Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi is a scientific journal in administration field which publish papers based on research result, analysis, and critical assessment of administration issues. With ISSN 1829-8974 (print) and e-ISSN: 2614-2597 (online), the journal is managed by Polytechnic of STIA LAN Bandung and has affiliation with Indonesian Association For Public Administration (IAPA) by agreement at number: 208/STIA.2.1.1/KLS.01 and 010/KA-IAPA/I/2020. This synergy is implemented by some editors come from this organization. Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly, in which the first publication is in 2004 and is focused on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas The scope of this journal is, specifically at Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management. Authors who want to submit their manuscript to the editorial office of JIA should obey the writing guidelines. If the manuscript submitted is not appropriate with the guidelines or written in a different format, it will be rejected by the editors before further reviewed. Since 2017, JIA has been using Open Journal System requiring all writers to register in advance before they are allowed to upload the manuscript they write online. Afterwards, the editors, peer reviewers, and writers can monitor the manuscript processing. JIA is published twice a year in June and December
Articles
541 Documents
KAJIAN EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM DI DAERAH
Baedhowi1 Baedhowi1
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 2 No. 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v2i4.488
Curriculum is believed as one of essential components in the education field thatsignificantly affects the learning process and results. A good curriculum will be ableto help society to fulfill their needs and to anticipate the facing challenges. Thus, anystudy on the curriculum implementation seems relevant to the recent condition ofeducation field in Indonesia that has been adapting a new school curriculum since the beginning of district autonomy era. This will expectedly result on the availability of curriculum to be the guideline or reference for “...learning environment, teachingmethods, the resources provided for learning, the systems of assessment, the school ethos and the ways in which students and staff behave towards one anotherâ€(Australian Curriculum Council, 1985). Such a study that has been recently carriedout by the Expert Staff of National Education Minister for Curriculum Developmentand Education Media in 9 provinces in Indonesia. Beforehand, the curriculum hasbeen tried out in 3 other provinces, alternately the Central Java, Bali, and SouthSumatra provinces.
PENELITIAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN TRANSPORTASI DI KOTA BANDUNG
Joni Dawud1
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 2 No. 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v2i4.489
The research tries to identify citizens’ responses with regard to Bandung CityTransportation Engineering Policy to improve the transportation service quality inBandung City. The result shows that the majority of citizens are not quite satisfied with the existing condition.
THE EFFECT OF EFFECTIVENESS OF ADVERTISING TAX COLLECTION AND MATERIAL COMPLIANCE WITH REGIONAL REVENUE OF GORONTALO
Ismet Sulila
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 16 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v16i2.499
The research aimed to find out the Effect of Effectiveness of Advertisement Tax Collection and Material Compliance towards Local Own- Source Revenue (hereinafter referred to as PAD) of Gorontalo. The approach used in this research was a quantitative method. The data source of this research was primary data performed by distributing a questionnaire to respondents who have met the research samples standard. The technique of data analysis used multiple regression analysis by using SPSS program assistance. The findings of the research showed that (1) the effectiveness of advertisement tax collection had a positive and significant effect on the PAD in Gorontalo. (2) The material compliance had a positive and significant effect on the PAD in Gorontalo. The meaning of the positive coefficient showed that the higher material compliance would lead to the more optimal PAD. (3) The effectiveness of advertisement tax collection and material compliance, simultaneously, had a significant effect on the PAD in Gorontalo. The value of determination coefficient was 0,728 or it meant 72,8% of PAD in Gorontalo variability could be explained by the effectiveness of advertisement tax collection and material compliance, whereas the rest 27,2% could be explained by other variables excluded in this research such as factors which encompassed knowledge, integrity, motivation at work, discipline at work, internal control system, organizational commitment, and work ethic.
PENGARUH PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERDIDIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA: PERSPEKTIF MODAL MANUSIA
Shinta Puspasari
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 16 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v16i2.500
Pendidikan merupakan suatu investasi dalam pembangunan. Beberapa studi telah menentukan pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor pendidikan dengan memosisikan manusia sebagai fokus dalam pembangunan telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.Berdasarkan hasil analisis regresi short dan long run pada penelitian, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh GFCF secara signifikan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Modal manusia berdasarkan tingkat pendidikan dasar dan lanjutan memiliki pengaruh yang signifikan baik dalam waktu jangka panjang dan jangka pendek.Pembentukan modal manusia harus didorong dengan adanya kebijakan yang diambil pemerintah tentang investasi terhadap modal manusia dan modal fisik. Dengan adanya subsidi pendidikan dari pemerintah harus dibarengi dengan tumbuhnya tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia yang mendukung program tersebut dengan cara menyekolahkan anak-anaknya sampai pendidikan paling tinggi. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi angkatan kerja terdidik dengan tingkat pendidikan tertentu akan meningkatkan produktivitas yang beujung pada peningkatan nasional dan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk.
