cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
denifauziramdani@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jl. Hayam Wuruk No.34-38, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by politeknik stia lan bandung
ISSN : 18298974     EISSN : 26142597     DOI : https://doi.org/10.31113/jia.v20i1.890
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi is a scientific journal in administration field which publish papers based on research result, analysis, and critical assessment of administration issues. With ISSN 1829-8974 (print) and e-ISSN: 2614-2597 (online), the journal is managed by Polytechnic of STIA LAN Bandung and has affiliation with Indonesian Association For Public Administration (IAPA) by agreement at number: 208/STIA.2.1.1/KLS.01 and 010/KA-IAPA/I/2020. This synergy is implemented by some editors come from this organization. Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly, in which the first publication is in 2004 and is focused on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas The scope of this journal is, specifically at Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management. Authors who want to submit their manuscript to the editorial office of JIA should obey the writing guidelines. If the manuscript submitted is not appropriate with the guidelines or written in a different format, it will be rejected by the editors before further reviewed. Since 2017, JIA has been using Open Journal System requiring all writers to register in advance before they are allowed to upload the manuscript they write online. Afterwards, the editors, peer reviewers, and writers can monitor the manuscript processing. JIA is published twice a year in June and December
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 541 Documents
 41   42   43   44   45 
IMPLEMENTASI DAN STRATEGI KOMUNIKASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2008 (Studi Kasus: Sidang Anggota Dewan Energi Nasional 2009-2019) Thoriq Ramadani
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 16 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i2.533

Abstract

Tujuan penelitian adalah mengetahui implementasi dan strategi komunikasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional (DEN) dan tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN dengan studi kasus pada Sidang Anggota DEN periode 2009- 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah paradigma kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan Sidang Anggota DEN sangat dipengaruhi oleh keputusan Ketua Harian DEN dan penganggaran penyelenggaraan Sidang Anggota DEN dianggap masih belum cukup, khususnya di luar kota. Sikap penyelenggaraan Sidang Anggota DEN sudah bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Sedangkan, struktur birokrasi kedudukan Sekretariat Jenderal (Setjen) DEN perlu diperkuat, sehingga masukkan kepada Pimpinan DEN untuk penyelenggaraan Sidang Anggota DEN dapat lebih didengar. Adapun komunikator, baik itu unsur Pimpinan dan Anggota DEN, maupun Sekretaris Jenderal (Sekjen) DEN penting untuk penyelenggaraan Sidang Anggota DEN. Untuk target sama dengan komunikator namun perlu ditambahkan dengan pegawai di lingkungan Setjen DEN, karena mereka semua berhubungan dengan Sidang Anggota DEN. Penyebarluasan pesan mengenai Sidang Anggota DEN melalui jalur formal dan informal, sebagai koordinasi dan pengingat agenda apa yang akan dibahas. Pengaruh atau effect yang diharapkan adalah tercapainya target Sidang Anggota DEN sebanyak dua bulan sekali atau sebanyak enam kali dalam setahun, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
EVALUASI DAN STRATEGI MENARIK INVESTASI DI KABUPATEN GARUT : ANALISIS INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO DAN SWOT Wikantioso Wikantioso
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 17 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i1.534

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi produktifitas dan efisiensi investasi di Kabupaten Garut menggunakan metode Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk melengkapi identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi guna menyusun strategi untuk menarik investasi dengan analisis SWOT. Berdasarkan ICOR metode standar menunjukan bahwa investasi di Kabupaten Garut membutuhkan time lag 4 tahun agar investasi mencapai full capacity. Hasil perhitungan ICOR menunjukan bahwa produktifitas dan efisiensi investasi masih rendah. Sedangkan berdasarkan analisis SWOT diperoleh bahwa pembangunan kualitas infrastruktur, tenaga kerja, institusi yang baik, dan intensifikasi pemasaran investasi perlu mendapatkan prioritas utama dalam agenda pembangunan untuk menarik dan memperbaiki produktifitas dan efisiensi investasi di Kabupaten Garut.Kata kunci : PDRB, Investasi, ICOR, dan Analisis SWOT
EKSISTENSI UNIT KERJA DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEJABAT ANALIS KEBIJAKAN DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Witra Apdhi Yohanitas
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 17 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i1.540

