Politik Islam
Politik Islam is a journal published by the Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. The focus of this journal is all matters relating to the discussion of politics in general and Islamic politics related to local, national and international politics. Specifically, the discussion deals with various themes, starting from political thinking, democracy, foreign policy, conflict and security, regional autonomy, general elections, political parties, comparative politics, political communication, political psychology, issues of the Islamic world and Islamic politics.
Articles
86 Documents
<![CDATA[Politik Identitas di Panggung Demokrasi: Melihat Simbol Agama Melalui Lensa Habitus dan Dramaturgi ]]>
<![CDATA[Abadi, Muhammad Zidan]]>
<![CDATA[ Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Mahmud Yunus Batusangkar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31958/pi.v3i2.13898
<![CDATA[Artikel ini membahas permasalahan politik identitas berbasis agama di Indonesia, yang menjadi isu penting dalam konteks dinamika demokrasi modern. Fokus utama penelitian adalah bagaimana simbol-simbol agama digunakan dalam kampanye politik untuk menarik dukungan publik, serta dampaknya terhadap kohesi sosial dan kualitas demokrasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur, mengadopsi teori habitus dari Pierre Bourdieu dan dramaturgi Erving Goffman untuk memahami interaksi antara simbol agama dan praktik politik. Hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun politik identitas berbasis agama dapat meningkatkan partisipasi politik dan solidaritas kelompok, dampak negatifnya juga signifikan. Penggunaan simbol agama sering kali menciptakan polarisasi sosial dan diskriminasi, yang dapat merusak kohesi masyarakat. Sebagai contoh, dalam berbagai pemilu, simbol-simbol agama dimanfaatkan untuk membentuk citra politik yang mengarah pada pembagian masyarakat menjadi "kami" dan "mereka." Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, pentingnya pendidikan multikultural untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keberagaman. Kedua, perlu adanya regulasi yang ketat terhadap pemanfaatan simbol agama dalam politik untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan. Ketiga, penguatan dialog antar-komunitas sangat diperlukan untuk membangun saling pengertian dan toleransi. Melalui pendekatan ini, diharapkan politik berbasis identitas dapat sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan berkeadilan, serta menjaga harmoni sosial dan integrasi nasional di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.]]>
<![CDATA[Kelembagaan Adat Dalam Penguatan Demokrasi Lokal di Kabupaten Tanah Datar ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Rindi]]>
<![CDATA[ Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Mahmud Yunus Batusangkar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31958/pi.v3i2.13912
<![CDATA[Pokok problematika dalam riset ini adalah membahas peran dan kotribusi serta tantangan dan hambatan kelembagaan adat dalam penguatan demokrasi lokal di Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mendeskripsikan peran dan kontribusi kelembagaan adat dalam penguatan demokrasi lokal di Tanah Datar serta menjabarkan tantangan dan hambatan yang ditemui oleh lembaga adat dalam mewujudkan demokrasi lokal di Tanah Datar. Jenis penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini adalah wawancara melalui metode purposive sampling dan dokumentasi melalui tulisan berupa artikel jurnal, skripsi dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa kelembagaan adat yang dalam hal ini dipresentasikan oleh LKAAM Tanah Datar beserta KAN Cubadak dan KAN Sumaniak turut serta berproses dalam penguatan demokrasi lokal di Kabupaten Tanah Datar. Ada beberapa ciri dari demokrasi lokal, di antaranya adalah terdapatnya fungsi mediasi dan resolusi konflik yang memadai dalam suatu lembaga. Berdasarkan ciri tersebut, LKAAM Tanah Datar berupaya menyelesaikan perkara adat seperti masalah sako dan pusako yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar dengan menjalankan fungsi sebagai mediator dan menawarkan rekomendasi solusi untuk menengahi permasalahan dari kedua belah pihak yang berperkara.Kata kunci: Lembaga adat, demokrasi lokal, LKAAM Tanah Datar ]]>
<![CDATA[Pengaruh Media Sosial dalam Penyebaran Narasi Politik oleh Para Tokoh Agama ]]>
