cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
denifauziramdani@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jl. Hayam Wuruk No.34-38, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by politeknik stia lan bandung
ISSN : 18298974     EISSN : 26142597     DOI : https://doi.org/10.31113/jia.v20i1.890
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi is a scientific journal in administration field which publish papers based on research result, analysis, and critical assessment of administration issues. With ISSN 1829-8974 (print) and e-ISSN: 2614-2597 (online), the journal is managed by Polytechnic of STIA LAN Bandung and has affiliation with Indonesian Association For Public Administration (IAPA) by agreement at number: 208/STIA.2.1.1/KLS.01 and 010/KA-IAPA/I/2020. This synergy is implemented by some editors come from this organization. Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly, in which the first publication is in 2004 and is focused on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas The scope of this journal is, specifically at Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management. Authors who want to submit their manuscript to the editorial office of JIA should obey the writing guidelines. If the manuscript submitted is not appropriate with the guidelines or written in a different format, it will be rejected by the editors before further reviewed. Since 2017, JIA has been using Open Journal System requiring all writers to register in advance before they are allowed to upload the manuscript they write online. Afterwards, the editors, peer reviewers, and writers can monitor the manuscript processing. JIA is published twice a year in June and December
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 541 Documents
 15   16   17   18   19 
IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT Iwan Muliawan; Cahyo Sasmito; Cakti Indra Gunawan
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 16 No. 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i1.214

Abstract

Kabupaten Sambas, mengalami permasalahan dalam penyaluran Dana Desa untuk itu Ketua DPRD Kabupaten Sambas menyelengaran rapat hearing atas dasar temuan indikasi sebesar Rp 83 miliar Dana Desa di tahap pencairan kedua Tahun 2017 yang belum tercairkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan, implementasi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yangdigunakanadalahmodel implementasikebijakanDonaldVanMater dan Carl Van Horn Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten terdapat 60 Desa yang mengalami keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa tahap I, sedangkan tahap II tidak terjadi masalah keterlambatan dalam penyaluran. Faktor-faktor pendukung dalam implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas adalah: regulasi, kerjasama internal dan eksternal instansi, dan sikap antusias Pemerintah Desa dalam menyikapi untuk penyaluran Dana Desa, dan faktor-faktor penghambatnya adalah perubahan-perubahan regulasi yang begitu cepat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, kondisi Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa masih rendah dan kebijakan untuk pelaporan dari Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Keuangan dalam menggunakan aplikasi online untuk pelaporan yang belum disosialisasikan.
STRATEGI KOMUNIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PADA PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2018 Moris Pricahyadi; Thoriq Ramadani
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 16 No. 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i1.222

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mengkomunikasikan kebijakan Peraturan Gubernur No. 110 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Strategi komunikasi tersebut bisa dilihat dari penentuan komunikator, penetepan target, Menyusun pesan-pesan, pemilihan media dan saluran komunikasi,pretesting communication material, produksi media, penyebarluasan pesan, dan pengaruh (effect) yang diharapakan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk menggali fakta mengenai strategi komunikasi yang dilakukan Disdukcapil Pemprov DKI Jakarta terhadap Pergub. No 110 Tahun 2018. Hasil penelitian menemukan bahwa strategi komunikasi Peraturan Gubernur No. 110 Tahun 2018 yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah dilakukan, namun belum dijalankan dengan perencanaan yang sistematis. Bahkan, ada kekhawatiran jika masyarakat mengetahui isi Peraturan Gubernur tersebut, masyarakat akan menuntut pelayanan yang semakin prima, sedangkan masih adanya beberapa kendala di lapangan.
PETROLEUM FUND PADA PEMERINTAHAN LOKAL (STUDI KASUS INOVASI KEBIJAKAN “DANA ABADI MIGAS” DI BOJONEGORO) Ahmad Sholikin
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 16 No. 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i1.224