Abstract

Unit kerja organisasi di Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki peran penting dalam proses pengembangan kompetensi pegawainya dalam hal ini pejabat Analis Kebijakan. Pusat pembina jabatan AK membina dari sisi kemampuan, pengetahuan, dan unit kerja pegawai dari sisi penerapan pengetahuan, kemampuan dan perilaku. Namun peran unit kerja tempat pegawai beraktifitas seakan tidak terlihat dalam pengembangan kompetensi pegawai. Khususnya bagi pejabat fungsional analis kebijakan (pejabat AK)  memiliki kompetensi khusus yakni analisis dan politis. Pejabat AK dibekali kemampuan substantif seperti kemampuan analisa kasus kebijakan (analisis) serta kemampuan untuk  mengkomunikasikannya (politis). Penempatan pejabat AK akan menentukan kompetensi mana yang akan berkembang antara kompetensi analitis atau kompetensi politis. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa eksistensi unit organisasi dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pejabat AK di LAN serta memberikan rekomendasi penyelesaian kendala yang dihadapi unit kerja organisasi. Menggunakan Metode melalui pendekatan kualitatif pada studi kasus di LAN. Hasilnya adalah perlu informasi lebih lengkap terkait proses pengembangan kompetensi dapat ditawarkan langsung pada pegawai atau melalui penunjukan langsung  pada pejabat AK berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi serta perlu dilakukan pelaksanaan penugasan lintas kompartemen/ tugas khusus seperti kolaborasi antar unit kerja, pengembangan konsep kebijakan pengembangan kompetensi dan lainnya.Kata Kunci: eksistensi, peranan, unit kerja , pejabat AK, pengembangan kompetensi. 
RE-ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DAERAH: UPAYA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH ADJI SURADJI MUHAMMAD; Irman Irman; Asmaul Husna; Eka Suswaini
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 17 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i1.547

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana re-organisasi yang harus dilakukan oleh PT. Tanjungpinang Makmur Bersama sebagai Badan Usaha Milik Daerah. Sejak berdiri tahun 2010, PT. Tanjungpinang Makmur Bersama belum mampu memberikan kontribusi maksimal kepada Kota Tanjungpinang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kota Tanjungpinang. Melalui wawancara mendalam, penelusuran dokumen dan observasi serta diskusi kelompok terpumpun maka data yang didapat selanjutnya diolah untuk dianalisis. Hasil analisis data menunjukkan bahwa PT. Tanjungpinang Makmur Bersama sejak berdiri hingga 2019 belum mampu menjalankan misi yang diembannya secara optimal. Diperlukan re-organisasi dalam menjalankan misi yang demban oleh PT. Tanjungpinang Makmur Bersama agar mampu memberikan hasil yang maksimal sebagaimana yang diamanatkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Kata Kunci: re-organisasi, BUMD, kemandirian daerah
PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGGULANGI KASUS PEDOFILIA DI KABUPATEN TANGERANG Ludvia Devid Puspa Satwini; Tito Inneka Widyawati
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 17 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i1.548

Abstract

Artikel ini membahas Pedofilia atau yang akrab di sebut (pedofil) sebagai gejala menyimpang yang di alami seseorang (manusia dewasa) dalam seksualitas, dimana seorang pedofil cenderung tertarik untuk menyetubuhi atau mencabuli anak di bawah umur. Peran pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten tangerang harus dapat melakukan suatu pencegahan agar tidak terjadi kembali kasus yang serupa di kalangan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menemukan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang sudah melakukan peranannya dalam hal ini yaitu dengan melakukan penanggulangan kasus secara sigap dan cepat. Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan. Akan tetapi keterbatasan sumber daya manusia yang di miliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang menjadikan penanggulangan terhadap korban tidak dapat di lakukan secara maksimal dan sosialisasi yang di harapkan dapat di lakukan menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang juga tidak dapat di lakukan sebagaimana mestinya. Kata Kunci : Pedofila, Peran, Pemerintah   
COOPERATION INITIATIVES BETWEEN THE DIRECTORATE GENERAL OF IMMIGRATION AND THE AUSTRALIAN GOVERNMENT ON AIRPORTS IN INDONESIA Marsiyah Daliman; Ridwan Arifin
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 17 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i1.549

Abstract

This study is to examine the nature of collaboration between the Department of Home Affairs Australia (DHA) and the Directorate General of Immigration Indonesia (DGI) to protect their borders and intercept unauthorized arrivals, and to identify current challenges of postings of Airline Liaison Officers (ALOs) at airports in Indonesia. This study employs the qualitative research method methodology using the document analysis and observation at Jakarta and Bali airports by collecting sources of data from public organizational reports, official documents, books, online publications, or journal articles. The data is analyzed by using the five indicators by O’Leary & Vij: power, communication, perceived legitimacy, trust, and information exchange. The study shows the collaboration between DHA and DGI in posting of ALOs at airports in Indonesia has been running for more than a decade as the extraterritorial immigration control despite legal challenges, sovereignty, non-refoulment principles, human rights violations, and authority overlap. This paper recommends both countries to ratify new arrangements about posting of ALOs subject to the national sovereignty, data sharing, use of technology, Indonesian legislations, and involvement in operation protocols. Further study about  extraterritorial immigration control by postings of ALOs in Indonesia can be discussed from the perspectives of national sovereignty, border integrity, and intelligence service.Keywords: DHA, extraterritorial immigration control, ALOs, unauthorised arrivals, perceived legitimacy
PARADIGMA PENGEMBANGAN MODEL PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA Mahadiansar Mahadiansar; Khairul Ikhsan; I Gede Eko Putra Sri Sentanu; Aspariyana Aspariyana
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 17 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i1.550

Abstract

Pemerataan perkembangan pembangunan sebagai upaya merealisasikan amanah pembukaan UU 1945 dalam konteks pembangunan nasional. Indikator suksesnya pembangunan didasari model perkembangan pembangunan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada kesenjangan sosial akibat pengembangan pembangunan yang tidak tepat sasaran. Penelitian ini memberikan titik fokus sebagai bentuk alternatif dari paradigma terhadap model-model pembangunan didaerah sebagai bentuk kontribusi pembangunan nasional. Peneliti melakukan eksplorasi terhadap model-model pembangunan pada teori-teori terdahulu dengan pendekatan studi kepustakaan yang relevan mengunakan teknik analisis data yaitu analisis kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya ada 4 (empat) fokus alternatif sebagai konstribusi pembangunan nasional pada pengembangan model pembangunan. Pertama, model pembangunan nasional berorientasi pertumbuhan yang mengarah kepada peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia. Kedua, model pembangunan kebutuhan dasar yang berfokus kepada kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sebagai bentuk pengetasan kemiskinan serta karakteristik yang harus diterapkan dalam model pembangunan kebutuhan dasar. Ketiga model pembangunan berbasis masyakarat yang artinya pengawasan oleh masyarakat serta proses pembangunan dikehidupan masyarakat yang ada dilingkungannya yang mana setiap individu manusia dan kelompok harus meningkatkan kualitas dalam proses pembangunan.  Model terakhir, atau keempat yaitu model pembangunan kedaerahan yang bertujuan untuk merealisasikan program bersifat otonomi daerah yang berkaitan dengan hak serta kewenangan daerah sesuai kebutuhannya. Kata Kunci : Paradigma, Pembangunan Nasional, Model Pembangunan, Indonesia
SOCIAL DISTANCING: INDONESIAN POLICY REPONSE TO THE CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Dian Herdiana
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 17 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i1.555