<![CDATA[Hujaimah, Salamah]]>;
<![CDATA[Shahada, Edria Al]]>;
<![CDATA[Mauludini, Silfi]]>
<![CDATA[ Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Mahmud Yunus Batusangkar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31958/pi.v3i2.13955
<![CDATA[Perkembangan media sosial telah menciptakan platform baru bagi tokoh agama untuk menyebarkan narasi politik, memengaruhi opini publik, dan membentuk preferensi politik masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh media sosial dalam penyebaran narasi politik oleh tokoh agama di Indonesia. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan melalui kuesioner yang melibatkan 91 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyebaran narasi politik. Narasi politik tokoh agama berpotensi meningkatkan partisipasi politik tetapi juga menimbulkan risiko polarisasi sosial jika tidak dikelola secara bijaksana. Penelitian ini menyoroti pentingnya tokoh agama dalam memprioritaskan nilai-nilai persatuan, keadilan, dan etika komunikasi dalam penyampaian narasi politik sesuai dengan ajaran Islam. ]]>
<![CDATA[Studi Komparatif Konsep Politik Perspektif John Locke dan Al-Farabi ]]>
<![CDATA[Simbolon, Welfin Syahputra]]>
<![CDATA[ Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Mahmud Yunus Batusangkar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31958/pi.v4i1.14059
<![CDATA[Penelitian ini adalah studi komparatif yang bertujuan untuk membandingkan dua konsep politik antar dua tokoh yakni John Locke dan Al-Farabi. John Locke adalah seorang filsuf Barat modern, dan Al-Farabi adalah seorang pemikir politik Islam klasik. Kajian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif terhadap karya-karya utama kedua tokoh tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa John Locke menekankan pentingnya hak individu, kebebasan, dan kontrak sosial sebagai dasar legitimasi politik, sedangkan Al-Farabi lebih menitikberatkan pada peran etika, kebijakan moral, dan tatanan ideal masyarakat yang dipimpin oleh philosopher-king. Meski berasal dari konteks budaya dan sejarah yang berbeda, kedua pemikir ini memiliki kesamaan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan tertib. keduanya juga sama-sama berupaya mewujudkan negara ideal, mereka juga menekankan pentingnya keadialan, peran pemerintah sangat di butuhkan untuk mewujudkan negara ideal tersebut dan mereka juga mengaitkan pandangan mereka dengan etika. Perbedaan antara keduanya adalah latar belakang rujukan pengambilan pemikiran mereka, John Locke mengatakan tujuan pemerintahan itu adalah menjaga hak-hak individu sedangkan al-Farabi mengatakan tujuan pemerintahan itu adalah terciptanya kebahagiaan.. Temuan ini memberikan wawasan baru tentang relevansi konsep politik keduanya dalam membangun sistem pemerintahan yang harmonis di era kontemporer.]]>
<![CDATA[Eksistensi Organisasi Bundo Kanduang di Kabupaten Tanah Datar ]]>
<![CDATA[Ridwan, Muhammad]]>
<![CDATA[ Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Mahmud Yunus Batusangkar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31958/pi.v3i2.14075
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji eksistensi organisasi Bundo Kanduang dalam konteks budaya Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar. Bundo Kanduang, sebagai simbol keibuan dan pemimpin perempuan dalam masyarakat matrilineal Minangkabau, memiliki peran penting dalam mempertahankan dan mentransmisikan nilai-nilai budaya serta adat istiadat kepada generasi muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap anggota organisasi Bundo Kanduang di beberapa nagari dan kecamatan di kabupaten tanah datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bundo Kanduang berperan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, seperti upacara adat, pendidikan informal, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Namun, eksistensi organisasi ini menghadapi tantangan dari modernisasi dan perubahan sosial yang cepat, yang kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, keberlanjutan Bundo Kanduang memerlukan adaptasi strategi untuk menghadapi dinamika perubahan zaman tanpa menghilangkan esensi budaya yang dijunjung tinggi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa organisasi Bundo Kanduang tetap relevan dan berdaya guna dalam masyarakat Minangkabau, namun memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk mempertahankan dan memperkuat perannya di tengah arus globalisasi dan modernisasi.]]>
<![CDATA[Strategi Pemenangan Balad-Mulyadi Dalam Pilkada Kota Pariaman Tahun 2024 ]]>
<![CDATA[Ihsan, Zaimul]]>;
<![CDATA[Fitri, Ulya]]>
<![CDATA[ Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Mahmud Yunus Batusangkar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31958/pi.v4i1.14687
<![CDATA[Pilkada Kota Pariaman 2024 berjalan lancar dengan hasil yang menarik, yaitu kemenangan pihak Balad-Mulyadi yang diprediksi lemah oleh Sebagian Lembaga survey. Strategi yang diterapkan Balad-Mulyadi dalam mengelola setiap informasi negative dari lawan serta menyerap aspirasi konstituen untuk dijadikan produk politik menjadi penting dikaji. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan mencari informasi dari para informan yang terlibat langsung sebagai team pemenangan Paslon serta kemudian menggunakan teori Marketing Politik 4P dalam mengolah data yang didapat setelah mereduksi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa produk Politik yang disiapkan oleh Balad-Mulyadi sudah sangat sesuai dengan aspirasi Masyarakat, dan promosi yang dilakukan juga dengan berbagai media, baik offline maupun online, namun yang menjadi keunikannya adalah pembekalan terus menerus kepada team lapangan dalam mensosialisasikan visi misi serta pencitraan persona calon. Dari aspek dana mereka menggunakan anggaran yang cukup besar yaitu 2.5 M. penempatan strategi kampanye sudah dilakukan berdasarkan klasifikasi Lokasi dan kecendrungan Masyarakat sesuai pemetaan daerah.]]>
<![CDATA[Politik Identitas dalam Kampanye Politik Etik- Sapto Menjelang Pilkada 2024 ]]>
<![CDATA[Nurmastuti, Aisyah Diah]]>;
<![CDATA[Yahya, Nur Muhammad Amin]]>;
<![CDATA[Isnaini, Haniyyah]]>
<![CDATA[ Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Mahmud Yunus Batusangkar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31958/pi.v4i1.14883
<![CDATA[Fenomena politik identitas kembali menarik perhatian menjelang Pilkada 2024 di Indonesia, di mana mobilisasi dukungan berdasarkan kesamaan etnis, agama, atau kelompok tertentu berpotensi mempengaruhi dinamika pemilihan umum. Dalam konteks ini, media sosial, khususnya Instagram, memegang peranan penting dalam penyebaran kampanye yang menekankan politik identitas, sering kali mengabaikan isu substantif yang seharusnya menjadi fokus utama pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan politik identitas dalam kampanye calon pemimpin, dengan fokus pada Etik-Sapto dari PDI-P. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana konten yang menampilkan isu identitas dapat memperkuat polarisasi di masyarakat serta menjadi tantangan bagi integritas demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun politik identitas dapat meningkatkan dukungan pemilih, dampaknya terhadap keharmonisan sosial dan pluralisme di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang serius.]]>
<![CDATA[Potret Representasi Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024 ]]>
<![CDATA[Efendi, Azri]]>;
<![CDATA[Sukri, Mhd Alfahjri]]>
<![CDATA[ Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Mahmud Yunus Batusangkar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31958/pi.v4i1.14927
<![CDATA[ Pokok permasalahan pada skripsi ini pada anggota legislatif perempuan bukanlah tentang bagaimana  bekerja di parlemen, tapi juga bagaimana mereka bisa memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat terutama bagi perempuan, sehingga mampu memecahkan permasalahan yang terjadi terutama pada kaum perempuan. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk untuk mengetahui bagaimana potret representasi anggota elativeve perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024, dan untuk mengetahui bagaimana anggota elativeve perempuan dalam menjalankan fungsi representai perempuan di DPRD  Tanah Datar Periode 2019-2024. Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui  wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan triangulasi data, reduksi data,  penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan teknik analisis data purposive sampling. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa di Kabupaten Tanah Datar, keterlibatan perempuan di parlemen sangat rendah yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti budaya patriaki yang masih kental, kurangnya personal branding dari perempuan dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan kehadiran ketiga anggota legislatif perempuan di DPRD  Kabupaten Tanah Datar tidak mampu menyuarakan dan memperjuangkan isu-isu terkait perempuan, mereka justru hanya mengikuti program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Namun hanya Donna yang lebih terlibat aktif dalam memperjuangkan permasalahan terkait perempuan di Kabupaten Tanah Datar.]]>
<![CDATA[Peran Pesantren dalam Pembentukan Kesadaran Politik Islam di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hutri Engzelli S, Giofani]]>;
<![CDATA[Pradipta, Frans Tory Damara]]>;
<![CDATA[Azaki, Raihan]]>;
<![CDATA[Zulkarnain, Tharischa]]>;
<![CDATA[anam, Amelia]]>
<![CDATA[ Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Mahmud Yunus Batusangkar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31958/pi.v4i1.15459
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pesantren sebagai institusi pendidikan Islam dalam mengembangkan kesadaran politik Islam di Indonesia. Dalam masyarakat yang didominasi oleh muslim, pesantren memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar lembaga pendidikan agama. Mereka juga berfungsi sebagai agen sosialisasi politik, dengan memberikan pengajaran tentang nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kepemimpinan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis pustaka, artikel ini menyelidiki berbagai aktivitas yang meliputi diskusi kitab kuning, forum khitabiyah, praktik demokrasi internal, serta kajian Bahts Al-Masail. Aktivitas-aktivitas tersebut berkontribusi secara signifikan dalam pembentukan pemikiran politik di kalangan santri secara alami. Peranan kiai sangat penting dalam memperkokoh keberadaan pesantren sebagai tempat yang berfungsi untuk membentuk karakter politik yang moderat dan memiliki sikap kritis. Walaupun demikian, pesantren kini menghadapi sejumlah tantangan sebagai dampak dari arus modernisasi dan perkembangan era digital. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam kurikulum serta peningkatan literasi politik di kalangan santri. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa pesantren memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan umat Islam dengan cara yang demokratis dan inklusif. Hal ini dilakukan sambil tetap mengedepankan etika serta nilai-nilai dalam ajaran Islam.]]>
<![CDATA[Kebijakan Politik Lingkungan di Kabupaten Dharmasrya ]]>
<![CDATA[Fadiliah, Citra]]>
<![CDATA[ Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Mahmud Yunus Batusangkar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31958/pi.v4i1.15645
<![CDATA[Implementasi kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah di kabupaten Dharmasraya dan faktor pendukung maupun penghambat kebijakan di kabupaten Dharmasraya. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya efektif dalam menangani volume sampah, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak positif terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di Dharmasraya. Evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala dilakukan untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan tetap relevan dan efektif menghadapi tantangan yang muncul. enis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi menggunakan media handphone, kertas, buku dan pena. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dengan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan untuk mengecek keabsahan data, maka peneliti menggunakan triangulasi sumber. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Dharmasraya belum berjalan dengan optimal, hal ini ditandai dengan masih kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat mengelola sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat dan dapat digunakan kembali, masih kurangnya armada yang dibutuhkan serta alat berat dan belum berjalannya pengawasan pengelolaan sampah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan sehingga para pelaksana kebijakan dan juga pihak terkait hanya menjalankan instruktur dari pihak Pemerintah.maka untuk itu Perlunya strategi peran serta masyarakat dan program yang mendukung pengomposan, serta kelebihan jumlah kompos yang dihasilkan di beli oleh pemerintah daerah dan menyempurnakan kebijakan pengelolaan sampah dan temat pembuangan akir (TPA).]]>
