cover
Contact Name
Nurasia Natsir
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6288215137076
Journal Mail Official
rafaelardian39@gmail.com
Editorial Address
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar Jl. Sumba no 46, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
ISSN : 29879124     EISSN : 29877113     DOI : 10.55606
Core Subject : Social,
Sub Rumpun ILMU POLITIK 1 Ilmu Politik 2 Kriminologi 3 Hubungan Internasional 4 Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) 5 Kriminologi 6 Ilmu Hukum 7 Ilmu Pemerintahan 8 Ilmu Sosial dan Politik 9 Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) 10 Ketahanan Nasional 11 Ilmu Kepolisian 12 Kebijakan Publik 13 Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Sub Rumpun ILMU SOSIAL 1 Ilmu Kesejahteraan Sosial 2 Sosiologi 3 Humaniora 3 4 Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) 5 Arkeologi 6 Ilmu Sosiatri 7 Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) 8 Sejarah (Ilmu Sejarah) 9 Kajian Budaya 10 Komunikasi Penyiaran Islam 11 Ilmu Komunikasi 12 Antropologi 13 Bidang Sosial Lain Yang Belum Tercantum
Articles 343 Documents
Pemulihan Hak Perdata atas Kerugian Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Badan Bikis akibat Keterlambatan Lahan Plasma Nadifta Dwi Aulia; Deny Slamet Pribadi; Dewi Atriani
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 4 No. 4 (2026): November: Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v4i4.2896

Abstract

This study aims to examine the impact of delays in plasma land realization on the community of Badan Bikis Village and to identify forms of civil legal protection that can be pursued to restore community rights. This research employs a non-doctrinal legal method with a socio-legal approach. Data were collected through interviews, observations, and literature studies to obtain empirical and legal information regarding the implementation of plasma land realization. The results show that the delay in plasma land realization by PT Pipit Mutiara Indah (PT PMI), which has occurred since 2007, has resulted in significant social and economic losses for the community. These losses include the loss of potential income from oil palm productivity, limited opportunities for community economic empowerment, and uncertainty regarding the fulfillment and protection of community rights. From a civil law perspective, the prolonged delay may be categorized as a breach of contract (wanprestasi) when it fails to fulfill agreed obligations. Therefore, legal protection may be pursued through non-litigation mechanisms, such as mediation and legal warnings, as well as litigation through breach of contract lawsuits. These mechanisms are expected to restore community rights and provide legal certainty.
Pemulihan Hak Perdata terhadap korban Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Sherina Diva Ramadhan; Erna Susanti; Yennita Astarina
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 4 No. 4 (2026): November: Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v4i4.2897

Abstract

Penelitian ini menganalisis pemulihan hak-hak sipil korban kekerasan dalam rumah tangga melalui mekanisme kompensasi berdasarkan Pasal 1365 KUHP Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan putusan pengadilan terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan legislatif dan kasus melalui tinjauan pustaka tentang perundang-undangan, doktrin hukum, dan analisis putusan pengadilan, termasuk Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Situbondo dan Putusan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Semarang. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan represif, yang relevan dengan konteks pemulihan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan hak-hak sipil melalui kompensasi materiil, seperti biaya medis dan ekonomi, dan kompensasi immateriil, seperti trauma psikologis, memungkinkan korban untuk menuntut pelaku atas tindakan yang melanggar hukum, meskipun upaya hukum ini jarang diberikan dalam praktik. Hambatan utama meliputi kesadaran hukum korban yang terbatas, kesulitan dalam membuktikan kasus karena trauma dan sifat pribadi hubungan domestik, serta faktor sosial-ekonomi seperti ketergantungan dan stigma patriarki, yang seringkali menyebabkan pengadilan menolak klaim karena bukti yang tidak meyakinkan atau prematur. Selain itu, pengawasan dan dukungan dari lembaga-lembaga seperti Badan Pemberdayaan Perempuan masih kurang memadai, sehingga menghambat korban untuk mendapatkan pemulihan yang komprehensif. Oleh karena itu, pendidikan hukum yang lebih kuat, reformasi aturan pembuktian, dan peningkatan koordinasi antarlembaga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas Pasal 1365 KUHP.
Integrasi Smart Governance dan Transportasi Publik Cerdas: Tantangan Regulasi dan Implementasi Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan di Kota Makassar Syafaruddin Syafaruddin; Ambo Masse
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 4 No. 4 (2026): November: Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v4i4.2962

Abstract

This study aims to analyze the smart governance framework, identify regulatory and institutional challenges, and formulate an integrative strategy for developing smart public transportation to promote sustainable urban mobility in Makassar City. The study employed a qualitative approach using a case study design, with data collected through in-depth interviews, observation, document analysis, and Focus Group Discussions, while informants were selected through purposive and snowball sampling. The data were analyzed thematically using NVivo 12 Plus and validated through source triangulation. The findings indicate that smart governance has considerable potential to improve the effectiveness and sustainability of public transportation in Makassar City; however, its implementation remains constrained by institutional fragmentation, limited data integration, insufficient human resource capacity, and regulatory frameworks that have not fully adapted to technological developments. Therefore, strengthening institutional coordination, data interoperability, intermodal integration, regulatory harmonization, digital capacity building among public officials, and citizen participation is essential to ensure that transportation digitalization not only improves service delivery but also reduces private vehicle dependency, expands accessibility, lowers emissions, and promotes an integrated, data-driven, adaptive, inclusive, and sustainable urban mobility system.