dayamanusia yang tersedia, minimnya Anggaran kebencanaan dan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai; (3) Variabel Disposisi, kurangnya kejujuran, komitmen dan tanggungjawab implementor hal inidisebabkan belum adanya upaya yang sesuai harapan dan dibutuhkan masyarakat. Keseriusan implementor yang masih rendah, karena tidak adanya tindak lanjut atau strategi yang digunakan implementor dan upayaupayayang dilakukan masih sangat terbatas; (4) Variabel Birokrasi, terjalinnya hubungan baik antara pemerintah daerah dan aparatur desa cukup baik, sistem koordinasi dapat terjalin, tidak berbelit-belit dan penguatan lembaga masyarakat dapat diandalkan. Oleh karena itu pendekatan melalui paradigma pengurangan risiko merupakan jawaban yang tepat untuk melakukan upaya penanggulangan bencana daerah. Dalam paradigma ini setiap individu, masyarakat di daerah diperkenalkan dengan berbagai ancaman yang ada diwilayahnya, bagaimana mengurangi ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, sertameningkatkan kemampuan (capacity) masyarakat dalam menghadapi setiap ancaman
STRATEGI PENGEMBANGAN UNIT BISNIS PRIORITAS PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA Jeini Christie Kambey
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 12 No. 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i1.240

Abstract

Salah satu rahasia perusahaan yang sukses adalah dengan memiliki strategi untuk bekerja berdasarkan rencana yang tepat, memiliki tujuan yang jelas, transparan, dan terukur. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yaitu adanya gap (kesenjangan) antara hal yang diharapkan (Das Solllen) dan keadaan yang nyata (Das Sein), kendala-kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam rangka meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) pada unit bisnis prioritas BTN KC.Bandung. Dengan melakukan identifikasi faktor-faktor internal perusahaan (IFE) dan ekternal yang mempengaruhi perusahaan (EFE) yang dilakukan dengan menggunakan metode SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) dan menurunkan strategi sampai menjadi aksi dengan metode BalancedScorecard yang berlandaskan teori manajemen strategis dari David, (2009).Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan kredibilitas data yang diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Prosespengolahan data dihasilkan melalui analisis data. Hasil penelitian diketahui bahwa strategi unit bisnis prioritas tidak diketahui sampai ke level operasional(staf) sehingga untuk proses pengembangan unit bisnis prioritas belum optimal.
PEDOMAN FIQH LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI PENERAPAN INSTRUMEN HUKUM ADMINISTRASI Ali Faisal1
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 10 No. 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i1.241

Abstract

Fiqh of the environment is a set of rules of conduct ecological Muslim communities established by the competent based on the text with the aim of achieving Syar'iah goodnes together and preserve the environment, the Qur'an gave spiritual information to people to be friendly to the earth, because the earth is a survival of humans and other living things, so in this case the law enforcement administration officials should be able to understand and apply these guidelines as a basis forenvironmental jurisprudence in law enforcement with the use of the instruments of administrative law, article writing is done by using a normative-descriptive-analytical, and aimed to determine the guidelines for environmental jurisprudence in the perspective of law enforcement models using instruments of administrative law
TINJAUAN IMPEMENTASI PENILAIAN KINERJA DI POLMAN BANDUNG Emma Dwi Ariyani
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 10 No. 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i1.242

Abstract

Human resource management is a process to determine the success of an organization in achieving its goals. One ofthe important functions of human resource management in any organization is its employees performance rating. Performance appraisal allows a company to identify the strengths and weaknesses of its employees, and this allows the opportunity for employees to increase acceptance salaries and promotions. Almostall companies conduct informal and formal measures in assessing the performance of their employees. Performance assessment means evaluating the performance of the employee's current and / or past performance relative to standards. Employees are regularly assessed its performance and use assessment results to make recommendations regarding the status of a worker in the future. These recommendations can be used as consideration to salary adjustments, new tasks, or changes in the structure ofemployment
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK YANG BERMUTU DAN BERORIENTASI PUBLIK GUNA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH Hendrikus Triwibawanto Gedeona
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 10 No. 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i1.243

Abstract

Pelayanan publik yang bermutu dan berorientasi kepada masyarakat adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Hal itu dipertegas dalam UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menpan RB No. 36/2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik dengan Pendekatan Partisipatif. Berbagai strategi inovatif guna mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia, antara lain melalui penerapan citizen charter, sistem manajemen mutu pelayanan, e-government dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta.
REFORMASI BIROKRASI, GOOD GOVERNANCE DAN ETIKA PELAYANAN PUBLIK Janpatar Simamora
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 10 No. 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i1.244

Abstract

There are so many problems overwhelming the bureaucracy, especially related to public services which is the main reason for government to reform the bureaucracy. In the process, bureaucratic reform can be said being left further than the reform on legal problems, political problems, and economic problems. Besides, the problems surrounding the bureaucratic reform are more complex and need to be handled immediately. One of the efforts from the government to support the reformation is by focusing to the improvement of the public service regulation including the regulation in favour of public servant's welfare. In order to support the good governance, the improvement of bureaucracy needs to be connected to the ethics of public servant. In doing so, we can hope that the culture and behaviour of public servant can be changed ploddingly in order to realize the success of the bureaucratic reform
EVALUASI KEGIATAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PADA PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI KAMPONG KAMPUNG BARU KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 10 No. 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i1.245

Abstract

eople empowerment is closely related to handling matters of development, the problem of unemployment, poverty and inequalities. Poverty eradication policy cannot be separated from context of the society. The development so far is toachieve better conditions. Urban community empowerment (PNPM MP) is one of the Government programs to accelerate poverty eradication through among others provision of credits for women (SPP). The activities credits for women (SPP) have also been implemented in Subulussalam City. The study is done inKampong Kampung Baru Kecamatan Penanggalan that is one the area of Subulussalam. The respondents of this research are members of SPP in urban community empowerment (PNPM MP) program. The research aims at evaluating the implementation of SPP activities starting in 2009 to 2012. The variables of this research are out-put evaluation, benefit evaluation, and impact/outcome evaluation. This research uses descriptive methods with a qualitative approach, while the technique of the data collection uses interview, observation, and documentation. The results of research studies have been carried out on the implementation of SPP as follows: (1) Implementation of SPP activity has not been optimal, this happens because of economic trouble experienced by members of the SPP. Loans for working capital used to help meet the basic needs of the family. (2) There are several obstacles encountered in the implementation of SPP, ie: the credit crunch, the selection of the type of business that is not appropriate, the level of participation of members of the SPP are still low in following socialization and training. (3) The government has made efforts to overcome the obstacles in the implementation of SPP, ie: the dissemination of the essence of the SPP activities, motivating, training continuously.

Page 18 of 55 | Total Record : 541

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 19 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 18 No. 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 18 No. 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol. 17 No. 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 17 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol. 1 No. 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue