cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Humiras Betty Marlina Sihombing
Contact Email
lembagappmuda@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jl. DR. TD. Pardede, MEDAN
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RETENTUM
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 26865432     EISSN : 26865440     DOI : 10.46930
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Retentum Journal is an Online Published Journal of law Department of Postgraduate School in Darma Agung University in Collaboration with Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). The Publication is officially managed by LPPM UDA. The journal is publish 6 monthly and sited in https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum For those who want to submit the article, here is the official Author Guidelines of Retentum Journal. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor). The submission file is in Open Office, Microsoft Word, or RTF document file format. Where available, URLs for the references have been provided The article contains scientific studies in the field of Secretary, Human Resource Management, Marketing Management, Financial Management, General Management, International Economics, Management Information Systems, Organizational Behavior and Business Ethics. The article must be original and novelty. The article is written by 4 writers maximally. Every single writer put the e-mail address. The abstract is Written in International Official Languages The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end. The text is 10-15 pages. We suggest you to construct a shocking title. It only consists of 16 words maximally. We do not take the responsibility for the content of your article.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 215 Documents
 18   19   20   21   22 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Maharani, Miranda; Sunariyo, Sunariyo; Alhadi, Muhammad Nurcholis
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5612

Abstract

Residivisme di kalangan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi perhatian serius dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang telah selesai menjalani masa tahanan sering menghadapi stigma sosial, kurangnya dukungan rehabilitasi, dan minimnya pengawasan, yang berpotensi mendorong mereka kembali melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak serta mengidentifikasi langkah strategis untuk mencegah residivisme pasca-penahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak masih menghadapi kendala signifikan, terutama dalam aspek pengawasan dan rehabilitasi pasca-penahanan. Upaya pencegahan residivisme dapat dilakukan melalui langkah preventif seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis, serta langkah represif berupa implementasi peraturan hukum yang lebih tegas. Kerja sama yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak dalam mencegah residivisme.
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Situmorang, Suhadi Sukendar; Herman, KMS.
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5598

Abstract

Pelaksanaan CSR telah menjadi keharusan penting yang dijalankan bagi perusahaan, terutama ketika melakukan aktivitas bisnis yang berkaitan secara langsung dengan pemanfaatan alam. Di Indonesia sendiri kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama dari tahun 2007 melalui ketentuan Undang-Undang. Namun, Undang-Undang itu sendiri belum sempurna dalam mengakomodir pelaksanaannya, artinya masih banyak ketentuan-ketentuan yang tidak diatur terkait tata cara melakukan CSR di perusahaan oleh hukum. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji landasan hukum pertanggung jawaban Corporate Social Responsibility guna mengetahui bagaimana Undang-Undang menjamin setiap proses pelaksanaan CSR. Penulisan ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum normative. Dari penulisan ini dapat diketahui ketentuan yang belum diatur pada Undang-Undang dalam melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dampak dari kekosongan hukum menyebabkan ketidakseriusan perusahaan melaksanaan kewajiban ini sehingga menyebabkan aktifitas ini tidak berkelanjutan.
ROAD SAFETY LITERACY: MEWUJUDKAN UPAYA PREVENTIF DALAM ROAD SAFETY POLICING DALAM MENCEGAH KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI DIKMAS LANTAS Prabowo, M. Adityo Andri Cahyo; Dwilaksana, Chrysnanda; Sinaga, Saut Panggabean
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5622

Abstract

Upaya pemolisian pada era kontemporer ini telah mengharuskan polisi untuk “putar otak” dalam melihat situasi dan memberikan creative breakthrough agar pemolisian kontemporer dapat terlaksana dengan baik. Salah satu pemolisian kontemporer yang menjadi andalan Polri adalah mengedepankan upaya preventif, melalui pendidikan masyarakat secara komperhensif dan berkelanjutan. Dikarenakan aspek fundamental dari perilaku seseorang dalam berkendara adalah melalui sikap pengetahuan dan psikologis dari pengetahuan nya. dengan memanfaatkan edukasi dan literasi kepada masyarakat maka Polri telah selangkah lebih maju menjadikan lalu lintas sebagai peradaban manusia. Permasalahan lalu lintas sangatlah beragam, mulai dari pelanggaran aturan hingga kecelakaan yang berakibat fatal. Maka melihat hal ini sebagai bentuk responsif dan creative breakthrough yang dilakukan oleh Polri adalah dengan mengoptimalkan kegiatan Dikmas lantas sebagai implementasi dari literasi road safety. Keselamatan berlalu lintas / road safety merupakan suatu pedoman atau prosedur yang digunakan sebagai tujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan dalam berkendara, hal tersebut biasanya diatur untuk meningkatkan keamanan ketika di jalanan. Dalam mewujudkan hal tersebut Polri dapat memilih upaya preventif untuk menyentuh hati dan pikiran masyarakat melalui edukasi, sebagai pemberian pengetahuan dan pendidikan mental masyarakat dengan tidak memandang usia, sebagaimana kecelakaan lalu lintas yang juga tidak pernah memandang usia, bisa diberikan mulai dari tingkat anak hingga dewasa. Semua demi tujuan utama keselamatan berlalu lintas melalui literasi road safety.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG TIDAK MELAKSANAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Fazilla, Della; Sunariyo, Sunariyo; Muslim, Ikhawanul
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5613