MEMBONGKAR RELASI KEKUASAAN OLIGARKI DI KOTA BATU: STUDI KASUS PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK DAN KORUPSI KEBIJAKAN PT BWR
Haris Samsuddin;
Cakti Indra Gunawan;
Cahyo Sasmito
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 16 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v16i2.511
Demokrasi Indonesia pasca reformasi menunjukkan sebuah gejala politik oleh apa yang kini dikenal sebagai rezim oligarki. Rezim ini ditandai oleh menguatnya relasi bisnis-politik yang menempatkan para aktor pemilik basis sumber daya material terkuat sebagai figur paling dominan pada arena politik. Fenomena ini kini dengan mudah dijumpai di berbagai daerah seiring dengan terbukanya kran desentralisasi dan politik elektoral yang sarat politik uang. Salah satu di antara daerah di Indonesia yang tengah mementaskan praktik kekuasaan oligarki ini ialah Kota Batu, Jawa Timur. Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami oligarki di Kota Batu berikut cara kerjanya dalam pembentukan kebijakan publik. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Batu dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori oligarki Winters dan Robison- Hadiz. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat fenomena oligarki di Kota Batu yang menyerupai tipe oligarki penguasa kolektif dan oligarki sipil Winters serta oligarki predatoris Robison-Hadiz. Penelitian ini juga menemukan hal baru yang belum diteliti secara mendalam oleh Winters, Robison-Hadiz maupun para peneliti oligarki terdahulu, yakni terdapat sebuah fenomena oligarki di ranah lokal (Kota Batu) yang unik, dimana oligarki ternyata juga beroperasi dalam sistem relasi kuasa dengan ciri penyalahgunaan jabatan untuk menghapus beban pajak di kalangan para oligark serta terlibat dalam praktik korupsi.
ANALISIS MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA (Studi pada Badan Usaha Milik Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut)
Aceng Ulumudin;
Hasbi Shiddiq Fauzan;
Herna Helyana Rismayanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 16 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v16i2.514
Adanya Badan Usaha Milik Desa salah satunya bertujuan untuk mendorong meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat dibidang perekonomian sesuai dengan Peraturan Mentri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang pada umumnya setiap desa memiliki ragam potensi untuk dikembangkan untuk mendukung kemajuan dan kemakmuran sumber daya yang dimiliki dengan melalui pengelolaan pada Badan Usaha Milik Desa. Kondisi pada saat ini, Badan Usaha Milik Desa di Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut memiliki beberapa permasalahan di dalam pengelolaannya seperti keterbatasan SDM dan lemahnya sosialisasi. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah menganalisis permasalahan manajemen Badan UsahaMilikDesa diDesaPadaawasKecamatanPasirwangiKabupatenGarut. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa manajemen Badan Usaha Milik Desa di Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dikategorikan cukup baik dilihat dari proses pengelolaannya dilihat dari beberapa usaha yang sudah dilakukan. Namun dilihat dari aspek perencanaannya Badan Usaha Milik Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut belum optimal dalam tata kelola administrasi walaupun telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Desa. Adapun kekurangan didalam perencanaan oleh Badan Usaha Milik Desa Padaawas yaitu belum adanya indikator rencana kegiatan yang optimal sesuai dengan tujuan utama dari pendirianya Badan Usaha Milik Desa.
WHO HAS GOT WHAT?, WHY? AND HOW?: The Political Economy of Reintegration Policy in Aceh
Sait Abdullah
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 16 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v16i2.515
This article focuses on the power relations between former GAM (Gerakan Aceh Merdeka) elite and non elite in the post conflict reintegration policy in Aceh. A number of scholars have linked the post conflict reintegration to the GAM ex-commanders conflicts over predatory processes of resource appropriation. However, what is missing in their account is that the attentions to the rank and file ex-fighters, including female ex-combatants. The finding of the study suggests that the post conflict reintegration has provided opportunities for the former GAM commanders to build and consolidate their political and economic power. Since the former GAM commanders occupied the reconstruction space, they have captured the peace building processes through their predatory behaviour and patrimonial networks. In this context, the ex- commanders GAM elite has become a new dominant post conflict group while the non-elite group of the rank and file ex-combatants, particularly women ex- combatants, lost opportunities to enhance their welfare. As local elites are powerful, they have the capacity to select who are excluded from and included in their alliances. In these circumstances, the welfare outcomes from post conflict reintegration will be framed in terms of 'who has got what?', 'why?',and 'how?'.
ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN METROPOLITAN DI INDONESIA TIMUR: DAMPAK TERHADAP TATA KELOLA PERKOTAAN
Sulmiah sulmiah;
Herlina Sakawati;
Widyawati Widyawati;
Novayanti Sophia Rukmana
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 16 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v16i2.519
Pembangunan kawasan metropolitan di Indonesia bagian timur ditetapkan pada tahun 2003 yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2003, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Metropolitan Mamminasata. Dua tahun kemudian, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengah kawasan tersebut. Pada tahun 2011, pemerintah pusat kembali mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat pelaksanaanpembangunankawasanmetropolitanmamminasata yangdimuat dalam Peraturan Presiden No. 55 tahun 2011. Pada peraturan tersebut kawasan metropolitan Mamminasata ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis nasional. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan pembangunan di kawasan metropolitan Di Indonesia timur dan dampaknya terhadap tata kelola perkotaan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dan diperkuat dengan kajian data sekunder diolah melalui metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kawasan metropolitan yang dilihat dari pendekatan kelompok, pendekatan kelembagaan, dan pendekatan peran serta warga Negara, belum mampu diimplementasikan dengan baik. Terdapat tumpang tindih kewenangan antara organisasi yang berperan dalam pengelolaan pembangunan kawasan metropolitan menyebabkan terkendalanya beberapa pembangunan. Kurangnya peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan menimbulkan reaksi penolakan dari beberapa kalangan terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan metropolitan di Indonesia Timur.
ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA KABUPATEN MUSI RAWAS
Iwan Kurniawan;
Budi Setiawan;
Raisa Rafifiti Choerunnisa
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 16 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v16i2.529
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan responden dan tingkat kepentingan atribut-atribut yang berkaitan dengan penyelenggaraan bimbingan teknis di Kabupaten Musi Rawas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dari survei pengguna bimbingan teknis yaitu seluruh SKPD Kabupaten Musi Rawas pada bulan Juli tahun 2019. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis Customer Satisfaction Index (CSI) dan Importance Performance Analysis (IPA). Berdasarkan metode analisis CSI, nilai tingkat kepuasan responden secara keseluruhan untuk semua atribut sebesar 77,42 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan responden terhadap berbagai atribut pada penyelenggaraan bimtek termasuk kepada kategori baik atau memuaskan. Dari hasil metode analisis IPA, atribut yang masuk dalam kuadran I (tingkat kepentingan tinggi dan kepuasan rendah) yaitu : penanganan terhadap pengaduan, saran, dan masukan, kesesuaian biaya, kesesuaian hasil pelayanan yang merupakan atribut prioritas utama untuk diperbaiki sedangkan atribut yang termasuk dalam kuadran II (tingkat kepuasan tinggi dan kepentingan tinggi) yaitu kemudahan prosedur pelayanan dan kecepatan pelayanan bimtek, dengan kata lain dipertahankan dan ditingkatkan.
STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Nurul Millah;
Joni Dawud;
Teni Listiani
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 16 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v16i2.532
Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menganalisis bagaimana implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual dan kendala yang dihadapi serta menyusun strategi yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan model implementasi kebijakan yang akan digunakan oleh peneliti adalah model implementasi kebijakan Edward III yang mengedepankan empat faktor implementasi, yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Sikap/Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Studi ini menggunakan alat analisis SWOT dengan analisis matriks EFAS dan IFAS untuk menentukan strategi yang tepat yang bisa diterapkan oleh pihak berwenang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum dilaksanakan secara optimal dengan faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi ini yaitu Komunikasi. Menurut perhitungan diagram analisis SWOT maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada di posisi kuadran III dan dapat menggunakan Strategi Weaknesses- Opportunites (Strategi WO) untuk meminimalisir kelemahan dengan cara memanfaatkan peluang melalui kegiatan peningkatan diklat teknis, penyusunan Standar Operasional Prosedur dan juga penyusunan analisis jabatan penyusun laporan keuangan. Saran dari penelitian ini memaksimalkan outcome kegiatan diklat teknis, serta menyusun peraturan daerah yang mengatur tentang Analisis Jabatan dan juga Standar Operasional Prosedur sebagai dasar kekuatan hukum yang berlaku.