Abstract

Coronavirus becomes a pandemic disease faced by more than two hundred countries that impacts multi-dimensional aspects, the various policy is carried out as an effort to tackle the coronavirus, it is polarized into 2 (two) policy, namely lockdown and social distancing. Indonesia as a country infected by the coronavirus does the same thing, but empirically the policy taken is debated. On the one hand, the central government sets social distancing policy, on the other hand, some regional governments set local-scale lockdown policy. This article uses a qualitative approach with a descriptive analysis method, the data sources in this study are based on two sources both the primary data obtained through focused observations in the Bandung City and literature studies of various documents that relevant to the coronavirus topic. The results revealed that the driving factors.The inhibiting factors in the implementation of social distancing policy consist of 3 (three), namely: First, the capacity of the organization both at the central government level and the regional government level. Second, the different strategies implemented by the government in which the central government implements a social distancing policy strategy, while the regional governments implement a lockdown policy strategy. Third, community obedience where there are still many people who violate social distancing policy.Keywords: Coronavirus, COVID-19, lockdown, social distancing, policy
STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DI KANTOR BKD KABUPATEN ASAHAN Nur Asiyah; Deddy Mulyadi; Nita Nurliawati
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 17 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i1.560

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia aparatur di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan melalui pendekatan analisis SWOT dengan menganalisis faktor internal yang terdiri dari aspek kekuatan dan aspek kelemahan serta faktor eksternal yang terdiri dari aspek peluang dan aspek ancaman. Guna menentukan strategi pengembangan sumber daya manusia aparatur di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan, maka dilakukan analisis menggunakan matriks Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Analisis Faktor Eksternal (KAFE), Matriks Kombinasi SWOT dan dilakukan analisis kuadran strategi dengan menggunakan diagram cartesius. serta merumuskan strategi prioritas pengembangan sumber daya manusia aparatur di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan.Proses pengumpulan data dari penelitian ini didapatkan melalui metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan posisi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur kuat namun memiliki tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Diversifikasi Strategi, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenanya, organisasi disarankan untuk memperbanyak ragam strategi taktisnya.Berdasarkan hasil analisis menggunakan Matriks SWOT, Dari 11 strategi yang dihasilkan dalam kombinasi SWOT tersebut peneliti mengambil 4 strategi prioritas berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa informan yaitu meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga atau badan penyelenggara Diklat, memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur, pelaksanaan Off the job training, dan penyusunan regulasi yang mendukung pengembangan sumber daya manusia aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN SURVEI IPK-IKM ONLINE (STUDI KASUS: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA) willy wibowo
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 17 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i1.563

Abstract

 Pada era milenial ini survei online banyak digunakan untuk mendapatkan data, karena efisiensi dan penghematan biaya merupakan faktor penting dalam penggunaan survei online. Data tersebut dapat dijadikan sebagai bahan membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, survei online memiliki kelemahan hal itu diperoleh dari beberapa literatur mengungkapkan bahwa adanya gap yang dihasilkan dari survei online. Kementerian Hukum dan HAM melakukan survei online dengan diikuti 873 satuan kerja. Artikel ini akan dijelaskan pelaksanaan survei, problema yang dihadapi serta analisis gap antara hasil survei online dengan hasil verifikasi. Artikel ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pada Tahun 2020, Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi menggunakan survei online dalam penentuan komponen hasil untuk menetapkan satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta adanya pendemi covid-19 yang membatasi ruang gerak Tim penilai untuk turun ke daerah. Survei ini juga dapat menjadi alat kontrol monitoring dan evaluasi untuk kualitas layanan publik. Dapat simpulkan pelaksanaan survei sudah berjalan optimal, ditemukan beberapa kendala serta adanya temuan gap antara hasil survei dengan hasil verifikasi perlu menjadi perhatian, survei ini berhasil untuk mengukur dan meningkatkan kualitas layanan publik di lingkungan Kemenkumham.Kata Kunci: Kebijakan, Survei IPK-IKM, Kementerian Hukum dan HAM

Page 43 of 55 | Total Record : 541

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 19 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 18 No. 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 18 No. 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol. 17 No. 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 17 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol. 1 No. 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue