cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Humiras Betty Marlina Sihombing
Contact Email
lembagappmuda@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jl. DR. TD. Pardede, MEDAN
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RETENTUM
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 26865432     EISSN : 26865440     DOI : 10.46930
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Retentum Journal is an Online Published Journal of law Department of Postgraduate School in Darma Agung University in Collaboration with Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). The Publication is officially managed by LPPM UDA. The journal is publish 6 monthly and sited in https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum For those who want to submit the article, here is the official Author Guidelines of Retentum Journal. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor). The submission file is in Open Office, Microsoft Word, or RTF document file format. Where available, URLs for the references have been provided The article contains scientific studies in the field of Secretary, Human Resource Management, Marketing Management, Financial Management, General Management, International Economics, Management Information Systems, Organizational Behavior and Business Ethics. The article must be original and novelty. The article is written by 4 writers maximally. Every single writer put the e-mail address. The abstract is Written in International Official Languages The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end. The text is 10-15 pages. We suggest you to construct a shocking title. It only consists of 16 words maximally. We do not take the responsibility for the content of your article.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 215 Documents
 17   18   19   20   21 
Penguatan Kewenangan Advokat Dalam Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Herman, KMS; Yudhistira, Dhieno; Maksum, Umar; Azis, Miftakul
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5387

Abstract

This study aims to analyze the role of advocates in the Indonesian criminal justice system, with a focus on the challenges faced by advocates in carrying out their profession, as well as strategies for strengthening authority that can increase the effectiveness of the role of advocates in ensuring the achievement of justice. This study uses a normative legal approach with the method of analyzing statutory regulations and literature studies to examine the regulations governing the advocate profession, especially in relation to the rights of suspects, defendants, and victims in the criminal justice process. The results of the study indicate that advocates face various obstacles, including limited access to clients and evidence, pressure or intimidation from certain parties, and gaps in the quality of legal education. To overcome these challenges, policy reforms are needed that support increased access for advocates to clients and evidence, as well as legal protection for advocates from threats or intimidation. Optimizing the role of advocates in supporting a fair justice system can be achieved through effective legal assistance to perpetrators and victims, as well as strengthening advocate competence through continuing legal education and more integrated justice strategies.
DINAMIKA IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM: ANTARA KLASIK DAN KONTEMPORER DALAM MERESPONS PERUBAHAN SOSIAL Anggraini, Siska Ayu; Putera, Rachmat Panca
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5445

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika ijtihad dalam hukum Islam, khususnya perbedaan antara pendekatan klasik dan kontemporer dalam merespons perubahan sosial. Ijtihad, sebagai salah satu instrumen utama dalam perkembangan hukum Islam, memiliki peran yang signifikan dalam menjawab tantangan zaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep ijtihad dari perspektif klasik dan kontemporer, serta mengidentifikasi metode dan pendekatan yang digunakan dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ijtihad klasik cenderung berbasis teks dan lebih terikat pada metode ushul fiqh, sementara ijtihad kontemporer lebih bersifat fleksibel dan kontekstual dengan menggunakan prinsip maqashid al-shari’ah. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pembukaan kembali pintu ijtihad untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, serta memberikan solusi hukum yang lebih aplikatif dan adil dalam masyarakat modern.
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan di Tengah Ancaman Kejahatan Teknologi Azis, Miftakul; Redi, Ahmad
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5380

Abstract

Technological crimes in the banking sector, such as phishing, malware, and hacking, pose significant threats to customer data security and the integrity of banking institutions. This study aims to analyze the impact of technological crimes on customers and the banking industry, and explore the challenges faced by banking institutions in dealing with these threats. The study findings show that technological crimes not only result in direct financial losses for customers, but also threats to privacy and public trust in banking institutions. On the other hand, banks face reputational losses, legal liabilities, and high risk mitigation costs, including investment in security systems and recovery from crime incidents. This study suggests the need for improved banking security systems, collaboration between the banking sector, government, and the community, and broader digital education to reduce the negative impact of technological crimes in the banking sector.
Urgensi Kebijakan Mengenai Kegiatan Penyiaran Melalui Platform Media Sosial Richard, Richard; Abdallah, Moh. Jibril; Adri Perwira, Muhammad; Yunus Ekaputra, Andy Hakim
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5410

Abstract

Penelitian ini mengangkat latar belakang mengenai kekosongan hukum dalam pengaturan penyiaran melalui media sosial, yang semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan platform digital sebagai saluran utama untuk berbagi informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi pengaturan kegiatan penyiaran di media sosial serta dampak hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan pengaturan ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang menghambat pengawasan konten yang disebarkan melalui media sosial, yang berpotensi menimbulkan risiko seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, serta mengarah pada perlunya pembaruan regulasi untuk menanggulangi masalah ini secara efektif.
Dilema Hak Recall Partai Politik terhadap Kebebasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Arif, Firman; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5357

Abstract

Hak recall oleh partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia merupakan salah satu isu yang menciptakan dilema antara kemandirian legislatif dan kebebasan politik individu. Pengaturan hak recall, yang berfungsi untuk menjaga keselarasan anggota DPR dengan kebijakan partai, terkadang menghalangi anggota DPR dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat. Di satu sisi, hak recall memberi kontrol kepada partai politik untuk memastikan anggotanya berkomitmen pada platform politik yang disepakati, namun di sisi lain, hal ini dapat membatasi kebebasan berpendapat dan otonomi anggota DPR. Tulisan ini membahas pengaruh hak recall terhadap kemandirian legislatif, serta memberikan analisis tentang solusi atau alternatif untuk mengurangi dampak negatif hak recall. Salah satu usulan adalah dengan memperkenalkan prosedur recall yang lebih transparan dan pengawasan independen guna memastikan bahwa hak recall tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik semata. Amandemen terhadap regulasi yang mengatur hak recall juga menjadi langkah penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan partai politik dan independensi anggota DPR dalam menjalankan tugas konstitusional mereka.
Kekosongan Hukum Mengenai Penggunaan Ruang Bawah Tanah Saptomo, Ade; Wilson Salamony, Jetter; Rekayasa Kamal Djunaedi, Tubagus; Reza, Mohammad
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5391

Abstract

This study aims to examine the urgency of regulating underground space rights in the Indonesian agrarian legal system, with a focus on the need to provide legal certainty regarding its potential use for various purposes, such as housing, business, and public infrastructure. Using a normative legal method, this study adopts a statute approach to analyze existing legal provisions, such as Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA) and other related regulations, as well as a conceptual approach to understand the urgency of regulating underground space in the development of national agrarian law. The research data sources include primary data from relevant laws and regulations, as well as secondary data obtained from legal literature, scientific articles, and in-depth case studies. The results of this study are expected to provide recommendations to fill the legal gap regarding the use of underground space, as well as encourage the creation of legal certainty in the agrarian sector that supports sustainable development and urbanization that is increasingly growing in Indonesia.
Transformasi Hukum Operasi Tangkap Tangan Dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi Amiruddin, Sulaiman; Marsudianto, Dwi Nugroho; Yudianto, Bambang; Herman, KMS
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5402

Abstract

This study examines the need for more detailed regulations regarding the implementation of Hand-Catching Operations (OTT) in eradicating corruption in Indonesia. Although the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) to carry out OTT has been regulated in Law Number 30 of 2002, the regulation is still general and does not explain the procedures and limitations of authority in its implementation. This study aims to analyze the need for clearer regulations regarding the procedures for implementing OTT, initial evidence requirements, arrest time limits, and protection of human rights. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that detailed regulations regarding OTT are needed to prevent abuse of authority, increase accountability, and ensure that the implementation of OTT is in accordance with the principles of legality and due process of law. The main recommendation of this study is the need for a more assertive determination of authority, clear procedures, and strengthening the implementation of the principle of legality, especially related to electronic evidence, to support the effectiveness of fair and transparent corruption eradication.
GELAR ADAT DALAM TRADISI PERKAWINAN LAMPUNG: PERPADUAN ANTARA NILAI LOKAL DAN PRINSIP HUKUM ISLAM Huzaini, Huzaini; Putera, Rachmat Panca
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5446