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi tentang kebijakan pendirian petroleum fund di Kabupaten Bojonegoro yang berupa Dana Abadi Migas. Penelitian ini mengisi gap kajian terkait petroleum fund yang merupakan inovasi kebijakan yang pertamakali di Indonesia. Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro memiliki membentuk Dana Abadi Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas) Bojonegoro. Pembentukan Dana Abadi Migas ini bertujuan untuk memastikan adanya suatu dana cadangan/ tabungan (saving) bagi generasi mendatang saat migas dan gas di wilayah tersebut sudah habis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan (library research). Gagasan ini segaris dengan kenyataan bahwa Bojonegoro di dalam jangka panjang akan berkontribusi signifikan terhadap produksi migas dalam negeri dan juga kenyataan bahwa Bojonegoro telah berhasil mengentaskan kemiskinan, di satu daerah yang pernah dianggap sebagai kabupaten termiskin di Jawa ini. Pembentukan Dana Abadi Migas juga didasarkan pertimbangan menghindari kutukan sumber daya alam. Berkaca dari pengalaman daerah-daerah kaya sumber daya alam, termasuk sumber daya migas, dimana justru tingkat kesejahteraan dan pembangunan manusianya lebih rendah dibanding daerah-daerah miskin sumber daya alam. Tingkat konflik sosial cukup tinggi, kerusakan lingkungan cukup parah, dutch desiase, belanja berlebihan (over spending), korupsi tumbuh subur dan lain sebagainya.
PERAN KULTURAL KOKOLOT KAMPUNG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN SUMEDANG Dian Herdiana
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 16 No. 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i1.228

Abstract

Struktur pemerintahan desa tradisional di Kabupaten Sumedang menempatkan kokolot bagian dari pemerintah desa yang bertugas sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat. Namun adanya aturan penyeragaman struktur pemerintahan desa secara nasional menempatkan kokolot menjadi pihak eksternal dari pemerintah desa. Meskipun demikian, dalam praktiknya kokolot masih memiliki peran secara informal dalam proses pembangunan desa. Atas dasar tersebut maka artikel ini ditujukan untuk menggambarkan seperti apa peran kokolot dalam proses pembangunan desa saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi literatur. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penafsiran data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat masih memberikan kepercayaan kepadakokolot untuk berperan sebagai artikulator kepentingan dan tuntutan masyarakat dalam pembangunan desa, sedangkan pemerintah desa memberikan peran kepada kokolot sebagai figur penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kokolot juga berperan sebagai penengah konflik saat terjadi perbedaan atau pertentangan baik antara aparatur pemerintah desa dengan masyarakat maupun antar sesama masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT MELALUI LAYANAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGELANG Yeni Denisa Lestari; Joko Tri Nugraha; Nike Mutiara Fauziah
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 16 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i2.230

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menerapkan e- Government melalui adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e- Government. Dalam rangka penerapan e-Government, Pemerintah Kabupaten Magelang menyediakan sebuah layanan sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Magelang seperti pertanyaan, pengaduan dan tuntutan masyarakat, yaitu Layanan Aspirasi Masyarakat. Layanan Aspirasi Masyarakat ini belum tersosialisasikan secara merata dan berkelanjutan, sehingga aspirasi yang masuk masih rendah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengembangan e-Government melalui Layanan Aspirasi Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai 3 (tiga) pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang sebagai pengelola Layanan Aspirasi Masyarakat dan 5 (lima) Masyarakat Kabupaten Magelang sebagai pengguna Layanan Aspirasi Masyarakat. Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis studi kasus dari Robert K Yin. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterbatasan anggaran, keterbatasan infrastruktur teknologi dan keterbataan sumber daya manusia sebagai pengelola menyebabkan tidak terlaksananya sosialisasi secara merata dan berkelanjutan.
Dimensi Krusial Ruang Publik dalam Proses Perumusan Kebijakan yang Bermakna untuk Kebaikan Bersama Dadi Junaedi Iskandar
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 12 No. 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i1.231

Abstract

Dialog dan debat publik dalam proses lahirnya produk keputusan politik, atau kebijakan publik, mempunyai manfaat ganda. Pertama, dapat merefleksikan suatu proses administrasi negara yang terkelola dengan baik (good administration), transparan, dan terbuka. Kedua, berimplikasi positif dalam mempromosikanhal-hal yang ideal menyangkut kewarganegaraan yang baik dan demokrasi yang maju seperti partisipasi, empati, dan keadilan. Mengapa demikian? Karena partisipasi dan keterlibatan yang penuh dari warga masyarakat tidak saja untuk melahirkan produk kebijakan publik yang “mendarat” kepada kepentingan dan kebutuhan rakyat banyak, tapi dalam pelaksanaannya pun niscaya lebih penuh dan efektif dibandingkan kebijakan yang dibuat secara tertutup tanpa debat. 
MENUJU PERGURUAN TINGGI BERBASIS RISET DAN PENGANALISIS KEBIJAKAN Dadi Mulyadi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 12 No. 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i1.232