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan beberapa peraturan lainnya, korporasi yang bergerak di bidang sumber daya alam diwajibkan untuk menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, implementasi sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini masih terbatas pada sanksi administratif, yang dianggap kurang efektif dalam mencegah pelanggaran CSR. Padahal, dampak dari pelanggaran CSR terhadap masyarakat bisa sangat luas, mulai dari kerusakan lingkungan hingga pelanggaran hak-hak masyarakat yang tinggal disekitar wilayah operasional korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi hukum pidana yang mengatur kewajiban CSR di indonesia dan bagaimana kepentingan pengaturan sanksi pidana sebagai upaya penegakan kewajiban CSR, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan proses menemukan suatu aturan, prinsip, dan doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang terjadi, serta menggunakan teori tindak pidana dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa masih ada kekosongan hukum dan belum ada konsep yang matang atas pengaturan dari pelaksanaannya ketika perusahaan tidak melaksanakan CSR, dari segi implementasi secara Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Sehingga diperlukannya sanksi pidana atau pemidanaan bagi korporasi, sebagai alat untuk melindungi kepentingan publik dan mendorong korporasi untuk bertanggung jawab atas tindakannya.
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARO Barus, Debora Morina Br; Siregar, Syawal Amry; Rogers, Maurice
JURNAL RETENTUM Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i2.1364

Abstract

Aktivitas perdagangan di Kabupaten Karo bahwa sangat banyak timbangan pedagang yang tidak memiliki tanda tera yang sah. Beberapa konsumen juga mengeluhkan tentang ketidakwajaran barang hasil timbangan yang dibeli dari pedagang, walaupun tidak dapat membuktikan bahwa pedagang tersebut telah melakukan manipulasi timbangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal di Kabupaten Karo oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo, apa kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, bagaimana peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam pelaksanaan metrologi legal. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal di Kabupaten Karo oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo. Hal ini terlihat dari alat-alat ukur tanpa tanda tera justru digunakan secara bebas dalam bertransaksi, padahal penggunaan alat tersebut secara jelas telah dilarang dalam Undang-undang Metrologi Legal. Penggunaan alat ukur dengan tanda tera masih terbatas pada tempat umum, seperti pasar tradisional dan pasar swalayan serta perusahaan-perusahaan besar. Adapun faktor kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah: kurangnya partisipasi masyarakat sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo kesulitan memperoleh informasi, kurangnya jumlah pegawai sehingga pengawasan menjadi kurang baik, ancaman pidana yang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek gentar bagi masyarakat, serta pencairan anggaran yang sering terlambat sehingga sering menghambat aktivitas operasional. Adapun peran yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo dalam penerapan UU Metrologi Legal adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, melakukan pengawasan serta menerima laporan pelanggaran dari masyarakat. Disarankan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat mengenai aturan yang tercantum dalam UU Metrologi Legal, sehingga semua masyarakat dapat memahaminya dengan baik. Pemerintah Kabupaten Karo perlu menambah jumlah pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, agar dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Metrologi Legal secara lebih baik. Disamping itu, pencairan anggaran juga perlu dilakukan tepat waktu agar tidak menghambat aktivitas operasional. Pemerintah perlu melakukan pencairan anggaran secara tepat waktu agar dapat digunakan untuk aktivitas operasional sehari-hari, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo.

Page 22 of 22 | Total Record : 215

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER Vol 6 No 1 (2024): MARET Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER Vol 5 No 1 (2023): MARET Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4 No 1 (2022): MARET Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 3 No 1 (2021): MARET Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER Vol 2 No 1 (2020): MARET Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER More Issue