Abstract

Tradisi gelar adat dalam perkawinan masyarakat Lampung memiliki peran penting dalam membentuk struktur sosial dan budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan gelar adat dalam perkawinan masyarakat Lampung serta mengkaji integrasi nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif di Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gelar adat bukan hanya simbol status sosial, tetapi juga mengandung nilai moral tentang kehormatan, keluarga, dan tanggung jawab. Meskipun ada keselarasan antara gelar adat dan prinsip Hukum Islam, terdapat perbedaan yang perlu diatasi, terutama terkait kesetaraan gender. Pengaruh modernisasi juga menjadi tantangan dalam pelestarian tradisi ini, namun peran tokoh adat dan ulama dalam memberikan penjelasan yang tepat memungkinkan tradisi ini tetap relevan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa gelar adat dalam perkawinan masyarakat Lampung dapat dipadukan dengan prinsip Hukum Islam, menjadikannya relevan dalam konteks sosial dan agama yang terus berkembang.
Urgensi Penerapan Insolvency Test dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Nugraha, Lingga; Vic S., Binsar Jon
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5381

Abstract

The implementation of bankruptcy testing in the bankruptcy legal system in Indonesia is proposed as a step to improve justice and legal certainty for debtors and creditors. The bankruptcy test aims to ensure that the debtor is truly unable to pay his debts before being declared bankrupt. Although the current bankruptcy law does not explicitly regulate the bankruptcy test, its implementation is considered important to prevent bankruptcy abuse by irresponsible creditors. In this article, we discuss a comparison of the existing bankruptcy system with the need to implement the bankruptcy test, as well as the challenges that may arise, both from legal, administrative, and socio-economic aspects. Recommendations for changes to the Bankruptcy Law, strengthening supervision, and law enforcement are also proposed to ensure the implementation of the bankruptcy test is effective. By implementing the right bankruptcy test, it is hoped that the Indonesian bankruptcy system can be more transparent and fair.
PENGARUH KERJASAMA DAN DISIPLIN KERJA PERSONIL POLISI PERAIRAN DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI PERAIRAN TERITORIAL INDONESIA Mekuo, Andi Mohamad Akbar; Nurhatonosuro, Imam Munajat; Muhadi, Muhadi
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5417

Abstract

Keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia merupakan isu krusial mengingat kompleksitas tantangan kejahatan maritim seperti perompakan, penyelundupan, dan penangkapan ikan secara ilegal. Kerja sama lintas institusi dan disiplin kerja personil polisi maritim merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di lingkungan maritim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kerjasama lintas institusi dan disiplin kerja personel polisi perairan terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan melibatkan 40 responden dari personil polisi air. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dirancang untuk mengukur persepsi mereka terhadap kerja sama lintas lembaga, tingkat disiplin kerja, dan tingkat keamanan di perairan yang mereka awasi. Analisis data meliputi uji validitas, reliabilitas, regresi linier sederhana dan koefisien regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama lintas instansi (β = 0.48, t = 5.21, p < 0.001) dan disiplin kerja personil polisi perairan (β = 0.42, t = 5.43, p < 0.002) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Model regresi secara keseluruhan signifikan (F = 6,34, p < 0,004), dengan variabel independen mampu menjelaskan variasi yang signifikan dalam variabel dependen.

Page 19 of 22 | Total Record : 215

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER Vol 6 No 1 (2024): MARET Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER Vol 5 No 1 (2023): MARET Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4 No 1 (2022): MARET Vol 3 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 3 No 1 (2021): MARET Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER Vol 2 No 1 (2020): MARET Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER More Issue