Abstract

Tulisan dalam makalah ini merupakan kajian teoritis yang membahas tentang Menuju Perguruan Tinggi. Berbasis Riset dan Penganalisis Kebijakan. Dalam artikel ini menelaah mengenai pentingnya Riset dan. Penganalisis Kebijakan sebagai pilar dalam pengembangan Perguruan Tinggi Berbasis Riset. Oleh karena itu, salah satu peran yang harus dijalankan Perguruan Tinggi dalam melakasanakan Tridharma Perguruan Tinggi. salah satunya adalah kegiatan Riset yang harus mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah. Berkaitan dengan Penganalisis kebijakan publik dapat dipakai sebagai alat untuk memperbaiki pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah secara lebih baik dengan memecahkan persoalanpersoalan masyarakat yang kompleks dan penuh intredepensi. Maka kemanfaatan dari analisis masalahkebijakan dalam kerangka pembuatan kebijakan publik selalu diperuntukan bagi kemaslahatan masyarakat dan negara.Dengan demikian ketika memperhatikan proses kebijakan ini suatu Penganalisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang tepat. Maka pengelolaan Riset dan Penganalisis Kebijakan di Peruguran Tinggisangat penting dalam mencapai perubahan dalam menuju Perguruan Tinggi Berbasis Riset.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DI KOTA SUKABUMI Ratna Hermayanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 12 No. 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i1.233

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Sukabumi khususnya tentang fungsi legislasi DPRD Kota Sukabumi serta hambatan dan upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan peran anggota dewan dalam menjalankanfungsi legsilasinya. Aspek-aspek untuk menganalisis implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Sukabumi khususnya tentang fungsi legislasi DPRD Kota Sukabumi kurang diimplementasikan dengan baik. Saran dari hasil penelitian (1) Perlu dilakukan komunikasi secara intensifsecara internal antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD. (2) Anggota dewan perlu diberikan peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan bidang hukum dan ilmu ketatanegaraan. (3) Perlu dibuat ruang rapat khusus bagi Badan Legislasi. (4) Perlu adanya peningkatan anggaran operasional tahunan untuk penambahan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD. (5) Perlu ditingkatkan komunikasi dan koordinasi antara anggota dewan dan pemerintah Kota Sukabumi sehingga adanya kesamaan visi dalam menjalankanfungsi legislasi.
OPTIMALISASI DAN PENDATAAN POTENSI PAJAK DAERAH (PAJAK HOTEL DAN HIBURAN) DI KABUPATEN BANDUNG Fernandes Simangunsong
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 12 No. 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i1.234

Abstract

Belum semua potensi pajak tergali secara maksimal, dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia serta kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan regulasi peraturan yang berlaku masih rendah, maka berupaya untuk melakukan reformasi baik secara administrasi maupun penyederhanaan prosedur pelayanan, sehingga diharapkan bisa menyadarkan arti pentingnya pajak terhadap kegiatan pembangunan. Ditemuinya banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya (yang sudah jatuh tempo) maka perlu diintensifkan pelaksanaannya. Dengan pengaturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapakan bisa mensinergisikan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pajak. Kebijakan pemungutan pajak berdasarkan peraturan daerah diupayakan tidak berbenturan denganpungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Diantisipasinya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Efektifitas sumber pendapatan daerah, akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan study ataupun penelitian yang memerlukan waktu yang panjang disamping membutuhkanbiaya yang cukup tinggi.
HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI PEGAWAI TENTANG IKLIM ORGANISASI DENGAN EMPLOYEE ENGAGEMENT Emma Dwi Ariyani
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 12 No. 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i1.235

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menjawab pertanyaan apakah employee engagement dapat diprediksikan melalui persepsi pegawai terhadap iklim organisasi dimana pegawai tersebut bekerja. Partisipan penelitian ini berjumlah 55 pegawai Pelaksana di Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organizational Climate Questionnaire yang dikembangkan oleh Robert Stringer (2002) dan WIFI Model yang dikembangkan oleh Sarah Cook (2007). Analisis data dilakukan dengan prosedur regresi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa iklim organisasi merupakan prediktor yang signifikan bagi employee engagement. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk lingkungan dimana penelitian ini diadakan, faktor iklim organisasi memegang peranan yang dominan dalam menentukan employee engagement.

Page 17 of 55 | Total Record : 541

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 19 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 18 No. 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 18 No. 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol. 17 No. 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 17 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol. 1 No. 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue